INTERNALISASI ETIKA BIROKRASI DAN PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MENCEGAH KORUPSI
on
Authors:
Komang Adi Sastra Wijaya, Piers Andreas Noak
Abstract:
“ABSTRAK Korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum atau sebuah penyimpangan perilaku. Lebih daripada itu, korupsi merupakan persoalan etika politik. Segala bentuk gratifikasi demi kepentingan pribadi merupakan sebuah bentuk korupsi. Dari sudut pandang etika birokrasi, korupsi berkembang karena kelemahan sistem penegakan hukum atauu kurangnya orientasi kepentingan publik baik dalam praktik maupun dalam kebijakan politik. Oleh karena itu, menguatkan internalisasi etika birokrasi menjadi cara yang paling efektif untuk mengatasi korupsi sampai ke akarnya. Etika politik yang dimaksud tidak dapat berjalan sendiri dan hanya mengedepankan kebebasan politik yang seringkali melindungi hak dan kepentingan pribadi, melainkan harus dibangun dan dikembangkan sejalan dengan demokratisasi. Lebih dari itu, korupsi harus diberantas dengan memperkuat etika politik kewarganegaraan, tanggung jawab kehidupan bernegara, semangat berkorban untuk negara, keadilan dan representasi sumber daya manusia dan pembentukan kepentingan publik serta penegakkannya dalam praktek politik dan determinasi kebijakan sebagai upaya dominan untuk mencegah korupsi. Kata kunci: Etika Birokrasi, Sumber Daya Manusia, Pencegahan Korupsi ABSTRACT Corruption in Indonesia is not only a matter of law or deviant behavior. But, more than that, it is a problem of political ethics. Any public use for the gratification of self-interest is a form of corruption. From bureaucratic ethics standpoint, corruption develops because the weaknesses of system reinforcement or lack of public interests formation in practice and political policy. Therefore, strengthening bureaucratic ethics internalization is the most effective way to overcome corruption from its roots. Such political ethics must be established and developed together with the ongoing democratization, not just to let it alone and only emphasizing the political freedom that often protect the rights and private interests. But, more than that, it must be eroded by strengthening the political ethics of citizenship, responsibility of life as a state, a sense of sacrifice for the country, equality and representation of human resources and public interest formation and its enforcement in political practice and policy determination as dominant effort to prevent corruption. Keyword: Bureaucratic Ethics, Human Resources, Corruption Prevention”
Keywords
Etika Birokrasi, Sumber Daya Manusia, Pencegahan Korupsi ABSTRACT Corruption in Indonesia is not only a matter of law or deviant behavior. But, more than that, it is a problem of political ethics. Any public use for the gratification of self-interest is a form of corruption. From bureaucratic ethics standpoint, corruption develops because the weaknesses of system reinforcement or lack of public interests formation in practice and political policy. Therefore, strengthening bureaucratic ethics internalization is the most effective way to overcome corruption from its roots. Such political ethics must be established and developed together with the ongoing democratization, not just to let it alone and only emphasizing the political freedom that often protect the rights and private interests. But, more than that, it must be eroded by strengthening the political ethics of citizenship, responsibility of life as a state, a sense of sacrifice for the country, equality and representation of human resources and public interest formation and its enforcement in political practice and policy determination as dominant effort to prevent corruption. Keyword: Bureaucratic Ethics, Human Resources, Corruption Prevention
Downloads:
Download data is not yet available.
References
- Andi, Hamzah. 2007, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Bull, Martin J and James L. Newell eds. 2003. Corruption in Contemporary Politics, New York: Palgrave Macmillan.
- Desta, Yemane. 2006. Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea. Journal of Developing societies, Vol. 22 No. 4.
- Ferdiansyah, Ferry. 2010. Membudayakan Etika, Melawan Korupsi.
- Haryatmoko, 2011. Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. Ilmu Administrsai Publik, Jakarta : Rineka Cipta.
- Isworo, Waluyo Iman.2007. Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Etika dalam Administrasi Publik. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No. 1 (Januari)
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT. Rajawali Pers
- Lubis, Mochtar dan James Scott, 1993. Korupsi Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Lubis, Mochtar. 1977. Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Margono, Subando Agus. “Demoralisasi Birokrasi dan Manipulasi Kebijakan Publik: Telaah Pengembangan Kapasitas Untuk Mencermati Lemahnya Governance”, dalam Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum (ed.). 2010. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Penerbit Gava Media dan Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik dan Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta.
- Ndaraha, Taliziuduhu, 2002. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta : Gramedia
- Riyanto, Gunarsa Isang, Fauzi Ahmad dan Darmawan Arya Hadi, 2008. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol. VIII No. 02, 2008 Januari. Korupsi dalam Pembangunan Wilayah, Suatu Kajian ekonomi Politik dan Budaya, jakarta.
- Syed Husen Alatas, 1987. Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi. Jakarta : LP3ES
- Teufik F. Nas; Albert C. Price dan Charles T. Weber. 1996. A Policy-Oriented Theory of Corruption. The American Political Science Review, Vol 80, No.1. page: 109
- Yahya Zakaria dan Paulus Israwan Setyoko, 2011. Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika Dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi, Makalah Simposium Nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (SIMNAS ASIAN) ke-2 di Universitas Slamet Riyadi, Surakarta , pada tanggal 10 Pebruari 2012.
- Wertheim, W.F. 1977. Segi-Segi Sosiologi Korupsi di Asia Tenggara . Oxford : Oxford University Press
- Wijayanto. “Memahami Korupsi”, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.). 2005. Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta : Gramedia
PDF:
https://jurnal.harianregional.com/widya/full-50960
Published
2019-07-09
How To Cite
WIJAYA, Komang Adi Sastra; NOAK, Piers Andreas. INTERNALISASI ETIKA BIROKRASI DAN PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MENCEGAH KORUPSI.Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 46-57, july 2019. ISSN 2685-4570. Available at: https://jurnal.harianregional.com/widya/id-50960. Date accessed: 08 Jul. 2024. doi:https://doi.org/10.24843/JIWSP.2019.v01.i01.p05.
Citation Format
ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian
Issue
Vol 1 No 1 (2019): Isu Sosial dan Politik Kontemporer
Section
Articles
Copyright
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Discussion and feedback