PIRAMIDA Vol. VIII No. 2 : 59 - 75

ISSN : 1907-3275

POLA MIGRASI DAN KARAKTERISTIK MIGRAN BERDASARKAN HASIL SENSUS PENDUDUK 2010 DI PROVINSI BALI

Sudibia, I K1., Dayuh Rimbawan, I N1., Adnyana, IB2

1Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM Universitas Udayana 2Perwakilan BKKBN Provinsi Bali E-mail: [email protected]

ABSTRACT

The population of Bali tends to increase from one period to another period. It’s shown from the result of population census, namely volkstelling that conducted in 1930 in the era of Dutch colonial until the latest population census in 2010. During the New Order era the government succeeded to control the population growth which had been decreased from 1.71 percent per year during the period of 1971 to 1980 became 1.18 percent per year during the period of 1980 to 1990. This success was also supported by the decrease of fertility and mortality rates, and it’s still continuing until the regional autonomy era today. On the other hand the migration stream to Bali tends to increase, making this as determinating the high population growth achieving 2.15 percent per year along the period of the year 2000 to 2010.

The objectives of this study are (1) to analyze population migration in Bali Province based on the population census in 2010; and (2) to analyze the characteristics of in-migration to Bali Province based on the population census the year 2010. The benefits of this study are (1) to provide inputs for the policy makers in the population field, especially in population migration and development aspects; and (2) to enhance the treasury of science, especially that closely related to migration study in Bali.

The data sources that are used in this study are available from secondary data, especially from recent migration data that were collected in population census in 2010. Moreover, data are analyzed descriptively, by using frequency tables and cross tabulation. Findings of this study include (1) the recent in-migrant to Bali Province based on the result of population census in 2010 tended to compared to the data of population census in 2000; (2) the pattern of recent in-migration to Bali in 2010, is not significantly different compared to the data of population census in 2000; (3) the patterns of recent out-migration from the result of population census in 2000 was the same as those of 2010; (4) the highest proportion recent in-migration stream to Bali came from East Java; (5) the selectivity factors of recent in-migrants are characterized in majority by people in productive ages, better educated people, and male; and (6) the majority of recent in-migrant are absorbed in the formal sector, however the majority of non-migrant are absorbed in the informal sector.

Key words: migration pattern, recent migration, migrant characteristics.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada masa penjajahan Belanda yang dikenal dengan istilah Volkstelling yang dilaksanakan pada tahun 1930, diperoleh jumlah penduduk sebesar 1.101.029 orang (Volkstelling, 1930 dalam Sudibia, 1992). Setelah Masa Kemerdekaan, sensus penduduk (SP) baru dapat dilaksanakan pada tahun 1961 dan pada waktu itu tercatat jumlah penduduk sebanyak 1.782.529 orang (SP 1961 Serie SP-1 halaman 13). Kecuali pelaksanaan SP tahun 1961 dan 1971, pelaksanaan SP pada periode-periode berikutnya berakhiran dengan angka 0 (1980, 1990, 2000, dan 2010). SP 1971 menghasilkan jumlah penduduk sebesar 2.120.091 orang, kemudian meningkat lagi menjadi 2.469.724 orang pada tahun 1980. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 2.777.356 orang, dan pada tahun 2000 sudah menginjak angka lebih dari 3 juta jiwa (tepatnya 3.146.999 orang).

Periode berikutnya (SP 2010) memberikan hasil yang sangat mencengangkan, dengan jumlah penduduk sebesar 3.890.757 orang.

Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk yang digambarkan di atas, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 31 tahun (1930-1961) pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,57 persen. Atau secara kasar, jumlah penduduk rata-rata bertambah sebesar 21.984 orang per tahun. Di pihak lain, pada periode 2000-2010 jumlah penduduk Provinsi Bali rata-rata bertambah sebesar 74.376 orang setiap tahun. Jika dibandingkan antara keadaan awal dan akhir selama periode 1930-2010 diperoleh bahwa selama 80 tahun jumlah penduduk Bali telah meningkat 3,5 kali lipat. Hal ini didukung oleh laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat selama periode 2000-2010, yaitu sebesar 2,15 persen per tahun. Angka ini merupakan angka pertumbuhan penduduk tertinggi yang pernah dicapai selama pelaksanaan SP di Provinsi Bali. Bahkan angka yang dicapainya jauh melebihi laju

pertumbuhan penduduk secara nasional, yang besarnya hanya sebesar 1,49 persen per tahun (Sudibia dan Dayuh Rimbawan, 2011).

Seperti diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen demografi, seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Gambaran tentang komponen fertilitas menunjukkan kecenderungan penurunan yang sangat tajam selama periode 1970-1990 atau 20 tahun pertama pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Provinsi Bali. Pada awal pelaksanaan program KB di Provinsi Bali angka fertilitas total atau total fertility rate (TFR) penduduk mencapai sekitar 6,0 anak per wanita usia reproduksi, dan pada tahun 1990 telah berhasil diturunkan menjadi 2,3 anak per wanita usia reproduksi (Sudibia, 1992). Selanjutnya berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002/2003 dan SDKI 2007, TFR penduduk Provinsi Bali sudah stagnan pada angka 2,1 anak per wanita usia reproduksi (Sudibia dkk, 2009).

Di pihak lain, perkembangan mortalitas di Provinsi Bali juga menunjukkan kecenderungan serupa dengan fertilitas. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan mortalitas adalah angka mortalitas bayi atau infant mortality rate (IMR). Dari perkiraan yang dibuat oleh BPS (1988), diperoleh bahwa selama periode 1971-1985, IMR penduduk berhasil diturunkan dari 121 kematian per 1000 kelahiran hidup tahun 1971 menjadi 59 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1985. Kecenderungan penurunan IMR ini tampaknya terus berlangsung hingga periode tahun 2000-an, yaitu dari 36 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2000 menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007.

Kecenderungan penurunan fertilitas dan mortalitas yang digambarkan di atas tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah sejak masa lalu, yang populer dengan rencana pembangunan lima tahun (REPELITA). Misalnya melalui program KB, program kesehatan, program KB-Gizi terpadu, program pos ,pelayanan terpadu (Posyandu), dan sebagainya. Namun sayangnya, program-program yang jelas-jelas berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pada awal-awal pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) mengalami pengendoran dalam pelaksanaannya.

Memperhatikan kecenderungan dua variabel demografi seperti di atas, maka dapat diduga bahwa meningkatnya laju pertumbuhan penduduk selama satu dasawarsa terakhir ini terutama disebabkan oleh variabel migrasi. Semakin meningkatnya kontribusi variabel migrasi dalam laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali dapat ditelusuri melalui kajian tentang ”Kecenderungan Pola dan Dampak Migrasi Penduduk di Provinsi Bali Periode 1980-2005” yang ditulis oleh Sudibia dan Dayuh Rimbawan (2011). Kontribusi komponen migrasi terhadap

laju pertumbuhan penduduk dapat diamati dari semakin meningkatnya jumlah migrasi neto yang bertanda positif. Migrasi neto adalah selisih antara jumlah migrasi masuk dengan migrasi keluar Bali. Bentuk-bentuk migrasi yang dibahas dalam kajian tersebut dibedakan menjadi migrasi semasa hidup dan migrasi risen. Migrasi semasa hidup adalah seseorang yang dicacah berbeda antara provinsi tempat lahir dengan provinsi tempat tinggal sekarang. Selanjutnya yang digolongkan migrasi risen adalah seseorang yang dicacah berbeda antara provinsi tempat sekarang dengan provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu.

Untuk mengamati perubahan migrasi neto yang digambarkan di atas akan digunakan migrasi risen neto, bukan migrasi semasa hidup neto. Hal ini disebabkan oleh pencatatan migrasi semasa hidup yang bersifat kumulatif, sehingga hasilnya menjadi bias. Menurut hasil SP 1980 ditemukan bahwa jumlah migrasi risen neto masih bertanda negatif, yaitu sebesar -15.150 orang, artinya jumlah penduduk yang ke luar Bali lebih banyak daripada yang masuk ke Bali. Daerah-daerah di luar Bali yang menonjol menjadi tempat tujuan migran asal Bali pada periode 1975-1980 adalah provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat juga merupakan tempat tujuan yang menonjol dari migran asal Bali. Ternyata daerah-daerah tujuan yang digambarkan di atas merupakan daerah tujuan transmigrasi yang diprogramkan oleh pemerintah pada Era Orde Baru.

Selanjutnya, migrasi risen neto positif pertama kali muncul pada periode 1985-1990 yang besarnya mencapai +9.570 orang, terus bertambah menjadi +21.871 orang pada periode 1995-2000 dan meningkat lagi menjadi +37.630 orang pada periode 2000-2005 (SP 1990, SP 2000, dan SUPAS 2005). Daerah asal migran yang menuju Bali juga tersebar dari berbagai provinsi di Indonesia, namun yang paling menonjol adalah migran yang berasal dari Jawa Timur. Banyak faktor yang menentukan mengapa banyak migran asal Jawa Timur yang menuju Bali antara lain karena jaraknya relatif dekat, tersedianya fasilitas sarana dan prasarana transportasi antara Jawa Timur dan Bali yang sangat memadai, terbukanya pelabuhan penyeberangan Ketapang – Gilimanuk selama 24 jam, dan keberhasilan migran sebelumnya yang juga berasal dari Jawa Timur.

Selain faktor aksesibilitas yang memperlancar arus mobilitas penduduk, masih ada faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan bermigrasi. Misalnya faktor ekonomi, seperti kurangnya kesempatan kerja atau upah tenaga kerja yang sangat rendah di tempat asal, kurangnya fasilitas pendidikan di daerah asal, atau adanya budaya merantau seperti yang dialami oleh masyarakat Minangkabau, atau seseorang yang dikucilkan oleh masyarakat di daerah asal. Dari uraian di atas terungkap bahwa banyak faktor yang

mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan untuk bermigrasi seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, geografis, dan sebagainya.

Di pihak lain, apabila dikaitkan dengan perkembangan Bali sampai saat ini sesungguhnya Bali bukan hanya menarik bagi wisatawan, namun juga bagi migran dari luar Bali yang ingin mengais rezeki di Bali. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran sektor pariwisata yang menjadi salah satu dari tiga sektor prioritas pembangunan daerah Bali, di samping sektor pertanian dan sektor industri kecil/kerajinan. Bahkan sering disebutkan bahwa sektor pariwisata sebagai motor penggerak utama perekonomian Bali. Peranan yang diemban oleh sektor pariwisata seperti itu tentu tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, baik sektor ekonomi yang di hulu maupun yang di hilir.

Dampak perkembangan sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali juga dicerminkan oleh adanya pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian (sektor A) ke luar sektor pertanian seperti jasa-jasa (sektor S) dan manufaktur (sektor M). Dengan mengamati perkembangan ekonomi Bali selama peiode 1971-2009, Bendesa (2012) mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor A turun dari 67,5 persen pada tahun 1971 menjadi 34,2 persen pada tahun 2009. Sementara itu di sektor S terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja dari 22,2 menjadi 43,8 persen, dan demikian pula di sektor M terjadi peningkatan dari 10,3 menjadi 21,9 persen pada periode yang sama.

Terjadinya pengalihan sebagian tenaga kerja di sektor pertanian ke luar pertanian dapat dijadikan petunjuk bahwa perkembangan ekonomi Bali telah berhasil mengurangi pengangguran tersembunyi yang biasanya dialami oleh sektor pertanian. Sejalan dengan pengalihan tenaga kerja seperti digambarkan di atas, ternyata berdampak pula terhadap perubahan kontribusi masing-masing sektor ekonomi dilihat dari segi pendapatan. Menurut Bendesa (2012), kontribusi sektor pertanian (sektor A) terhadap pendapatan mengalami penurunan dari 59,3 persen pada tahun 1971 menjadi 18,2 persen pada tahun 2009. Sebaliknya, sektor S mengalami peningkatan dari 31.8 persen pada tahun 1971 menjadi 65,6 persen pada tahun 2009, dan demikian pula kontribusi sektor M terhadap pendapatan mengalami kenaikan dari 8,9 menjadi 16,2 persen pada periode yang sama.

Penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang diimbangi oleh semakin meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap di luar sektor pertanian, tampaknya sejalan dengan temuan Sudibia (2012) terkait dengan terjadinya pergeseran orientasi generasi muda. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat tiga hal yang menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi generasi muda, yaitu (1) pekerjaan pertanian kurang menjanjikan; (2) harapan orang tua; dan (3) kecenderungan pendidikan generasi muda. Kegiatan-kegiatan di sektor

pertanian membutuhkan berbagai jenis biaya, seperti sewa traktor, biaya menanam, biaya menyiangi, biaya pupuk, biaya memberantas gulma, biaya obat pembasmi hama dan penyakit, dan biaya panen. Tingginya biaya yang dikeluarkan untuk tahap-tahap pekerjaan di sektor pertanian, sementara harga hasil pertanian terutama gabah relatif rendah mengakibatkan pekerjaan pertanian secara ekonomis tidak menguntungkan. Hal ini akan mengurangi minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Terkait dengan harapan orang tua, disebutkan bahwa orang tua umumnya tidak ada yang mengharapkan anaknya menjadi petani. Kondisi ini tentu terkait dengan nasib petani yang selama ini tampaknya tidak banyak berubah, penghasilan mereka relatif rendah dan rentan dengan fenomena kemiskinan. Faktor ketiga adalah kecenderungan pendidikan dari generasi muda, yang condong pada jenis-jenis pendidikan seperti pendidikan kepariwisataan, komputer, dan teknologi informatika. Situasi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari tren pendidikan yang digandrungi oleh anak-anak muda dewasa ini, sehingga setelah mereka memperoleh keterampilan tersebut mereka akan mencoba mendapatkan peluang kerja di luar sektor pertanian.

Selain perubahan orientasi yang terjadi pada tenaga kerja lokal, khususnya di kalangan generasi muda, tampaknya hal ini juga disebabkan oleh kehadiran para migran dari luar Bali yang juga tertarik pada pekerjaan-pekerjaan di luar sektor pertanian seperti di bidang kepariwisataan atau sektor-sektor lainnya yang terkait. Semakin bertambahnya kehadiran migran di Provinsi Bali, bukan hanya meningkatkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, namun juga menyebabkan semakin membengkaknya penduduk yang bekerja di sektor S atau sektor jasa-jasa dalam arti luas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian seperti berikut ini. 1) Bagaimanakah pola migrasi penduduk di Provinsi Bali berdasarkan hasil SP 2010? 2) Bagaimanakah karakteristik migran masuk di Provinsi Bali berdasarkan hasil SP 2010?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pola migrasi penduduk di Provinsi Bali berdasarkan hasil SP 2010; dan (2) karakteristik migran masuk di Provinsi Bali berdasarkan hasil SP 2010? Selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan (policy maker) di bidang kependudukan terutama terkait dengan aspek migrasi penduduk dan pembangunan di Provinsi Bali; dan (2) secara akademik, hasil penelitian ini

diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan kajian tentang migrasi penduduk di Provinsi Bali.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Migrasi Penduduk

Migrasi penduduk adalah salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk di suatu daerah, di samping komponen fertilitas dan mortalitas penduduk. Membahas pengertian migrasi penduduk tidak dapat dilepaskan dari konsep mobilitas penduduk. Secara garis besar mobilitas penduduk dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu (a) mobilitas penduduk permanen (migrasi), yaitu mereka yang memutuskan untuk pindah ke daerah tujuan karena kebutuhan hidupnya di daerah asal tidak terpenuhi, bahkan sudah di luar batas toleransi; (b) mobilitas penduduk nonpermanen, yaitu mereka yang memutuskan tidak pindah walaupun kebutuhan hidupnya di daerah asal tidak terpenuhi, namun mereka menempuh cara pemecahan dengan melakukan mobilitas secara ulang-alik atau mondok di daerah tujuan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian migrasi penduduk adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam waktu tertentu dan ada niat menetap di daerah tujuan.

Memperhatikan pengertian seperti di atas, dapat diketahui bahwa kriteria migrasi penduduk mencakup tiga aspek yaitu (1) aspek ruang; (2) aspek waktu; dan (3) adanya niat menetap di daerah tujuan. Aspek ruang atau batas wilayah perpindahan yang dicatat dalam sensus penduduk bisa provinsi atau bisa juga kabupaten/kota. Aspek waktu berkaitan dengan lamanya waktu seseorang meninggalkan daerah asal atau bertempat tinggal di daerah tujuan secara berturut-turut minimal selama enam bulan. Kriteria ketiga berkaitan dengan adanya niat menetap di daerah tujuan. Mantra (2003) mengakui bahwa sangat sulit mengukur niat seseorang, sebab niat seseorang sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya, sejak awal seseorang sudah berniat untuk menetap di Jakarta, sebagai tempat tujuan bermigrasi. Namun setelah beberapa lama ia mencoba mengarungi kehidupan di Jakarta ternyata yang bersangkutan tidak menemukan apa yang diinginkannya sejak awal. Oleh karena itu orang tersebut akhirnya mengubah keputusannya (niatnya) bukannya menetap di Jakarta, melainkan kembali ke daerah asalnya. Melihat contoh di atas, yaitu sulitnya mengukur niat seseorang maka yang ditekankan dalam pengukuran migrasi adalah dua kriteria yaitu dimensi ruang dan waktu (space and time dimension). Pada prinsipnya jika seseorang sudah meninggalkan daerah asal atau bertempat tinggal di daerah tujuan berturut-turut minimal selama enam bulan maka orang tersebut dicacah sebagai migran permanen.

Migrasi dan Pembangunan

Migrasi penduduk memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan, sebab migrasi penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan. Artinya, tidak ada pembangunan tanpa migrasi penduduk, dan begitu pula sebaliknya tidak terjadi migrasi penduduk tanpa adanya pembangunan. Tinggi rendahnya migrasi penduduk di suatu daerah akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang dipilih, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk atau masyarakat pendukung pembangunan tersebut. Pada pihak lain intensitas pembangunan di suatu daerah juga berpengaruh terhadap migrasi penduduk; arus migrasi penduduk ke daerah tersebut akan besar apabila intensitas pembangunannya tinggi, dan sebaliknya arus migrasi penduduk menuju daerah tersebut akan kecil apabila intensitas pembangunannya rendah.

Pembahasan tentang hubungan antara migrasi dan pembangunan, Provinsi Bali dapat dijadikan contoh, terutama terkait dengan pembangunan sektor pariwisatanya. Lebih-lebih Bali dikenal sebagai pusat pariwisata Indonesia Bagian Tengah. Meningkatnya pembangunan pariwisata di Bali tidak hanya mampu menarik kedatangan wisatawan mancanegara dan nusantara, namun juga terjadi peningkatan arus migrasi ke Bali untuk memperoleh peluang kerja. Secara demografis, meningkatnya arus migrasi masuk ke Bali memberikan kontribusi positif terhadap naiknya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali.

Dalam lingkup yang lebih kecil, pusat kegiatan pariwisata yang paling menonjol di Provinsi Bali adalah di Kabupaten Badung. Selain Badung, Kota Denpasar juga dikenal sebagai pusat berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun non ekonomi. Di samping sebagai ibukota Kota Denpasar, juga sebagai ibukota Provinsi Bali, pusat kegiatan pariwisata, pusat kebudayaan, pusat kegiatan pendidikan, pusat kegiatan perdagangan, keuangan, perbankan, dan sebagainya. Berbagai pusat kegiatan yang menumpuk di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar mencerminkan bahwa intensitas pembangunan di kedua daerah di atas cukup tinggi. Dengan demikian tidak mengherankan apabila arus migrasi penduduk menuju kedua daerah di atas, baik dari luar Bali maupun dari kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bali sangat menonjol. Kondisi ini tercermin dari tingginya laju pertumbuhan penduduk di kedua daerah tersebut pada periode 2000-2010 yaitu sebesar 4,62 persen per tahun untuk Kabupaten Badung dan 4,00 persen untuk Kota Denpasar. Angka ini jauh melebihi laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bali, yaitu sebesar 2,15 persen per tahun pada periode yang sama.

Situasi yang digambarkan di atas sejalan dengan pendapat Todaro dan Smith (2006), yang menyebutkan bahwa derasnya arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju perkotaan disebabkan oleh tingginya intensitas pembangunan di daerah perkotaan. Namun sayangnya, tingkat migrasi yang tinggi di negara-negara

sedang berkembang jauh melebihi tingkat penciptaan atau penambahan lapangan kerja, sehingga arus migrasi yang semakin besar jauh melebihi daya serap sektor-sektor ekonomi di perkotaan. Dengan perkataan lain bahwa di daerah perkotaan akan terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yaitu terjadi surplus tenaga kerja. Fenomena seperti ini tentu akan memperburuk masalah pengangguran di daerah perkotaan. Hal ini dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama dari sisi penawaran, migrasi internal yang berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan yang melampaui batas laju pertumbuhan penduduk yang dapat didukung oleh kegiatan ekonomi dan jasa-jasa pelayanan yang ada di daerah perkotaan. Kedua dari sisi permintaan, peningkatan kesempatan kerja di daerah perkotaan jauh lebih sulit dan lebih mahal daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan, Hal ini disebabkan oleh pekerjaan di sektor-sektor industri di perkotaan memerlukan berbagai macam input komplementer yang sangat banyak jumlah dan jenisnya.

Hasil Penelitian Sebelumnya Tentang Migrasi Penduduk di Provinsi Bali

Salah penelitian sebelumnya tentang migrasi penduduk di Provinsi Bali dilakukan oleh Sudibia dan Dayuh Rimbawan (2011), yang berjudul “Kajian Tentang Kecenderungan Pola dan Dampak Migrasi Penduduk di Provinsi Bali Periode 1980-2005”. Beberapa temuan penting dari penelitian tersebut dapat dirinci berikut ini. 1) Pola migrasi semasa hidup yang masuk ke Bali sebelum dan sesudah Era Reformasi masih relatif sama, yaitu dominan ditentukan oleh daerah Jawa Timur. Sebaliknya migrasi semasa hidup yang keluar Bali dominan menuju daerah transmigrasi, seperti menuju Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Lampung. 2) Pola migrasi risen yang masuk ke Bali dari periode ke periode berikutnya cenderung menunjukkan pola yang sama, terutama digambarkan oleh migran risen yaitu Jawa Timur dan daerah-daerah lain yang dekat dengan Provinsi Bali, seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tinggara Sebaliknya migrasi risen yang keluar Bali, ternyata tidak memiliki pola yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Kecuali pada tahun 1980, pola migrasi risen yang keluar Bali bukan lagi dominan digambarkan oleh program transmigrasi, melainkan sebagian besar menuju Pulau Jawa dan dominan menuju Jawa Timur. 3) Arus utama migrasi semasa hidup sampai tahun 2000 masih digambarkan oleh migrasi keluar terutama menuju daerah tujuan transmigrasi, sedangkan pada tahun 2005 menunjukkan angka migrasi neto yang positif. Artinya migrasi semasa hidup yang masuk cenderung lebih banyak daripada yang keluar Bali. 4) Sejak tahun 1990 arus utama migrasi risen telah menunjukkan tanda positif dan angka ini terus bertambah besar sampai tahun 2005. Hal ini menunjukkan kontribusi yang positif terhadap semakin

meningkatnya laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bali. 5) Dampak dari meningkatnya arus migrasi masuk adalah (a) tersedianya tenaga kerja dengan upah yang relatif murah; (b) meningkatnya kepadatan penduduk; (c) menjamurnya usaha sektor informal; (d) meningkatnya angka pengangguran; (e) bertambahnya pemukiman kumuh dan degradasi lingkungan; dan (f) semakin meningkatnya berbagai kasus tindak kejahatan,

METODE PENELITIAN

Jenis Data yang Dibahas

Dalam penelitian ini tidak semua jenis data migrasi dibahas, melainkan dibatasi pada data (1) migrasi risen; dan (2) karakteristik migran yang terdiri atas daerah asal, daerah tujuan, umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, status pekerjaan, dan lapangan pekerjaan. Data migrasi risen diperoleh dari hasil pencacahan SP 2010 dimana seseorang dicacah di provinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Orang yang dicacah berbeda dengan provinsi tempat tinggal 5 tahun yang laiu disebut migran risen.

Selain jenis-jenis data yang diungkapkan di atas, dalam kajian ini juga dikumpulkan data sekunder lainnya seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, ketenagakerjaan, dan kondisi ekonomi secara makro. Jenis-jenis data yang dikumpulkan diharapkan dapat lebih menjelaskan persoalan yang terkait dengan migrasi penduduk.

Sumber Data dan Teknik Analisis Data

Sumber data utama yang dimanfaatkan pada penelitian migrasi penduduk di Provinsi Bali adalah data sekunder, terutama yang berasal dari hasil SP 2010. Selain sumber data yang disebutkan di atas, juga dikumpulkan data sekunder yang berasal dari Bappeda Provinsi Bali yang diterbitkan secara rutin yang diberi judul Bali Membangun, data lainnya dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, dan publikasi-publikasi lain yang menunjang. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel silang. Selanjutnya data yang telah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel silang dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Migrasi Risen di Provinsi Bali Menurut Hasil SP 2010

Pembahasan pola migrasi risen akan ditelusuri melalui uraian tentang (1) volume dan arah migrasi risen yang masuk ke Provinsi Bali, dan (2) volume dan arah migrasi risen yang keluar dari Provinsi Bali. Selanjutnya gambaran tentang polanya, baik migrasi risen masuk maupun yang keluar Bali akan dibandingkan dengan pola migrasi risen periode-periode sebelumnya.

  • (1)    Volume dan arah migrasi risen yang masuk ke Provinsi Bali

Untuk memperoleh gambaran mengenai volume dan arah migrasi risen yang masuk ke Provinsi Bali menurut hasil SP 2010, digali dari pertanyaan provinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu atau selama periode 2005-2010. Informasi tentang hal ini dapat diikuti melalui Lampiran 1, yang menunjukkan bahwa semua provinsi di Indonesia, bahkan luar negeri juga turut memberikan andil terhadap migran masuk menuju Provinsi Bali. Volume migrasi risen yang masuk ke Provinsi Bali paling banyak digambarkan oleh Provinsi Jawa Timur yang mencapai lebih dari 57 ribu orang. Posisi kedua sampai dengan keenam yang turut memberikan kontribusi terhadap besarnya volume migrasi risen yang masuk ke Bali adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Masing-masing provinsi di atas menyumbang lebih dari 6 ribu orang migran risen selama periode 2005-2010.

Cara lain yang lebih mudah untuk menggambarkan besarnya migran risen yang masuk ke Provinsi Bali adalah melalui besarnya persentase. Dalam hal ini terungkap bahwa Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi tertinggi (55,67 persen) terhadap migran risen yang masuk ke Provinsi Bali. Kemudian disusul oleh migran risen yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu provinsi-provinsi lainnya yang memberikan kontribusi sangat rendah terhadap migrasi risen yang masuk ke Provinsi Bali adalah Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara. Ternyata kedua provinsi yang disebut terakhir adalah provinsi-provinsi yang baru, yaitu pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku.

Gambaran tentang besarnya kontribusi provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur terhadap migrasi risen yang masuk ke Provinsi Bali, ternyata polanya sama dengan hasil SP 2000. Pada waktu itu Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi sekitar 47 persen, Jawa Tengah 3,8 persen, Jawa Barat 5,9 persen, DKI Jakarta sekitar 8 persen, sementara itu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sekitar 7 persen, Bahkan menurut hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS 2005) juga memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil SP 2000 (Sudibia dan Dayuh Rimbawan, 2011). Menurut hasil SUPAS 2005 Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi sekitar 46 persen, Jawa Tengah 8,3 persen, Jawa Barat 5,2 persen, DKI Jakarta 6,9 persen, Nusa Tenggara Barat 13,7 persen, dan Nusa Tenggara Timur 6,2 persen.

Tingginya arus migrasi masuk dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa serta Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menuju Provinsi Bali, dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu (1) faktor jarak; (2) aksesibilitas; (3)

aktivitas pembangunan di Provinsi Bali. Semua provinsi yang digambarkan di atas memiliki jarak paling dekat dengan Provinsi Bali jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Di samping itu faktor aksesibilitas juga sangat menentukan terjadinya migrasi, seperti tersedianya prasarana dan sarana penyeberangan yang menghubungkan pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang di Jawa Timur, serta antara Padangbai dan Lembar di Pulau Lombok., Faktor ketiga adalah terbukanya peluang kerja di Provinsi Bali sebagai akibat perkembangan sektor pariwisata yang berhasil mengimbas pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya di Bali.

Pola migrasi risen masuk yang disajikan pada Lampiran 1 hanya memberi petunjuk tentang sumber migran atau daerah asal migran risen yang menuju Provinsi Bali selama periode 2005-2010, namun belum memberikan informasi tentang komposisi migran menurut jenis kelamin. Untuk menelusuri hal ini dapat dilihat pada Lampiran 2, yang menunjukkan adanya kecenderungan bahwa migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan.

Gambaran mengenai hal ini ditunjukkan oleh hampir semua provinsi di seluruh Indonesia. Kondisi seperti ini tampaknya merupakan pola umum yang menggambarkan bahwa laki-laki cenderung lebih mobil daripada perempuan. Mengapa demikian? Tentu hal ini tidak dapat dilepaskan dari sistem budaya atau kebiasaan yang melekat dalam masyarakat bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kelangsungan hidup dalam sebuah keluarga. Sebagai konsekuensi dari keadaan ini maka laki-laki umumnya menjadi tiang ekonomi atau sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Selain dikaitkan dengan tanggung jawab dalam keluarga, perbedaan besarnya proporsi migran laki-laki dibandingkan dengan migran perempuan juga dapat dikaitkan dengan jarak. Hal ini sesuai dengan salah satu hukum migrasi yang disebut oleh Ravenstein bahwa perempuan cenderung bermigrasi pada jarak yang lebih dekat (Munir, 2010). Atau sebaliknya dapat dikatakan bahwa laki-laki umumnya bermigrasi dalam jarak yang lebih jauh. Beberapa data pada Lampiran 2 yang mendukung pernyataan di atas adalah yang digambarkan oleh migran risen masuk yang berasal dari Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 69,57 persen dan Papua Barat sebesar 62,37 persen. Namun demikian, memang ada juga beberapa data yang kurang mendukung pernyataan tersebut, seperti yang digambarkan oleh Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo, ditemukan bahwa proporsi migran laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Atau dari temuan ini diperoleh bahwa justru pada tempat yang relatif jauh proporsi migran perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh, terutama ditinjau dari angka-angka absolut ternyata jumlahnya masih relatif kecil, yang berasal dari Provinsi Jambi hanya 64 orang dan dari Gorontalo sebanyak 28 orang.

  • (2)    Volume dan arah migrasi risen yang keluar dari Provinsi Bali

Informasi tentang volume dan arah migran risen yang keluar dari Provinsi Bali selama 5 tahun yang lalu (20052010) dapat diikuti pada Lampiran 3. Secara keseluruhan jumlah migran risen yang keluar dari Provinsi Bali selama periode 2005-2010 mencapai 41.216 orang, yang terdiri atas 22.683 orang migran laki-laki dan 18.533 orang migran perempuan. Daerah tujuan yang paling menonjol dari migran asal Bali selama periode 2005-2010 adalah Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah migran sebesar 11.042 orang. Selain Provinsi Jawa Timur, rata-rata provinsi lainnya di Pulau Jawa merupakan daerah tujuan yang menarik dari migran asal Bali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah migran yang menuju Provinsi DI Yogyakarta mencapai 2.907 orang, Jawa Tengah sebesar 2.455 orang, Jawa Barat sebanyak 3.773 orang, dan DKI Jakarta sebesar 2.107 orang.

Daerah tujuan di luar Pulau Jawa yang tampaknya cukup signifikan dilihat dari besarnya jumlah migran adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 3.811 orang dan 3.509 orang. Sebaliknya, daerah tujuan yang tampaknya kurang diminati oleh migran asal Bali adalah Provinsi Maluku, jumlahnya hanya sebesar 58 orang.

Selain secara absolut, besarnya migran asal Bali yang menuju daerah-daerah lainnya di Indonesia juga dapat digambarkan melalui besarnya proporsi atau persentase migran menuju daerah tersebut. Proporsi migran risen yang menuju Jawa Timur adalah sekitar 27 persen, dan yang menuju provinsi–provinsi lainnya di Pulau Jawa juga sekitar 27 persen. Itu berarti bahwa migran risen asal Bali yang menuju Pulau Jawa selama kurun waktu 20052010 adalah sekitar 54 persen, sementara yang menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adalah sekitar 16 persen. Memperhatikan angka-angka yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa sekitar 70 persen migran risen keluar dari Provinsi Bali memiliki daerah-daerah tujuan yang relatif dekat, yaitu Pulau Jawa serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, jika ditelusuri lebih jauh sisanya sebesar 30 persen ternyata tersebar secara merata menuju 24 provinsi lainnya di Indonesia. Dari 24 provinsi yang menjadi daerah tujuan migran seperti di atas, ditemukan bahwa hanya 3 provinsi yang menggambarkan jumlah migran risen asal Bali mencapai sekitar 1.000 orang atau lebih. Provinsi-provinsi dimaksud adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Ketiga provinsi daerah tujuan yang disebutkan di atas sebetulnya merupakan provinsi-provinsi daerah tujuan yang menarik dari para transmigran sejak masa Orde Baru. Daerah-daerah tujuan tersebut terkenal sebagai daerah yang subur dan cocok sebagai daerah pertanian. Sebaliknya ditinjau dari sisi transmigran asal Bali, yang telah dibekali keterampilan bertani secara

turun temurun, tidak mengherankan apabila mereka itu kebanyakan berhasil di daerah tujuan. Keberhasilan transmigran terdahulu, tampaknya tetap menjadi dambaan dari transmigran potensial yang masih ada di Bali untuk mengikuti jejak saudara-saudaranya yang telah bermukim di daerah transmigrasi. Meskipun saat ini sudah memasuki era desentralisasi, tampaknya jalinan hubungan antara keluarga di daerah asal (Bali) dengan transmigran terdahulu di daerah tujuan tetap berlangsung seperti sediakala. Hal inilah yang menjadi salah satu kemungkinan terjadinya arus migrasi risen ke daerah tujuan yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Pada masa yang lalu jenis transmigran ini digolongkan ke dalam transmigran swakarsa, yang biayanya ditanggung sendiri oleh para transmigran.

Apabila dikaitkan dengan jumlah migran risen keluar menurut hasil SP 2000 diperoleh bahwa jumlah migran risen keluar Bali mencapai sekitar 55 ribu orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi penurunan jumlah migran risen yang keluar Bali. Meskipun secara absolut jumlah migran risen keluar mengalami penurunan, namun masih perlu ditelusuri polanya, apakah masih sama dengan pola yang terjadi sebelumnya. Berdasarkan hasil SP 2000 ditemukan bahwa proporsi migran risen keluar tertinggi digambarkan oleh daerah tujuan Jawa Timur (sekitar 40,8 persen), sedangkan yang menuju provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa hanya mencapai sebesar 28,4 persen. Persentase migran risen keluar yang menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mencapai sekitar 13,2 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebanyak 82,4 persen migran risen keluar menuju provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Sisanya, kurang dari 20 persen tersebar ke seluruh provinsi di luar Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola migrasi risen keluar tetap sama, yaitu lebih banyak menuju provinsi-provinsi yang lebih dekat.

Selain volume dan arah migran risen yang keluar dari Provinsi Bali, pada Lampiran 4 akan diungkapkan pula tentang komposisinya menurut jenis kelamin, terutama untuk mendapatkan gambaran tentang kecenderungannya. Pada pembahasan migrasi risen keluar juga dijumpai adanya pola umum bahwa proporsi laki-laki yang bermigrasi cenderung lebih banyak daripada perempuan. Hal ini terungkap dari Lampiran 4 bahwa komposisi migran risen keluar menurut jenis kelamin adalah 55 berbanding 45. Untuk mengupas laki-laki lebih banyak yang bermigrasi daripada perempuan, sebetulnya dapat pula dikaitkan dengan budaya masyarakat Bali. Berkaitan dengan peranan penduduk menurut jenis kelamin, masyarakat Bali menganut konsep patrilineal, atau menekankan garis keturunan laki-laki (ayah).

Garis keturunan ayah istilah daerahnya (Bali) terkenal dengan sebutan purusa. Purusa atau pihak laki-laki bukan hanya bertanggung jawab pada hal-hal yang bersifat

material, akan tetapi juga bertanggung jawab secara spiritual dalam kaitannya menjaga hubungan dengan para leluhur. Secara mateial, laki-laki berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga yang dipimpinnya. Kondisi inilah yang melahirkan mengapa laki-laki, yang notabene juga sebagai kepala keluarga berperan sebagai tiang ekonomi keluarga.

Meskipun sudah memasuki era modernisasi, tampaknya paham di atas masih kuat berakar dalam masyarakat Bali, sehingga tidak biasa apabila perempuan yang meninggalkan suami untuk mencari nafkah dalam rangka menjaga kelangsungan hidup sebuah keluarga. Namun bukan berarti perempuan enak-enakan di rumah untuk menunggu kedatangan suami yang mencari nafkah membanting tulang. Perempuan Bali mempunyai tugas yang berat untuk mengurus kegiatan-kegiatan dalam rumah tangga (domestik), bukan hanya memasak, mencuci, merawat, membesarkan, dan mendidik anak, namun juga berkaitan dengan penyiapan berbagai keperluan upacara untuk pura leluhur yaitu menjaga harmoni dengan leluhur dan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sementara suami mencari nafkah atau bekerja di luar daerah, maka perempuanlah yang bertindak untuk menjaga harmoni atau keserasian hidup dengan warga masyarakat setempat, misalnya menjenguk warga yang ditimpa duka/kematian, dan demikian pula jika ada upacara perkawinan, potong gigi, nelubulanin, dan sebagainya. Dalam masyarakat Bali, harmoni kehidupan berkaitan dengan tiga hal, yang terkenal dengan istilah tri hita karana yaitu tiga penyebab kemakmuran, yaitu keserasian dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, keserasian dengan alam lingkungan, dan keserasian dengan sesama warga masyarakat. Hal yang sama juga terjadi dalam lingkup keluarga, sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat.

Walaupun demikian, dari Lampiran 4 juga dijumpai hal-hal yang menarik terutama jika ditinjau dari besarnya imbangan antara laki-laki dan perempuan untuk daerah-daerah tujuan tertentu. Misalnya provinsi daerah tujuan seperti Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat menunjukkan komposisi yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya temuan ini bukan berarti bertentangan dengan konsep purusa yang digambarkan di atas. Jika diperhatikan semua daerah yang diungkapkan di atas, sebetulnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah tujuan transmigrasi. Perlu diingat bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti program transmigrasi adalah sudah berkeluarga. Dengan demikian dapat diduga bahwa kehadiran mereka ditempat tujuan, sudah barang tentu mengajak serta istri mereka, atau jika sudah punya anak mereka cenderung membawa seisi keluarganya ke daerah tujuan program transmigrasi.

Selain daerah tujuan transmigrasi, daerah lain yang juga menunjukkan komposisi jenis kelamin yang berimbang adalah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu 51

berbanding 49. Yogyakarta identik dengan kota pelajar, yang dicirikan oleh banyaknya perguruan tinggi negeri dan swasta yang berkualitas. Hal ini merupakan daya tarik yang kuat bagi para calon mahasiswa dari seluruh pelosok wilayah Tanah Air, termasuk juga Bali untuk melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Terhadap persoalan pendidikan, dewasa ini di Bali tidak ada lagi diskriminasi yang lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Apalagi secara kuantitas, Bali sudah berhasil dalam pengendalian fertilitas penduduk melalui program KB. Angka kelahiran total sebesar 2,28 anak per wanita usia reproduksi telah dicapainya pada tahun 1990 (Sudibia, 1992). Setelah kuantitas, pada gilirannya pemerintah dan orang tua harus fokus untuk meningkatkan kualitas penduduk, sehingga mereka memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan yang tidak saja mampu bersaing pada tingkat nasional namun juga pada tataran global. Kondisi inilah yang menyebabkan para orang tua selalu mendorong pendidikan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi masyarakat Bali, bukannya warisan tanah, sawah, atau harta lainnya untuk bekal anak di kemudian hari, namun bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan adalah bekal warisan yang tidak pernah habis sepanjang hayat. Itulah sebabnya, mengapa tidak hanya anak laki-laki, tetapi juga anak perempuan turut merantau menuntut ilmu keluar daerah, termasuk ke Yogyakarta. Keberhasilan orang tua dalam memberikan peluang yang sama di bidang pendidikan sudah banyak terbukti; mereka banyak yang berhasil menduduki posisi-posisi penting, baik di eksekutif maupun legislatif. Pada tataran global, sudah banyak pula perempuan Bali yang bekerja di luar negeri, baik di hotelhotel internasional maupun di kapal pesiar.

  • (3)    Arus Utama Migrasi Penduduk Menurut Hasil SP 2010

Gambaran tentang arus utama migrasi penduduk berdasarkan hasil SP 2010 dapat diikuti pada Lampiran 5. Arus utama migrasi penduduk merupakan selisih antara jumlah migran risen masuk dengan jumlah migran risen keluar, atau sering disebut dengan jumlah migran risen neto. Apabila jumlah migran risen neto bertanda positif, berarti arus utama migrasi penduduk adalah menuju Provinsi Bali. Sebaliknya, apabila jumlah migran risen neto bertanda negatif berarti arus utama migrasi penduduk adalah keluar Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus utama migrasi penduduk adalah menuju Provinsi Bali, yang besarnya mencapai 61.209 orang. Besarnya arus utama migrasi penduduk yang menuju Provinsi Bali merupakan penyebab utama tingginya laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bali periode 2000-2010. Arus utama migrasi penduduk yang menuju Provinsi Bali paling banyak digambarkan oleh daerah asal Jawa Timur, yaitu sebesar 45.982 orang atau sekitar 75 persen dari total migran risen neto. Di samping Jawa Timur,

provinsi-provinsi lainnya yang turut memberi andil yang cukup signifikan terhadap besarnya migran risen neto di Provinsi Bali adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Apabila dikaitkan dengan hasil SP 2000, diperoleh bahwa jumlah migran risen neto pada waktu itu adalah sebesar 21.871 orang. Itu berarti bahwa jumlah migran risen neto selama satu dasawarsa terakhir telah meningkat hampir tiga kali lipat. Peningkatan jumlah migran risen neto yang semakin besar di Provinsi Bali bukan semata-mata menimbulkan masalah kepadatan penduduk, namun juga memunculkan masalah baru terkait dengan berbagai kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, pendidikan, pekerjaan, perumahan, kesehatan, air bersih, udara yang bersih, lingkungan hidup yang asri, dan lain sebagainya.

Besarnya arus utama migrasi masuk dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu (1) jarak yang relatif dekat; (2) aksesibilitas sarana prasarana transportasi yang memadai; (3) terbukanya kesempatan kerja di Provinsi Bali; dan (4) adanya migran terdahulu. Pertama, jarak yang relatif dekat adalah salah satu penyebab terjadinya migrasi penduduk seperti yang disebutkan dalam hukum-nukum migrasi dari Ravenstein. Makin dekat jarak antara satu daerah dengan daerah yang lainnya maka makin besar pula kemungkinan terjadinya migrasi (distance decay).

Kedua, aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi yang memadai akan memperlancar terjadinya mobilitas penduduk antardaerah antara Provinsi Bali dengan provinsi-provinsi yang disebutkan di atas. Aksesibilitas sarana prasarana transportasi tersebut antara lain (1) tersedianya prasarana pelabuhan penyeberangan yang menghubungan Jawa-Bali, yaitu Ketapang dan Gilimanuk yang terbuka 24 jam. Demikian pula prasarana pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Bali-Lombok, yaitu Padangbai dan Lembar yang menuju Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kelancaran mobilitas penduduk ini juga didukung oleh tersedianya kapal-kapal ferry penyeberangan antarpulau dan banyaknya sarana angkutan bus antarprovinsi yang menghubungkan antardaerah yang disebutkan di atas.

Ketiga, terbukanya kesempatan kerja di Provinsi Bali merupakan daya tarik tersendiri bagi para migran yang ingin mendapatkan peluang kerja di Provinsi Bali. Seperti telah diungkapkan pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Bali telah berhasil mengimbas pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya, telah mendorong bertambahnya kesempatan kerja. Misalnya pembangunan hotel, villa, serta prasarana penunjang pariwisata seperti, prasarana Bandara Ngurah Rai, prasarana jalan menuju daerah-daerah tujuan wisata, dan kebutuhan akan tenaga-tenaga administrasi maupun pelayanan baik di sektor pariwisata ataupun penunjang pariwisata.

Keempat, adanya migran terdahulu yang menjadi

pintu masuk bagi migran periode-periode berikutnya. Mabogunje (1970) menyebutkan bahwa kontribusi migran terdahulu di kota sangat besar, dalam hal membantu migran baru yang sedaerah asal terutama pada tahap-tahap mekanisme penyesuaian diri di daerah tujuan. Para migran baru tersebut bukan hanya sekedar ditampung di rumah migran lama, melainkan dicukupi kebutuhan makannya, bahkan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan relasi yang dimiliki. Hal ini menimbulkan adanya kecenderungan lapangan pekerjaan yang sama dari para migran yang berasal dari daerah yang sama (Mantra, 2003). Sebagai contoh yang terjadi di Bali; pedagang minuman es kelapa muda dan buruh-buruh pasir umumnya berasal dari Lombok, pedagang mainan anak-anak, pedagang bakso, mie, dan rujak, tukang batu/ bangunan, dan pemulung berasal dari Jawa Timur.

Gambaran tentang arus migrasi utama penduduk yang dipaparkan di atas masih bersifat internal (dalam suatu negara), namun belum disinggung migran risen yang berasal dari luar negeri (migrasi internasional). Jumlah migran risen neto dari luar negeri berjumlah 2.829 orang. Mereka ini adalah para ekspartriat yang umumnya bekerja di sektor pariwisata. Posisi mereka umumnya adalah sebagai manajer hotel, master chef di hotel, broker sewa menyewa villa, desainer bangunan hotel dan villa termasuk interiornya. Semua hal ini dilakukan oleh pemilik hotel atau villa terkait dengan strategi pemasaran, yang ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan volume penjualan.

Karakteristik Migran Risen Masuk

Sesuai dengan judul sub bab ini, maka pada uraian berikut ini difokuskan untuk membahas karakteristilk migran risen masuk. Untuk pengayaan kajian dalam uraian ini juga dilakukan komparasi antara penduduk yang berstatus migran dengan nonmigran. Dengan demikian, akan dapat diketahui bahwa antara migran dan nonmigran secara spesifik memang berbeda. Karakteristik migran risen yang dibahas meliputi umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan lapangan pekerjaan. Masing-masing karakteristik migran risen tersebut akan diuraikan berturut-turut berikut ini.

  • (1)    Karakteristik migran risen masuk menurut umur

Dari Tabel 1 diperoleh bahwa persentase migran yang berumur 15-49 tahun mencapai 87,7 persen dari seluruh migran risen masuk. Begitu memasuki usia 50 tahun dan seterusnya, persentase menurun semakin tajam, dan jika diperhatikan persentase LANSIA-nya (65 tahun ke atas) sangat kecil, kurang dari 1 persen. Anak-anak pada usia 5-9 dan 10-14 tahun hanya sebesar 7,61 persen, sementara persentase penduduk nonmigran pada kelompok umur yang sama mencapai 19,26 persen dan penduduk yang tergolong LANSIA mencapai 7,43 persen.

Tabel 1 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur dan Status Migran Risen Masuk, Hasil SP 2010 (Dalam Persen)

Kelompok Umur (tahun)

Status Migran

Total

Migran

Nonmigran

05-09

4,64

9,90

9,75

10-14

2,97

9,36

9,17

15-19

10,78

7,93

8,01

20-24

25,14

7,43

7,94

25-29

21,53

8,97

9,34

30-34

13,35

9,49

9,60

35-39

8,67

10,09

10,05

40-44

5,22

8,71

8,61

45-49

3,08

7,00

6,89

50-54

1,95

5,69

5,59

55-59

1,17

4,46

4,36

60-64

0,67

3,55

3,47

65-69

0,40

2,93

2,85

70-74

0,24

2,04

1,99

75+

0,17

2,46

2,39

Jumlah : dalam %

100,00

100,00

100,00

dalam orang

100.425

3.448.494

3.550.919

Sumber: Hasil Sementara SP 2010

Menonjolnya persentase penduduk migran yang berusia produktif, erat kaitannya dengan unsur selektivitas; bahwa orang-orang yang bermigrasi adalah selektif terhadap umur. Artinya, hanya orang-orang pada kelompok umur tertentu yang banyak bermigrasi, karena secara fisik orangorang tersebut tergolong masih kuat dan produktif. Apalagi kalau dikaitkan dengan motif utama seseorang melakukan migrasi umumnya adalah karena alasan ekonomi. Mereka ingin memperbaiki nasib, memperoleh peluang kerja yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh di daerah asalnya. Bahkan yang sangat menarik adalah hampir 80 persen migran tersebut berusia antara 15-39 tahun, yaitu usia yang sangat produktif. Tajamnya perbedaan proporsi penduduk antara penduduk produktif dan nonproduktif adalah refleksi dari adanya selektivitas umur dalam migrasi. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan komposisi umur penduduk nonmigran, karena tidak ada kaitannya unsur selektivitas, melainkan lebih bersifat alamia

  • (1)    Karakteristik migran risen masuk menurut status perkawinan

Dalam sensus penduduk status perkawinan dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Dalam kaitannya dengan penduduk yang berstatus migran, khususnya yang telah berusia 10 tahun ke atas, kategori yang paling banyak ditemui adalah migran yang berstatus kawin. Hampir 55 persen migran risen yang masuk ke Bali pada kurun waktu 2005-2010 tergolong berstatus kawin (Tabel 2). Sementara itu migran risen yang berstatus belum kawin proporsinya relatif besar, yaitu sekitar 40 persen. Besarnya persentase migran risen yang berstatus belum kawin, dapat dikaitkan dengan aktivitas sebagian migran yang menggeluti dunia pendidikan. Artinya orientasi migran dari luar daerah menuju Bali tidak sepenuhnya untuk bekerja, namun ada sebagian migran yang sedang mengikuti pendidikan, baik

di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ditinjau dari segi umur, mereka yang sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi tentulah masih relatif muda, karena mereka umumnya baru menamatkan pendidikan SLTA.

Tabel 2 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan dan Status Migran Risen Masuk, Hasil SP 2010 (Dalam Persen)

Status perkawinan

Migran

Nonmigran

Total

Belum Kawin

42,64

30,48

30,85

Kawin

54,16

63,39

63,11

Cerai Hidup

2,07

1,11

1,14

Cerai Mati

1,13

5,01

4,89

Jumlah: dalam %

100,00

100,00

100,00

dalam orang

97.674

3.106.945

3.204.619

Sumber: Hasil Sementara SP 2010

Jika dikaitkan dengan penduduk nonmigran, tampaknya yang paling menonjol adalah penduduk yang berstatus kawin, yang mencapai lebih dari 60 persen penduduk yang berusia 10 tahun ke atas. Sementara itu yang tergolong belum kawin sekitar 30 persen, dan yang terendah adalah cerai hidup hanya sekitar 1 persen. Bahkan lebih rendah daripada yang dialami oleh para migran. Rendahnya penduduk yang berstatus cerai hidup di Bali erat kaitannya dengan nilai budaya yang memandang rendah penduduk yang banyak kawin cerai.

  • (3)    Karakteristik migran risen masuk menurut pendidikan

Informasi tentang pendidikan migran tergolong sangat lengkap, sebab mencakup semua migran dan semua umur, yaitu mulai dari tidak/belum sekolah, tidak/belum tamat SD, tamat SD/MI/Sederajat, tamat SLTP/MTs/Sederajat, tamat SLTA/MTA/Sederajat, tamat SM Kejuruan, tamat Diploma I/II, tamat Diploma III/Akademi, tamat Diploma IV/S1, dan tamat S2/S3 (Tabel 3). Jenjang pendidikan yang paling menonjol ditamatkan oleh migran risen masuk adalah SLTA yang mencakup lebih dari 30 persen dari keseluruhan migran. Posisi kedua adalah tamat SLTP sekitar 24 persen, dan posisi ketiga adalah tamat SD sekitar 18 persen.

Tabel 3 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas menurut Pendidikan dan Status Migran Risen Masuk, Hasil SP 2010 (Dalam Persen)

Pendidikan

Migran

Nonmigran

Total

Tidak/Belum Sekolah

2,80

12,39

12,11

Tidak/Belum Tamat SD

6,79

16,72

16,43

Tamat SD/MI/Sederajat

18,01

26,63

26,38

Tamat SLTP/MTs/Sederajat

24,18

13,80

14,10

Tamat SLTA/MTA/Sederajat

31,62

21,84

22,13

Tamat SM Kejuruan

3,99

1,50

1,57

Tamat Dip I/II

1,67

1,61

1,61

Tamat Dip III/Akademi

2,81

1,11

1,16

Tamat Dip IV/S1

7,45

4,10

4,20

Tamat S2/S3

0,68

0,30

0,31

Jumlah: dalam %

100,00

100,00

100,00

dalam orang

102.425

3.448.494

3.550.919

Sumber: Hasil Sementara SP 2010.

Selain itu, yang menarik untuk disoroti adalah besarnya proporsi migran yang berhasil meraih pendidikan tinggi, tidak terbatas pada pendidikan Diploma I/II, namun juga Diploma III/Akademi, Diploma IV/S1, dan bahkan menjangkau pendidikan pascasarjana S2/S3. Jika dibandingkan dengan penduduk nonmigran terungkap bahwa proporsi tertinggi pendidikan yang dijangkau oleh penduduk nonmigran adalah tamat SD. Pada pendidikan SLTP atau yang lebih tinggi ternyata pendidikan nonmigran kalah jauh daripada migran.

Terkait dengan lebih menonjolnya pendidikan para migran dibandingkan dengan penduduk nonmigran sebetulnya juga dapat dikaitkan dengan unsur selektivititas dalam migrasi. Selain selektif terhadap umur, maka seseorang yang melakukan migrasi juga selektif terhadap pendidikan. Seseorang yang lebih berpendidikan akan memiliki wawasan yang lebih luas, lebih terbuka, lebih cepat mengikuti perkembangan baru, dan termasuk lebih cepat memperoleh informasi tentang daerah tujuan. Begitu pentingnya pendidikan tersebut, sebab melalui pendidikan akan dicapai adanya tiga jenis perubahan, yaitu perubahan dalam hal pengetahuan (knowledge), perubahan sikap (attitude), dan perubahan dalam hal pelaksanaan (practice). Dengan perkataan lain misi perubahan dalam pendidikan adalah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak beretika menjadi beretika, dan dari tidak bisa melaksanakan menjadi mahir melaksanakannya.

(4)Karakteristik migran risen masuk menurut status pekerjaan

Sebelum mengupas lebih jauh tentang status pekerjaan para migran, terlebih dahulu perlu diungkapkan banyaknya jumlah migran yang berumur 15 tahun ke atas yang tergolong bekerja. Dari semua migran yang berjumlah 102.425 orang, ternyata yang tergolong usia kerja (umur 15 tahun ke atas) adalah sebanyak 94.628 orang. Migran yang berada dalam usia kerja masih dapat dipilah lagi menjadi angkatan kerja sebanyak 72.050 orang dan sisanya sebanyak 22.578 orang adalah bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja sebanyak 72.050 orang masih dapat dipilah lagi menjadi migran yang bekerja sebanyak 70.910 orang dan yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 1.140 orang. Dengan demikian akan dapat diketahui besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja migran adalah 76,14. Angka ini mengandung pengertian bahwa dalam setiap 100 penduduk migran yang tergolong usia kerja, sekitar 76 orang tergolong sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Selain itu, penduduk migran yang tergolong bukan angkatan kerja adalah mereka yang kegiatannya mengurus rumah tangga, atau sedang mengikuti pendidikan. Terkait dengan kelompok yang disebut terakhir, tampaknya Bali juga merupakan incaran pendatang dari luar Bali yang ingin menempuh pendidikan tinggi di Bali. Jenjang pendidikan tinggi yang ada di Bali sangat beragam, mulai dari pendidikan Diploma I-IV, S1, S2, dan S3 dari berbagai bidang ilmu.

Lebih jauh terkait dengan status pekerjaan migran, dapat dirinci sebagai berikut (1) berusaha sendiri; (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap; (3) berusaha dibantu buruh tetap; (4) buruh/karyawan/pegawai; (5) pekerja bebas; dan (6) pekerja keluarga. Secara rinci komposisi migran dan nonmigran menurut status pekerjaan utama dapat diikuti pada Tabel 4. Status pekerjaan utama yang paling menonjol dari para migran adalah sebagai “buruh/karyawan/pegawai”. Sementara itu migran yang memiliki status pekerjaan “berusaha dibantu buruh tetap” jumlahnya sekitas 2,5 persen. Memperhatikan dua status pekerjaan utama yang disebut terakhir, dapat diketahui bahwa sekitar 76 persen migran berada dalam kedua status pekerjaan utama tersebut. Kedua status pekerjaan utama tersebut sering pula disebut sebagai sektor formal. Hal ini menunjukkan bahwa migran risen masuk yang bekerja di Bali umumnya terserap di sektor formal.

Tabel 4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Utama dan Status Migran Risen Masuk, Hasil SP 2010 (Dalam Persen)

Status Pekerjaan

Migran

Nonmigran

Total

Berusaha sendiri

12,97

21,87

21,57

Berusaha dibantu buruh tak tetap

2,09

13,64

13,25

Berusaha dibantu buruh tetap

2,52

2,91

2,90

Buruh/karyawan/pegawai

73,79

37,70

38,92

Pekerja bebas

5,22

8,80

8,67

Pekerja keluarga

3,41

15,09

14,70

Jumlah: dalam %

100,00

100,00

100,00

dalam orang

70.910

2.029.958

2.100.868

Sumber: Hasil Sementara SP 2010.

Di pihak lain, jika ditinjau dari segi status pekerjaan utama penduduk nonmigran diperoleh gambaran yang agak kontras, karena proporsi migran nonpermanen pada status pekerjaan “berusaha sendiri”, “berusaha dbantu buruh tak tetap”, “pekerja bebas”, dan “pekerja keluarga” jauh lebih besar daripada proporsi pekerja migran. Keempat status pekerjaan utama yang baru saja disebutkan termasuk ke dalam sektor informal. Hal ini membuktikan bahwa hampir 60 persen para pekerja nonmigran terserap di sektor informal. Sebaliknya sektor formal, hanya memberikan kontribusi sekitar 40 persen dalam menyerap pekerja nonmigran.

Satu hal yang dapat dijadikan petunjuk kontrasnya perbedaan antara status pekerjaan utama migran dan nonmigran adalah karena adanya perbedaan yang tajam ditinjau dari komposisi menurut tingkat pendidikan seperti yang digambarkan pada bagian sebelumnya. Pendidikan penduduk migran cenderung lebih tinggi daripada penduduk nonmigran. Pada jenjang pendidikan SD dan yang di bawahnya proporsi nonmigran cenderung lebih tinggi daripada migran. Sebaliknya, mulai jenjang pendidikan SLTP, SLTA, pendidikan Diploma, S1, S2, dan S3, justru proporsi migran jauh lebih tinggi daripada nonmigran. Apalagi diketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan di sektor formal harus memenuhi persyaratan-persyaratan

kerja tertentu, termasuk persyaratan tentang jenjang pendidikan dan jenis kualifikasi tertentu yang dibutuhkan. Sebaliknya pada sektor informal, persyaratan-persyaratan kerja seperti di atas tidak ada, sehingga mereka cenderung bebas keluar masuk dalam sektor informal.

  • (5)    Karakteristik migran risen masuk menurut lapangan pekerjaan utama

Komposisi penduduk migran dan nonmigran menurut lapangan pekerjaan utama, jauh lebih variatif daripada komposisinya menurut status pekerjaan (Tabel 5). Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak digeluti oleh migran risen adalah perdagangan, hotel, dan restauran. Hampir 40 persen migran risen masuk dari luar Bali terserap pada lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restauran atau rumah makan (RM).

Tabel 5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Migran Risen Masuk, Hasil SP 2010 (Dalam Persen)

Lapangan Usaha

Migran

Nonmigran

Total

Pertanian dalam arti luas

2,94

32,23

31,24

Pertambangan dan Penggalian

0,76

0,41

0,42

Industri Pengolahan

15,35

10,92

11,06

Listrik dan Gas

0,60

0,34

0,35

Konstruksi Bangunan

10,74

7,49

7,60

Perdagangan

27,72

18,72

19,02

Hotel dan Restauran

11,52

7,34

7,49

Transportasi dan Pergudangan

2,85

3,31

3,29

Informasi dan Komunikasi

1,30

0,48

0,51

Keuangan dan Asuransi

1,45

2,05

2,03

Jasa Pendidikan

1,42

3,31

3,25

Jasa Kesehatan

1,55

1,16

1,18

Jasa Kemasy, Pem, Perorangan

20,09

11,39

11,68

Lainnya

1,71

0,85

0,88

Jumlah: dalam %

100,00

100,00

100,00

dalam orang

70.910

2.029.958

2.100.868

Sumber: Hasil Sementara SP 2010.

Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak digeluti oleh migran risen adalah perdagangan, hotel, dan restauran. Hampir 40 persen migran risen masuk dari luar Bali terserap pada lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restauran atau rumah makan (RM). Besarnya persentase migran risen yang terserap pada lapangan usaha perdagangan, karena lapangan usaha ini mencakup berbagai usaha dimulai dari pedagang besar, pedagang perantara, sampai ke pedagang eceran. Demikian pula usaha perhotelan dapat diklasifikasikan menjadi hotel berbintang dan non bintang atau hotel melati. Hotel berbintang masih dapat diklasifikasikan lagi menjadi lima, mulai dari bintang I sampai V. Restauran juga dapat diklasifikasikan menjadi unit-unit usaha yang lebih kecil. Memperhatikan banyaknya klasifikasi usaha yang ditemukan, baik pada lapangan usaha perdagangan, hotel, maupun restauran menyebabkan semakin luasnya kesempatan kerja yang ada.

Penyerapan tenaga kerja migran yang menduduki

peringkat berikutnya adalah lapangan usaha jasa kemasyarakatan. Sekitar 20 persen tenaga kerja migran terserap pada lapangan usaha ini. Lapangan usaha jasa kemasyarakatan mencakup (1) usaha pengelolaan limbah; (2) usaha pengelolaan sampah dan daur ulang; (3) usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya; (4) usaha jasa pemeliharaan gedung dan pertamanan; dan (5) usaha jasa pembersihan kuman. Luasnya ruang lingkup usaha jasa kemasyarakatan ini juga mencerminkan luasnya kesempatan kerja yang ada pada lapangan usaha tersebut.

Lapangan usaha berikutnya yang cukup menonjol dalam menyerap tenaga kerja migran yang berasal dari luar Bali adalah industri pengolahan, yang menyerap sekitar 15 persen dari seluruh migran risen yang bekerja. Lapangan usaha industri pengolahan mencakup beragam usaha, seperti industri makanan, minuman, pengolahan tembakau, tekstil, pakaian jadi, farmasi, obat-obat kimia dan tradisional, industri kulit dan barang dari kulit, percetakan dan reproduksi media rekaman, industri barang dari logam, serta industri karet dan barang dari plastik. Peringkat selanjutnya adalah tenaga kerja migran yang terserap pada lapangan usaha konstruksi atau bangunan, yang besarnya sekitar 10 persen. Lapangan usaha konstruksi ini sangat luas cakupannya, mulai dari pembangunan prasarana seperti prasarana jalan, pelabuhan, bandara, pembangunan gedung kantor, perhotelan, villa, perumahan, dan sebagainya. Selain itu, kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan juga sangat beragam, sehingga lapangan usaha ini juga berpeluang memberikan kesempatan kerja yang relatif luas.

Jumlah tenaga kerja migran yang diserap oleh semua lapangan usaha yang digambarkan di atas mencakup sekitar 85 persen dari seluruh migran yang bekerja. Selain itu perlu diketahui bahwa proporsi tenaga kerja migran pada semua lapangan usaha yang diungkapkan di atas cenderung lebih dominan daripada proporsi tenaga kerja nonmigran.

Gambaran mengenai komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan utama yang diungkapkan di atas, masih terbatas pada penyerapan tenaga kerja migran. Dalam uraian tersebut dikemukakan bahwa sebagian besar tenaga kerja migran terserap di sektor luar pertanian. Hal ini tentu berbeda apabila diperhatikan penyerapan tenaga kerja nonmigran. Dengan menggabungkan semua subsektor pertanian padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan menjadi pertanian dalam arti luas, maka ditemukan bahwa sebanyak 32,23 persen pekerja nonmigran terserap pada lapangan usaha pertanian. Sementara itu, persentase migran yang menggeluti lapangan usaha pertanian relatif sangat rendah, yaitu hanya 2,94 persen.

Selain pada lapangan usaha pertanian, tenaga kerja nonmigran juga menonjol pada lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restauran yang menyerap sekitar 26 persen dari seluruh penduduk nonmigran yang


bekerja. Selanjutnya disusul oleh penyerapan tenaga kerja nonmigran pada lapangan usaha jasa kemasyarakatan sebesar 11,39 persen. Sementara itu tenaga kerja nonmigran yang terserap pada lapangan usaha industri pengolahan mencapai sekitar 11 persen, sedangkan pada lapangan usaha konstruksi hanya sebesar 7,5 persen.

Banyaknya penduduk nonmigran yang terserap pada berbagai lapangan usaha yang dipaparkan di atas tidak terlepas dari prioritas pembangunan yang dipilih oleh pemerintah Provinsi Bali, yaitu sektor pertanian, industri kecil/ kerajinan, dan pariwisata. Ketiga sektor tersebut dipilih tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain secara potensial memiliki kemampuan untuk dikembangkan, memiliki kemampuan untuk menyangga perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya, memiliki kemampuan untuk mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya, atau untuk memelihara dan menjaga kearifan lokal yang menjadi landasan kebudayaan Bali.

Misalnya sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan bergantung pada sektor pertanian. Selain itu sektor pertanian juga memiliki kemampuan menjangga pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya. Salah satu fungsi yang tidak boleh diabaikan adalah, bahwa sektor pertanian menjadi landasan atau bahkan sebagai penyangga kebudayaan Bali. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa subak sebagai organisasi yang mengatur pengairan pada pertanian lahan basah di Bali merupakan kearifan lokal yang di dalamnya tertanam falsafah tri hita karana yang melandasi kebudayaan Bali. Falsafah tri hita karana ini memiliki makna yang sangat dalam, yaitu tiga penyebab kemakmuran, yaitu keserasian atau keselarasan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, keserasian atau keselarasan dengan alam dan lingkungan, serta keserasian dan keselarasan dengan warga masyarakat. Falsafah ini merupakan landasan harmoni kehidupan masyarakat Bali, yang menekankan pada prinsip keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya, sektor yang berikutnya adalah industri kecil/kerajinan adalah sektor yang memiliki potensi pengembangan, maupun sebagai penyangga perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Sektor industri kecil/ kerajinan memiliki kemampuan untuk dikembangkan sebagai industri kreatif yang dapat memenuhi permintaan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Industri kreatif dapat menjadi sektor andalan untuk mendongkrak produk ekspor non migas. Perkembangan industri kecil/kerajinan ini juga dapat berperan sebagai penyangga perkembangan sektor pariwisata, dengan menyediakan berbagai produk seni dan kerajinan Bali yang sangat diminati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Prioritas ketiga adalah pembangunan sektor pariwisata, yang merupakan sektor termuda dibandingkan dengan dua sektor yang disebut terdahulu. Pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat berperan sebagai

lokomotif atau motor penggerak perekonomian Bali, terkait dengan kemampuannya untuk mengimbas pembangunan sektor-sektor ekonomi yang di hulu maupun yang di hilir (forward and backward linkage). Peningkatan kedatangan wisatawan akan menyebabkan meningkatnya permintaan akan jasa pelayanan transportasi, tempat penginapan, hotel, pondok wisata, atau villa, jasa pelayanan restauran atau rumah makan, jasa pelayanan keuangan/perbankan, jasa pelayanan perdagangan, dan jasa hiburan dan kesenian. Selain itu, dengan meningkatnya kedatangan wisatawan maka pihak hotel atau pemilik restauran juga akan meningkatkan permintaannya terhadap hasil-hasil pertanian seperti sayur-sayuran, daging sapi, daging ayam, telor, ikan, maupun buah-buahan. Begitu pula pada saat pembangunan prasarana dan sarana penunjang sektor pariwisata seperti pembangunan prasarana bandara udara, pelabuhan, prasarana jalan, serta pembangunan hotel atau vila akan meningkatkan permintaan akan jasa konstruksi atau bangunan.

Meningkatnya pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai dampak dari perkembangan sektor pariwisata, tampaknya tidak hanya menyedot perhatian bagi masyarakat Bali, namun masyarakat di luar Bali pun tertarik untuk meraih peluang kerja di sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Todaro dan Smith (2006) yang menyebutkan meningkatnya pembangunan di sektor modern dapat memberikan pendapatan riil yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di sektor tradisional. Kondisi seperti ini akan mendorong terjadinya arus migrasi dari sektor tradisional (di pedesaan) menuju sektor modern (di perkotaan) Demikian pula pendapat Mantra (2003) yang menyebutkan bahwa hubungan antara pembangunan ekonomi dan migrasi adalah mengikuti peribahasa “ada gula ada semut”. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah akan mendorong terjadinya arus migrasi menuju daerah atau tempat pembangunan tersebut dilaksanakan. Oleh karena pembangunan ekonomi, khususnya sektor pariwisata sangat menonjol di Bali, maka para migran yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia berdatangan ke Bali untuk memperoleh peluang kerja, dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Beberapa simpulan penting yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut: 1) Jumlah migran risen yang masuk ke Bali berdasarkan hasil SP 2010 cenderung meningkat dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2000 yaitu meningkat dari 76,6 ribu orang menjadi 102,4 ribu orang selama periode 20002010. Sebaliknya jumlah migran risen yang keluar dari Provinsi Bali cenderung menurun dari 54,8 ribu orang menjadi 41,2 ribu orang selama periode 2000-2010. Akibatnya kontribusi migrasi terhadap laju pertumbuhan penduduk Bali semakin besar. 2) Pola migrasi risen yang

masuk ke Provinsi Bali pada tahun 2010 tidak berbeda nyata dengan keadaan pada tahun 2000. Proporsi migran risen yang masuk ke Bali tetap didominasi oleh migran risen yang berasal dari Jawa Timur, kemudian disusul oleh migran risen yang berasal dari provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa, dan migran risen dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 3) Pola migrasi risen yang keluar dari Provinsi Bali pada tahun 2010 juga menunjukkan pola yang sama dengan keadaan pada tahun 2000. Baik menurut hasil SP tahun 2010 maupun tahun 2000, daerah tujuan yang paling menonjol dari migran risen keluar dari Provinsi Bali adalah Provinsi Jawa Timur. Daerah tujuan lainnya adalah provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa, dan disusul oleh migran risen yang menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 4) Arus utama migrasi masuk yang digambarkan oleh selisih antara jumlah migran risen masuk dengan jumlah migran risen keluar menunjukkan bahwa yang paling menonjol adalah berasal dari Jawa Timur yaitu sekitar 75 persen dari seluruh migran neto yang besarnya 61.209 orang. Selain itu, provinsi lainnya yang turut memberikan andil terhadap besarnya migran neto di Provinsi Bali adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Luar Negeri. 5) Dalam migrasi risen ini juga dijumpai adanya tiga unsur selektifvitas, yaitu selektif menurut umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Penduduk yang berumur produktif cenderung lebih banyak yang bermigrasi daripada kelompok umur anak-anak dan LANSIA. Pihak laki-laki cenderung lebih banyak yang bermigrasi daripada perempuan. Tingkat pendidikan para migran cenderung lebih tinggi daripada penduduk nonmigran. 6) Karakteristik migran risen menurut status pekerjaan menunjukkan bahwa pekerja migran dominan terserap di sektor formal, sebaliknya pekerja nonmigran dominan terserap di sektor informal. Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar pekerja migran terserap di luar sektor pertanian, terutama sektor perdagangan, hotel, restauran, dan jasa kemasyarakatan. Sebaliknya pekerja nonmigran hampir sepertiganya masih menggeluti pekerjaan di sektor pertanian. Hal ini adalah refleksi dari perbedaan tingkat pendidikan antara migran dan nonmigran, pendidikan migran cenderung lebih baik daripada nonmigran.

Bertolak dari beberapa simpulan di atas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 1) Untuk meningkatkan mutu data migrasi, pemerintah perlu menetapkan sanksi yang tegas terhadap para migran yang tidak melaporkan dirinya. 2) Untuk menjaga tertib administrasi kependudukan dan terwujudnya data dasar kependudukan yang valid dan reliabel, setiap migran harus melengkapi dirinya dengan eKTP. Persyaratan ini penting ditekankan oleh pemerintah, sebab dengan eKTP para migran berhak atas pelayanan publik, serta dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan melanggar hukum melalui KTP ganda. 3) Untuk mencegah tingginya konsentrasi penduduk di satu wilayah tertentu, pemerintah

daerah perlu merancang agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebar ke berbagai wilayah, sehingga arus migrasi masuk juga memencar ke seluruh wilayah dan kesenjangan pembangunan, kesempatan kerja, dan pendapatan dapat dipersempit. 4) Semakin tingginya arus migran masuk yang berpendidikan lebih baik daripada penduduk nonmigran akan berdampak pada semakin kecilnya peluang untuk memenangkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal. Fenomena yang terjadi di kalangan nonmigran adalah banyak lulusan pendidikan menengah, baik SLTP maupun SLTA kesulitan biaya untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka sulit terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang mereka inginkan. Kondisi ini adalah akibat dari kurangnya keterampilan atau kompetensi yang mereka miliki. Sehubungan dengan hal di atas, dalam jangka pendek pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif, dengan cara membuka pendidikan dan pelatihan bagi lulusan SLTP dan SLTA yang muatan kurikulumnya lebih menekankan keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 5) Untuk mencegah kemungkinan timbulnya konflik antara migran dan penduduk nonmigran, pada tingkat banjar atau lingkungan perlu dibentuk forum komunikasi antarwarga yang dapat menggalang kerja sama dalam berbagai kegiatan sehingga terwujudlah integrasi bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala BKKBN Pusat atas dana yang diberikan untuk melaksanakan kajian ini, Kepala BPS Provinsi Bali melalui Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah memberikan dukungan data sehingga terlaksananya kegiatan ini, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali yang telah memfasilitasi kegiatan diseminasi hasil kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010 untuk Provinsi Bali (Angka Sementara). Denpasar: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2011. Bali Dalam Angka 2011. Denpasar: BPS Provinsi Bali.

BKKBN Pusat. 2011. Buku Sumber Pendidikan Kependudukan. Jakarta: BKKBN Pusat.

Bendesa, I Komang Gde. 2012. ”Kebijakan dan Dampak Sektoral Dalam Pembangunan Bali”, makalah disampaikan dalam Seminar Analisis Kritis Pembangunan Bali, pada tanggal 15 Agustus 2012 di Kampus Universitas Udayana, Denpasar.

Lee, Everett S. 1970. “A Theory of Migration”, in George J. Dem-ko, Harold M. Rose, and George A. Schnell (eds). Population Geography: A Reader: 228-298.

Mabogunje, Akin L. 1970. “System Approach to a Theory of Rural-Urban Migration”, in Geographical Analysis. Vol.2: 193-209.

Manning, Chris. 1990. Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja di Indonesia: Sebuah Pengantar Analisa dan Interpretasi Data Sensus. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Mantra, Ida Bagoes. 1996. “Dampak Pembangunan Terhadap Mobilitas Penduduk”, dalam Agus Dwiyanto, Faturoch-man, Marcelinus Molo, dan Irwan Abdullah (eds), Penduduk dan Pembangunan: 105-123.

……….. 1999. Mobilitas Penduduk Sirkuler dari desa ke kota di Indonesia. Seri Kertas Kerja No. 30. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

……….. 2003. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir, Rozy. 2010. “Migrasi”, dalam Sri Moertiningsih Adioe-tomo dan Omas Bulan Samosir (eds), Dasar-Dasar Demografi: 133-153.

Naim, Mochtar. 1979. Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. 2011. Profil Kependudukan Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Denpasar: Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.

Sudibia, I Ketut. 1992. Penduduk Indonesia Selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, Bali. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

........... 2012. Pekerja Migran Nonpermanen di Sektor Pertanian di Kabupaten Tabanan, Bali. Denpasar: Udayana University Press.

Sudibia, I Ketut., Gde Putu Abadi. 2005. Profil Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Bali Selama Periode 1994-2004. Denpasar: BKKBN Provinsi Bali.

Sudibia, I Ketut., I Made Riyanto., dan I Wayan Sundra. 2009. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Provinsi Bali. Jakarta: Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat.

Sudibia, I Ketut, I N. Dayuh Rimbawan. 2011. Kajian Tentang Kecenderungan, Pola, dan Dampak Migrasi Penduduk di Provinsi Bali Periode 1980-2005. Denpasar: Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM Universitas Udayana.

Sudibia, I Ketut; I G.W. Murjana Yasa. 2012. ”Fakta dan Masalah Kependudukan di Provinsi Bali”, makalah disampaikan dalam Seminar Analisis Kritis Pembangunan Bali pada tanggal 15 Agustus 2012 di Kampus Universitas Udayana, Denpasar.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1998. “Mobilitas Sebagai Tantangan Kependudukan Masa Depan”. Diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kesembilan. Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Distribusi Migran Risen Masuk ke Provinsi BaliMenurut Provinsi Daerah Asal, Hasil SP 2010

No

Provinsi Daerah Asal

Migran Risen Masuk

Orang

Persen

1

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

115

0,11

2

SUMATERA UTARA

1.043

1,02

3

SUMATERA BARAT

403

0,39

4

RIAU

291

0,28

5

JAMBI

64

0,06

6

SUMATERA SELATAN

538

0,53

7

BENGKULU

69

0,07

8

LAMPUNG

659

0,64

9

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

86

0,08

10

KEPULAUAN RIAU

355

0,35

11

DKI JAKARTA

6.214

6,07

12

JAWA BARAT

6.490

6,34

13

JAWA TENGAH

7.029

6,86

14

DI YOGYAKARTA

1.289

1,26

15

JAWA TIMUR

57.024

55,67

16

BANTEN

586

0,57

17

NUSA TENGGARA BARAT

6.433

6,28

18

NUSA TENGGARA TIMUR

6.535

6,38

19

KALIMANTAN BARAT

327

0,32

20

KALIMANTAN TENGAH

157

0,15

21

KALIMANTAN SELATAN

243

0,24

22

KALIMANTAN TIMUR

547

0,53

23

SULAWESI UTARA

483

0,47

24

SULAWESI TENGAH

530

0,52

25

SULAWESI SELATAN

958

0,94

26

SULAWESI TENGGARA

263

0,26

27

GORONTALO

28

0,03

28

SULAWESI BARAT

118

0,12

29

MALUKU

269

0,26

30

MALUKU UTARA

48

0,05

31

PAPUA BARAT

93

0,09

32

PAPUA

309

0,30

33

LUAR NEGERI

2.829

2,76

34

BALI

-

-

Jumlah

102.425

100,00

Sumber : Hasil Sementara SP 2010.

Lampiran 2 Komposisi Migran Risen Masuk ke Provinsi Bali Dirinci Menurut Provinsi Daerah Asal dan Jenis Kelamin, Hasil SP 2010 (dalam persen)

Jenis kelamin

No        Provinsi Daerah Asal

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM

69,57

30,43

100,00

2 SUMATERA UTARA

55,03

44,97

100,00

3 SUMATERA BARAT

58,56

41,44

100,00

4 RIAU

49,83

50,17

100,00

5 JAMBI

42,19

57,81

100,00

6 SUMATERA SELATAN

52,60

47,40

100,00

7 BENGKULU

55,07

44,93

100,00

8 LAMPUNG

52,20

47,80

100,00

9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

58,14

41,86

100,00

10 KEPULAUAN RIAU

52,11

47,89

100,00

11 DKI JAKARTA

52,64

47,36

100,00

12 JAWA BARAT

53,62

46,38

100,00

13 JAWA TENGAH

58,02

41,98

100,00

14 DI YOGYAKARTA

53,76

46,24

100,00

15 JAWA TIMUR

55,38

44,62

100,00

16 BANTEN

52,73

47,27

100,00

17 NUSA TENGGARA BARAT

54,87

45,13

100,00

18 NUSA TENGGARA TIMUR

53,76

46,24

100,00

19 KALIMANTAN BARAT

53,21

46,79

100,00

20 KALIMANTAN TENGAH

47,77

52,23

100,00

21 KALIMANTAN SELATAN

58,85

41,15

100,00

22 KALIMANTAN TIMUR

54,48

45,52

100,00

23 SULAWESI UTARA

51,35

48,65

100,00

24 SULAWESI TENGAH

52,08

47,92

100,00

25 SULAWESI SELATAN

52,71

47,29

100,00

26 SULAWESI TENGGARA

47,53

52,47

100,00

27 GORONTALO

42,86

57,14

100,00

28 SULAWESI BARAT

50,85

49,15

100,00

29 MALUKU

53,16

46,84

100,00

30 MALUKU UTARA

56,25

43,75

100,00

31 PAPUA BARAT

62,37

37,63

100,00

32 PAPUA

53,07

46,93

100,00

33 LUAR NEGERI

54,08

45,92

100,00

34 BALI

-

-

-

Jumlah

54,92

45,08

100,00

Sumber : Hasil Sementara SP 2010

Lampiran 3 Distribusi Migran Risen Keluar dari Provinsi Bali Dirinci Menurut Provinsi Daerah Tujuan, Hasil SP 2010

No

Provinsi Daerah Tujuan

Migran Risen Keluar

Orang

Persen

1

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

107

0,26

2

SUMATERA UTARA

440

1,07

3

SUMATERA BARAT

353

0,86

4

RIAU

228

0,55

5

JAMBI

92

0,22

6

SUMATERA SELATAN

957

2,32

7

BENGKULU

87

0,21

8

LAMPUNG

709

1,72

9

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

138

0,33

10

KEPULAUAN RIAU

432

1,05

11

DKI JAKARTA

2.107

5,11

12

JAWA BARAT

3.773

9,15

13

JAWA TENGAH

2.455

5,96

14

DI YOGYAKARTA

2.907

7,05

15

JAWA TIMUR

11.042

26,79

16

BANTEN

915

2,22

17

NUSA TENGGARA BARAT

3.811

9,25

18

NUSA TENGGARA TIMUR

3.059

7,42

19

KALIMANTAN BARAT

166

0,40

20

KALIMANTAN TENGAH

332

0,81

21

KALIMANTAN SELATAN

564

1,37

22

KALIMANTAN TIMUR

868

2,11

23

SULAWESI UTARA

462

1,12

24

SULAWESI TENGAH

1.760

4,27

25

SULAWESI SELATAN

758

1,84

26

SULAWESI TENGGARA

1.139

2,76

27

GORONTALO

126

0,31

28

SULAWESI BARAT

426

1,03

29

MALUKU

431

1,05

30

MALUKU UTARA

58

0,14

31

PAPUA BARAT

183

0,44

32

PAPUA

331

0,80

33

LUAR NEGERI

0

0,00

34

BALI

-

-

Jumlah

41.216

100,00

Sumber : Hasil Sementara SP 2010

Lampiran 4 Komposisi Migran Risen Keluar dari Provinsi BaliDirinci Menurut Provinsi Daerah Tujuan dan Jenis Kelamin, Hasil SP 2010 (Dalam Persen)

No

Provinsi Daerah Tujuan

Jenis kelamin

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

1

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

58,88

41,12

100,00

2

SUMATERA UTARA

52,73

47,27

100,00

3

SUMATERA BARAT

57,22

42,78

100,00

4

RIAU

52,63

47,37

100,00

5

JAMBI

59,78

40,22

100,00

6

SUMATERA SELATAN

53,71

46,29

100,00

7

BENGKULU

54,02

45,98

100,00

8

LAMPUNG

51,62

48,38

100,00

9

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

52,17

47,83

100,00

10

KEPULAUAN RIAU

56,02

43,98

100,00

11

DKI JAKARTA

55,43

44,57

100,00

12

JAWA BARAT

55,42

44,58

100,00

13

JAWA TENGAH

54,38

45,62

100,00

14

DI YOGYAKARTA

51,43

48,57

100,00

15

JAWA TIMUR

55,55

44,45

100,00

16

BANTEN

53,88

46,12

100,00

17

NUSA TENGGARA BARAT

55,26

44,74

100,00

18

NUSA TENGGARA TIMUR

56,91

43,09

100,00

19

KALIMANTAN BARAT

57,83

42,17

100,00

20

KALIMANTAN TENGAH

59,34

40,66

100,00

21

KALIMANTAN SELATAN

55,67

44,33

100,00

22

KALIMANTAN TIMUR

56,45

43,55

100,00

23

SULAWESI UTARA

51,73

48,27

100,00

24

SULAWESI TENGAH

53,81

46,19

100,00

25

SULAWESI SELATAN

52,64

47,36

100,00

26

SULAWESI TENGGARA

50,83

49,17

100,00

27

GORONTALO

52,38

47,62

100,00

28

SULAWESI BARAT

50,23

49,77

100,00

29

MALUKU

64,97

35,03

100,00

30

MALUKU UTARA

62,07

37,93

100,00

31

PAPUA BARAT

69,95

30,05

100,00

32

PAPUA

67,07

32,93

100,00

33

LUAR NEGERI

0,00

0,00

0,00

34

BALI

-

-

-

Jumlah

55,03

44,97

100,00

Sumber : Hasil Sementara SP 2010.

Lampiran 5 Distribusi Migrasi Risen Neto di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil SP 2010

No

Provinsi

Jumlah Migran Risen

Masuk

Keluar

Netto

1

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

115

107

8

2

SUMATERA UTARA

1.043

440

603

3

SUMATERA BARAT

403

353

50

4

RIAU

291

228

63

5

JAMBI

64

92

(-28)

6

SUMATERA SELATAN

538

957

(-419)

7

BENGKULU

69

87

(-18)

8

LAMPUNG

659

709

(-50)

9

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

86

138

(-52)

10

KEPULAUAN RIAU

355

432

(-77)

11

DKI JAKARTA

6.214

2.107

4.107

12

JAWA BARAT

6.490

3.773

2.717

13

JAWA TENGAH

7.029

2.455

4.574

14

DI YOGYAKARTA

1.289

2.907

(-1.618)

15

JAWA TIMUR

57.024

11.042

45.982

16

BANTEN

586

915

(-329)

17

NUSA TENGGARA BARAT

6.433

3.811

2.622

18

NUSA TENGGARA TIMUR

6.535

3.059

3.476

19

KALIMANTAN BARAT

327

166

161

20

KALIMANTAN TENGAH

157

332

(-175)

21

KALIMANTAN SELATAN

243

564

(-321)

22

KALIMANTAN TIMUR

547

868

(-321)

23

SULAWESI UTARA

483

462

21

24

SULAWESI TENGAH

530

1.760

(-1.230)

25

SULAWESI SELATAN

958

758

200

26

SULAWESI TENGGARA

263

1.139

(-876)

27

GORONTALO

28

126

(-98)

28

SULAWESI BARAT

118

426

(-308)

29

MALUKU

269

431

(-162)

30

MALUKU UTARA

48

58

(-10)

31

PAPUA BARAT

93

183

(-90)

32

PAPUA

309

331

(-22)

33

LUAR NEGERI

2.829

0

2.829

34

BALI

-

-

-

Jumlah

102.425

41.216

61.209

Sumber : Hasil Sementara SP 2010

I Volume VIII No. 2 Desember 2012