PIRAMIDA Vol. XII No. 1 : 10 - 18

ISSN : 1907-3275

PEMAHAMAN PAJAK DAN AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK MELALUI KKNI PADA PEMAGANGAN MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS UDAYANA

Nazrina Zuryani, IGPB Suka Arjawa dan M. Ali Azhar

Prodi Sosiologi1,2, Ilpol3 FISIP Universitas Udayana ([email protected])

ABSTRAK

Tuntutan kurikulum berbasis KKNI melatar-belakangi mahasiswa/i FISIP Universitas Udayana sebagai penduduk aktif untuk magang dan memahami pola kerja lembaga pemerintahan. Buku ajar menjadi ‘energi sosial’ (Etzioni dalam Poloma, 2013:355) yang mengintegrasikan kerja dalam belajar (Work Integrated Learning/WIL) sebagai metode riset pemagangan. Teknik analisis data pemagangan bertujuan mengukur kesiapan pekerja membayar pajak serta mengerti prosedur partai politik yang akuntabel. Tahun 2016 sebagai tahun kedua penelitian melibatkan 62 orang mahasiswa dari Program Studi Administrasi Negara, Ilmu Politik dan Sosiologi melalui buku ajar ‘Penduduk & Pajak’ dan buku ajar ‘Akuntabilitas Partai Politik’ dengan menerapkan pemagangan per lembaga 10 jam setelah ujian tengah semester. Pemagangan mahasiswa diukur dengan survey persepsi kemudian pre dan post-test dilaksanakan sebelum dan sesudah mahasiswa berangkat melakukan pemagangan. Uji hipotesis menunjukkan pemagangan secara signifikan meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami pola kerja di lembaga dengan menggunakan uji T Paired Test yang kisaran deviasi rata-rata skor pre dan post-test antara 2, 46 sebelum magang hingga 4,66 setelah magang. Mahasiswa laki-laki (34 orang dari ketiga Prodi) mendapat skor pre dan post test yang lebih tinggi dibandingkan 28 mahasiswi. Nilai post test adalah gabungan nilai dosen dengan nilai dari Tim Pendamping Lembaga (KPP Madya dan 4 KPP kabupaten/kota serta KPU Kota Denpasar dan KPU Provinsi). Survey persepsi menunjukkan 78,9 persen persepsi pemagang di kantor pajak tentang desentralisasi fiskal berasal dari UU No. 22 tahun 1999 dengan 86,8 persen persepsi menyatakan lemahnya kepatuhan membayar pajak lebih disebabkan gabungan ketidakjujuran dalam pelaporan penghasilan, apatis dan kurangnya sosialisasi pajak demi kesejahteraan bersama. Persepsi pemagang di KPU yaitu 76.9 persen mahasiswa menyatakan partai politik mengalami de-parpolisasi, sebesar 42,6 persen pemagang menyatakan bahwa partai politik sama sekali belum menyediakan layanan informasi kepada masyarakat dengan 50 persen pemagang menyatakan partai tidak memberikan pendidikan politik. Berbeda dengan tahun 2015 pemagangan diikuti oleh 85 orangmahasiswa/i dengan melibatkan 10 lembaga pendamping, di tahun 2016 ini melibatkan hanya Kanwil Pajak Provinsi (dengan 5 KPP), Komisi Pemilihan Umum kota Denpasar dan KPU provinsi Bali. Di masa depan direkomendasikan pemagangan berbantukan tim pendamping lembaga ini diperpanjang durasinya untuk meningkatkan kompetensi profesi mahasiswa FISIP Universitas Udayana. Sehingga kelak, selain menjadi wajib pajak yang patuh lulusan FISIP Unud juga dapat menjadi konsultan pajak atau konsultan partai politik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Penduduk aktif, Magang/integrasi kerja dalam belajar/WIL, kompetensi profesi, Buku Ajar ‘Penduduk & Pajak’ dan ‘Akuntabilitas Partai Politik’

ABSTRACT

Newly stated Indonesian Qualification Framework (IQF) set as a background to develop the curriculum and therefore students of Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) at Udayana University as part of active population do intenship to recognize the government institutions work patterns. The textbooks become ‘social spirit’ (Etzioni in Poloma, 2013: 355) in Works Integrated Learning/WIL as research methodology. The internship evaluated to measure workers well understood taxes and procedure of political parties’ accountability. This 2016 year, there were 62 students from departments of Public Administration, Political Sciences and Sociology at Udayana University to study two textbooks of ‘Population & Taxes’ and ‘Political Parties’ Accountability’ in order to do the internship ten hours at each institutions after their middle exam. The internship was measured by survey of student’s perception, so as pre and post test before and after they go to the internship places. Hypothesis test shows that internship significantly influential to increase student achievement to understand the pattern of work at each institutions by T Paired Test resulting mean deviation 2.46 before internship to 4.66 after that. Male students (34 students from three departments) are having better scores for both pre and post-test in comparison to 28 female students. The score of post-test was the combination of score from lecturers and adjunct team from each institutions (Madya Tax Office

and 4 Pratama Tax Offices together with the city of Denpasar Commision of Election and provincial Commission of Election offices). Student’s perception of 78. 9 percent was said that fiscal desentralisation was based on the Law No. 22 year 1999 and 86. 8 percent perception of students stated that low obedience of tax payer’s cause by combination of population dishonesty on income reporting, apatism and low tax socializing toward social welfare. Internship at the Election Commission offices resulting 76.9 perception of student stated that depolitification of parties taken place while 42.6 percent intern’s perception was said that no political parties had giving public information nor there was political education taken place perceived by half of interns. Unlike the internship in 2015, there was 85 internship participants involving 10 adjunct institutions, this year, internship taken place in the provincial tax offices (5 KPP), the Election Commission at city of Denpasar so as provincial office. In the future, it was recommended that internship length will be longer to increase professional competence of FISIP Udayana University students. Thus, beside the obedience of tax payment of students will be increasing, those alumni of FISIP Udayana University can become the tax or political paarties consultants that put ahead the welfare of population.

Key words: Active population, Internship/Work Integrated Learning/WIL, professional Competence, Textbooks on ‘Population & Taxes’ and ‘Political Parties’ Accountability’.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI dapat menjadi pijakan agar mahasiswa secara aktif berkompetensi (memiliki kecakapan dan kemampuan) profesi bidang keilmuan tertentu. Pemagangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP Universitas Udayana di Denpasar, Bali sejak tahun 2015 berlangsung dalam memahami pajak dan akuntabilitas partai politik di lembaga terkait kompetensi harapan penduduk aktif Indonesia. Pada umumnya penduduk tertentu sebagai pekerja atau wira usaha masih enggan mematuhi aturan perpajakan dan memahami sejauh mana akuntabilitas partai politik di Indonesia. Sama dengan keengganan seorang sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi memahami dirinya dikategorikan pada level 6 KKNI yaitu setara dengan mereka yang telah bekerja dalam kualifikasi jenjang ke enam. Tenaga kerja tersebut telah mengalami enam tingkat kenaikan jabatan dan mendapat upah yang setara dengan seorang sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi namun minim pengalaman bekerja.

Tenaga kerja adalah kelompok usia produktif (1564 tahun) yang dikenal sebagian terbesarnya adalah generasi Y yang menjadi kelompok pekerja berusia 36 tahun kebawah yang terlahir pada periode tahun 1980 hingga awal tahun 2000. Mereka adalah generasi yang memiliki inovasi dan pola kerja yang handal. Data Karir. com menyatakan periode pertumbuhan karir generasi Y lebih progresif dibandingkan dengan karir generasi X (pekerja yang lahir tahun 1965 hingga 1976).

Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang berciri ekspansif dengan generasi Y, generasi Z an generasi Alpha yang akan menjadi bonus demografi menjelang 100 tahun perayaan kemerdekaan Indonesia (tahun 2045). Misalnya memahami indeks komposit dan perhitungan Indek Pembangunan Manusia/IPM bukan hanya perhitungan ekonomi-matematis belaka yang

membedakan posisi pencapaian kesejahteraan penduduk suatu negara. Inilah urgensi masalah demografis yang dihadapi Indonesia. Bagaimana antar generasi dapat memiliki IPM yang tinggi dimulai dari angka harapan hidup, jenis pendidikan, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan standar hidup layak yang menjadikan kunci kesejahteraan berawal dari upah para pekerja yang memadai untuk hidup berkecukupan dan modern dengan partisipasi politik yang aktif.

Amitai Etzioni dalam ‘the active society’ (1968) menganjurkan partisipasi aktif penduduk dalam perubahan sosial. Salah satu cara agar mahasiswa menjadi penduduk Indonesia dengan peningkatan kompetensi profesi ialah dengan penerapan “spirit sosial” (Etzioni dalam Poloma, 2013: 354) yaitu bagaimana seseorang mengendalikan masa depannya melalui buku ajar yang mutakhir, bermakna dengan tuntunan diri yang sesuai dengan KKNI.

Daya saing suatu wilayah terutama provinsi Bali sangat ditentukan oleh kesadaran penuh akan proses-proses sosial dan partisipasi politik penduduknya. Perubahan yang dikendalikan oleh energi sosial para pemangku kepentingan bidang sosiologi serta ilmu sosial politik dalam mekanisasi kerja dan mekanisasi kontrol yang oleh Poloma (2004: 356) disebut berciri ‘self guiding’. Bagaimana ciri ini menentukan kesadaran pekerja akan mekanisasi yang tertera pada kompetensi profesi yang diharapkan oleh KKNI sebagai kerangka nasional kualifikasi kerja.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pemagangan bertujuan mengajak mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana menjadi bagian dari penduduk yang meningkatkan kompetensi yaitu kesadarannya dalam membayar pajak dan memahami akuntabilitas partai politik melalui internship pada 10 institusi sosial dan politik di Denpasar pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ini pemagangan

difokuskan pada Kantor Pajak Madya dan Kantor Pajak Pratama/KPP Kota Denpasar dan Kabupaten Badung (lima kantor) serta di kantor Komisi Pemilihan Umum/ KPU kota Denpasar dan KPU Provinsi yang semuanya berlokasi di kota Denpasar.

Penelitian pemagangan ini memberikan manfaat praksis yaitu mahasiswa belajar mendalami masalah melalui paparan dari Tim Pendamping lembaga pada hari pertama yang dilanjutkan dengan pemagangan. Manfaat teoritis penelitian ini memberikan perspektif baru pandangan Etzioni bahwa energi sosial pada mahasiswa dapat dijadikan semacam kontrak sosial dan pengembangan kompetensi profesi bagi mahasiswa sebagai penduduk kelak ketika bekerja. Dengan demikian mahasiswa/i yang memiliki pengalaman magang di Kantor Pajak (Pratama dan Madya) serta Komisi Pemilihan Umum (Kota Denpasar dan KPU Provinsi) menjadi bagian dari penduduk yang aktif partisipatif secara ekonomi dan politik.

KAJIAN PUSTAKA

Ciri ‘self guiding’ (tuntunan diri) disebut oleh Poloma (2004: 356) sebagai penanda “mekanisasi kerja” dan “mekanisasi kontrol” pada masyarakat yang aktif. Dalam penelitian ini teori active society dari Etzioni dipakai untuk membingkai perubahan sosial dengan self guiding yang berlandaskan pada KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja di Indonesia yang menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja melalui skema pengakuan kemampuan kerja (www.penyelarasan. kemdiknas.go.id/content/detail/201.html).

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif. Oleh sebab itu capaian pembelajaran di kampus diukur dengan pre dan post test serta capaian pemagangan diukur dengan survey persepsi lembaga tempat magang.

Jenjang pada KKNI terdiri dari 9 (sembilan) kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang satu sebagai kualifikasi terendah hingga jenjang sembilan sebagai kualifikasi tertinggi. Masing-masing sektor dan jenjang pada KKNI memiliki deskriptor tersendiri. Deskriptor pada KKNI terdiri atas dua bagian yaitu deskripsi umum dan deskripsi spesifik. Deskripsi umum menjabarkan karakter, kepribadiaan, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia dan berlaku pada setiap jenjang. Sedangkan deskripsi spesifik bergantung pada jenjangnya yang mencakupi keilmuan (science),

pengetahuan (knowledge), pemahaman (know-how) dan keterampilan (skill) yang dikuasai seseorang. KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Mahasiswa/i yang mengikuti pemagangan, dianalogikan mengaktivasi kompetensi penduduk sehingga menemu-kenali perkembangan dunia kerja di lapangan (dalam Poloma, 2013: 355-356). Sebelum berangkat ke tempat pemagangan, mahasiswa/I diberikan buku ajar yang dipelajari selama setengah semester yaitu 6 kali pertemuan yang masing-masing buku ajar terdiri atas 6 bab. Pre test diberikan setelah membaca buku ajar dan mendapat perkuliahan di kampus sampai tes tengah semester. Dengan demikian, ‘mekanisasi kerja’ organisasi modern seperti kantor pajak dan komisi pemilihan umum dapat dipahami. Sementara ‘mekanisasi kontrol’ dan pengarahan kemasyarakatan (baca: penduduk) melalui KKNI menjadi acuan kemampuan bekerja sebagai kompetensi profesi mahasiswa yang ikut magang. Teori penduduk aktif dari Etzioni ini relevan dalam pengembangan kompetensi lulusan, terutama kompetensi lulusan ilmu sosial dan ilmu politik. Secara teoritis, KKNI menjadi tuntunan diri yang disertai proses pemagangannya yang oleh Etzioni (1968: 7) dijabarkan sebagai ‘energi sosial’ agar mahasiswa FISIP Unud lebih mengenal kewajibannya kelak (membayar pajak dan memahami partai politik yang akuntabel).

Gambar 1. Sejarah KKNI dan Pengembangannya

Sumber: seizin Waluyo, 2012, Bahan Ajar BAN PN

Hipotesis Penelitian

Penelitian ini mengasumsikan pemagangan meningkatkan kompetensi profesi mahasiswa terhadap pola kerja dan pemahaman mereka akan pajak dan akuntabilitas partai politik. Uji hipotesis membuktikan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada pemahaman pola kerja di lapangan dari 62 mahasiswa yang magang dan mengikuti Pre dan Post-test. Pre-test diberikan sebelum pemagangan mahasiswa (responden pada semester II dan IV: usia 18-20 tahun) berlangsung. Skor post-test setelah pemagangan berasal dari menggabungkan nilai dosen dan nilai yang diberikan

oleh Tim Pendamping lembaga (5 KPP dan 2 KPU) pada bulan Juni 2016 setelah mahasiswa bekerja di tempat pemagangan. Skor pre dan post menjadikan penelitian ini signifikan dalam mengukur peningkatan kompetensi profesi berdasarkan jenis kelamin, baik mahasiswa ataupun mahasiswi Administrasi Negara, mahasiswa/i Sosiologi dan mahasiswa/i Ilmu Politik pada FISIP Unud.

Hasil Pre dan Post Test (Kelas Penduduk & Pajak dan Kelas Akuntabilitas Parpol)

Secara statistik sederhana, skor pemahaman pola kerja di lembaga Pajak yaitu di lima Kantor Pajak Pratama dan Madya di kota Denpasar dengan mengukur nilai pertemuan di kampus (setelah mahasiswa mendapat pembagian cuma-cuma buku ajar ‘Penduduk & Pajak’ dan membacanya). Pelaksanaan pre dan post test pada kelompok pemagangan kelas Penduduk & Pajak diikuti oleh mahasiswa Prodi AN (34 orang) dan Prodi Sosiologi (4 orang) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Skor Pemahaman Pola Kerja pada Kelas Penduduk & Pajak

Descriptive Statistics

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Pre_test

38

70.00

86.00

78.5789

3.56129

Post_test

38

63.00

88.00

80.9474

4.66121

Valid N (listwise)

38

Dilihat dari nilai minimum untuk pre-test adalah 70 dan nilai maksimumnya adalah 86. Mean untuk pre-test adalah 78,57. Standar deviasinya 3,56, yang memperlihatkan terjadi penyimpangan skor pre-test terhadap nilai rata-ratanya yaitu sebesar 3,56. Untuk variabel post-test nilai minimumnya adalah 63 dan nilai maksimumnya adalah 88. Mean variabel post-test adalah 80,94. Standar deviasinya sebesar 4,66, yaitu terjadi penyimpangan skor post-test terhadap nilai rata-ratanya.Penyimpangan skor post-test lebih besar dari skor pre-test yang berarti terdapat peningkatan yang signifikan pada pemahaman kerja mahasiswa/I Prodi AN dan Prodi Sosiologi yang melakukan pemagangan di lima kantor Pajak Pratama dan kantor Pajak Madya di kota Denpasar, Bali.

Tabel 2 Skor Pemahaman Pola Kerja pada Mahasiswa Ilpol dan Sosiologi Descriptive Statistics

N

Minimum

Maximum

Mean

Std.

Deviation

Pre_test

24

76.00

85.00

80.3750

2.46387

Post_test

24

78.00

90.00

84.0000

3.17600

Valid N (listwise)

24

Pada kelas Akuntabilitas Partai Politik yang melakukan pemagangan di kantor KPU Kota Denpasar dan KPU Provinsi Bali terdapat peningkatan pemahaman akan pola

kerja lembaga. Hasil analisis statistik deskriptif skor pre dan post test kelompok pemagangan mahasiswa Prodi Ilpol (18 orang) dan Prodi Sosiologi (4 orang) setelah mendapat buku ajar ‘Akuntabilitas Partai Politik’ dan melakukan pemagangan di kantor KPU kota dan provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat nilai minimum untuk pre-test adalah 76 dan nilai maksimumnya adalah 85. Mean untuk pre-test adalah 80,37. Standar deviasinya 2,46, hal ini berarti terjadi penyimpangan skor pre-test terhadap nilai rata-ratanya. Skor post-test nilai minimumnya adalah 78 dan nilai maksimumnya adalah 90. Nilai rata-rata post-test adalah 84,00 sebagai bukti peningkatan skor setelah mahasiswa magang dan kembali ke kampus. Standar deviasi yaitu terjadi penyimpangan skor post-test terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,17 yang mempelihatkan deviasi rata-rata dari pemahaman pada pola kerjadi KPU kota Denpasar dan KPU Provinsi pada mahasiswa/i Program Studi Ilpol dan Prodi Sosiologi meningkat secara signifikan.

METODE PENELITIAN

Secara metodologi, penelitian tahun kedua kegiatan pemagangan ini menjadi proses diseminasi buku ajar sekaligus bahan perbaikan isi buku ajar. Juga sebagai bahan mengoreksi prosedur pemagangan hingga tahap evaluasinya. Agar rencana FISIP memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah/SKPI bagi para lulusannya dapat tercapai sesuai pedoman LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu) Universitas Udayana yang terbaru. Surat keterangan pendamping ijazah ini diberikan kepada mahasiswa/i yang lulus magang pada salah satu kelas atau kedua matakuliah pilihan yang ditawarkan.

Sekilas mengingat tahun 2015 lalu penelitian pemagangan diikuti oleh 85 orang mahasiswa yang telah menjadi prosedur inti penelitian dalam menerbitkan kedua buku ajar. Tahun 2016 ini, diikuti oleh 62 mahasiswa yang sekaligus menjadi responden penelitian, pemagangan bertujuan mengasah kemampuan memahami pola kerja tertentu. Pada tahun 2015, buku Ajar Penduduk & Pajak ditulis saat mahasiswa melakukan pemagangan di BKKBN Provinsi Bali, di Disnaker Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tambahan data dari Dinkes Kotamadya Denpasar, serta tambahan data dari Dispenda Provinsi Bali serta mendapat dukungan penuh magang di Kanwil Pajak Provinsi Bali. Buku ajar Akuntabilitas Partai Politik bersamaan terbit pada tahun 2015, unit analisis berasal dari pemagangan di lembaga Ombdusman Provinsi Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, DPD Demokrat, KPU Provinsi Bali dan KAP/kantor akuntan publik Wayan Budiasa.

Setelah melakukan pemagangan, kompetensi profesi mahasiswa terasah. Misalnya mahasiswa/i minimal paham

akan pengisian PPh pasal 21 secara on line atau mengerti maksud dari sistem pengendalian intern dan akuntansi keuangan partai politik. Oleh sebab itu dilakukan pula survey persepsi yang diisi oleh para responden selaku pemagang. Survey persepsi ini dilaksanakan pada saat mahasiswa telah kembali dari tempat pemagangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan quasi eksperimentasi yaitu aksi penelitian percobaan semu dengan meniadakan pengacakan dalam subjek penelitian untuk melakukan pemagangan. Mahasiswa/i Prodi AN (sebanyak 34 orang) dan 4 orang mahasiswa/i Prodi Sosiologi adalah target populasi yang secara sukarela bergabung untuk magang di kantor Pajak. Mahasiswa Ilmu Politik (18 orang) dan 4 orang mahasiswa Prodi Sosiologi adalah target utama kelompok pemagangan Akuntabilitas Partai Politik di kantor Komisi Pemilihan Umum/KPU. Seorang mahasiswa Prodi Sosiologi aktif magang pada KPP Denpasar sekaligus ikut pemagangan pada KPU kota Denpasar dan KPU provinsi Bali.

Buku ajar menjadi medium memahami mekanisasi kerja dalam organisasi modern seperti kantor pajak dan KPU. Dengan kata lain, pemagangan mahasiswa FISIP Unud bertujuan meningkatkan dan mengaktivasi kompetensi penduduk (yang cocok dengan teori masyarakat aktif dari Etzioni). Mekanisasi kontrol yang digunakan adalah konsep KKNI agar pemagangan berorientasi pengendalian lapangan oleh Tim Pendamping lembaga melalui proses bekerja yang terintegrasi dalam belajar (work integrated learning/WIL).

Gambar No. 2 Cover Depan Buku Ajar Hasil Penelitian Pemagangan di Bali (2015)


Sumber: Zuryani, dkk (2015) Laporan Tahunan Penelitian Hibah Kompetensi

Sehingga pertama, pengetahuan, komitmen dan kuasa atas pengalaman belajar dalam dunia kerja diupayakan menyebar dan berintegrasi dengan bantuan buku ajar berISBN: 978-602-294-080-7 yang berjudul “Penduduk & Pajak” dan BerISBN: 978-602-294-081-4 untuk buku ajar berjudul “Akuntabilitas Partai Politik”. Kedua, mekanisasi kontrol oleh Etzioni mengharuskan KKNI sebagai pedoman dalam simpul-simpul pemagangan sesuai penyanding pada jenjang ke enam.

Kedua buku ajar sebagai produk tahun 2015 terlihat pada gambar 2. Melalui buku ajar ‘Penduduk & Pajak’ setelah membacanya, mahasiswa menjadi bagian dari kesadaran penduduk usia produktif membayar pajak penghasilannya, melunasi pajak bumi dan bangunan,

pajak (progesif) kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai (bea materai, pajak penjualan atas barang mewah, bea peolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak migas, pajak ekspor) dan membayar retribusi maupun pajak daerah.

Buku ajar ‘Akuntabilitas Partai Politik’ mengajak mahasiswa/i mengerti carut-marut partai politik baik dari depersonalisasi pimpinannya, politik uang, pengkaderan hingga sistem pengawasan internal yang kacau. Untuk itu diperkenalkan bentuk formulir SPI/Sistem Pengendalian Internal partai politik dalam laporan keuangan misalnya tata kelola dana kampanye. Buku ajar bertujuan membangun kesadaran akan partai politik yang akuntabel bagi aktor terdidik yang kelak akan menyandang gelar Sarjana Sosial atau Sarjana Ilmu Politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waluyo (2012) menegaskan KKNI telah menjadi bagian dalam pendidikan non formal/PNF karena lembaga pendidikan non formal sangat berorientasi kerja. Semua lulusan perguruan tinggi juga akan memasuki dunia kerja, oleh sebab itu penelitian pemagangan mahasiswa ini menggunakan teori transfomasi sosial politik dari Etzioni (1968) agar dapat mengaktivasi kompetensi penduduk dalam membayar pajak maupun berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum/Pemilu (kada/pilpres/pileg). Menggunakan pendekatan naturalistic dan humanistic, mahasiswa bukan dipandang bersifat mekanis belaka tetapi pemagangan menjadi mekanisasi kerja pada organisasi modern seperti kantor pajak dan KPU.


AHLI


AHLI


TEKNISI/       TEKNISI/

ANALIS       ANALIS


Gambar 3. Rencana Ke Depan Penyetaraan Pendidikan dalam KKNI

Sumber: Imam Waluyo, 2012, Bahan Ajar BAN PNF

Selanjutnya penduduk yang aktif perlu memahami KKNI sebagai bagian dari metode menghargai pekerjaan di negara Indonesia. Artinya mekanisasi kontrol terletak pada pelevelan kualifikasi dan jenjang pada KKNI yang dapat dicapai oleh seorang pekerja. Negara merencanakan tatakala penyetaraan pendidikan ke depannya agar capaian tertinggi yaitu level 9 menjadi tolak ukur spesialisasi keahlian pekerja yang kelak dapat menjawab ‘link and match’ atau keberkaitan dan keberpadanan yang diimbuhi oleh kemampuan siap pakai lulusan perguruan tinggi. Pekerja dengan soft skill atau keterampilan lunak yang optimal ke depannya menjadi proses pertukaran

tenaga kerja antar wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan mungkin pula ikut pertukaran tenaga kerja antar negara. Dibutuhkan kesiapan mental para pekerja untuk meningkatkan daya saingnya.

Pemagangan Mahasiswa dan Mahasiswi FISIP Unud

Mahasiswa/iFISIP Unud dalam kurun waktu studinya pada Statum 1 atau sarjana berusia antara 18 hingga 24 tahun. Sementara pekerja yang lulusan Sekolah Menengah Atas (baik SMU/Sekolah Menengah Umum atau SMK/Sekolah Menengah Kejuruan) bila langsung bekerja, masuk pada level 2 dan berumur pada kisaran 19 tahun. Perlu 8 hingga 12 tahun bagi lulusan SMA menjangkau level setara sarjana dalam pekerjaan. Sarjana Strata 1 yang baru lulus disetarakan oleh KKNI pada level 6. Bagi lulusan SMU perlu bekerja dengan waktu bertahun-tahun dan melewati tingkat kualifikasi 3, 4 , 5 dan 6 untuk mencapai kesetaraan lulusan sarjana Strata 1. Pelevelan kerja ini perlu dipahami oleh seluruh lapisan penduduk agar kompetensi mereka meningkat dalam kewajiban berbangsa dan bernegara (terutama kewajiban membayar pajak dan aktif dalam pemilihan umum untuk partai politik yang akuntabel) dan mampu berkompetisi dalam era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Hasil Pre dan Post Test berdasarkan Jenis

Kelamin Pemagang

Uji hipotesis menunjukkan pemagangan secara signifikan meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami pola kerja di lembaga dengan menggunakan uji T Paired Test yang kisaran deviasi rata-rata skor pre dan post-test antara 2, 46 hingga 4,66. Membandingkan capaian skor pre dan post-test peserta pemagangan berdasarkan jenis kelamin terdapat trend yang setara baik pada kelompok/kelas pemagang di KP Madya dan Kantor Pajak Pratama serta pemagang laki-laki dan perempuan di kantor Komisi Pemilihan Umum kota Denpasar dan KPU provinsi Bali. Pada kedua kelas pemagangan, peserta pemagangan laki-laki mendapat skor yang lebih tinggi baik skor pre-maupun post-testnya dibandingkan dengan mahasiswi yang mengikuti pemagangan.

Hasil Survey Persepsi tentang Pemagangan

Setelah mahasiswa/i selesai melakukan pemagangan, mereka diwajibkan menjawab survey persepsi dari bahan-bahan yang diberikan oleh tim pendamping lembaga pemagangan.

1) Pemagangan di Kantor Pajak

Survey persepsi mahasiswa/i yang jumlahnya 38 orang melakukan pemagangan di Kantor Pajak Madya dan Kantor Pajak Pratama (5 KPP) memperlihatkan persepsi sebagai berikut:

Pertama, 78,9 persen mahasiswa berpersepsi awal desentralisasi fiskal di Bali berasal dari UU No 22 tahun 1999, dengan 86,8 persen mahasiswa memiliki persepsi lemahnya kepatuhan membayar pajak yang lebih disebabkan oleh gabungan ketidak-jujuran dalam pelaporan penghasilan, apatis dan kurangnya sosialisasi pentingnya pajak bagi kita semua seperti tertera dalam pie chart di bawah ini.

Kedua, Sebagian mahasiswa memiliki persepsi pajak bagi penduduk adalah kepatuhan sosial demi kesejahteraan bersama yang 50 persen berasumsi pemisahan pajak perseorangan dan pajak badan usaha. Juga 44, 7 persen persepsi mahasiswa memisahkan nomor wajib pajak suami istri.

Ketiga, pajak daerah yang salah satunya pajak bumi dan bangunan/PBB dipersepsikan sebesar 50 persen mahasiswa dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dan 47,4 persen memberikan persepsi PBB dikelola oleh pemerintah daerah Tingkat II.

Keempat, persepsi 55,3 persen mahasiswa yang magang di kantor pajak tentang kasus pengemplang pajak melibatkan koruptor. Artinya oknum atau kelompok yang senang menerima suap dan mengambil uang rakyat tanpa rasa bersalah akan merusak sistem keuangan yang baku untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya. 2) Pemagangan di Kantor Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Kota Denpasar

Berdasarkan hasil survey persepsi terhadap mahasiswa yang magang di KPU kota Denpasar dan KPU provinsi, diperoleh rangkuman persepsi sebagai berikut:

Pertama, terkait pemahaman kondisi umum

Gambar 4 Skor Pemagang Laki-laki dan Pemagang Perempuan di Kantor Pajak/KPP


Gambar 5 Skor Pemagang Laki-laki dan Perempuan di Kantor KPU


mengenai kepartaian kita saat ini. Ternyata persepsi mahasiswa terkait kondisi umum tentang kepartaian kita ditunjukkan dengan angka 76.9 persen sangat tidak baik. Kepercayaan publik terhadap partai politik menurun karena performa partai politik yang kurang baik. Setelah pemagangan berlangsung, gambaran umum tersebut ditunjukkan dalam penilaian yang semakin buruk, seiring dengan bertambahnya informasi yang diterima mahasiswa dalam pemagangan. Kondisi buruk tersebut ditunjukkan dengan persepsi mahasiswa 76.9 persen partai politik mengalami de-parpolisasi dan 42.3 persen partai politik mengalami ketidak percayaan publik akibat kegagalan partai politik dalam berbagai aktivitasnya misalnya keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, nir-ideologi, dan pola KKN dibidang kaderisasi parpol.

Kedua, terkait dengan peran dan fungsinya yang memperlihatkan bahwa 88.5 persen peserta pemagangan menyatakan bahwa partai politik belum melakukan peran dan fungsinya secara benar, transparan dan akuntabel. Sebuah penilaian persepsi yang cukup tinggi dalam kehidupan demokrasi saat ini. Setelah mengetahui gambaran umum tersebut, mahasiswa kemudian berlomba-lomba sebanyak 30 persen menyatakan diri untuk menjadi kader partai politik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 34.6 persen atau 6 orang dari 23 mahasiswa atau mahasiswi tertarik ingin menjadi kader partai politik.

Ketiga, mengenai pembatasan maksimum sumbangan kepada partai politik. Sejak awal pemagangan ternyata 50 persen tidak atau belum mengetahui batasan maksimum sumbangan yang harus diterima sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Setelah pemagangan mahasiswa baru mengetahui bahwa 46.2 persen batasan sumbangan sekaligus mengetahui identitas penyumbang terbesar berkisar antara 50 juta sampai 1 milyar Rupiah.

Keempat, terkait persoalan tranparansi yang sering mendapat sorotan mahasiswa selaku pemagang. Poin krusial adalah laporan keuangan, terbukti sekitar 73.1 persen mahasiswa menyatakan partai politik belum melaporkan laporan keuangan dan 46.6 persen menyatakan Parpol sama sekali belum menyiapkan buku laporan keuangan. Setelah dilakukan pemagangan, diperoleh sekitar 34.6 persen persepsi mahasiswa yang menyatakan beberapa partai politik memiliki laporan yang akuntabel dan transparan, namun, partai politik belum mempublikasikan dokumen pendanaannya kepada publik. Hal lain menunjukkan bahwa ternyata 50 persen mahasiswa menyatakan partai

politik belum memberikan pendidikan politik yang memadai kepada masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Program pemagangan mahasiswa FISIP Universitas Udayana merupakan upaya aktivasi penduduk (berbasis KKNI) mengingat mereka berusia produktif di atas 15 tahun yang mampu bekerja atau yang bersiap memasuki lapangan kerja. Tujuan pemagangan dengan bantuan buku ajar adalah mahasiswa sebagai bagian dari penduduk memahami kontribusinya dalam kewajiban membayar pajak dengan pemahaman yang paralel pada kelas akuntabilitas partai politik. Pemahaman ini didapatkan melalui proses magang dengan bantuan tim pendamping pada lembaga pemerintahan yang dituju. Misalnya Kantor pajak dan Kantor Pemilihan Umum (provinsi dan kota) Denpasar sebagai tempat mahasiswa melakukan pemagangan menjadikan pemikiran Etzioni berguna secara ‘Makroskopik’. Agar masyarakat atau penduduk aktif Indonesia memiliki pengetahuan, berkomitmen dan memiliki kekuasaan atas bidang spesialisasinya yang secara individu, kelompok dan nasional berguna menaikkan daya saing bangsa karena kompetensi profesi mahasiswa terasah melalui KKNI. Pengetahuan dan komitmen penelitian pemagangan ini menjadi mekanisme yang berulang/mekanisasi kerja yang diadaptasi dari konsep WIL/Work Intergrated Learning artinya pembelajaran yang dikaitkan dengan buku ajar sambil bekerja melakukan pemagangan (internship).

Etzioni juga mengharuskan mekanisasi kontrol yaitu buku ajar yang berjudul “Penduduk & Pajak” menjadi bahan belajar mahasiswa sebanyak 6 bab yang ditulis oleh tim peneliti dan kontributor dengan latar belakang KKNI. Demikian juga buku ajar berjudul “Akuntabilitas Partai Politik” mulai dari bab 1 hingga bab ke 6 ditulis untuk meningkatkan elemen pemahaman mahasiswa akan apa itu akuntabilitas dan sistem pengawasan intern pada partai politik. Simpul tersebut tidak terlepas dari tiga elemen mekanisme kontrol yaitu aktor yang berpengetahuan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan ketentuan-ketentuan sosial (social code). Sehingga melalui KKNI, penyetaraan pekerja yang melakukan pemagangan kelak berpeluang mencapai tingkat spesialisasi tertinggi dengan upah maksimum.

Hasil penilaian skor terutama pemagang laki-laki meningkat skor pemahamannya pada pola kerja lembaga tempatnya magang secara signifikan dengan deviasi rata-rata skor pre dan post-test pada kisaran 2,46 hingga 4,66. Mungkin dikarenakan jumlah mahasiswa lebih banyak (34 pemagang) laki-laki dibandingkan pemagang (28 orang) perempuan. Juga tantangan mendapat pekerjaan segera setelah lulus bagi laki-laki semakin besar.

Dapat disarankan pemagangan yang berkesinambungan bagi mahasiswa FISIP agar kompetensi profesinya

meningkat sebagai masyarakat aktif. Kompetensi profesi ini merupakan spirit sosial yang menimbulkan gerakan kesadaran penduduk akan tanggung jawabnya membayar pajak dan mengembangkan kontrak sosial dalam akuntabilitas partai politik. Luaran dua buku ajar yang dihasilkan oleh penelitian pemagangan ini dapat diperbaiki dalam format lain, misalnya format pelatihan pengisian SPT atau penyampaian laporan dana kampanye. Juga bagaimana pengisian SPT pajak on line.

Berdasarkan hasil survey persepsi diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

  • 1.    Kondisi di atas mengindikasikan kebenaran bahwa pengemplang pajak dan juga manajemen kepartaian selama ini memang masih penuh dengan nuansa perilaku koruptif. Hal tersebut, diindikasikan dengan persepsi ketidak-patuhan membayar pajak (perorangan dan badan usaha) maupun pengelolaan partai yang tertutup baik dari segi transaksi pemasukan dan pengeluaran wajib pajak, kaderisasi dalam partai politik, kepengurusan maupun pengelolaan keuangannya. Persepsi mahasiswa/i atas belum luasnya jangkauan kantor pajak mendapatkan data wajib pajak baru serta partai politik sama sekali belum menyediakan layanan informasi yang lazimnya tersedia kepada masyarakat menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

  • 2.    Mahasiswa masih perlu ditingkatkan kepekaan penilaiannya baik secara politis dan sosiologis mengenai kondisi real kantor pajak dan partaipartai politik sebagai organisasi modern saat ini. Persepsi mahasiswa ini dikuatkan dengan jawaban terbuka agar pemagangan diperpanjang sampai durasi tiga bulan. Pemagang di KPU berniat ingin memperbaiki kondisi tersebut dengan lebih dari seperempat mahasiswa ingin menjadi pemilih aktif dan 30 persen berniat menjadi kader Parpol demi menikmati proses demokrasi.

  • 3.    Membuka ruang interaksi antara mahasiswa, kantor pajak dan wajib pajak (perseorangan atau badan usaha) dan interaksi mahasiswa dengan partai politik, disatu pihak mahasiswa sebagai obyek sekaligus kelak menjadi subjek wajib pajak atau partisipan partai politik. Kelak di satu pihak menjadikan mereka sebagai kader dan pengurus partai, seperti terlihat ketertarikan mahasiswa untuk menjadi kader dan pengurus parpol dan bagi kantor pajak menjadi konsultan pajak. Dipihak lain tentunya interaksi berarti memperlakukan mahasiswa sebagai subyek yang harus memperbaiki kondisi perpajakan dan kepartaian saat ini.

  • 4.    Diperlukan upaya yang terus menerus untuk menghukum pengemplang pajak dan partai politik berkinerja buruk dengan berbagai stigma negatif/ citra negatif, supaya mereka mengerti bahwa apa yang dilakukannya selama ini salah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sebagai peneliti menyampaikan apresiasi tinggi kepada Ditbinlitabmas Kemenristek RI dengan ucapan terima kasih atas pemberian Hibah Kompetensi ini. Penghargaan tinggi kepada lembaga pendamping yang jumlahnya 10 dari 12 yang didaftar (BKKBN Provinsi Bali, di Disnaker Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Dinkes Kotamadya Denpasar, Dispenda Provinsi Bali, terutama Kanwil Pajak Provinsi Bali). Juga lembaga Ombdusman Provinsi Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, DPD Demokrat, terutama KPU kota Denpasar maupun KPU provinsi Bali dan KAP Wayan Budiasa. Kepada mahasiswa/i para pemagang yang membanggakan dan penulis/peneliti inti (3 orang) maupun bapak/ibu kontributor (yang jumlahnya 6 orang dosen FISIP dan 2 orang mantan pimpinan FEB Unud) ucapan terima kasih dan pujian untuk kerjasamanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alisahbana, A. (2014). Puncak Bonus Demografi, Hindari Indonesia dariMiddle Income Trap. Diunduh dari www. infobanknews.com/2014/02/puncak-bonus-demografi-hindari-indonesia-dari-middle-income-trap/ pada tanggal 2 Maret 2015.

Dang, H & FH Rogers. (2008). How to Interpret the Growing Phenomenon of Private Tutoring: Human Capital Deepening, Inequality Increading, or Waste of Resources. The World Bank, Policy Research Working Paper # 4530. USA: Development Research Group (http:// dhonypratama.com/upah-minimum-regional-)

Duverger, M. (1976).Les Partis Politique, Paris: Arman Etzioni, A (1966). “Social Analysis as Sociological Vocation”, hal. 317-323 dalam A.B Shostak (ed), Sociology in Action. Homewood, III.Inc: The Dorsey Press, Inc.

Etzioni, A (1968). The Active Society. New York: The Free Press Firmanzah.(2011). Mengelola Partai Politik Komunikasi dan

Positioning Ideolgi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Goldin, C. (2014). Human Capital, Handbook of Cliometrics, diunggah tanggal 20 September

sholar.harvard.edu/files/goldin/files/human_capital_ handbook_of_cliometrics_0.pdf

Ikatan Akuntan Indonesia.(2011). PSAK 45 tentang Standar akuntansi untuk entitas nirlaba.

Jalal, F. (2015). Indonesia Memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) Tinggi, Jurnal Perempuan, Gathering SJP ke XI diunduh tangggal 30 Juni 2015 dari www.jurnalperempuan.org

Jalal, F. (2014). Paparan Kepala BKKBN-Kuliah Umum Universitas Udayana 13 Mei 2014.ppt

Kartowagiran, (2005).Dasar-dasar Penelitian Tindakan.

Diakses 20 Juni 2015 dari http://www. staff. uny. ac. id/ sitesdefault/files/6-DASAR-DASAR%20AR. pdf).

Komisi Pemilihan Umum. (2003). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 676 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum. (2009). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Komisi Pemilihan Umum. (2009). Peraturan komisi pemilihan umum tentang dana Kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota

Mantra, I B. (2013).Demografi Umum. Cetakan ke XV.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Poloma, M (2004). Sosiologi Kontemporer (Yasogama Tim Penerjemah). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. (Buku asli terbit tahun 1979).

Rosidi, A, Dkk. (2013).Reinventing Government, Demokrasi dan Reformasi pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Raba.M., (2006).Akuntabilitas, Konsep dan Inplementasi. Malang; UMM Press.

Sarwono, S dan S. Koesoebjono.Pajak: Sumber Penghasilan Negara bagi Pembangunan.Opini & Editorial, hal 11.Kamis, 13 Agustus 2015. Jakarta: Suara Pembaruan

Waluyo, I (2012).Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia dalam Pendidikan Non Formal, ppt. Paparan pelatihan asesor madya BAN PNF.

Zuryani, N, Arjawa, IGPB, Azhar, MA (2015). Penduduk & Pajak, Penelitian Pemagangan di Bali. Denpasar: Udayana University Press

Zuryani, N, Arjawa, IGPB, Azhar, MA (2015). Akuntabilitas Partai Politik, Penelitian Pemagangan di Bali. Denpasar: Udayana University Press

Zuryani, N. dkk (2015) Laporan Tahunan Penelitian Hibah Kompetensi Ditbinlitabmas, Jakarta: Kemenristek RI

Sumber Internet

Anon. KKNI adalah diunduh tgl 6 Juli 2016 dari www. penyelarasan.kemdiknas.go.id/content/ detail/201.html

Datakarir.com Apa Itu Generasi X dan Generasi Y di Dunia Kerja? Diunduh pada 12 Jan 2016, 00:00 WIB http:// bisnis.liputan6.com/read/2409234/apa-itu-generasi-x-dan-generasi-y-di-dunia-kerja

18

PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia