Authors:

Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi, I Ketut Rai Setiabudhi

Abstract:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan menjadi dana desa sejak tahun 2015 mencapai puluhan triliun rupiah, sehingga memerlukan pengawasan ekstra untuk menghindari penyalahgunaan dana. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan fungsi pengawasan pemerintahan desa terletak pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengawasan tersebut, perlu diperkuat karena dana desa merupakan bagian dari ruang lingkup keuangan negara yang seharusnya diawasi oleh pengawas keuangan negara. Berdasarkan haltersebut, maka jurnal ini akan membahas mengenai peraturan perundangundangan terkait lembaga pengawas pengelolaan dana desa di Indonesia dan kewenangan lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara dalam mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lembagapengawas Pengelolaan Keuangan Negara yang berwenang mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan terkait lembaga pengawas pengelolaan dana desa di Indonesia juga diatur pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, namun menitikberatkan pengawasan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengawasan yang dilakukan olehInspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara yang berwenang mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai supreme audit, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.Kata Kunci: Lembaga Pengawas, Dana Desa, Hukum Keuangan Negara”

Keywords

Lembaga Pengawas, Dana Desa, Hukum Keuangan Negara

Downloads:

Download data is not yet available.

References

References Not Available

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/full-39569

Published

2018-03-15

How To Cite

ADNYANI DEWI, Ni Kadek Lisna; SETIABUDHI, I Ketut Rai. KAJIAN TERHADAP LEMBAGA PENGAWAS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA.Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], p. 1-16, mar. 2018. Available at: https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-39569. Date accessed: 28 Aug. 2025.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol. 06, No. 02, Maret 2018

Section

Articles

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License