Desmiyawati, Pemberdayaan Masyarakatt Pesisir melalui ... 89

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI SKEMA PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Desmiyawati1

H. Amir Hasan2 Samsir3 Nur Azlina4

ABSTRAK

Tujuan riset adalah untuk melakukan analisis, formulasi dan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan kedua skema pendanaan tersebut. Penelitian dilakukan pada desa-desa pesisir di dua kabupaten di daerah Riau yaitu Bengkalis dan Siak. Penelitian ini dilakukan melalui survey dan interview. Analisis data dengan deskriptif kuatitatif dan analisis kualitatif. Hasil survei terhadap masyarakat pesisir Kabupaten Bengkalis menunjukkan hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut yaitu sekitar 10% mengetahui keberadaan CSR. Hasil survei masyarakat Kabupaten Siak hanya sekitar 12% masyarakat yang mengetahui keberadaan CSR. Dari pemaparan masyarakat didapatkan keinginan/ kebutuhan lokal masyarakat terhadap program CSR adalah terkait bantuan uang sebanyak 36%, pelatihan dalam pengembangan usaha sebesar 16% bantuan berupa pembukaan lapangan pekerjaan sebesar 12%. Sisanya 36% responden membutuhkan bantuan berupa peralatan, beasiswa anak sekolah, bantuan pengembangan desa, bantuan uang dan beasiswa, lapangan pekerjaan dan beasiswa, lapangan pekerjaan dan fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan dan bantuan dana, pelatihan dan beasiswa, serta peralatan dan uang. Hasil interview terhadap salah seorang pimpinan perusahaan yang terdapat di sekitar Kabupaten Bengkalis dan Siak diperoleh beberapa informasi. Perihal penggunaan istilah tanggung jawab sosial bagi masyarakat sangatlah tidak familiar karena selama ini istilah yang digunakan oleh perusahaan adalah Community Development (CD).

Kata kunci: CSR, CD, Masyarakat Pesisir

ABSTRACT

The main purpose of this study is to conduct analysis, formulations and policy recommendations relating to the implementation of partnership of government and private (KPS) and corporate social responsibility (CSR) in efforts to improve efficiency and optimization of the implementation of both the financing scheme. Research done on coastal villages in two districts in the riau namely Bengkalis and Siak.This research was done through survey and the interview. Data analysis by descriptive quantitatif and qualitative analysis. The survey on the coastal community district Bengkalis shows only a small portion of the community are about 10 percent knew about the CSR. The Results of the survey at the public district Siak only about 12 % those who know the existence of CSR. From exposure people had shared desire / the needs of the local people for CSR is related to the 36 %, cash assistance training in the development of effort by 16 % assistance in form of an opening jobs 12 %. The remaining 36 % of respondents need assistance in form of equipment, scholarship school kids, rural development, aid cash assistance, and scholarship jobs and scholarships, jobs and health-care facilities, jobs and assistance funds, training and scholarships, as well as equipments and money. The results of the interview against one of the leaders of a company that there are around Bengkalis district and Siak district, obtained some information. Regarding the use of the term social responsibility for the community is not familiar because during this term used by the company is community development (CD).

Keywords : CSR, CD, The coastal communities

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Selain memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi, sektor pekebunan dan kelautan juga menunjang perekonomian masyarakat Riau. Posisi Provinsi Riau yang dikelilingi oleh lautan menjadi suatu keistimewaan karena memiliki sumber daya alam berupa perikanan dan hasil laut lainnya yang dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakatnya.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Riau pada triwulan I tahun 2012 menunjukkan angka 12,89 yang terjadi juga pada semua sektor ekonomi. Pada Triwulan II menunjukkan angka 15,02. Sedangkan pada triwulan III menunjukkan angka 17,78 (Riau.bps.go.id). Dengan memasukkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi Riau triwulan III-2012 tumbuh meningkat menjadi 4,06%. Sementara dengan mengeluarkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 8,26% atau berada di atas pertumbuhan non migas nasional serta merupakan yang tertinggi sejak terjadinya krisis global tahun 2008. Pada triwulan IV perekonomian tercatat tumbuh sebesar 2,37% dan 3,55% untuk kumulatif tahun 2012. Menurut kajian ekonomi regional meskipun demikian, dengan mengeluarkan unsur migas, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,21% dan 7,82% untuk kumulatif tahun 2012. Pertumbuhan kumulatif tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi non migas nasional tahun 2012 yang tercatat 6,83% mencapai angka 7,82 persen di luar sektor migas menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu 7,21% (Riau.bps.go.id).

Walaupun terjadi peningkatan perekonomian pada tahun 2012 BPS Riau menyebutkan bahwa per September 2012 lalu, jumlah penduduk miskin di Riau mencapai angka 481,31 ribu jiwa atau 8,05 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut naik sebesar 9 ribuan jiwa dibandingkan periode bulan yang sama tahun 2011. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2011 yang berjumlah 472,45 ribu jiwa (8,17 persen), jumlah penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 0,9 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin tersebut sebagian besar tersebar di kantong-kantong kemiskinan pada daerah pesisir, aliran sungai, kepulauan dan daerah pedalaman yang terisolir/ pedesaan. (Mawardi Arsyad, Kepala BPS Senin 7/ 1-haluan kepri.com 8 Januari 2013).

Mengatasi persoalan kemiskinan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Keterbatasan pemerintah dalam hal pendanaan menyebabkan harus dilakukannya suatu upaya agar terdapat sikronisasi antara kegiatan yang dilakukan pihak swasta dengan pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengoptimalkan partisipasi masyarakat dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah untuk terlibat lebih aktif dalam mencari solusi atas permasalahan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitarnya. Untuk itu, peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui Public Private Partnership (PPP) atau disebut juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Melalui skema Pembiayaan berbasis Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), peranan pemerintah diharapkan dapat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam rangka pengadaan fasilitas umum yang disepakati. Selain itu dibutuhkan program CSR yang merupakan kegiatan pihak swasta yang menjadi salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, diharapkan ada peran pemerintah yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR sehingga sesuai dengan agenda pembangunan nasional tanpa harus melakukan intervensi terhadap internal perusahaan.

Penanganan masalah masyarakat miskin di kawasan pesisir memerlukan sinergi kebijakan, kolaborasi kelembagaan dalam kepemimpinan yang kuat dari pemerintahan dibarengi dengan kesepahaman landasan dalam bermitra dengan pihak swasta. Hal ini adalah kunci sukses pembiayaan berbasis KPS. Selain itu untuk memenuhi aspek keterjangkauan dan hak pemenuhan atas perumahan memerlukan kebijakan untuk menjadikannya menjadi suatu komoditas yang tingkat keterhabisannya tinggi dan ekslusivitasnya rendah.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk melakukan analisis, formulasi dan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan KPS dan CSR dalam upaya meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan kedua skema pendanaan tersebut. KPS dan CSR merupakan dua skema pendanaan yang mempunyai karakter berbeda tetapi memiliki tujuan yang selaras yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perbedaan

karakter tersebut, upaya untuk mengembangkan kedua skema ini perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbeda.

Pengembangan model pemberdayaan melalui skema KPS dan CSR bertujuan untuk menyediakan skema pembiayaan dalam membantu masyarakat keluar dari masalah kemiskinan dengan cara mengikut sertakan partisipasi aktif pihak swasta dan peran aktif pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pembangunan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan bagi pemerintah serta pihak swasta. Bagi pemerintah, skema KPS dan CSR dapat membantu pembangunan di pedesaan sehingga tercapai pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Setelah penelitian ini dilakukan dapat memberikan rumusan strategis dalam pembangunan sarana dan prasarana masyarakat dengan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta yang beroperasi pada wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya:

  • 1)    Apa saja permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

  • 2)    Apa potensi usaha serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

  • 3)    Bagaimana skema pelaksanaan KPS dan CSR di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak dilihat dari kebijakan, kelembagaan dan stakeholder, implementasi, serta sumber dan pola pendanaan.

  • 4)    Bagaimana menyusun rekomendasi kebijakan berkaitan dengan skema pelaksanaan KPS dan CSR yang optimal dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri (Efrizal Syarief, 2011-www.bappenas.go.id). Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, program

pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompk dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Kelembagaan dan Pendampingan.

Astuti (2004) menemukan program pemberdayaan masyarakat pesisir tidak selalu memberikan hasil yang positif, terutama dari sisi mekanisme pengelolaan program pelaksanaannya. Namun Subagio (2007) menemukan program pemberdayaan ini memberikan dampak nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat. Secara kelembagaan program ini memiliki kinerja yang baik, meliputi pengelolaan, peningkatan kapasitas, kemitraan dan pemangku kepentingan (Bandjar, 2009).

Tjahjono dkk. (2008) menyebutkan pemberdayaan akses permodalan nelayan dapat melalui pembayaran proporsional sesuai musim ikan. Mereka menyarankan untuk membentuk kelembagaan ekonomi keuangan mikro “baru” yang lebih operasional dan mampu meningkatkan aksesibilitasnya terhadap perbankan di satu sisi, dan di sisi lain mampu meningkatkan aksesibilitas nelayan di dalam memenuhi kebutuhan permodalan dalam menjalankan usahanya.

Rudi Purwono dkk. (2013) menunjukkan kegiatan alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan mekanisme KPS dan CSR. CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Salah satu bentuk

aktualisasi CSR adalah community development (CD) dengan programnya yang didedikasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah pekerjaan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta tersedianya basis infrastruktur yang memadai (Sule, 2011).

Dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan milenium Indonesia, penting untuk membangun kemitraan multisektor untuk CSR dan mengembangkan inisiatif program-program CSR, mendorong kemitraan publik-swasta untuk menumbuhkan usaha kecil dan mikro, serta meningkatkan sektor sosial terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial (Soemawinata, 2011). Implementasi CSR merupakan salah satu upaya membangun konsep pembangunan berkelanjutan yang mensyaratkan hubungan sinergis serta harmonis antar stakeholder, dalam hal ini adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (Ambadar, 2008).

Menurut Susanto (2007: 26) perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yakni profit, lingkungan dan masyarakat. Kaitannya dengan fungsi CSR korporasi, ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan aktifitas perusahaan yang dapat dilakukan secara simultan sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang. Dengan menjalankan tanggung jawab sosialnya perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan saja, akan tetapi juga dapat memberikan kontribusinya yang arif dan bijaksana dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar perusahaan.

Di Provinsi Riau kantong kemiskinan terbesar berada pada wilayah pesisir. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut, diperlukan suatu upaya yang mensinergikan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Peranan perusahaan swasta yang berada di kawasan pesisir tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program CSR. KPS diperlukan untuk mensinergikan agar program yang diadakan oleh pihak swasta dapat berjalan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat, pemerintah daerah dan perusahaan swasta di daerah yang berpotensi pengembangan masyarakat pesisir di wilayah Riau pesisir yakni Kabupaten Bengkalis dan Siak. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan penelitian dan dilakukan dengan cara wawancara terhadap masyarakat pesisir. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait maupun dari perusahaan swasta. Informasi yang diperlukan berupa program CSR oleh swasta dan program pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat.

Cross-tab analysis dan analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat miskin di daerah pesisir. Langkah-langkah untuk pemecahan masalah pada rencana penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Skema KPS dan CSR

Sumber: Data diolah, 2014


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Survei Terhadap Masyarakat Pesisir Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data monografi dan Bengkalis dalam Angka didapatkan Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bengkalis mempunyai 20 desa/kelurahan definitif. Dari 20 desa/kelurahan yang ada di kecamatan Bengkalis dipilih 7 desa yang terletak di wilayah pesisir yaitu Rimba Sekampung, Kelapapati, Teluk Latak, Sebauk, Pangkalan Batang, Meskom dan Prapat Tunggal yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Desa Rimba Sekampung merupakan daerah pesisir di mana pada umumnya masyarakat sekitar memiliki sumber pendapatan dari pekerjaan sebagai nelayan dari hasil perikanan laut. Hasil laut ada yang langsung dijual di tepi pesisir dan ada yang dijual ke pasar. Hampir seluruh nelayan di desa ini merupakan nelayan tradisional, di mana mereka hanya menggunakan sampan tradisional atau sampan tidak bermesin untuk berlayar mencari hasil laut.

Selain nelayan, sebagian besar wanita di Desa Rimba Sekampung bermata pencaharian sebagai pembantu rumah tangga. Keterbatasan pendapatan yang didapat dari penjualan hasil laut mendorong mereka mencari pekerjaan lain, agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Mayoritas penduduk di desa Rimba Sekampung hanya mengenyam bangku sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tidak mempunyai kemampuan bersaing di era globalisasi. Ketidakmampuan itu semakin menyulitkan kehidupan masyarakat pada golongan yang hanya mampu hidup di bawah garis kemiskinan.

Desa Kelapapati, Teluk Latak, Prapat Tunggal, Pangkalan Batang dan Sebauk jauh lebih baik kondisinya perekonomian masyarakatnya bila dibandingkan dengan Desa Rimba Sekampung. Keempat desa ini sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai penenun. Hampir setiap rumah di desa-desa tersebut memiliki mesin tenun. Sebagian besar penenun di desa-desa ini adalah penenun tradisional. Mereka hanya bekerja sendiri dan menenun bila ada pesanan saja. Walaupun penenun di desa-desa ini masih tergolong penenun tradisional, hasil tenunan mereka tidak hanya terjual di wilayah Bengkalis saja, banyak daerah di luar Bengkalis yang memesan tenunan dari ke empat desa ini seperti Dumai, Pekanbaru, Semarang bahkan Negara tetangga seperti Malaysia dan

Singapura. Selain sebagai penenun, masyarakat di desa-desa ini juga bermata-pencaharian berkebun. Namun kebanyakan dari mereka bukanlah pemilik kebun. Melainkan mereka hanya sebagai pekerja yang diupah untuk mengurusi kebun-kebun milik orang lain.

Responden yang menjadi objek penelitian ini yaitu masyarakat di Pesisir Kabupaten Bengkalis berjumlah 30 Orang. Dari responden yang dikumpulkan di lapangan, jumlah responden tertinggi terdapat pada jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 28 orang atau 93.3%. Kemudian sisanya yaitu sebanyak 2 orang atau 6.7% responden berjenis kelamin laki-laki. Jumlah responden terbesar yaitu sebagai penenun sebanyak 22 orang atau 73.5%. Selanjutnya sebagai pedagang sebanyak 4 orang atau 13.3%. Sisanya PNS, Petani, Nelayan, dan lain-lain masing-masing sebanyak 1 orang atau 3.3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden memiliki pekerjaan sebagai penenun.

Tingkat pendidikan responden merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan. Tingkat pendidikan tertinggi responden yaitu S1 dengan jumlah 1 orang atau 3.3%. Sedangkan tingkat pendidikan terendah responden yaitu SD sederajat sebanyak 14 orang atau 46.7%. Selanjutnya tingkat SMP sederajat bejumlah 11 orang atau 36.6%, disusul tingkat SMA sederajat dan Diploma yang masing-masing berjumlah 2 orang atau 6.7%. Jadi, dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari jumlah respon memiliki tingkat pendidikan SD atau sederajat.

Dari 30 responden diketahui hanya 10% mengetahui tentang keberadaan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan setempat. Dari hasil interview lebih lanjut, mereka yang mengetahui tentang program CSR adalah masyarakat yang terlibat dalam suatu kelompok usaha. Melalui kelompok tersebut mereka memperoleh bantuan berupa peralatan yang mereka butuhkan untuk pengembangan usaha. Rata-rata responden membutuhkan bantuan dalam bentuk dana/kas, bahan baku dan peralatan sebesar 43,33% dan yang hanya semata-mata mengharapkan bantuan dana/kas sebesar 10%. Sisanya 46.67% tidak memberikan jawaban. Dari hasil survey diketahui bahwa peluang usaha yang ada di daerah pesisir Kabupaten Bengkalis adalah menenun, nelayan, berkebun, dan berdagang.

Hasil Survei Terhadap Masyarakat Pesisir Kabupaten Siak

Dari 25 orang responden yang dikumpulkan di lapangan, jumlah responden tertinggi terdapat pada

jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 16 orang atau 64%. Kemudian sisanya yaitu sebanyak 9 orang atau 36% responden berjenis kelamin laki-laki. Jumlah responden terbesar yaitu pada pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 6 orang atau 24%. Selanjutnya diikuti oleh pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 5 orang atau 20%. Kemudian diposisi ketiga yaitu pekerjaan sebagai PNS sebanyak 4 orang atau 16%, disusul dengan pekerjaan sebagai pembatik yaitu sebanyak 3 orang atau 12%. Sisanya yaitu pekerjaan sebagai Petani, dan lain-lain (satpam, honorer, penjaga toko, guru paud, usaha bengkel, dan usaha tenun) masing-masing sebanyak 1 orang atau 4%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta.

Tingkat pendidikan tertinggi responden yaitu S1 dengan jumlah 3 orang atau 12%. Sedangkan tingkat pendidikan terendah responden yaitu SD sederajat sebanyak 3 orang atau 12%. Selanjutnya tingkat SMP sederajat bejumlah 3 orang atau 12%, disusul tingkat SMA sederajat yang merupakan jumlah terbanyak yaitu berjumlah 12 orang atau 48% dan Diploma berjumlah 4 orang atau 16%. Jadi, dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari jumlah responden memiliki tingkat pendidikan SMA atau sederajat.

Program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pesisir kabupaten Siak berkisar antara 28% - 92%. Hal ini dirasa cukup merata, karena dilihat dari persentase rata-rata jumlah penerima program bantuan pemerintah lebih dari separuh jumlah responden (60%) telah mendapatkan program bantuan dari Pemerintah.

Bantuan yang telah diberikan perusahaan berupa pembukaan lapangan pekerjaan sebesar 64%, bantuan fasilitas kesehatan 52%, bantuan pengembangan desa sebesar 48%, pelatihan pengembangan usaha dan bantuan peralatan masing-masing sebesar 28%, beasiswa untuk anak sekolah 20%, serta bantuan uang 12%. Bantuan yang paling banyak dibutuhkan oleh responden adalah berupa bantuan uang yaitu sebanyak 36% atau 9 orang responden. Kemudian di peringkat kedua responden cukup membutuhkan pelatihan dalam pengembangan usaha, hal ini dapat dilihat dari persentase responden yaitu sebesar 16% atau 4 orang responden. Selanjutnya disusul oleh kebutuhan responden terhadap bantuan berupa pembukaan lapangan pekerjaan yaitu sebesar 12% atau 3 orang responden. Sisanya sebanyak 9 orang (36%) responden masing-

masing membutuhkan bantuan berupa peralatan, beasiswa anak sekolah, bantuan pengembangan desa, bantuan uang dan beasiswa, lapangan pekerjaan dan beasiswa, lapangan pekerjaan dan fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan dan bantuan dana, pelatihan dan beasiswa, serta peralatan dan uang.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Daerah Pesisir Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil survei masyarakat di beberapa wilayah Bengkalis, diketahui hanya 10% responden yang mengetahui tentang keberadaan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan setempat. Sisanya 90% responden tidak mengetahui tentang program CSR tersebut. Ketidak tahuan masyarakat ini karena selama ini masyarakat tidak pernah diajak berkomunikasi, baik oleh pemerintah maupun pengusaha mengenai pelaksanaan CSR. Disini terdapat kebingungan masyarakat terkait kemana mereka harus menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan lokal dalam pelaksanaan CSR. Dari pemaparan masyarakat didapatkan keinginan/ kebutuhan lokal masyarakat terhadap program CSR adalah terkait program bantuan pengembangan desa, membuka lapangan pekerjaan, program pelatihan pengembangan usaha, dan beasiswa untuk anak sekolah.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Daerah Pesisir Kabupaten Siak

Hasil survei masyarakat Kabupaten Siak hanya sekitar 12% masyarakat yang mengetahui keberadaan CSR. Hasil interview terhadap salah seorang pimpinan perusahaan yang terdapat disekitar Kabupaten Siak, diperoleh beberapa informasi. Perihal penggunaan istilah tanggung jawab sosial bagi masyarakat sangatlah tidak familiar karena selama ini istilah yang digunakan oleh perusahaan RAPP adalah Community Development (CD). Penggunaan istilah CD, dapat dikemukakan dengan istilah pengembangan masyarakat, sesungguhnya bersumber pada istilah community development, yang kemudian oleh Jack Rothman (Rudi 2008), disamakan pula dengan locality development.

SIMPULAN

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari pelaksanaan Program Community Development (CD) adalah: Bahwa setiap perusahaan, apalagi perusahaan tersebut “mengelola” sumber daya alam,

memiliki kewajiban untuk ikut serta memikirkan dan melakukan kegiatan nyata pada masyarakat dan lingkungannya pada lokasi lokasi perusahaan melakukan operasinya.

Bahwa program CSR atau CD dapat pula diartikan sebagai salah satu bentuk kompensasi pada warga masyarakat dalam wilayah operasi karena merekalah yang paling terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan dan tidak perlu harus menunggu apakah perusahaan sudah memulai produksinya atau tidak tapi kegiatan program CD harus sudah dimulai sejak perusahaan itu memulai aktivitasnya di wilayah itu.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan wilayah operasinya melalui program CSR atau CD dan ini sebagai langkah memenuhi kewajiban moral dan tanggung sosial dalam ikut “memikirkan” lingkungan dan masyarakatnya yang pada akhirnya bertujuan agar perusahaan itu dapat eksis dalam melakukan aktivitasnya di daerah itu tanpa mendapat “gangguan” dari masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi.

Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah perihal program CSR mengakibatkan program tersebut jadi tidak tepat sasaran sehingga pelaksanaan program tersebut tidak optimal sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.

REFERENSI

Astuti, I. 2008. Manfaat Program Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir (PEMP) terhadap Pendapatan Masyrakat Nelayan Tradisional di Kabupaten Lamongan. ADLN Digital Collection http://top/unair thesis /pengembangan SDM/ jiptunair-gdl-s2-2004-astusti/irma-118 [diakses 22 Maret 2013].

Bandjar, S. B. 2009. Strategi Peningkatan Mutu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Maluku Tenggara.

[Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

M. Zulkarnain dan Indra, Cahyadinata dan Basuki, Sigit Priyono. 2009. Laporan Penelitian: Kajian Keragaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Bengkulu. Project Report. Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu.

Subagio, D.. 2007. Analisis Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Masyarakat. [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Sule, Erni. 2011. Makalah: Komitmen Dunia Usaha untuk Investasi Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan.

Susanto, A.B. 2007. Corporate Social Responsibility. The Jakarta Consulting Group : Jakarta.

Sumawinata, Neni. 2011. Pembangunan yang berkesinambungan melalui CSR. Berita Daerah. Com

Tampubolon, D. 2009. Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan Di Kabupaten Bengkalis, Jurnal Ekonomi Vol. 17 No. 1 April, hal. 46 – 61.

Tjahjono, A. 2008. Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi-Keuangan Mikro Di Pesisir Prigi Kabupaten Trenggalek. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 20 No. 1 Agustus, hal. 107 – 113.

Wilkipedia Bahasa Indonesia

Wiwin Widyasruti. 2009. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah. Vol.7 No.2, Desember 2009

Yulianti, Yeni. 2013. Pengaruh Program Corporate Social Responcibility PT. Pusri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan 3 Ilir Palembang, Skripsi Universitas Sriwijaya.

Yurniwati dan Erinos. 2011. Model intervensi kemiskinan melalui pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat miskin Di sumatera barat.