CCOTROPHIC • 6 (1) : 8 - 14

ISSN 1907-5626

PENGUSAHAAN TERUMBU KARANG SECARA BERKELANJUTAN

(Studi Kasus Perubahan Usaha Terumbu Karang Alam ke Budidaya Terumbu Karang di Pulau Serangan, Kccamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali)

ARSONETRI I I MAI>EANTARA 2f, I WAYAN ARTHANA 3)

  • 1' Yayasan Bahtem Nitsantci ,

  • - r1uf:,·um ,\1agistc,: Pivgmm .S1ucl1 1111111 L111gti111' {cm umut ^P11sat Jb1d1d1kan Jlmu L111gktmga11 JJu/111' lhwd

ABSTRACT

Illegal coral extraction (taking coral from nature) as an unsustainable effort affected the degradation of coral reef ecosystem and coastal environment. However, 1t continually happens in Indones1a, particularly in Scr,rngan Island, Bali. The stakeholder in coral extraction effort have gamed good advantages (benefits) making a legally and sustainable clTort such as coral culture still difficult.

This study 1s specifically examines the methods of coral culture 1s better and profitable than the methods of coral extraction from nature. Thus, encouragmg all parlles involved (stakeholder), especially fishem1an to apply the coral culture. The research is observed and compared between coral extraction from nature fisherman and coral culture fisherman in Serangan Island, the feasibility, benefits and fisherman's perception. It is also explain the role of government toward of coral extraction and culture.

1he result shows the benefit or advantage of coral culture is higher than coral extraction from nature. It demonstrated by NPV (Net Present Value) and CBR (Cost Benefit Ratio) of coral culture is higher than coral extraction from nature. Therefore, coral culture is economically feasible to replace coral extraction from nature. The fisherman's perception is very pos1llve regarding coral culture effort and implementation replacing coral extraction from nature. In this effort, the government's role is very important in provision mcentive such as modal and subs1d1es, trainings and increasing fisherman capacity building, market insurance, and easier to obtain permits of coral culture.

Keywords : coral, extraction effort, coral culture

PENDAHULUAN

Secara ekolog1s, pengarnbilan karang alam mengakibatkan musnahnya ekosistem terumbu karang clan kematian biota laut, yang selajutnya mengancam persed1aan bahan makanan bag1 masyarakat pesisir clan lebih jauh akan mempengaruhi kehidupan ekonomi para nclayan dan pelaku ekonomi lainnya. Perbuatan mi mas1h tetap berlangsung sampa1 sekarang d1 Indonesia khususnya di Pulau Serangan-Bali. Penyebabnya adalah semua pihak yang terhbat dalam usaha pengambilan terumbu karang 1111 telah memperoleh keuntungan (benefit), schmgga sangat sulit bag1 mereka untuk mengganti kc usaha lerumbu karang yang legal dan berkela1utan yaitu budidaya karang (Bahtera N'usan-tara, 2001).

Bud1daya terumbu karang tclah dilal-ukan oleh nclayan d1 Pulau 5crangan seiak awal 2003, walaupun mas1h dalam bentuk u11 coba clan sebagian diperun-tukk.an untuk kepcntmgan konservas1 Di kalangan nelayan dan pihak terkait lainnya mas1h ada kcra-guan akan budidaya karang mi bisa sebagai pengganti kcb1asaan mcreka mengambil tcrumbu karang da.ri alam, scdangkan pihak 1^emerintah daerah (P.EMDA) mas1h bclum memberikan duk-ungan yang maksimal

terhadap kegiatan budidaya terumbu karang di Pulau Serangan.

Berdasarkan pemikiran yang dmraikan sebclum-nya, maka penelitian ini menjad1 penting untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam upaya perubahan menuju usaha terumbu karang secara berkelanjutan, schingga dapat diarnbil langkah-langkah untuk menyelesaikan pennasalahan tersebut. Di samping itu perlunya data yang akurat untuk membuktikan bahwa metode budidaya terumbu karang ini lcbih ba1k dan menguntungkan dibanding mctode pcngambilan ter umbu karang dari alam, sehingga lebih mendorong para nelayan untuk mau menerapkan usaha budidaya terumbu karang serta munculnya dukungan clan pe-mcrmtah.

Tu1uan penclitian im adalah (1) Mengetahui sebcrapa bcsar mla1 manfaat metode budidaya karang d1bandmgkan metode usaha terw11bu karang dari alam, (2) Mengetahui pcrsepsi nclayan terhadap pen-crapan usal1a budidaya karang oleh nelayan d1 Pulau Serangan, (3) mengkaji bentuk-bentuk insentif dari pemcrmtah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pulau Serangan, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Juni 2010. Dalam penelitian ini ada dua jenis populasi yaitu populasi nelayan terumbu karang yang mengambil dar.i alam clan nelayan terumbu karang budidaya di Pulau Serangan. Dari dua populasi ini penetapan sampel populasi dilakukan dengan metoda aca.k sederhana (simple random sampling). Besarnya sampel masing-masing populasi ditentukan dengan menguna.kan rumus yang dikemuka.kan oleh Sugiono (2010).

Jenis data yang a.kan dikumpulkan dalam penelitian ini adala.h data kuantitatif clan data kua.litatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data da.lam penelitia.n ini ada.la.h dengan cara wawancara terstruktur, wawa.ncara menda.lam, metode Observasi, da.n studi pusta.ka dengan membaca sumber bacaan serta literatur yang terkait denga.n penelitian. Va.riabel da.lam penelitan ini ada.la.h manfaat dan penerapan budidaya ka.rang sebagai metode pengusahaan terurnbu ka.rang seca.ra. berkelanjutan serta peran pemerintah da.lam mendukung usa.ha budidaya ka.ra.ng.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

  • a.    Analisis Manfaat Biaya

Analisis manfaat biaya diguna.kan dalam menjawab tujuan pertama yaitu apa.ka.h manfaat metode budidaya ka.rang lebih besar dari manfaat metode usa.ha ka.ra.ng a.lam. Untuk itu formula Net Present Value (NPV) dan B/C Ratio

Jika B/C rasio manfaat biaya budidaya ka.ra.ng lebih besar da.ri rasio B/C manfaat biaya usa.ha kara.ng a.lam (B/Ci,d>B/Cd.), maka usaha budidaya layak diteruskan. Namun Jika B/C rasio manfaat biaya budi-daya karang lebih kecil dari rasio B/C manfaat biaya usa.ha karang a.lam (B/Ci,d<B/Cd), ma.ka usaha bu-didaya tida.k laya.k diteruskan. Jika NPV usaha budi-daya karang lebih besa.r dari NPV usaha kara.ng a.lam (NPVbd >NPVd,), ma.ka usaha budidaya laya.k diteruskan. Namun Jika NPV usa.ha budidaya ka.rang lebih kecil da.ri NPV usaha karang a.lam (NPVbd <NPVd.), ma.ka usaha budidaya tida.k laya.k diteruskan.

  • b.    Analisis DeskriptifKualitatif

Untukmenjawab tujuan dua dan tiga yaitu, mengetahui apresiasi nelayan da.lam penerapan usaha budidaya karang dan untuk mengkaji bentuk-bentuk dul-.'Ungan apa saja dari pemerintah yang dapat meningkata.ka.n ma.nfaat budidaya karang, diguna.kan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk Memaparkan atau mengambarkan suatu masa.lah yang diteliti dengan ca.ra menjelaskan data-data yang telah ada

atau fenomena yang terjadi dilapangan dengan meng-guna.ka.n kreteria tertentu. Responden dari analisis ini ada.lah populasi nelayan kara.ng yang terdapat di Pulau Serangan dan dari piha.k pemerinta.h yaitu, dinas-dinas terkait seperti Dinas Perikanan dan Kela.utan serta Dinas Lingkunga.n Hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

  • 1.    Analisis Perbandingan Kelayakan Usaha Antara Metoda Pengambilan KarangAlam danBudidaya Karang Berkelanjutan di Pulau Serangan

  • a.    Aspek Biaya

Yang dima.ksud biaya dalan1 penelitian ini adalah biaya investasi, biaya operasiona.1 clan biaya perawatan. Umur teknis ditetapkan 5 tahun berdasa.rkan umur efektif dari pera.latan yang diguna.kan untuk usaha karang hias Tabel 1.

Biaya Investasi

Tabel 1. Biaya lnvestasi Usaha Karang Alam Dan Budidaya Per Unit/ Kk (1-3 orang) di Pulau Serangan

No

PeraIatan

Harga

Unit/ ecs

Karang Alam

Budidaya

1

Sampan

3.000.000

1

3.000.000

0

2

Mesin perahu (15 PK)

10.000.000

1

10.000.000

0

3

Kompresor selam

2.500.000

1

2.500.000

0

4

Martil, Alat potong

50.000

1

50.000

50.000

5

Bant/stayro, besek

50.000

1

50.000

50.000

6

Alat selam dasar

200.000

3

600.000

600.000

7

Meja karang

250.000

20

0

5.000.000

8

Bibit Karang (FO dan Fl)

10.000

1000

0

10.000.000

9

Substrat (campuran semen)

500

1000

0

500.000

10

Perizinan

Jumlah

500.000

1

0

16.200.000

500.000

16.700.000

Komponen biaya investasi usaha ka.rang a.lam meliputi biaya pengadaan sampan, mesin, kompresor selam, pera.latan selam dasar clan pera.latan kerja lain. Untuk budidaya karang a.lat selam dasar dan pera.latan lain sama dengan karang a.lam, namun tidak ada investasi sampan, mesin dan kompresor selam, wa.laupun pekerjaannya sama-sama dibawah air. Sebagai tambahannya ada.lah investasi meja karang, bibit karang, substrat dan perizinan. Nilai investasi keduanya hampir sama dan keduanya sama-sama dikelola oleh perorangan atau keluarga rata-rata berjurnlah 1-3 orang

Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Biaya operasiona.1 dan pemeliharaan dari usaha karang a.lam meliputi pembelian bahan ba.kar dan konsumsi, sedangkan biaya pemeliha.raan meliputi biaya pemeliha.raan selwuh komponen pera.latan pengembi-lan karang yang disajikan pada Tabel 2.

Secara keseluruhan biaya operasiona.1 dan pera-watan/pengadaan (modal kerja) ta.hunan budidaya karang (Tabel. 3) lebih rendah dibandingkan usaha

Tabel 2. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Usaha Karang Alam PerTahun di Pulau Serangan

No

Peralatan

Harga (Rp)

Unit/frek-wensi

Total

OPERASIONAL

1

Bahan Bakar

30.000

192

5.760.000

3

Konsumsi

20.000

192

3.840.000

Jumlah

9.600.000

PERAWATAN

1

Sampan

100.000

1

100.000

2

Mesin perahu, Alat selam

200.000

3

600.000

3

Kompresor selam, martil. Besek

250.000

4

1.000.000

Jumlah

1.700.000

Total modal kerja

11.300.000

Tabel 3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Usaha Budidaya karangPer tahun di Pulau Serangan

No

Peralatan

Harga (Rp) 1

Unit/frek-wensi

Total

OPERASIONAL

1

Bahan Bakar/Transport

2.500

192

480.000

3

Konsumsi

5.000

192

960.000

Jumlah

1.440.000

PERAWATAN/PENYEMAIAN

1

Martil, Alat potong, Stayro1 Alat selam

150.000

3

450.000

2

Meja karang

250.000

3

750.000

3

Substrat/penyemaian (F2)

500

4500

2.250.000

Jumlah

3.450.000

Total Modal Kerja

4.890.000

karang alam. Dekatnya jarak lokasi budi daya membuat biaya bahan bakar/transportasi lebih sedikit dibandingkan usaha karang alam, sehingga biaya operasional jadi lebih rendah. Tapi pada usaha budidaya komponen perawatan dan pengadaan lebih besar dibandingkan usaha karang alam, karena ada komponen pembuatan substrat dari semen tempat tumbuhnya koloni karang yang di buat sesuai pesanan atau rencana produksi karang hias.

  • b.    AspekManfaat (Benefit)

Untuk membandingan manfaat usaha karang alam dengan usaha budidaya karang dapat dilihat perhitungan manfaat yang disajikan pada tabel berikut ini:

Berdasarkan Tabel.4, manfaat berupa keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha karang alam dan budidaya menunjukan bahwa hasil rata-rata keuntungan perhari tidak menujukan perbedaan yang nyata. Tapi untuk keuntungan kotor dalam setahun usaha budidaya lebih tinggi dari usaha karang alam.

Tabel 4. Perbandingan Manfaat Penggunaan Usaha Karang Alam dan Budidaya

m            hHriIkerj3--Modal untu kotor

No Usaha dalam Rata-rata/ Rata-rata/ Kerjadalam Zta^jn

___________setahun hari______tahun setahun '________

Perhitungan Net Present Value (NPV) dan Cost Benefit Ratio (CBR)

Dalam analisis manfaat biaya dilakukan perhitungan Net Present Value (NPV) dan Cost Benefit Ratio (CBR). Tingkat suku bunga yang digunakan adalah 20% dengan umur teknis 5 tahun. Berdasarkan perhitungan NPV, Net dan Gross B/C menujukan NVP usaha karang alam sebesar Rp 126.871.500 nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan perhitungan NPV usaha karang budidaya sebesar Rp 138.673.000. Untuk nilai rasio manfaat biaya atau cost benefite ratio (CBR) usaha karang alam dengan Net B/C 8,83 dan Gross B/C 3.80 juga lebih kecil jikan dibandingkan usaha budidaya karang dengan Net B/C 9,3 dan Gross B/C 5,46.

Nilai ini menunjukkan bahwa walaupun usaha karang alam juga mendatangkan keuntungan dan secara ekonomi layak dilakukan, namun manfaat yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh usaha budidaya. Lebih lengkapnya perbandingan nilai manfaat rasio ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Perbandingan Rasio Manfaat Biaya Antara Usaha Karang Alam dengan Budidaya.

Menurut Cesar (1996), usaha karang alam atau penambangan karang adalah usaha yang paling men-gutungkan secara individu dengan kegiatan alternatif usaha budidaya (rumput laut dan keramba apung) akan memberikan manfaat secara ekonomi dan tentunya juga akan merasakan manfaat tidak langsung dari kerugian yang ditimbulkan dari usaha pengambilan atau penambangan karang alam. Jika dianalogikan pendapat diatas dengan dari hasil penelitian ini adalah sama-sama menunjukkan bahwa usaha budidaya karang sebagai alternatif yang ramah lingkungan ternyata memberikan manfaat yang lebih besar dibanding pengambilan karang alam pada komponen biaya dan manfaat yang sama.

Persepsi Nelayan Terhadap Manfaat dan Penerapan Usaha Budidaya Karang Berkelanjutan di PuIau Serangan

  • a. Aspek Produksi dan Biologis Karang Hias

Menurut nelayan yang baru saja melakukan usaha budidaya karang sejak satu tahun yang lalu di Pulau Serangan menyatakan bahwa, karang yang mereka bu-

Gambar 2.Pendapat Responden Mengenai Rendahnya Tingkat Mortalitas dan Mutu Karang Menjadi Lebih Baik Setelah Menerapkan Budidaya Karang.

didayakan sekarang jauh lebih baik dari pada karang yang mereka ambil dari alam semasa melakukan usaha pengabilan karang alam. Kondisi lebih baik ini tandai dengan peningkatan mutu dan rendahnya tingkat ke-matian (mortalitas) karang hias. Secara keseluruhan responden menjawab sangat setuju dan setuju bahwa berkurangnya tingkat mortalitas (89%) dan meningkatnya mutu karang lebih baik (84%) dengan cara budidaya dibandingkan karang yang diambil dari alam (Gambar 2.).

b. Aspek Ekonomi

Gambar 3. Pendapat Responden Mengenai Perubahan Dalam Harga karang, Biaya Operasional, Penghasilan dan Keuntungan Setelah Menerapaka

Grafik (Gambar 3.) diatas para nelayan umumnya berpendapat bahwa usaha budidaya karang telah memberikan perbaikan pada usaha mereka. Namun demikian masih ada responden yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap manfaat budidaya. Ketidak setujuan ini berupa harga jual menjadi naik (7%), penghematan biaya operasional (22%), peningkatan penghasilan (2%), dan lebih menguntungkan secara ekonomi (18%). Hasil ini mencerminkan adanya dinamika dikalangan nelayan ikan hias di Pulau Serangan.

Sebagai suatu proses, perubahan dari pengambilan karang alam ke budidaya karang nelayan Pulau Serangan berlangsung secara bertahap. Pada saat ini belum semua nelayan mau menghentikan gatungan ekonomi mereka dari usaha pengambilan karang alam, walaupun inisiatif perubahan ini sudah ada sejak 7 tahun

yang lalu (tahun 2003). Perubahan ini seiring dengan manfaat secara ekonomi yang dirasakan oleh nelayan, ada nelayan yang dapat merasakan manfaat dari perubahan tersebut namun ada juga yang merasa tidak atau belum mendapat manfaat ekonomi dari usaha budidaya karang

  • c. Aspek Kesadaran Hukum dan Lingkungan

Pada umumnya nelayan sadar bahwa pengambilan karang alam sebuah pelanggaran terhadap undang-undang serta merusak lingkungan, sehingga keberadaan budidaya menjadi solusi usaha yang legal dan ramah lingkungan. Hanya 1 orang (2%) responden yang menjawab tidak setuju budidaya karang tidak berisiko dengan petugas dikarenakan masih merasa mendapat kesulitan pada saat pengurusan izin-zin budidaya, dikarenakan pelanggaran tata cara atauran budidaya vang sudah ditetapkan (Gambar.4 Y

Gambar 4. Pendapat Responden Mengenai Manfaat Budidaya Terhadap Kenyamanan Bekerja dan Kondisi Terumbu Karang

Para nelayan juga memperlihatkan pemahaman mereka tentang manfaat Budidaya karang terhadap terumbu karang sebagai habitat yang perlu dilindungi. Dari pernyataan bahwa usaha budidaya tidak merusak karang, sebanyak 82% menjawab sangat setuju, 18% menjawab setuju dan 7% menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil ini, kegiatan penyebaran informasi dan penyuluhan mengenai manfaat budidaya kondisi terumbu karang yang selama ini dilakukan oleh pihak yang peduli nampaknya mulai berhasil namun demikian penegakan hukum masih harus terus dilakukan. Walaupun usaha budidaya karang sudah terbentuk mekanisme tatacara dan hukumnya, tapi masih ada saja pelanggaran yang dilakukan dengan cara bekerjasama atau mengelabui petugas, dengan cara melegalkan karang yang diambil dari alam mejadi karang legal hasil budidaya. Menurut Kartodiharjo dan Jhamtani (2006), Praktek-praktek pelanggaran seperti ini lazim juga terjadi terhadap sumberdaya alam lainnya di Indonesia dengan alasan kepentingan ekonomi dan pendapatan masyarakat sesaat persoalan lingkungan diabaikan.

  • 3. Peran dan Insentif dari Pemerintah dalam Meningkatkan Nilai Manfaat Budidaya Karang Berkelanjutan di Pulau Serangan

Tabel 5. Peran dan lnsentif dari Pemerintah dalam Mendukung Budidaya Karang Menurut Nelayan di Pulau Serangan

Pendapat Responden

Pertanyaan                   Ya Tidak Total

Jml % Jml %

Pemerintah Sudah berperan aktif mendukung Usaha Budidaya

32

58,2

23

41,8

55

Pemerintah perlu mengadakan Pelatihan untuk mendukung Usaha karang Budidaya

51

92,7

4

7,2

55

Pemerintah perlu mengadakan Subsidi dan konpensasi Harga bagi usaha Budidaya

41

74,5

14

25,4

55

Pemerintah perlu mengadakan Kemudahan Dokumen

55

100

0

0

55

Pemerintah sudah berperan aktif dalam mendukung budidaya, menurut nelayan responden adalah, sebanyak 58,2% responden menjawab sudah, sedangkan 41,8% persennya menjawab tidak. Hasil ini menunju-kan Pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh nelayan Pulau Serangan. Sedangakan bentuk peran aktif pemerintah berupa pelatihan dianggap paling perlu oleh nelayan adalah kemudahan pengurusan dokumen, dimana SS ( 100%) responden menjawa perlu (Tabel.S).

Tabel 6. Harapan Nelayan Responden Terhadap Pemerintah untuk Peningkatan Manfaat Budidaya Karang

No

Harapan

Frekue-sinsi

%

1

Tidak memberikan jawaban

5

9,1

2

Sudah merasa cukup dengan penghasilan

2

sekarang

3,6

3

Sudah cukup karena sudah tidak dikejar-kejar

5

91

aparat lagi

4

Peningkatan harga karang budidaya

21

38,2

5

Keamanan, jaminan pasar, Memotong rantai

3

5,5

pemasaran

6

Mutu dan hasil bisa ditmgkatkan melalui

7

1 ^) 7

pelatihan

7

Penguatan kelompok nelayan, Tambahan modal

12

21,8

Total

55

100

Harapan-harapan nelayan terhadap pemerintah yang terbanyak adalah, mengenai peningkantan harga 38,2%, kemudian penguatan kelompok nelayan serta tambahan modal 21,8%. Harapan lainnya adalah mengenai upaya pelatihan clan jaminan pasar (Tabel 6). Data ini bisa menjadi gambaran bagaimana seharusnya Pemerintah mengambil peran dalam meningkatkan manfaat Budidaya karang berdasarkan aspirasi dari nelayan sendiri sebagai pelaku langsung.

Kelompok-kelompok nelayan dengan sistim kelembagaan yang kuat merupakan sasaran strategis yang harus dituju oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dalan1 rangka meningkatkan manfaat budidaya karang. Dengan berkelompok akan memudahkan fungsi kontrol secara timbal balik antara masyarakat nelayan dan pemerintah. Pemerintah bisa

dengan mudah mengawasi sejauh mana apa-apa yang telah diberikan bisa dimanfaatkan oleh nelayan dan nelayan melalui wakil-wakil kelompok bisa memberikan masukan apa yang sebaiknya diberikan oleh pemerintah sesuai yang mereka butuhkan.

Selain data empiris dilapangan, masukan dari para pihak (stake holder) terkait dengan isu ini juga memberikan pendapat mengenai peran yang harus diambil oleh pemerintah berdasarkan skala prioritas untuk meningkatkan manfaat budididaya karang dan pengelolaan ekosisitim terumbu karang secara berkelanjutan sebagai berikut:

  • a.    Penegakan Hukum

Hasil pengamatan clan pendapat para pihak di Pulau Serangan clan sekitarnya, saat ini penegakan hukum belum optimal dilakukan oleh pemerintah, praktek-praktek perusakan terumbu karang masih saja terjadi. Penegakan hukum hendaknya dilakukan pada semua level usaha perdagangan karang hias. Saat ini penegakan hukum lebih banyak ditujukan kepada nelayan pengambil saja yang sebenarnya memiliki posisi paling lemah baik dari aspek ekonomi maupun hukum.

Pendekatan secara holistik clan antar sektoral merupakan satu keharusan jika pemerintah berniat untuk menghilangkan praktek pengambilan karang yang illegal. Pemerintah wajib memperkenalkan cara alternatif kepada para nelayan dan disatu sisi aktif melakukan kegiatan penegakan hukum. Selain itu juga diperlukan komitmen dari instansi yang bertugas melakukan penegakan hukum, seperti Departemen Kehakiman, Kejaksaan, clan Kepolisian (Arsonetri, 2005).

Peran aktif pemerintah yang lain adalah mendampingi nelayan dalam perizinan usaha budidaya karang. Ditingkat masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah sangat sulit mencerna berbagai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, baik aturan pelarangan ataupun syarat-syarat yang dibolehkan. Pendampingan ini berupa tata cara pelaksanaan budidaya karang clan sosialisasi tentang pelarangan pengambilan karang alam. Mekanisme pemberian ijin tentu saja harus sangat selektif clan adil, sehingga para nelayan benar-benar akan mengalarni penyaringan clan yang memperoleh ijin adalah yang benar-benar telah memenuhi syarat sebagai nelayan budidaya.

  • b.    Pemberian Insentifdan Menakanisme Pasar

Untuk peningkatan manfaat budidaya ini maka pemberian insentif terhadap nelayan berupa kemudahan permodalan clan membantu membuka akses pasar bisa dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan para eksportir. Pemerintah bisa mendorong pengusaha meluli perizinan usaha yang dimiliki oleh pengusaha supaya membuka peluang clan memberikan prioritas (harga clan Modal) pada nelayan karang budidaya. Pengakuan beberapa importer karang dan ikan hias

laut di Amerika Serikat mengatakan bahwa Karang hias dari hasil budidaya lebih menguntungkan dibad-ing karang alam (Ecovitality 2002).

Selain pemberian insentif hendak pemerintah juga mendorong sistim mekanisme pasar hijau (green market). Melalui mekanisme pasar hijau maka produsen akan dihubungkan dengan konsumen yang mensyaratkan barang yang mereka beli harus yang ramah lingkungan. Mekanisme pasar yang dimaksud adalah suatu kegiatan pengaturan dan pelaksanaan pemasaran produk karang hias laut dari persaingan yang tidak sehat dan jaminan pasar serta harga bagi karang hias yang diproduksi dengan cara ramah Ungkungan. Mekanisme ini juga akan menguntungkan para nelayan sehingga mendorong mereka untuk meninggalkan pengambilan karang alam.

Program ini hanyalah bagian kecil dari berbagai program yang terintegrasi dalam rencana strategis 2010-2015. Sistem sertifikasi ekolabel pada dasarnya bersifat melengkapi dan memperluas peran dan kapasitas pemerintahan dalam pengelolaan dan pengaturan perdagangan karang dan ikan hias laut akuarium sehingga selanjutnya mampu meningkatkan kesadaran di kalangan stakeholder untuk lebih peduli dengan prinsip-prinsip kelestarian (Widiastuti, 2004)

  • c.    Pengelolaan Ekosistim Terumbu Karang Berkelajutan sebagai Sumberdaya Milik Bersama di Pulau Serangan

Hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan lingkungan telah diatur dalam UULH 1997 Bab III Pasal 5 dan 6 sedangkan kesempatan masyarakat dalam pengelolaan Ungkungan hidup juga telah diatur melalui Pasal 7. Sedangkan hak pengelolaan wilayah pesisir, termasuk terumbu karang juga lebih rinci diatur dalam UU 27 tahun 2007 BAB XI tentang HAK, KEWAJIBAN dan peranserta masyarakat Pasai 60, Pasal 61 dan Pasal 62. Keterlibatan masyarakat Pulau Serangan dalam pengelolaan Sumberdaya terumbu karang merupakan contoh kecil dalam implementasi kedua Undang-undang diatas.

Keterlibatan masyarakat Pulau Serangan dalam pengelolaan sumberdaya terumbu karang merupakan contoh kecil dalam implementasi kedua Undang-undang diatas. Pada awal mula muncul dalam bentuk tindakan mengubah prilaku mereka dari masyarakat penambang karang menjadi pembudidaya karang yang telah dituangkan dalam awik-awik desa Adat dan awik-awik Kelompok mereka. Kemudian mereka berusaha merahabilitasi kawasan terumbu karang yang telah mengalami kerusakan akibat kesalahan masa lalu secara bersama-sama dengan cara tranplantasi karang (Bahtera Nusantara, 2009).

Implemnetasi kegiatan rehabilitasi ini mereka lakukan dengan kegiatan terpadu dengan pembuatan zonasi wilayah terumbu karang sebagai rambu-ram

bu menuju pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelajutan. Inisiatif para nelayan Pulau Serangan ini patut dihargai dan diberi dukungan, baik oleh pemerintah maupun para pengusaha dan eksportir karang hias. Prinsip-prinsip kemitraan hendaknya mulai dilaksanakan guna mengakomodasi kepentingan semua pihak dengan tetap mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan (Sudiarta, 2005).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan untuk menjawab tujuan dari penulisan Tesis ini, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  • 1.    Manfaat usaha budidaya karang lebih besar dari pada manfaat usaha pengambilan karang alam baik dari nilai bersih sekarang {Net Present Value), maupun dari rasio manfaat biaya untuk tingkat usaha nelayan. Oleh karena itu secara ekonomi dan ekologis, usaha budidaya karang layak untuk menggantikan usaha pengambilan karang alam.

  • 2.    Persepsi nelayan terhadap pengusahaan dan penerapan budidaya karang sebagai alternatif pengambilan karang alam di Pulau Serangan adalah sangat positif.

  • 3.    Untuk lebih meningkatkan keuntungan usaha budidaya karang bagi para nelayan maka peran pemerintah sangat penting dalam pemberian insentif berupa subsidi, pelatihan-pelatihan, jaminan pasar dan meningkatkan kapasitas nelayan guna mempermudah para nelayan memperoleh perizinan budidaya karang.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

  • 1.    Mengingat manfaat dari usaha budidaya karang ternyata lebih besar daripada manfaat usaha pengambilan karang alam maka para nelayan pengambil karang alam disarankan mengganti usaha mereka keusaha budidaya karang.

  • 2.    Pemerintah selaku pemegang kekuasaan hukum hendaknya dapat memberi pengakuan dan dukungan penuh untuk mendukung proses perubahan dari pengambilan karang alam kebudi-daya karang dalam usaha karang hias laut, tentu saja dengan menetapkan mekanisme pengontrolan yang sangat ketat dengan tetap menjalankan fungsi penegakan hukum.

  • 3.    Pemerintah, nelayan dan pihak swasta yang memiliki kepentingan yang sama terhadap sumberdaya perikanan khususnya usaha karang hias laut dapat bekerja sama dalam melakukan pengelolaan sumberdaya secara lestari yang dapat menjamin keberlangsungan usaha karang hias

laut dan fungsi ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arsonetri, 2005. Reformasi IndustriIkan Hias di Kelurahan Serangan Kecamatan Tejakula BulelengBali. Label Hijau, Kompilasi Pengetahuan dan Pengalaman Sertifikasi Ekolabel di Indonesia. Hal 333-346. LEI CV. Qplam Yogyakarta.

Bahtera Nusantara, 2001. Destructive fishing di Bali. Laporan Kegiatan Program Investigasi Dan Kerusakan Terumbu Karang Di Di Bali. Bahtera Nusantara dan Telapak.

Bahtera Nusantara, 2009. Penguatan Dan Pengembangan Inisiatij Les untuk Reformasi Industri Perikanan Ikan Hias Sebagai Upaya Penyelamatan Ekosistem Terumbu Karang di Bali. Laporan Final Kegiatan. Bahtera Nusantara Dan GEF-SGP-UNDP.

Bapedalda Bali, 2003. Status Lingkungan hidup daerah Propinsi Bali Tahun 2003. Bapedalda Propinsi Bali.

Cesar. H. 1996. Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs. Working Paper SeriesnWork In Progress”, The World Bank.

Kartodiharjo dan Jhamtani, 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. Equinox Piblishing, Jakarta Singapore.

Nikijuluw, Victor, 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. PT Pustaka Cidesindo dan Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional.

Sudiarta, 2005. Rehabilitasi Terumbu Karangdi Pulau Serangan. Loporan Kegiatan. Yayasan Giri Baruna Lestari Dan BLH Denpasar.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuamtitafkualitatidan R&D. CV Alfabeta.

Widiastuti .2004. Pengusahaan Ikan Hias Secara Berkelanjutan. Thesis Megister, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Depok.

http://www.ecovitality.org/cyanide.htm/15 September 2002.

14