Jurnal Manajemen Agribisnis

Vol.11, No.1, Mei 2023

E- ISSN: 2684-7728

Strategi Pengembangan Tata Kelola DMO Terintegrasi dan Berkelanjutan: Pendekatan Corporate Governance di Pulau Wangi-Wangi

Strategy of Integrated and Sustainable DMO Governance Development: A Corporate Governance Approach on Wangi-Wangi Island

Diana La Haris*) Yusman Syaukat Lukman M Baga

Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Jawa Barat, Indonesia

ABSTRACT

Destination Management Organization (DMO) is the most important element in tourism governance. As an integrated management system, the tasks and functions are inherent in the marketing and destination governance fields. The purpose of this study is to formulate a strategy for developing sustainable integrated DMO governance on Wangi-Wangi Island. The research analysis uses a participatory approach with the principles of corporate governance. The data was processed using descriptive qualitative analysis, Multi Dimensional Scaling analysis, and Strength-Weakness Opportunity-Threat analysis. The results of the study identified that there were 4 main stakeholders of DMO on Wangi-Wangi Island, namely; Government, Private, Tourism Governance Forum, and Community. MDS analysis shows a sustainability index of 53.96% or is included in the moderately sustainable category. The results of the SWOT analysis show that the formulation of the development strategy is in quadrant III, namely strategic development. So the development strategy requires increasing social responsibility, utilizing digital media, increasing human resource capability of community organizations, preparing destination management plans and baseline destinations, implementing governance management training programs for tourism community organizations, and increasing opportunities for research collaboration with academics and collaboration with private stakeholders.

Keywords: Corporate Governance, Destination Management Organization, Wangi-Wangi Island, Development Strategy.

ABSTRAK

Destination Management Organization (DMO) merupakan elemen terpenting dalam tata kelola kepariwisataan. Sebagai sistem manajemen terintegrasi, tugas dan fungsi melekat pada bidang pemasaran dan tata kelola destinasi. Tujuan penelitian ini yakni merumuskan strategi pengembangan tata kelola DMO terintegrasi berkelanjutan di Pulau Wangi-Wangi. Analisis penelitian menggunakan pendekatan partisipatif dengan prinsip corporate governance. Data diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis Multi Dimentional Scaling (MDS), serta analisis Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT). Hasil penelitian mengidentifikasi terdapat 4 stakeholder utama DMO di Pulau Wangi-Wangi yakni; Pemerintah, Swasta, Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), dan Masyarakat. Analisis MDS menunjukkan indeks keberlanjutan sebesar 53,96% atau masuk dalam kategori cukup berkelanjutan. Hasil analisis SWOT menunjukkan rumusan

strategi pengembangan berada di kuadran III yaitu development strategic. Maka strategi pengembangan membutuhkan peningkatan sosial responsibility, pemanfaatan media digital, peningkatan capability SDM organisasi komunitas, penyusunan destination management plan dan baseline destination, pelaksanaan program pelatihan manajemen tata kelola kepada organisasi komunitas wisata, dan meningkatkan peluang kerjasama penelitian dengan Akademisi serta kolaborasi stakeholder swasta.

Kata kunci: Corporate governance, Destination Management Organization, Pulau Wangi-Wangi, Strategi pengembangan.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor perekonomian yang memiliki karakter quick yealding terhadap pendapatan pemerintah, menciptakan rantai ekonomi pembangunan daerah serta membuka akses ekonomi bagi daerah-daerah yang terisolasi terutama pada daerah yang sektor pariwisatanya adalah leading pembangunan ekonomi. Potensi tersebut menjadi alasan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk terus mendorong sektor pariwisata (Yudhoyono et al. 2020). Sesuai manfaat sektor pariwisata sudah seharusnya memiliki pola perencanaan dan pengelolaan yang terstruktur, efisien, efektif serta memiliki standar kerja (Pechlaner et al. 2010; Errichiello dan Micera 2021).

Covid-19 yang melanda dunia pada tiga tahun terakhir merupakan peluang besar untuk berbenah bagi destinasi wisata. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai momentum sadar wisata bagi tiap-tiap destinasi. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menumbuhkan kembali sektor pariwisata pasca pandemi yakni melalui pengembangan destinasi prioritas 10 Bali baru dengan konsep Destinasi Management Organization (DMO). DMO merupakan sitem pengelolaan manajemen destinasi terintegrasi yang secara kelembagaan/organisasi meliputi tugas pemasaran (eksternal) dan tata kelola (internal) (United Nation World Tourism Organization 2019). DMO diyakini sebagai solusi yang akan memimpin destinasi yang dinamis terhadap perubahan. Penerapan konsep DMO bertujuan untuk meminimalisir kebocoran ekonomi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Wakatobi merupakan salah satu destinasi yang termasuk dalam 10 destinasi prioritas pengembangan DMO. Wakatobi memiliki potensi sumber daya alam laut ± 600 spesies terumbu karang, 6 dari 7 penyu spesial di dunia, dan ± 2.000 spesies ikan karang sebagai daya tarik wisata (World Bank 2017). Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan internasional, terutama wisatawan penyelam kelas atas (King et al. 2021). Selanjutnya Wakatobi memiliki dukungan masyarakat lokal yakni melalui Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta Community Based Tourism (CBT) lain yang terdaftar sebagai komunitas-komunitas masyarakat yang masuk dalam pengelolaan destinasi.

Disisi lain, hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Pariwisata Wakatobi (2021) menyatakan bahwa kontribusi aktivitas pariwisata terhadap pendapatan masyarakat khususnya organisasi/komunitas yang terlibat belum dapat diukur. Kemudian berdasarkan telaah dokumen kepariwisataan Wakatobi serta verifikasi wawancara dengan

Kepala Bidang Pemasaran dan Pengembangan Masyarakat Dinas Pariwisata Wakatobi (2021) diperoleh: kegiatan kepariwisataan Wakatobi selama ini masih di dominasi kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata saja dari pada pengembangan tata kelola. Sementara itu pengelolaa kepariwisataan yang dimaksud dalam Permenparekraf Nomor 3 Tahun 2021 yakni konsep DMO meliputi pemasaran dan tata kelola pariwisata. Melihat potensi dan dukungan kepariwistaan Wakatobi, maka pengembangan tata kelola DMO di Wakatobi berpotensi untuk dikembangkan. Melihat destinasi sebagai bentuk perusahaan yang menawarkan produk ekonomi di bidang pelayanan dan jasa (Demiroglu dan Muller 2021; Tuohino dan Konu 2014; Bornhorst et al. 2010), maka sebab itulah peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi pengembangan tata kelola DMO terintegrasi dan berkelanjutan dengan pendekatan corporate governance di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi. Unit analisis dilakukan secara keseluruhan di pulau Wangi-Wangi dengan pertimbangan pulau Wangi-Wangi merupakan; 1). Ibu Kota Kabupaten Wakatobi, 2). Pintu utama jalur masuk wisatawan ke Wakatobi, dan 3). Sebagai pusat perekonomian Kabupaten Wakatobi. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh stakeholder’s pariwisata di Kabupaten Wakatobi khususnya Pulau Wangi-wangi. Pengambilan responden dilakukan menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan bahwa responden penelitian benar-benar difokuskan pada stakeholder internal tata kelola DMO (khususnya Pulau Wangi-Wangi). Teknik pengambilan sampel secara sengaja guna untuk merepresentasikan informasi akurat terkait indikator yang akan digunakan dalam operasional sistem tata kelola destinasi (Foris et al. 2020) dengan catatan responden penelitian merupakan stakeholder yang terlibat dalam tata kelola DMO, serta mengetahui tentang tata kelola destinasi. Pengambilan responden mengacu pada pedoman kelompok stakeholder pariwisata oleh Kemenparekraf (2010) dalam Putro et al (2019). Secara garis besar stakeholder pariwisata terdiri dari; Pemerintah, masyarakat (organisasi komunitas wisata lokal), swasta, dan pihak akademik. Penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

  • 1)    Observasi: Peneliti melakukan pengamatan lapangan terhadap hal-hal teknis (dokumen berupa: struktur organisasi, laporan kerja organisasi, sumber daya wisata yang dikelola organisasi, serta meninjau lokasi wisata dan tempat pertemuan yang digunakan dalam aktivitas pariwisata. Diskusi tematik (buttom-up): Dilakukan dengan pihak yang mewakili pemangku kepentingan internal DMO pulau Wangi-Wangi sebanyak 24 responden serta pihak yang mewakili dinas pariwisata sebanyak 2 responden

  • 2)    Wawancara terbuka: Wawancara terbuka yang dilakukan peneliti yakni wawancara dengan perwakilan dari Dinas Pariwisata Wakatobi (Kepala Bidang Pemasaran dan Pengembangan Masyarakat), perwakilan dari FTKP pulau Wangi-Wangi (Ketua FTKP pulau Wangi-Wangi) serta perwakilan dari Pokdarwis dan CBT sebanyak 23 Responden.

  • 3)    Studi dokumentasi: Untuk melengkapi informasi yang diperoleh di lapangan serta mengidentifikasi terkait tata kelola DMO pulau Wangi-Wangi Wakatobi (Dokumen berupa, data kunjungan wisatawan dari Dinas Pariwisata Wakatobi, dokumen berupa laporan dari masing-masing organisasi, dokumen berupa sumber daya yang dikelola oleh masing-masing organisasi komunitas wisata serta dokumen terkait pariwisata dari Dinas Pariwisata Wakatobi).

  • 4)    Penyebaran kuesioner: Kuesioner disebar melalui WhatsApp ke masing-masing responden dalam bentuk Google Form. Dengan catatan sebaran kuesioner hanya diperuntukkan kepada stakeholders organisasi komunitas masyarakat (teknik pengambilan data buttom-up) sebanyak 10 responden yang mewakili. Alasannya kajian ini hanya mengkaji sisi internal tata kelola DMO pulau Wangi-Wangi.

Konsep pengembangan strategi dalam penelitian ini mengacu pada konsep Erichiello dan Micera (2020),  5 dari 2 tahapan pengembangan diadopsi diantaranya tahap

pengembangan assembling dan ordering. Erichiello dan Micera (2020), menjelaskan bahwa untuk mengembangkan tata kelola terintegrasi perlu adanya identifikasi stakeholder yang terlibat (tahapan assembling). Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh batasan dan fungsi masing-masing stakeholder guna meminimalisir tumpang tindih batasan pengelolaan (UNWTO 2019). Tahapan ini digunakan analisis deskriptif kualitatif pendekatan telaah dokumen kepariwisataan mengacu pada pedoman Kementrian Pariwisata (2010) dalam Putro et al (2019).

Selanjutnya tahapan ordering digunakan pendekatan metode kuantitatif. Pada tahapan ini akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis Multi Dimentional Scalling (MDS) pada variabel/indikator penelitian terkait pengembangan tata kelola DMO dengan pendekatan corporate governance. Analisis MDS menggunakan alat analisis Rap-tourism. Analisis MDS bertujuan untuk menganalisis respon indikator corporate governance dari sisi internal destinasi guna menuju profesionalisasi tata kelola. Selanjutnya hasil analisis MDS direduksi menggunakan “kaidah pareto” (75-25) dan diverifikasi melalui wawancara untuk memperoleh faktor-faktor strategis Strength (S), Weakness (W), Opportunity (O), dan Threat (T) (SWOT) untuk merumuskan strategi pengembangan tata kelola.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Stakeholder Tata Kelola DMO Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

Bhudiharty (2020), strategi pengembangan pariwisata membutuhkan penerapan tata kelola DMO yakni tugas dan program serta melibatkan keberadaan organisasi komunitas di destinasi wisata setempat. Maka, pembangunan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi lokal. Merujuk pada pola pengembangan tata kelola destinasi wisata terintegrasi oleh (Errichiello dan Micera 2021) yang menyatakan bahwa tahap identifikasi adalah awal pengembangan tata kelola yakni mengetahui “siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata”, maka berdasarkan pedoman Kemenparekraf (2010) dalam Putro et al. (2019) dapat digambarkan struktur tata kelola

DMO destinasi wisata Wakatobi (pulau Wangi-Wangi) pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Stakeholder pengelola DMO wakatobi (pulau wangi-wangi)

DMO Wakatobi (Pulau Wangi-Wangi)

Pemerintah                   Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi, Bappeda Kabupaten Wakatobi, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi, dan Bassarnas Kabupaten Wakatobi

Swasta                      Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Wakatobi Profesional Dive

Asosiasi (WPDA), SWIS Contact, Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA), dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

Organisasi perwakilan DMO Forum Tata Kelola Pariwisata Wakatobi (FTKP Wakatobi)

Masyarakat                 Pokdarwis Sombu, Pokdarwis Pookambua, Pokdarwis Waginopo, Pokdarwis Liya

Raya, Pokdarwis Wikesaraya, Pokdarwis Waha Raya, Pokdarwis Kapota Raya, Waha Tourism Community, Pokdarwis Sombu, CBT Leppa Mola, dan CBT Dive Center.

Sumber: Hasil analisis dokumentasi (2021).

Tabel 1 memperlihatkan stakeholder yang terlibat dalam tata kelola DMO Pulau Wangi-Wangi yakni: pemerintah, swasta (asosiasi), dan masyarakat (organisasi/komunitas masyarakat wisata). Secara organisasi, DMO Wakatobi telah memiliki struktur yang cukup memadai ditandai dengan adanya beberapa pihak swasta serta organisasi komunitas masyarakat yang mendukung kegiatan kepariwisataan. Hal ini termasuk sumber daya dasar yang harus dimiliki dalam pengelolaan destinasi (Tuohino dan Konu 2014).

Kondisi Eksisting Pengembangan Tata Kelola DMO dengan Pendekatan sistem Corporate Governance di Pulau Wangi-Wangi Wakatobi

Kondisi eksisting tata kelola DMO di Pulau Wangi-Wangi diamati berdasarkan pedoman pengembangan tata kelola DMO menurut Kemenparekraf (2012) dalam Bhudiharty (2020) yang terdiri dari 4 dimensi/variabel dan 24 indikator pendukung yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pendekatan tata kelola berbasis corporate (Swastuk et al. 2018). Secara keseluruhan hasil analisis Multi Dimentional Scaling (MDS) kondisi eksisting pengembangan tata kelola DMO pendekatan corporate governance diperoleh rata-rata indeks keberlanjutan sebesar 53,96% termasuk dalam kategori cukup berkelanjutan (Purwaningsi et al. 2020). Selanjutnya berdasarkan reduksi (pareto optimum kaidah 7525) dan verifikasi (wawancara April 2022) indikator sensitif, diperoleh 17 dari 24 indikator yang masuk sebagai faktor-faktor kunci sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap tata kelola DMO Pulau Wangi-Wangi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Faktor-faktor kunci pengembangan tata kelola DMO dengan pendekatan corporate governance pulau wangi-wangi (hasil analisis faktor eksternal dan internal swot)

No

Faktor-Faktor kunci internal dan eksternal tata kelola DMO Pulau Wangi-Wangi

Rating

Bobot

Skor

1.

Strength (S)

1. Ketua organisasi mampu menggerakkan anggota organisasi

3,67

0,12

0,44

(analisis faktor leverage). (S1)

3,33

0,13

0,43

  • 2.    Kesadaran kolektif tiap-tiap organisasi tentang pariwisata tinggi (analisis faktor leverage). (S2)

  • 3.    Tanggung  jawab   sosial  (organisasi  komunitas  terhadap

keberlanjutan lingkungan baik (analisis faktor leverage). (S3)

  • 4.    Kesadaran organisasi dalam menjalankan usaha pariwisata sesuai standar-standar yang berlaku sangat baik (analisis faktor leverage). (S4)

3,33

4,00

0,12

0,12

0,40

0,48

Total Kekuatan

1,75

2.

Weakness (W)

1. Belum adanya indikator kerja sebagai dasar kegiatan wisata

4,00

0,13

0,52

organisasi (analisis faktor leverage). (W1)

2. Belum adanya laporan-laporan terkait evaluasi internal organisasi

4,00

0,13

0,52

dalam bentuk dokumen (analisis faktor leverage). (W2)

3. Rendahnya pengetahuan organisasi dalam hal pengelolaan

3,33

0,13

0,43

manajemen organisasi dan keuangan organisasi (analisis faktor leverage). (W3)

3,67

0,12

0,44

4. Belum adanya tertib administrasi penganggaran dan pelaporan

terkait kegiatan wisata dalam organisasi (analisis faktor leverage). (W4)

Total Kelemahan

1,91

3.

Opportunities (O)

1. Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Wakatobi; Renstra Dinas

4,00

0,15

0,60

Pariwisata Wakatobi 2021-2026). (O1)

  • 2.    Adanya fokus pengembangan DMO pada Pengembangn Destinasi Prioritas (PDP) (O2) (O2)

  • 3.    Adanya kesadaran Dinas Pariwisata dalam hal implementasi

4,00

0,11

0,44

penggunaan teknologi pada tata kelola pariwisata (Renstra Dinas Pariwisata Wakatobi 2021-2026; Wawancara April (2022);

Verifikasi organisasi komunitas). (O3)

3,33

0,11

0,37

  • 4.    Adanya anggaran khusus DMO dari pusat (Renstra Dinas Pariwisata Wakatobi 2021-2026; Kemenparekraf No.3 Tahun 2021). (O4)

  • 5.    Adanya dukungan Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi untuk

4,00

0,09

0,36

memfasilitasi kapasitas organisasi (Renstra Dinas Pariwisata Wakatobi 2021-2026). (O5)

3,67

0,12

0,44

Total Peluang

2,21

4.

Threat (T)

1. Belum adanya baseline destinasi yang digunakan dalam kegiatan

4,00

0,11

0,44

kepariwisataan (analisis faktor leverage; tinjauan dokumen aktivitas wisata organisasi komunitas). (T1)

2. Belum tersusunnya destination management plan (analisis faktor

3,67

0,09

0,33

leverage; tinjauan dokumen aktivitas wisata organisasi komunitas; verifikasi wawancara dengan Dinas Pariwisata dan FTKP April

(2022)). (T2)

3. Program pelatihan yang dijalankan Dinas Pariwisata hanya tertuju

3,00

0,11

0,33

pada bisnis pariwisata (telaah dokumen kepariwisataan; verifikasi aktivitas melalui wawancara organisasi komunitas). (T3)

4. FTKP sebagai lembaga/organisasi belum memiliki pengetahuan

3,00

0,10

0,30

mendalam dalam tata kelola DMO (Wawancara Ketua FTKP April 2022). (T4)

Total Ancaman

1,40

Selisih Internal: Kekuatan (+), Kelemahan (-)

1,75

- 1,91 =

-0,16

Selisih Eksternal: Peluang (+), Ancaman (-)

2,21

– 1,40 =

0,18

Sumber: Hasil analisi leverage yang telah direduksi dan di verifikasi (2022).

Tabel 2 diperoleh selisih kekuatan dan kelemahan (faktor internal) tata kelola organisasi komunitas yakni (-) 0,16 menandakan bahwa kekuatan organisasi komunitas dalam tata kelola lebih kecil daripada kelemahan yang diperoleh. Disisi lain hasil selisih peluang dan ancaman (faktor eksternal) tata kelola organisasi komunitas memiliki peluang besar daripada ancaman yakni sebesar 0,18. Sehingga dapat dilihat posisi pengembangan strategi tata kelola DMO dengan pendekatan corporate governance Pulau Wangi-Wangi pada matriks berikut (Gambar 1).

Matriks grand strategy SWOT

Kuadran III (-0,16,0,18)

-----3-∏

--¾5-

--2—

1,5

1

0

3   -2,5   -2   -1,5   -1   -0:55 (

)   0,5    1    1,5   2   2,5   3

-1,5

------¾5-

Gambar 1. Matriks grand strategy SWOT.

Strategi pengembangan yang diperoleh yakni terletak pada kuadran III (-,+) yaitu kondisi internal (-) dan eksternal (+). Menunjukkan pengembangan tata kelola DMO dengan pendekatan corporate governance Pulau Wangi-Wangi memerlukan strategi baru (development strategy) dengan menggunakan peluang yang ada untuk memperbaiki kinerja organisasi (Widiyanti 2016).

Perumusan Strategi Pengembangan Tata Kelola DMO Dengan Pendekatan Corporate Governance Di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

Sesuai dengan hasil analisis MDS dan posisi strategi pengembangan pada matriks grand strategy serta dilanjutkan dengan verifikasi (wawancara) dengan stakeholder tata kelola wisata Wakatobi, maka diperoleh rumusan strategi pengembangan tata kelola DMO dengan pendekatan corporate governance di Pulau Wangi-Wangi pada Tabel 3.

Tabel 3. Rancangan program strategi pengembangan tata kelola DMO dengan pendekatan corporate governance

No.

Strategi

Indikasi Program

Stakeholder yang Terlibat

Target Pencapaian

1.

Meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial organisasi komunitas (Sosial Responsibility berkelanjutan)

Program pengadaan alat-alat dan bahan transplantasi karang. Program pendanaan kegiatan dan alokasi pengadaan

Organisasi komunitas wisata Pulau Wangi-Wangi, FTKP, Pemerintah dan seluruh masyarakat.

Terciptanya kualitas SDM masyarakat dan organisasi; sadar wisata.

Terbentuknya pola kegiatan sesuai dengan program lingkungan berkelanjutan

2.

Pengembangan pemanfaatan media digital dalam pengelolaan produk-produk wisata

Pembuatan program pelatihan penggunaan media sosial sebagai sarana penawaran produk-produk wisata (digital marketing trening)

Dinas Pariwisata, FTKP, Narasumber, Organisasi komunitas wisata

Terbangunnya media promosi berbasis digital

3.

Meningkatkan capability SDM organisasi komunitas dalam tata kelola

Program pelatihan manajement organisasi kepariwisataan

Akademik, Praktisi, Dinas Pariwsata, FTKP, Organisasi komunitas wisata

Mutu dan kualitas SDM dibidang manajemen pariwisata

4.

Pembentukan

Pelaksanaan Fokus

Pemerintah, FTKP, swasta,

Terbentuknya

destination management plan dan baseline destination

Grup Discussion untuk menentukan garis-baris besar atau arahan pengelolaan wisata oleh organisasi komunitas wisata dan program audiensi destinasi wisata (wisata bahari)

dan organanisasi komunitas wisata, dan organisasi komunitas wisata lainnya

destination management plan dan baseline destination sebagai acuan pengelolaan DMO Memperkuat hubungan konektifitas destinasi wisata secara terintegrasi (kolaborasi antar destinasi wisata)

5.

Meningkatkan kolaborasi dengan pihak akademik sebagai narasumber pengembangan pengelolaan pariwisata

Program penelitian dan pengembangan SDM

Dinas Pariwisata dan Akademisi

Adanya penyusunan informasi terstruktur dalam bentuk kajian penelitian

Terbangunnya SDM pariwisata

Sumber: Data diolah (2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Teridentifikasi sebanyak 4 stakeholder utama yang terlibat dalam tata kelola DMO Wakatobi (Pulau Wangi-Wangi) diantaranya: pemerintah, swasta (asosiasi), Organisasi Perwakilan DMO (FTKP), dan masyarakat. Analisis Multi Dimentional Scaling (MDS) secara keseluruhan memperlihatkan pengembangan tata kelola DMO dengan pendekatan corporate governance di Pulau Wangi-Wangi memiliki potensi dan respon “cukup berkelanjutan” dengan indeks sebesar 53,94 (Purwaningsih et al. 2020). Hasil reduksi dan analisis strategi pengembangan tata kelola. Pengembangan tata kelola DMO dengan pendekatan corporate goverance dapat dicapai melalui strategi: peningkaan sosial responsibility, pemanfaatan media digital, peningkatan cabality SDM organisasi komunitas, penyusunan destination management plan dan baseline destination, pelaksanaan program pelatihan manajemen tata kelola kepada organisasi komunitas wisata, serta peningkatan kerjasama kolaborasi dengan stakeholder akademisi dan swasta. Sesuai hasil reduksi data pareto optimum, maka penerapan strategi-strategi tersebut akan meningkatkan kapasitas tata kelola DMO dengan pendekatan corporate governance Pulau Wangi-Wangi sebesar 75%.

Dinas Pariwisata dan FTKP sebagai lembaga/organisasi kepariwisataan tertinggi di Kabupaten Wakatobi harus lebih fokus terhadap DMO. terutama dalam hal teknis dan fungsi tata kelola tiap-tiap stakeholder yang terlibat. Dimana integrasinya tata kelola destinasi didasari dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing (struktur dan teknik). Dinas Pariwisata dan FTKP harus lebih up to date terhadap perkembangan pasar pariwisata, terutama dalam daya saing. Disini terdapat peran konsep tata kelola yang dinamis yang perlu terus disesuaikan dengan permintaan pasar pariwisata. Pengembangan tata kelola DMO harus melibatkan seluruh stakeholder DMO terkait berdasarkan ketentuan DMO terutama pada stakeholder Akademisi. Hal ini sangat penting dalam mengukur pengembangan kepariwisataan Wakatobi.

DAFTAR PUSTAKA

[Dinas Pariwisata] Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi 2021. Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2011-2019. Wakatobi (ID): Dinas Pariwisata

[Dinas Pariwisata] Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi 2021. Rencana Strategis Dinas Pariwisata 2021-2026. Wakatobi (ID): Dinas Pariwisata

[UNWTO] United Nations World Tourism Organization. 2019. Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs). UNWTO org.

[World Bank] World Bank. 2017. Market Anlysis and Demand Assessments to Support the Development of Integrated Tourism Destination Across Indonesia.

Bornhorst T, Brent Ritchie JR, Sheehan L. 2010. Determinants of Tourism Success For DMOs & Destinations: an Empirical Examination of Stakeholders’ Perspectives. Tour. Manag. 31(5):572–589.doi:10.1016/j.tourman.2009.06.008.

Bhudiharty S. 2020. Studi komparatif: Penerapan Program Destination Managemen Organization (DMO) Kementerian Pariwisata Pada Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta. 3(1):23–35.

Demiroglu, C. O. Muller, K. D. 2020. Managing Emerging Destinations: the Case of Azerbaijan. Journal of Tourismology. 7(1):1–27.doi:10.26650/jot.2021.7.1.0001.

Errichiello L, Micera R. 2021. A process-based perspective of smart tourism destination governance. Jurnal Riset Pariwisata Eropa 29, 2909.

Foris D, Florescu A, Foris T, Barabas S. 2020. Improving the management of tourist destinations: A new approach to strategic management at the dmo level by integrating lean techniques. Sustain. 12(23):1–22.doi:10.3390/su122310201.

King, C.Wa Iba., Cliffton J. 2021. Reimagining resilience: COVID-19 and marine tourism in Indonesia. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1873920.

Pechlaner H, Baggio R, Scott N, Cooper C. 2010. Improving Tourism Destination Governance: a Complexity Science Approach. Tour. Rev. 65(4):51– 60.doi:10.1108/16605371011093863.

Purwaningsih R, Annisa HN, Susanty A, Puspitaningrum DD. 2020. Assessment of Tourism Destination Sustainability Status Using Rap-Tourism Case Of Natural Based Tourism. AIP Conf. Proc. 2217(April).doi:10.1063/5.0000872.

Putro HPH, Briliayanti A. 2019. the Effectivity of Stakeholders’ Collaboration on Tourism Destination Governance in Pangandaran, West Java, Indonesia. ASEAN J. Hosp. Tour. 17(1):25.doi:10.5614/ajht.2019.17.1.3.

Sawatsuk B, Darmawijaya IG, Ratchusanti S, Phaokrueng A. 2018. Factors Determining the Sustainable Success of Community-Based Tourism: Evidence of Good Corporate Governance of Mae Kam Pong Homestay, Thailand. Int. J. Bus. Econ. Aff. 3(1):13–20.doi:10.24088/ijbea-2018-31002.

Tuohino A, Konu H. 2014. Local stakeholders’ views about destination management: who are leading tourism development? Tour. Rev. 69(3):202–215.doi:10.1108/TR-06-2013-0033.

Volgger M, Pechlaner H. 2014. Requirements for destination management organizations in destination governance: Understanding DMO success. Tour. Manag. 41:64– 75.doi:10.1016/j.tourman.2013.09.001.

Widiyanti H. 2016. Strategi Tata Kelola Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur. IPB University.

Yudhoyono, E.B., Siregar, H., Achsani, N.A., Irawan, T. 2020. Model Ekosistem Bisnis Pariwisata Terpadu Berbasis Strategi 5 Jalur. Jurnal Politik dan Kebijakan. 18(1); 47-61.

Zikri, MA.Mustaqimmah, U., Pitana, TS. 2021. Kawasan Wisata Pinggir Air Museum Seni Toba Di Kabupaten Toba Dengan Pendekatan Arsitektur Kontemporer. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur. 4(1):488-497.

Haris et al,…|71