Strategi Pemerintah Kota Bogor Dalam Penerapan SIPD

Written by Catrina Ratu Tunggal Agung, Lala M Kolopaking, Harianto Harianto
on May 28, 2022

Jurnal Manajemen Agribisnis

Vol.10, No.12, Mei

E- ISSN: 2684-7728

Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan SIPD

Bogor City Government Strategy In Implementation of SIPD

Catrina Ratu Tunggal Agung ^*)Lala M Kolopaking Harianto

Fakultas Ekonomi, IPB University, Jawa Barat, Indonesia

^*) Email: catrina.ratuta@gmail.com

ABSTRACT

Utilization / use of data innovation in the scope of government is the answer with the aim of accelerating development in the region. For this reason, the focus of the government, especially the central government, namely the Directorate General of Regional Development of the Ministry of Home Affairs, takes an approach to the utilization of SIPD, namely the local government information system to be implemented in all regions or regions of the Province, Regency, City in a work to synchronize programs and activities that are being developed in preparation. This research plans to examine the level of readiness (readiness) for the implementation of SIPD, the feasibility of implementing the SIPD data framework and the capabilities of human resources within the Bogor City Government as users of SIPD and then formulate the strategy of the Bogor City Government in implementing SIPD. The information used is primary and secondary data. Primary data was obtained through meetings and polls using the Partial Least Square (PLS) analysis method using smartpls 3.3.3. while secondary data is generated through scientific writing and related reports. This review uses a measurement scale and a SWOT examination. The SWOT investigation is shown from the research results which show that the SWOT investigation distinguishes internal and external elements so that the results are 4 Strengths, 5 Weaknesses, 3 Opportunities and 4 Threats. The highest weight in the definition of the procedure, namely the Weakness-Opportunity (WO) methodology, is to increase the readiness of regional apparatus, provide information technology infrastructure facilities, an adequate number of human resources, especially placing human resources for clients of information system data frameworks with an innovation-based learning foundation.

Keywords : Readiness, feasibility, capability, SWOT

ABSTRAK

Pemanfaatan/penggunaan inovasi data di lingkup pemerintahan merupakan jawaban dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Untuk itu, fokus pemerintah khususnya Pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, melakukan pendekatan pendayagunaan SIPD yaitu sistem informasi pemerintahan daerah untuk di implementasikan di seluruh wilayah atau daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dalam sebuah pekerjaan untuk menyinkronkan program dan kegiatan yang sedang dikembangkan Agung, et al.,…|651

persiapannya. Riset ini berencana untuk membedah tingkat kesiapan (readiness) untuk pelaksanaan SIPD, kelayakan pelaksanaan kerangka data SIPD dan kapabiltas SDM di lingkup Pemerintah Daerah Kota Bogor selaku pemakai SIPD dan selanjutnya memformulasikan strategi Pemerintah Kota Bogor dalam pelaksanaan SIPD. Informasi yang dipakai yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui pertemuan dan jajak pendapat menggunakan metode analisis Partial Least Square (PLS) memanfaatkan smartpls 3.3.3. sedangkan data sekunder dihasilkan melalui penulisan ilmiah dan laporan terkait. Review ini memakai skala pengukuran serta pemeriksaan SWOT. Investigasi SWOT ditunjukan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa investigasi SWOT membedakan elemen internal dan eksternal sehingga didapatkan hasil 4 Strengths, 5 Weaknesses, 3 Opportunities dan 4 Threats. Bobot yang paling tinggi pada definisi prosedur yaitu metodologi Weakness-Opportunity (WO), adalah meningkatkan kesiapan perangkat daerah, menyediakan sarana prasarana teknologi informasi, jumlah SDM yang memadai khususnya menempatkan SDM untuk klien kerangka data sistem informasi dengan landasan pembelajaran berbasis inovasi.

Kata kunci : tingkat kesiapan, kelayakan, kapabilitas, SWOT

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanfaatan TIK dalam administrasi dipandang sebagai pengaturan yang cerdas secara finansial yang selanjutnya dapat mengembangkan korespondensi antara kantor pemerintah dan konstituennya (Alshibly dan Chiong, 2015) [1]. Indonesia memupuk program smart city yang penting bagi pelaksanaan e-government sebagai jawaban atas persoalan metropolitan. Pembenahan metropolitan dengan pemanfaatan ide kota cerdas seperti yang tertulis dalam RPJMN yaitu rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Revisi RPJMD dalam jangka waktu 5 tahun oleh Pemerintah Daerah disiapkan ke dalam arsip yang tersusun, dengan mengacu pada RPJPD dan RPJMN. Rencana pembangunan di tingkat pusat serta daerah mempunyai gagasan penting tentang harmonisasi dalam mewujudkan visi, misi kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, pemerintah pusat, khususnya Kemendagri Dirjen Bangda mengatur penggunaan SIPD agar dilaksanakan pada semua pemerintahan umum serta lingkungan wilayah/daerah yang dikelola negara. Dalam pemanfaatan SIPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor masih terdapat sejumlah kendala pelaksanaannya. Secara menyeluruh variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kerangka data SIPD terdekat di Kota Bogor adalah tingkat kesiapan inovasi (readiness). Sumber penelitian sebelumnya oleh: Rossi Adi Nugroho (2020); Analisis model e-readiness dalam pelaksanaan e-government [2], Dionisia Mariani Randang, William Djani, Laurensius Say Rani (2020) Analisis kesiapan pemerintah daerah Manggarai dalam melaksanakan e-government [3], Balgi Fahmi Sani, Harianto, A Faroby Falatehan (2017) Sistem kesiapan Pemerintah Daerah Bogor dalam melaksanakan penataan perbaikan berbasis e-planning [4]. Variabel berikut yaitu kelayakan pelaksanaan kerangka data SIPD. Beberapa sumber dari riset yang telah diteliti sebelumnya oleh Nauap, Nurul Fiqra. Ulfah, Yana. Setiawaty, Agus (2016), Pengaruh pemanfaatan inovasi data dan pengendalian ke dalam terhadap pelaksanaan perkantoran [5], Shindy Alfidella, Dana Sulistyo Kusumo, Dawam Dwi Jatiko S, (2015), Pengukuran I-caring

kemudahan penggunaan tergantung pada iso 9241-11 menggunakan partial least squares (PLS) [6]; Sumaryanto, A. Faroby Faletehan, Dwi Rachmina; (2017), metodologi perluasan penyiapan perangkat pemerintah daerah Bogor dalam pelaksanaan kerangka data administrasi moneter provinsi [7]. Variabel berikut adalah kapasitas pegawai pemerintah Kota Bogor sebagai klien dari kerangka data pemerintah terdekat SIPD. Variabel berikut adalah kapasitas perwakilan pemerintah Kota Bogor sebagai klien dari kerangka data pemerintah terdekat SIPD. Seperti yang ditulis dalam laporan sebelumnya oleh Suprianto, Edy. Mengerjakan Presentasi DPRD pada e-governance bergantung pada Sumber Daya Manusia Strategis (Studi Kasus di Pemkab Demak), Vol. 4 No. 1 Januari 2015 Hal. 12 – 23 [8], Abdul Rauf, Pengaruh sifat SDM, pelaksanaan individu, dan pemanfaatan inovasi data terhadap pentingnya rangkuman fiskal organisasi pemerintah (studi tentang otoritas publik Kota Yogyakarta), Vol. 1 No. 4 April 2018 [9], Mutia Sari. Hasan Basri. Mirna Indriani Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur dan Komitmen Organisasi terhadap penyelenggaraan pameran administrasi moneter di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya Volume 6, No. 2 Mei 2017 [10].

Rumusan Masalah

Estimasi readiness atau tingkat kesiapan adalah dasar yang utama pada pencapaian egovernment. Pengukuran tingkat kesiapan memiliki 4 sudut sebagai penanda yang sangat penting, yaitu yang pertama, memiliki ketelitian dalam fondasi serta ketersediaan inovasi menjadi bagian penting dalam pergantian peristiwa dan pelaksanaan e-government (Sharifi dan Manian, 2010; Heeks, 2003). [11]. Kedua, Organisasi: Organisasi adalah elemen status persuasif pada efektifitas pelaksanaan e-government (Keramati, et.al., 2018) [12]. Ketiga, SDM adalah area yang signifikan dalam evaluasi readiness (Bakry, 2004; Peter, 2005; Fathian, et.al., 2008; Bakry, 2004; UNDESA 2008) [13]. Keempat, Lingkungan: Iklim merupakan bagian penting dalam evaluasi tingkat kesiapan (Bakry, 2004) [14]. Melihat persoalan yang telah dijabarkan, pertanyaan utama adalah “Bagaimana tingkat kesiapan (readiness) perangkat daerah untuk pelaksanaan kerangka data sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Pemerintah Kota Bogor?

Kerangka kerja data yang dilakukan oleh suatu yayasan atau asosiasi harus dilaksanakan dengan sukses dalam mencapai tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kerangka data. Sesuai Seddon, Graeser dan Willcocks (2000) [15], kecukupan kerangka data adalah penilaian yang layak dibuat tergantung pada perspektif pengguna dalam hal keuntungan bersih yang diperoleh dalam memanfaatkan kerangka data. Dalam ulasan tersebut, terdapat sejumlah penanda saat memperkirakan kecukupan menurut Bodnar (2000: 88-90) [16], khususnya: 1) Penunjuk keamanan data, 2) Penanda waktu, 3) Penanda akurasi, 4) Laporan atau hasil penanda keragaman, 5) Indikator Relevansi Mengenai hal ini, pertanyaan penelitian kedua yaitu “Bagaimana kelayakan pelaksanaan kerangka data sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) terhadap perencanaan pembangunan di Kota Bogor?”

Kapasitas perwakilan daerah di lingkup Pemerintah Kota Bogor pada kegiatan SIPD sangat diperlukan, untuk mendukung pelaksanaan SIPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Terdapat 3 macam kapasitas awal yang seharusnya dimiliki oleh SDM untuk membantu suatu tugas, dalam mewujudkan keluaran dan tercapainya tujuan yang diharapkan (Moenir:2008:117) [17], khususnya: 1) Keterampilan Teknis, 2) Keterampilan Manusia (Ability of human), 3) Keterampilan Konseptual (Conceptual capacity). Isu ketiga dalam eksplorasi tersebut yaitu “Bagaimana kapabilitas SDM Pemerintah Kota Bogor dalam Agung, et al.,…|653

pengoperasian SIPD?”

Tujuan Penelitian

Tujuan pokok pada riset berikut yaitu untuk menentukan suatu teknik bagi pemerintah daerah Bogor dalam pelaksanaan kerangka data pemerintah daerah SIPD. Sasaran khusus dari kajian ini adalah: 1) Menganalisis tingkat kesiapan perangkat daerah (readiness) untuk pelaksanaan kerangka data SIPD di Pemerintah Kota Bogor. 2) Menganalisis kelayakan pelaksanaan kerangka data SIPD terhadap perencaaan pembangunan di Daerah kota Bogor. 3) Menganalisis kapabilitas SDM Pemerintah Kota Bogor sebagai klien kerangka data SIPD.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Riset berikut dilaksanakan di Bappeda Kota Bogor yang bertugas sebagai Koordinator Tim Pengawasan dan Verifikasi ke semua Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Kota Bogor. Waktu eksplorasi dari riset ini dilakukan dalam kurun waktu Maret hingga Mei 2021.

Jenis dan Sumber Data

Bentuk informasi dalam tinjauan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari: 1) Periode pemilihan jajak pendapat (kuisioner) pendahuluan dengan sampel 57 responden yaitu 15 Perangkat Daerah (3 pemakai SIPD di tiap-tiap perangkat Daerah dan 1 perangkat kelurahan). Langkah selanjutnya, penyelesaian jajak pendapat kepada pejabat di perangkat daerah yang menguasai dan paling memahami terhadap pelaksanaan SIPD di lapangan, khususnya pejabat eselon 3 di Bappeda Kota Bogor. Strategi jajak pendapat, adalah daftar pertanyaan untuk berbagai informasi yang diberikan melalui penyelesaian struktur berbasis web yaitu google form. 2) wawancara intensif dengan pejabat eselon 2 khususnya Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor selaku fasilitator SIPD.

Metode Analisis

Sistem investigasi informasi dalam tinjauan ini memakai 2 teknik, yaitu kuantitatif dan deskriptif. Pemeriksaan kuantitatif dilengkapi dengan tinjauan umum, diakhiri dengan survei sebagai alat untuk memperoleh informasi penting. Penanganan informasi dalam pengujian kuantitatif ini menggunakan PLS (partial least square), dengan mendobrak legitimasi dan ketergantungan jawaban survei menggunakan smartpls 3.3.3. Pemeriksaan ilustratif dalam tinjauan ini digunakan untuk menguraikan dampak informasi kuantitatif terhadap tingkat kesiapan (readiness), kelayakan pelaksanaan kerangka data SIPD dan kapabilitas SDM Pemerintah Kota Bogor terhadap kegiatan SIPD.

Formulasi strategi dalam tinjauan ini menggunakan penyelidikan SWOT, memunculkan faktor dalam (Strengths/ kekuatan dan Weakness/ Kelemahan) dan dari luar (Opportunities/ Peluang and Threats/Ancaman), hasil tersebut dapat dibuat dalam 4 macam metodologi (David, 2011) : SO (strength-opportunity), WO (weakness opportunity), ST (strength-Threats) dan WT (Weakness- Threats). Melalui kisi-kisi SWOT, akan digambarkan prosedur Agung, et al.,…|654

Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan kerangka data penataan administrasi SIPD dengan tujuan dapat membantu mempercepat penataan kemajuan dengan cara yang mudah, berhasil, cakap dan mudah. Sistem yang sudah terbentuk akan disurvei memakai teknik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix), selanjutnya teknik-teknik pilihan dibentuk dari skala kebutuhan. Ada 3 (tiga) pengukuran, khususnya beban serta evaluasi pada jaringan Internal factor analysis strategy (IFAS) dan Eksternal factor analysis strategy (EFAS), pengukuran daya pikat atau Attractiveness Score (AS) dalam tingkat pilihan QSPM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisioner

Uji legitimasi atau validitas dilakukan menggunakan smartpls 3.3.3 Menurut Ghozali [18], pointer ditafsir mempunyai derajat legitimasi yang signifikan jika mempunyai nilai stacking factor lebih menonjol dari 0,70. Meskipun demikian, pointer yang mempunyai variabel stacking sebesar 0,50 hingga 0,60 dianggap masih belum memuaskan. Sesuai (Hair et al, 1998) [19] legitimasi bersamaan yang memadai adalah harga faktor susun 0,5.

Tabel 1. Uji validitas

Variabel	Nilai Rata-rata outer loading value	Keterangan
Tingkat Kesiapan (readiness)	0,62	Valid
Kelayakan kerangka data SIPD	0,72	Valid
Kapabilitas SDM	0,75	Valid

Uji reliabilitas konstruk diakui solid jika nilai keandalan komposit di atas 0,70 dan Cronbach alfa adalah 0,50.

Tabel 2 Uji reliabilitas

Variabel	Composite reliability	Croanbach Alpha	Keterangan
Tingkat Kesiapan (readiness)	0,90	0,89	Sangat Reliabel
Kelayakan kerangka data SIPD	0,96	0,96	Sangat Reliabel
Kapabilitas SDM	0,95	0,94	Sangat Reliabel

Analisis Variabel pada penerapan SIPD

Pengujian dilakukan pada 3 faktor, yaitu: 1) tingkat kesiapan (readiness), 2) kelayakan pelaksanaan kerangka data SIPD dan 3) kapabilitas SDM di Pemerintah Kota Bogor untuk kegiatan SIPD. Estimasi dilakukan pada 4 (empat) penanda pada variabel derajat tingkat kesiapan (readiness), 5 penanda estimasi pada variabel kelayakan pelaksanaan kerangka data SIPD dan 3 penanda pada estimasi variabel kapasitas SDM dengan skor normal sebagaimana tergambar di bawah ini :

Tabel 3. Hasil pengukuran skor rata-rata

Tingkat Kesiapan (readiness)
No	Indikator	Skor Rata-rata
1	Aksesibilitas peralatan TIK yang mencukupi	3,50
2	Tingkat kesiapan organisasi	3,36
3	Kekuatan SDM	2,62
4	Tatanan, Konstitusi dan regulasi yang memberikan dampak di bidang TIK	3,21
	Total Rata-rata	3,21
Kelayakan Kerangka Data SIPD
No	Indikator	Skor Rata-rata
1	Sistem dengan keamanan data yang dapat memprediksi kesalahan manusia dan akses ilegal serta kegagalan pada sistem.	2,91
2	Sistem dengan waktu yang memiliki tingkat kapasitas kerangka kerja data berbasis teknologi untuk menangani informasi ke dalam laporan, baik sesekali atau tidak terputus-putus, untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.	2,64
3	Sistem dengan ketelitian yang dapat mengenali ketidaktepatan pada keluaran data yang besar.	2,64
4	Ragam laporan atau sumber data, Tingkat inovasi berdasarkan kemampuan kerangka data untuk membuat laporan dengan perbaikan dan komputasi sesuai kebutuhan yang bermanfaat bagi klien data.	3,12
5	Signifikansi terhadap kerangka kerja, kewajaran dan nilai laporan yang dibuat.	2,41
	Total Rata-rata	2,79
Kapabilitas SDM
No	Indikator	Skor Rata-rata
1	Technical Skill, penguasaan teknis terhadap metode kerja pengoperasian SIPD	2,83
2	Human Skill, kemampuan untuk bekerja secara tim (Team work), mampu mengemukakan saran, pendapat, dan ide dalam menyelesaikan target-target sasaran dalm pekerjaan	3,48
3	Conceptual Skill, kemampuan sebagai pengambil keputusan untuk dapat menganalisis dan merumuskan prioritas pekerjaan	3,42
	Total Rata-rata	3,25

Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan SIPD

Langkah-langkah pokok pada penilaian analisis SWOT yaitu mendefinisikan metodologi serta mengenali elemen internal dan eksternal. Analisis yang memanfaatkan kisi-kisi SWOT bermaksud dalam membedakan opsi-opsi vital yang dirasa masuk akal dan wajar untuk dilakukan (Tripomo T, Udan 2005) [20]. Faktor internal membedakan kualitas dan

kekurangan sementara unsur eksternal dapat mengenali celah dan bahaya. Survei disebarkan kepada 57 responden dan mendapatkan serta mengurutkan elemen internal dan eksternal seperti yang tercantum dalam kerangka IFE dan EFE terlampir:

Tabel 4. Matriks IFE dan EFE

Internal Factors Evaluation (IFE)

FAKTOR INTERNAL

Strenght Weakness

Penugasan SDM yang memiliki keilmuan di

1. Kompetensi pegawai (Pengguna SIPD) 1.

bidang yang linier

2. Jaringan internet pada Perangkat Daerah 2. Pengetahuan terhadap aplikasi SIPD

Internal Factors Evaluation (IFE)
FAKTOR INTERNAL
	Strenght		Weakness
3.	Komitmen pemerintah Kota Bogor dalam penerapan SIPD	3.	Kesiapsiagaan pegawai di perangkat daerah terhadap inovasi terkait SIPD
4.	Program preservasi infrastruktur teknologi informasi	4.	Literatur tentang tata cara dan prosedur implementasi SIPD
		5.	Estimasi jumlah biaya untuk penambahan jumlah SDM
		6.	Perangkat keras teknologi informasi di perangkat daerah khususnya pengguna SIPD
		7.	Estimasi biaya/ rencana anggaran dalam pengadaaan alat-alat TIK
Eksternal Factors Evaluation (EFE) FAKTOR EKSTERNAL
	Opportunities		Threats
1.	Pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan dimutakhirkan di Kepmendagri 050-3708 tahun 2020	1.	Bimbingan teknis SIPD di perangkat daerah dan perangkat kelurahan
2.	Input manual SIPD pada menu perencanaan dan penganggaran.	2.	Mengintegrasikan SIPD dengan sistem informasi lainnya di pemerintah Kota Bogor
3.	Membuat inovasi terkait pemanfaatan sistem informasi untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Bogor	3.	Program dan kegiatan disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah
		4.	Error pada sistem SIPD dapat diperbaiki dengan kurun waktu yang cepat.

Setelah mengenali unsur internal dan eksternal, maka tahap selanjutnya adalah membagikan beban dan penilaian untuk mendapatkan skor. Pembobotan pada segmen 2 pada variabel esensial internal dan eksternal diberi angka yang dimulai dengan ukuran 1 (sangat signifikan) sampai dengan 0 (tidak signifikan). Seluruh bobot tidak melebihi angka 1. Pembobotan dilaksanakan untuk menentukan situasi tiap-tiap elemen. Peringkat di bagian 3 pada ukuran 4 (sangat signifikan) hingga 1 (tidak signifikan). Bagian keempat berisi skor, yang merupakan efek samping dari peningkatan bobot dan peringkat. Peringkat tersebut diberikan tergantung pada kondisi pelaksanaan kerangka data SIPD di pemerintah Kota Bogor. Penghargaan IFAS dan EFAS digambarkan secara lengkap dalam tabel terlampir:

Tabel 5. Hasil pengukuran responden internal factors analysis (IFAS)

No.	Streght	Bobot	Rating	Skor
1.	Kompetensi pegawai (operator SIPD)	0,09	2,83	0,26
2.	Jaringan internet pada Perangkat Daerah	0,20	3,33	0,67
3.	Komitmen pemerintah Kota Bogor dalam penerapan SIPD	0,20	3,67	0,73
4.	Program preservasi infrastruktur teknologi informasi	0,08	2,67	0,21
	Total	0,57		1,87
No.	Weaknes	Bobot	Rating	Skor
1.	Penugasan SDM yang memiliki keilmuan di bidang yang linier	0,05	1,83	0,08
2.	Pengetahuan terhadap aplikasi SIPD	0,07	2,33	0,16
3.	Kesiapsiagaan pegawai di perangkat daerah terhadap inovasi terkait SIPD	0,07	2,17	0,15
4.	Pedoman mengenai prosedur dan pengoperasian SIPD	0,05	1,83	0,08
5.	Estimasi jumlah biaya untuk penambahan jumlah SDM	0,05	1,83	0,08
6.	Perangkat keras teknologi informasi di perangkat daerah khususnya operator SIPD	0,07	2,33	0,16

No.	Weaknes	Bobot	Rating	Skor
7.	Estimasi biaya untuk belanja perangkat/ peralatan teknologi informasi	0,08	2,50	0,20
	Total	0,57		2,80

Akibat dari pembobotan variabel dalam diperoleh insentif untuk kekuatan sebesar 1,87 dan nilai sebesar 2,80 untuk kelemahan. Data tersebut menyatakan bahwa responden memberikan pandangan yang lebih antusias terhadap faktor kelemahan daripada faktor kekuatan.

Tabel 6. Hasil penilaian responden external factors analysis (EFAS)

No.	Peluang (Opportunities)	Bobot	Rating	Skor
1.	Pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan dimutakhirkan di Kepmendagri 050-3708 tahun 2020	0,30	3,33	1,00
2.	Input manual SIPD pada menu perencanaan dan penganggaran.	0,25	3,50	0,88
3.	Membuat inovasi terkait pemanfaatan sistem informasi untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Bogor	0,25	3,00	0,75
	Total	0,80		1,87
No.	Ancaman (Threats)	Bobot	Rating	Skor
1.	Bimbingan teknis SIPD ke seluruh perangkat daerah di pemerintah Kota Bogor	0,04	1,00	0,04
2.	SIPD terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di pemerintah Kota Bogor	0,05	1,17	0,06
3.	Program dan kegiatan disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah	0,06	1,17	0,07
4.	Error pada sistem SIPD dapat diperbaiki dengan kurun waktu yang cepat.	0,05	1,17	0,06
	Total	0,57		0,23

Kesimpulan dari pembobotan faktor eksternal memperoleh total skor peluang sebesar 1,87 dan ancaman mendapat nilai 0,23. Data tersebut menyatakan bahwa responden memberikan reaksi yang lebih antusias pada variabel peluang daripada faktor ancaman.

Perumusan Strategi

Sejumlah strategi pilihan untuk melaksanakan penerapan SIPD di Pemerintah Kota Bogor dapat dirinci tergantung pada pembobotan setiap variabel internal dan eksternal yang telah diukur. Teknik pemilihan pemerintah Kota Bogor terhadap kerangka data SIPD ditinjau dari penyelidikan unsur internal dan eksternal terdapat 4 prosedur pemilihan, adalah:

1. Strategi Streght-Opportunity (Strategi SO)

a. Mengembangkan mutu kerangka data sehingga tidak sulit untuk digunakan dan sesuai dengan proses persiapan dan perencanaan yang mengacu pada pedoman proses perencanaan dan penganggaran. Seluruh perangkat daerah di pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan kecepatan akses internet yang cukup memadai dan telah difasilitasi peralatan sistem informasi seperti laptop dan PC dengan teknologi terbaru. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga memiliki SDM baik ASN maupun Non ASN yang berkualitas dan memiliki keahlian di bidang Sistem Informasi. Berdasarkan kesempatan dan kekuatan yang dimiliki, Pemerintah Kota Bogor dapat menggunakan strategi yaitu dengan membuat cadangan sistem informasi dalam proses perencanaan dan

penganggaran sesuai dengan data dan informasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, merupakan strategi yang dapat dilakukan pemerintah Kota Bogor dalam mengantisipasi kualitas SIPD yang kurang maksimal, sehingga dokumen atau pelaporan perencanaan dan keuangan dapat dihasilkan tepat waktu.

b. Meningkatkan kesiapan perangkat daerah, dalam menggunakan sistem informasi pada proses perencanaan dan penganggaran di lingkup Pemerintah Kota Bogor. Komitmen Pemerintah Kota Bogor terhadap implementasi SIPD yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dimana tidak semua Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia bersedia secara keseluruhan proses perencanaan pembangunan di daerahnya menggunakan SIPD. Komitmen Pemerintah Kota Bogor terhadap implementasi SIPD merupakan kekuatan untuk dapat mengkolaborasikan peluang dalam menciptakan inovasi-inovasi terkait teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses pembangunan di daerah Kota Bogor.

2. Strategi Weakness-Opportunity (Strategi WO)

a. Meningkatkan kapabilitas pegawai sebagai operator pada sistem informasi terutama SIPD yang memiliki keilmuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. SDM yang mahir dan memiliki keilmuan yang sesuai dapat meningkatkan kapabilitas pegawai dalam membuat konsep, aplikasi dan pengambilan keputusan yang lebih optimal. Kendala dalam pengoperasian SIPD dapat lebih mudah diantisipasi dan ditemukan solusinya sehingga proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Bogor tidak terhambat. Meningkatkan kapabilitas SDM juga dapat dengan memberikan bimbingan teknis terkait sosialisasi pengoperasian SIPD sehingga dapat diketahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan sistem saat digunakan. Bimbingan teknis dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan nomenklatur Proses perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 yang dimutakhirkan oleh Kepmendagri 050-3708 tahun 2020. Hal tersebut merupakan peluang untuk Pemerintah Kota Bogor dalam menugaskan SDM pemakai sistem informasi terutama SIPD dengan keilmuan yang sesuai yaitu berbasis sistem informasi dan komunikasi.
b. Merencanakan estimasi biaya/ anggaran untuk penerimaan pegawai yang mahir dalam bidang teknologi informasi komunikasi (TIK) sehingga dapat membuat berbagai inovasi di bidang TIK pada lingkup pemerintah Kota Bogor. Menciptakan inovasi-inovasi dalam bidang TIK membutuhkan SDM dengan kualitas dan kuantitas yang akan menjadi faktor terhadap keberhasilan sistem informasi. Pemerintah Kota Bogor perlu merancang estimasi biaya untuk penerimaan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang IT dalam mewujudkan berbagai inovasi terhadap kemajuan pembangunan daerah Kota Bogor.

3. Strategi Streght-Threats (Strategi ST)

a. Bimbingan teknis oleh pengguna SIPD yang telah mengikuti pelatihan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah. Operator tersebut tentunya harus mempunyai kemahiran berbasis IT dalam rangka meningkatkan keahlian pengguna sistem informasi dalam pengoperasian SIPD. Pemerintah Kota Bogor memiliki kualifikasi SDM dengan keahlian di bidang teknologi informasi dan jaringan internet yang sudah memadai di semua perangkat daerah, namun penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang baru dibutuhkan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan dalam pengoperasian sistem informasi tersebut.
b. Komunikasi, konsultasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan sistem informasi yang telah berjalan dengan SIPD. Komitmen pemerintah Kota Bogor terhadap implementasi SIPD sudah sangat serius. Hal ini ditunjukkan dengan totalitas penggunaan SIPD tanpa menggunakan sistem informasi yang lain, namun koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi kendala pada saat daerah menyampaikan permasalahan-permasalahan SIPD tidak langsung ditanggapi bahkan lambat dalam penyelesaian kendala sistem. hal ini dapat diantisipasi dengan membuat gugus tugas antara pemerintah pusat dan daerah Kota Bogor dalam berkoordinasi sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan proses percepatan perencanaan dan penganggaran untuk kemajuan pembangunan serta dapat merencanakan dalam membangun sistem informasi dengan inovasi-inovasi yang dapat memudahkan pelaporan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

4. Strategi Weakness-Threats (Strategi WT)

a. Meningkatkan keahlian dan kesiapan pengguna SIPD pada implementasi SIPD dengan bimbingan teknis terkait tata cara dan prosedur pengoperasian SIPD. Pemahaman SDM pemerintah Kota Bogor terhadap pengoperasian SIPD dapat ditingkatkan dengan pelatihan dan pembinaan sehingga kesiapan terkait perubahan kebijakan dapat diantisipasi dan dipahami oleh semua SDM di perangkat daerah sebagai pengguna SIPD.
b. Penerapan pedoman pengoperasian SIPD disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kebijakan pusat tentang pedoman nomenklatur yang tertuang dalam SIPD berpengaruh terhadap penerapan pengoperasian SIPD. Perubahan nomenklatur tersebut dapat disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan di daerah, dengan tujuan percepatan perencanaan pembangunan dan penganggaran di masing-masing daerah.

Tahap Pengambilan Keputusan

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan untuk menilai dan memutuskan teknik-teknik yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal Pemerintah Kota Bogor terhadap pelaksanaan SIPD. Hasil analisis SWOT yang lalu menghasilkan empat prosedur elektif, adalah strategi SO, ST, WO, dan WT. Beberapa strategi tersebut akan diuraikan pada kerangka matriks QSPM yang akan dinilai dengan bobot dan AS (Attractiveness Score). Perhitungan produk akhir dari matriks QSPM diperoleh dari besarnya konsekuensi duplikasi nilai daya tarik normal dari Attractiveness Score (TAS) dengan beban normal faktor interior dan eksternal yang belakangan ini dikendalikan oleh responden, tepatnya Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kabid Perencanaan pendanaan pembangunan pengendalian dan evaluasi, Kabid perencanaan sarana prasarana tata ruang wilayah, dan Kabid Penelitian dan Pengembangan.

Dari teknik elektif di atas dan hasil dari penilaian pembobotan pada kerangka IFAS dan EFAS, permintaan akan kebutuhan prosedur elektif diukur berdasarkan prioritas urutan pilihan strategi yaitu:

Tabel 7. Prioritas urutan pilihan strategi

Strategi	STAS	Prioritas
Weakness-Opportunity (WO)	5,08	I
Streght-Opportunity (SO)	4,75	II
Weakness-Threats (WT)	3,95	III
Streght-Threats (ST)	3,58	IV

Berdasarkan urutan prioritas dari matriks QSPM diatas, strategi terbaik yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bogor terhadap implementasi SIPD yaitu meningkatkan kesiapan perangkat daerah, dalam menggunakan sistem informasi pada proses perencanaan dan penganggaran di lingkup Pemerintah Kota Bogor. Sarana prasarana teknologi informasi di seluruh perangkat daerah harus memiliki standar yang sama sesuai dengan kebutuhan penggunaan sistem informasi, jumlah SDM harus memadai serta komitmen Pemerintah Kota Bogor terhadap implementasi SIPD merupakan landasan dalam menciptakan inovasi-inovasi terhadap kemajuan teknologi dalam rangka percepatan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Implementasi SIPD di Pemerintah Kota Bogor akan dapat memenuhi kebutuhan dalam penyusunan sebuah laporan, dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan secara efektif dan efisien. Dukungan SI yang sesuai dengan standar pelaporan di pemerintahan akan menghasilkan informasi yang baik sehingga kualitas laporan perencanaan dan keuangan juga akan semakin berkualitas. Selain itu dukungan sistem informasi juga memudahkan pekerjaan ASN Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun laporan perencanaan dan penganggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Mengingat permasalahan, tujuan, investigasi dan hasil seperti uraian yang telah digambarkan dalam ulasan ini, beberapa inti terkait riset tersebut, maka kesimpulan dapat dijelaskan yaitu : 1. Pengukuran nilai tingkat kesiapan (readiness) pelaksanaan kerangka data SIPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Strategi untuk meningkatkan tingkat kesiapan (readiness) yaitu strategi S-O (Streght-Opportunities) yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Peningkatan kesiapan perangkat daerah dalam menggunakan SIPD pada proses perencanaan dan penganggaran di lingkup Pemerintah Kota Bogor. Komitmen Pemerintah Kota Bogor terhadap implementasi SIPD dimana tidak semua Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia bersedia secara keseluruhan terhadap implementasi SIPD. Komitmen Pemerintah Kota Bogor terhadap implementasi SIPD ini merupakan kekuatan untuk dapat mengkolaborasikan peluang dalam menciptakan inovasi-inovasi terkait teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kota Bogor.

2. Kelayakan pelaksanaan kerangka data SIPD di lingkup pemerintah Kota Bogor berada pada kriteria tidak layak. Strategi yang dapat digunakan untuk pemerintah Kota Bogor adalah dengan menggunakan strategi S-O (Streght-Opportunities) yaitu meningkatkan kualitas sistem informasi agar mudah digunakan dan menyediakan sarana prasarana sistem informasi. Selain itu Pemerintah Kota Bogor juga memiliki SDM baik ASN maupun Non ASN yang berkualitas dan memiliki keahlian di bidang Sistem Informasi.
3. Kapabilitas SDM pemerintah Kota Bogor dalam implementasi SIPD sudah dalam kriteria cukup baik tetapi masih diperlukan adanya peningkatan. Strategi W-O (weaknessopportunities) yaitu meningkatkan kapabilitas SDM pemakai sistem informasi terutama SIPD yang memiliki keilmuan berbasis TIK akan lebih optimal dalam membuat konsep, aplikasi dan pengambilan keputusan.
4. Berdasarkan analisis SWOT dihasilkan delapan alternatif strategi yang merupakan hasil analisis dari matriks EFE dan IFE. Pada tahap pengambilan keputusan menggunakan matriks QSPM terdapat 3 (tiga) prioritas strategi. Dari beberapa alternatif strategi tersebut, dapat disusun rencana program strategi prioritas yang dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana program dalam mencapai tujuan meliputi sasaran strategi program yang diuraikan pada indikator sasaran sehingga dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai unit kerja pelaksana kegiatan, sehingga dapat diukur target dan indikasi anggaran sebagai upaya penguatan pelembagaan SIPD di Pemerintah Kota Bogor.

SARAN

Rekomendasi dan saran untuk pemerintah Kota Bogor berdasarkan perumusan strategi yang telah dihasilkan pada beberapa penilaian dan pengukuran, yaitu :

1. Menciptakan inovasi berdasarkan kekuatan dan peluang yang ada dalam menciptakan inovasi-inovasi terkait teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kota Bogor.
2. Berdasarkan kesempatan dan kekuatan yang dimiliki, Pemerintah Kota Bogor dapat menggunakan strategi yaitu dengan membuat cadangan sistem informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran sesuai dengan data dan informasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
3. Dengan menempatkan SDM sesuai keahliannya, maka Kendala dalam pengoperasian SIPD dapat lebih mudah diantisipasi dan ditemukan solusinya sehingga proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Bogor tidak terhambat.

Untuk riset selanjutnya, untuk menghasilkan kajian yaang lebih mendalam, maka dapat menggunakan variabel-variabel lain selain tingkat kesiapan (readiness), efektivitas dan kapabilitas SDM dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan berbasis e- planning. Beberapa variabel lainnya adalah kebijakan atau payung hukum di Pemerintah Daerah terkait sistem informasi, analisis kondisi kerja dan beban kerja dari masing-masing Perangkat Daerah (PD), serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap penggunaan e-planning.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari S. 2006. Hortikultura Aspek Budidaya. Jakarta: UI-Press

Badan Pusat Statistik, 2019. Produksi Vanili dalam Jumlah Ton. Bali: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Badan Karantina Pertanian. 2021. Berkualitas Tinggi Vanili Bali Makin Wangi Di Pasar Eropa. Diakses dari http://karantina.pertanian.go.id.

Chandrayani, M. W. Natha, S. 2016. Pengaruh Harga, Kurs Dollar Amerika Serikat Dan Produksi Terhadap Ekspor Vanili Di Provinsi Bali Tahun 1991-2013. E-Jurnal EP Unud. Vol. 5, No. 2.

Priefert, H, J., Rabenhorst, and A. Steinbiichel., 2001. Bioteknological production of vanilin. Applied Microbiology and Biotecnology. 56: 296-314.

Rosman R, Trisilawati, Emmyzar dan R Asnawi. 1989. Tanaman vanili. Edsus Littro V, Vol. 1, pp. 61-70.

Saragih, Bungaran (2000). Pembangunan Agribisnis. Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sasmitaloka, K. S., Jusnita, N., Anayani, A. 2016. Pengukuran Kelayakan Finansial Pendirian Insdustri Vanilin Dengan Bahan Baku Vanili Basah (Vanili spp). Jurnal Agrondustri Halal. Vol. 2 (1). PP 010-017.

Udarno, L. dan Hadipoentyanti, E. 2009. Panili budidaya dan kerabat liarnya. Pengembangan tanaman industri. 15(1):27-28.

Widiyanti, N. M. N. Z., Baga, L. M., Suwarsinah, H. K. 2016. Kinerja usahatani dan motivasi petani dalam penerapan inovasi varietas jagung hibrida pada lahan kering di Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Penyuluhan, Vol. 12, No. 1, pp. 31-42.

Wijaya, D. 2019. Budidaya Vanili dengan Pola Tanam Modern. Bali.

Alshibly, H. (2015). Customer perceived value in social commerce: an exploration of its antecedents and consequences. 7, 17-37.

Nugroho, R. A. (2020). KAJIAN ANALISIS MODEL E-READINESS DALAM RANGKA IMPLEMENTASI E GOVERNMENT. Masyarakat Telematika Dan Informasi. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 65-78.

Dionisia Mariani Randang, W. D. (2020). Analisis kesiapan pemerintah kabupaten manggarai dalam penerapan e-government. Jurnal Administrasi dan Demokrasi.

Nurul Fiqra Nauap. Ulfah, Y. S. (2016). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi. Jurnal Ilmu Akuntansi, 1 (1).

Shindy Alfidella1, D. S. (2015, April). Pengukuran usability i-caring berbasis iso 9241-11 dengan menggunakan partial least square (PLS). Jurnal e-Proceeding of Engineering, 2 No.1.

Sumaryanto1, A. F. (2017, November). Strategi peningkatan kesiapan aparatur pemerintah kota bogor dalam implementasi sistem informasi pengeloaan keuangan daerah. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 9 Nomor 2.

Balgi Fahmi Sani1, H. A. (2017, Juni). Strategi kesiapan pemerintah kota bogor dalam penerapan perencanaan pembangunan berbasis e-planning. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 9 Nomor 1.

Suprianto, E. (2016). PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI EGOVERNANCE BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK. Jurnal Akuntansi Indonesia, 4 (1), 12-23.

Rauf, A. (2018, April). Pengaruh Kualitas sumber daya manusia, kinerja individu, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap relevansi laporan keuangan instansi Pemerintah (studi pada pemerintah Kota Yogyakarta). Jurnal Ekobis Dewantara, 1 No.4.

Indriani, M. S. (2017, Mei). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi aparatur dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya. Jurnal Magister Akuntansi, 6 No.2.

Heeks, R. (2003). Most e-Government-for-Development Projects Fail: How can Risks be Reduced?. E-Government Working Paper no. 14.

Keramati, B. d. (2018). Assessing the impact of readiness factors on e-government outcomes: An empirical investigation (Vol. 34 (3)). Information development.

UNDESA, U. D. (2016). Government for Sustainable Development. publicadministration.un.org.

S.H., B. (2004). Development of E-government: A STOPE View. International Journal of Network Management, 14 No.5, 339-350.

Seddon P, G. V. (2002). Measuring Organizational IS Effectiveness: an Overview and Update of Sentor Management Perspectives. The Database For Advances in Information Systems (Vol. 33).

Bodnar, G. H. (2001). Accounting Information System. . Eight Edition, Prentice Hall Intemasional.

Moenir, H. (2008). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Ghozali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

al, H. e. (1998). Multivariate Data Analysis. New Jersey: Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

Tripomo, T. d. (2005). Manajemen Strategi. Bandung: Rekayasa Sains.

Agung, et al.,…|664