SISTEM PEMBAGIAN HAK WARIS PADA MASA BALI KUNO ABAD IX – XII MASEHI
on
1
SISTEM PEMBAGIAN HAK WARIS
PADA MASA BALI KUNO ABAD IX – XII MASEHI
I MADE HENDY LILA WINARTA
Program Studi Arkeologi Fakultas Sastra dan Budaya
Abstrak
Inheritance is a gift from the ancestors through the parents, the offspring can be a moving object or not. Inheritance in Bali can’t be separated from the family, especially the kinship system generally adopted. Early emergence during the process of inheritance of ancient Bali is found in some ancient inscriptions of which the inscription Sukawana A1. The purpose of this study provide direction for the author to the next step on the activities and address the three issues raised in this research that is what a legacy that can be inherited, the system used, and the party entitled to receive the inheritance of ancient Bali during Century IX -XII AD .
The theory used in this research is the theory of structural functionalism and theory of gender inequality. This research was conducted by using literature data collection methods, as well as the method of processing data through qualitative analysis, contextual and comparative descriptive. Based on the analysis results can be seen some kind of inherited the estate, all household furnishings, livestock, servants (slave), follower, fields, and gardens. The system used in distributed legacy is suhunan tanggungan use the term implies 2 : 1, the two parts to be widowed husband and the wife's part to become widows. The party entitled to receive the inheritance that the officials, the king, presented to the gods, and for the sacred building .
Keywords : suhunan tanggungan, inheritance, and ancient Bali
Warisan merupakan suatu pemberian dari leluhur melalui orang tua, bagi keturunanannya yang dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Perihal warisan maupun hak waris merupakan salah satu bagian dari sistem keturunan yang terdapat di Indonesia. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam sistem pembagian warisannya, yang satu sama lain berbeda, yaitu : (1) sistem patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki;
(2) sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan; dan (3) sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di samping sistem kekeluargaan, yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan pembagian warisan terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, adalah sistem kewarisan (Suparman, 2005:4142).
Kajian mengenai pembagian warisan di Bali tidak dapat dilepaskan dari keluarga, khususnya sistem kekerabatan yang dianut secara umum. Pembagian warisan ini juga tidak dapat dilepaskan dari bentuk perkawinan yang ditempuh oleh masyarakat Bali, karena masalah pewarisan sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Masyarakat Bali yang memeluk agama Hindu menganut sistem kekerabatan patrilineal (Sukerti, 2012:54). Sistem kekerabatan patrilineal di Bali lazim disebut dengan istilah “kapurusan/purusa” (laki-laki). Menurut sistem ini, hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi keturunan bapaknya (Panetje, 1986).
Sistem pembagian hak waris telah berlangsung hingga kini yang memberikan dampak terhadap masyarakat, hal itu membuat banyak peneliti melakukan penelitian tentang pembagian waris pada masa itu, yakni Laksmi (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Hak Wanita Dalam Pewarisan Pada Masa Bali Kuno” menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem pewarisan yang ada di Bali pada masa lalu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip yang digunakan dalam sistem pembagian harta warisan yang dalam prasasti-prasasti berbahasa Bali Kuno dinyatakan dengan istilah suhunan tanggungan. Prinsip itu pada intinya mengandung makna 1 : 2 (satu berbanding dua). Lebih jauh hal itu berarti bahwa keseluruhan harta yang dimiliki oleh suami-istri tanpa anak atau ahli waris dibagi menjadi tiga bagian. Satu bagian yaitu secara simbolik dinyatakan dengan suhunan (satu junjungan) merupakan hak istri, dan dua bagian atau secara simbolik dinyatakan dengan istilah tanggungan atau pikulan merupakan hak suami. Berdasarkan pembagian warisan tersebut diatas menunjukan bahwa masyarakat maupun penguasa pada masa Bali Kuno telah
memperhatikan hak-hak perempuan. Buku dan laporan penelitain ini belum menyebutkan warisan tersebut berupa apa saja dan warisan apa saja yang harus dibagi dan dihaturkan kepada dewa, kerajaan, atau masyarakat, walaupun telah diketahui saat itu masyarakat Bali sudah memikirkan mengenai harta warisan mereka
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan yaitu sebagai berikut.
-
1. Harta warisan apa saja yang dapat diwariskan pada masa Bali Kuno abad IX – XII Masehi?
-
2. Bagaimana sistem yang digunakan dalam membagi warisan pada masa Bali Kuno abad IX – XII Masehi?
-
3. Siapa saja pihak yang berhak menerima warisan tersebut pada masa Bali Kuno abad IX – XII Masehi?
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami serta merekontruksi kewarisan masyarakat, dan memahami proses pewarisan yang berlangsung pada masa Bali Kuno abad IX – XII. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah perkembangan ilmu arkeologi khususnya dalam bidang ilmu epigrafi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah secara terperinci yaitu, untuk mengetahui tentang bagaimana masyarakat Bali Kuno membagi warisan mereka, apa saja yang dapat diwariskan dan kepada siapa saja warisan tersebut dapat diwariskan. Masyarakat Bali Kuno juga sudah mengenal sistem dalam pembagian warisan yang terus berlangsung hingga saat ini. Penelitian ini bermanfaat menambah informasi kepada masyarakat terkait dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu.
-
a. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Moleong (2000: 2-3) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertitik
tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu, dan relevan dengan tujuan dari penelitian itu. Tentu saja penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Proses kualitatif ini bersifat siklus, jadi perlu dilakukan penelitian terus menerus dan dilakukan berulang pada objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diinginkan.
-
b. Jenis dan Sumber Data
Berdasarkan jenisnya, Penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif, karena mengkaji data-data yang terkait erat dengan penjelasan-penjelasan ilmiah mengenai pewarisan pada masa Bali Kuno yang memunculkan permasalahan mengenai sistem pembagian hak waris. Berdasarkan sumbernya, Peneliti menggunakan data primer dan dibantu dengan data sekunder untuk menunjang penelitian. Data utama tersebut merupakan tulisan-tulisan prasasti yang dikumpulkan oleh Goria, Ginarse, dan peneliti lainnya selain itu penelitian ini dibantu dengan artikel-artikel, laporan penelitian ataupun buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diajukan.
-
c. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu atau beberapa persoalan.
-
d. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta dilakukan secara objektif dan relevan. Maka data yang dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan juga studi pustaka.
-
e. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses menganalisis data ke dalam kategori suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, dan membandingkan data yang ada sehingga dapat ditemukannya suatu benang merah diantara setiap permasalahan. Analisis yang digunakan yakni, analisi kualitatif, analisis kontekstual, dan analisis komparatif.
-
a. Jenis-Jenis Harta Warisan Pada Masa Bali Kuno Abad IX – XII Masehi
Harta warisan pada masa Bali Kini tidak jauh berbeda dengan masa Bali Kuno. Mengenai harta warisan pada masa Bali Kuno sudah diatur sedemikan rupa oleh Raja yang memerintah pada masanya masing-masing. Hak-hak pembagian waris pada masa Bali Kuno cukup sering disebutkan dalam prasasti, khususnya pembagian harta waris dalam kehidupan berumah tangga. Kehidupan berumah tangga mencerminkan unit terkecil kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat Bali Kuno. Pada masa Bali Kuno abad IX – XII Masehi terdapat prasasti-prasasti yang menyebutkan mengenai harta warisan, salah satunya terlihat dalam prasasti Bangli, Pura Kehen no. 005. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa harta benda yang dijadikan warisan dibedakan menjadi dua golongan yakni golongan harta benda bergerak dan golongan harta benda tidak bergerak. 1) Harta benda bergerak diantaranya Semua alat memasak atau perabot rumah tangga serta logam seperti emas, perak, bejana perunggu, dan bejana tembaga, hamba (budak) dan hewan ternak seperti sapi dan kerbau. 2) harta benda tidak bergerak yang akan diwariskan yaitu sawah (lahan basah) dan kebun (lahan kering) yang nantinya akan dimanfaatkan kembali.
-
b. Sistem Pembagian Hak Waris Pada Masa Bali Kuno Abad IX – XII Masehi
Sejak awal zaman Bali Kuno pada abad IX – XII Masehi dalam beberapa prasasti-prasati yang telah ada sudah disebutkan pembagian harta warisan dalam kehiduapan keluarga, salah satunya diuraikan dalam prasasti Bebetin A1 (818 Saka) no. 002 pada periode Singhamandwa. Berdasarkan kutipan tersebut sudah terdapat sistem yang ditetapkan dalam membagikan warisan yaitu ditentukan dengan istilah suhunan tanggungan yaitu perbandingan hak waris satu bagian
(suhunan=habagi) untuk istri (babini) dan dua bagian (tanggungan/dwang bhagi) untuk suami (mahurani). Keterangan diatas juga didapatkan informasi bahwa pasangan suami istri yang mengungsi diwajibkan untuk membayar pajak parburuk sebanyak 4 masaka. Selain prasasti pada periode Singhamandawa terdapat juga prasasti yang menyebutkan istilah suhunan tanggungan pada masa pemerintahan Ugrasena terlihat dalam kutipan prasasti Sembiran A1 (844 Saka) no 104 dan pemerintahan Udayana terlihat dalam prasasti Buahan A (916 Saka) no. 303.
Seiring berkembangnya pemerintahan Bali Kuno dari masa Anak Wungsu yang dapat dilihat dalam prasasti Pandak Bandung (993 Saka) no. 436 dan Jayapangus dapat dilihat pada prasasti Sukawana B (1103 Saka) no. 624 terdapat pengaruh bahasa Jawa Kuno dalam penulisan prasasti yaitu penyebutan sistem dalam pembagian hak waris dari suhunan tanggungan menjadi patlun ternyata tidak membedakan jumlah warisan yang di bagi, jika suami yang meninggal 1 harta bagian kekayaan untuk jandanya, sedangkan jika istri yang meninggal 2 bagian harta kekayaa untuk dudanya, dan bila pasangan tersebut tidak memiliki keterunan agar seluruh kekayaan dipersembahkan kepada betara/dewa.
-
c. Pihak yang Berhak Menerima Warisan pada Masa Bali Kuno Abad IX – XII Masehi
Pada masa Bali Kuno sendiri kesulitan dalam mengetahui hak ahli warisnya karena kurangnya refrensi dalam prasasti. Kemudian dapat diungkapkan jika keluarga tersebut putus keturunan (krangan ampung), maka harta kekayaan itu akan jatuh menjadi kas lembaga adat atau pemerintahan, kepada dewa dan bahkan untuk bangunan suci, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya kematiannya. Seluruh harta yang diberikan kepada pemerintahan dapat dilihat pada prasasti Srokodan (837 Saka) no. 101, yang menyebutkan adanya jabatan dinganga yang berperan penting untuk menerima seluruh harta warisan bali keluarga yang putus keturunan. Selain jabatan dinganga terdapat juga jabatan lain yang dipercaya raja untuk mengurus harta warisan, dapat dilihat prasasti Pengotan AII (991 Saka) no. 431 yakni nayaka, fungsi jabatan nayaka sama dengan jabatan kebayan/kabayan dalam sistem pemerintahan masyarakat tradisional Bali yaitu suatu pejabat yang
bertugas mengurus dan memelihara tempat suci, sebagai imbalannya ia diberi hak untuk mengelola (memungut hasil) tanah milik tempat suci (laba pura) tersebut.
Selain para pejabat yang ditugaskan raja untuk mengurusi harta warisan, ternyata terdapat prasasti yang menjelaskan bahwa harta warisan langsung dikembalikan kepada raja dan tidak melalui pejabat apapun, yang terdapat dalam prasasti Sangsit A = Belanting A (980 Saka) no. 406. Selain diberikan kepada raja juga terdapat prasasti yang menjelaskan bahwa harta warisan juga harus dipersembahkan kepada bhatara/dewa diantaranya Punta Hyang (prasasti Selat A (1103 Saka) no. 625), Sang Hyang di Trunyan (prasasti Trunyan A1 (813 Saka) no. 003), Hyang Bukitunggal ( prasasti Gobleg, Pura Desa (836 Saka) no. 006), Hyang Tahinuni (prasasti Gobleg, Pura Batur A no. 110). Berdasarkan dari banyaknya penyebutan nama bhatara/dewa tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bhatara/dewa yang dipuja pada masa tersebut, namun dari seluruh prasasti pada masa periode Singhamandawa hingga masa pemerintahan raja Jayapangus yang menyebutkan nama batara atau dewa, terdapat satu bhatara/dewa yang selalu konsisten disebutkan yakni Hyang Api (prasasti Sukawana A1 (804 Saka) no. 001, prasasti Dausa, Pura Bukit Indrakila (888 Saka) A1 no. 107, prasasti Klandis no. 448, dan Prasasti Dalung (1103 Saka) no. 662). Dan terakhir adalah bangunan suci juga merupakan salah satu yang berhak untuk menerima warisan yang dapat dilihat dalam kutipan prasasti Sawan AII = Bila II (995 Saka) no. 441.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Jenis harta warisan pada masa Bali Kuno abad ke IX – XII Masehi berdasarkan prasasti yang memuat mengenai harta warisan terdapat dua golongan harta yang wajib diwariskan yakni golongan harta benda bergerak (prabotan rumah tangga / alat memasak yang terbuat dari emas, perak, perunggu, dan tembaga, hewan ternak seperti kerbau dan sap, Hhamba (budak), dan pengikut) dan golongan harta benda tidak bergerak (sawah (lahan basah) dan kebun (lahan kering)) yang nantinya akan dimanfaatkan kembali yang biasanya akan dihaturkan kepada Hyang Tanda. Seiring waktu berjalan dalam beberapa prasasti tidak lagi
menyebutkan harta apa saja yang dapat diwariskan, melainkan seluruh harta yang dimiliki oleh pasangan suami-istri yang meninggal wajib diserahkan.
Sistem pembagian warisan yang digunakan pada masa Bali Kuno abad IX – XII Masehi yang tertuang dalam prasasti dinyatakan dengan istilah suhunan tanggungan dan patlun/tribhàban dalam prasasti berbahasa jawa kuno. Prinsip itu tidak ada bedanya yang intinya mengandung makna 1 : 2 (satu berbanding dua). Hal itu berarti seluruh harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri tanpa anak atau ahli waris dibagi menjadi tiga. Satu bagian yang secara simbolik dinyatakan dengan suhunan (satu junjungan) merupakan hak wanita/istri, dan dua bagian secara simbolik dinyatakan dengan istilah tanggungan (pikulan) merupakan hak laki-laki/suami.
Pihak-pihak yang berhak menerima warisan pada masa Bali Kuno jika dilihat dari prasasti yang keluar pada abad IX – XII Masehi, yaitu pejabat yang dipercaya raja seperti dinganga dan nayaka, langsung untuk raja, dipersembahkan kepada batara/dewa yang dipuja, dan yang terakhir dipersembahkan untuk bangunan suci yang nantinya menjadi kas lembaga adat atau pemerintahan pada masa yang bersangkutan.
Laksmi, Puji Astiti Ni Ketut. 2007. “Hak Wanita dalam Pewarisan pada Masa Bali Kuno” (laporan penelitian). Denpasar : Fakultas Sastra Universitas Udayana
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT
Remaja Rosdakarya.
Panetje, Gde. 1986. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Denpasar : Kayu Mas.
Sukerti, Ni Nyoman, S.H., M.H. 2012.Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali, Sebuah Studi Kritis. Denpasar : Udayana University Press.
Suparman, Eman. 2005. Hukum Waris Indonesia. Bandung. PT Retika Aditama
Discussion and feedback