KEBIJAKAN POLITIK TAWAN KARANG PADA MASA KERAJAAN BALI KUNO DAN KOLONIAL BELANDA
on
1
KEBIJAKAN POLITIK TAWAN KARANG PADA MASA KERAJAAN BALI KUNO DAN KOLONIAL BELANDA
Komang Ayu Suwindiatrini
Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana
Abstract
Tawan karang was more often associated with the Dutch colonial period, actually has appeared since ancient Bali period. The appearance of the tawan karang during the captivity of ancient Bali can be found on the inscription such as Sembiran AI and Bebetin AI. In the time of ancient Bali , tawan karang was used to keep land area through the water’s territory of the enemy's attack in the form of a government policy. While the Dutch colonial period , tawan karang was not just a political policies as efforts to protect themselves, but also as a form of resistance and maintaining cultural traditions that have been passed down .The problem to be solved in this research about the function and role of political policy during the reign of tawan karang on ancient Bali and Dutch Colonial period.
The theory for this study are theory of power relations and hegemony. This qualitative study uses data collection methods such as literature research, documentation and observation. The results obtained about function of tawan karang from political perspective of ancient Bali was an effort the entire royal elements to keep the existence of external threats and attacks. During the Dutch colonial, function and the role of tawan karang were progress to preserve life and fight for the truth. In the Dutch colonial period, the kingdoms in Bali and the Government of the Netherlands use tawan karang as one of another way to launch tactics that embodied in a political policy .
(Keyword : tawan karang, ancient Bali, Dutch colonial)
Pada masa Bali Kuno, raja adalah pemegang kekuasaan mutlak yang memiliki pengaruh atas segala yang dikuasainya. Kekuasaan menjadikan seorang raja untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan menggunakan alat atau cara yang tersedia (Budiyono, 2012:26). Salah satu kebijakan yang menandai adanya praktik politik pada masa pemerintahan Bali Kuno adalah pelaksanaan tawan karang. Tawan karang adalah hak datu, ratu atau raja untuk merampas perahu atau kapal yang terdampar di laut atau di muka pantai dan mengambil
KEBIJAKAN POLITIK TAWAN KARANG PADA MASA KERAJAAN BALI KUNO DAN KOLONIAL BELANDA
Komang Ayu Suwindiatrini
Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana
Abstract
Tawan karang was more often associated with the Dutch colonial period, actually has appeared since ancient Bali period. The appearance of the tawan karang during the captivity of ancient Bali can be found on the inscription such as Sembiran AI and Bebetin AI. In the time of ancient Bali , tawan karang was used to keep land area through the water’s territory of the enemy's attack in the form of a government policy. While the Dutch colonial period , tawan karang was not just a political policies as efforts to protect themselves, but also as a form of resistance and maintaining cultural traditions that have been passed down .The problem to be solved in this research about the function and role of political policy during the reign of tawan karang on ancient Bali and Dutch Colonial period.
The theory for this study are theory of power relations and hegemony. This qualitative study uses data collection methods such as literature research, documentation and observation. The results obtained about function of tawan karang from political perspective of ancient Bali was an effort the entire royal elements to keep the existence of external threats and attacks. During the Dutch colonial, function and the role of tawan karang were progress to preserve life and fight for the truth. In the Dutch colonial period, the kingdoms in Bali and the Government of the Netherlands use tawan karang as one of another way to launch tactics that embodied in a political policy .
(Keyword : tawan karang, ancient Bali, Dutch colonial)
Pada masa Bali Kuno, raja adalah pemegang kekuasaan mutlak yang memiliki pengaruh atas segala yang dikuasainya. Kekuasaan menjadikan seorang raja untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan menggunakan alat atau cara yang tersedia (Budiyono, 2012:26). Salah satu kebijakan yang menandai adanya praktik politik pada masa pemerintahan Bali Kuno adalah pelaksanaan tawan karang. Tawan karang adalah hak datu, ratu atau raja untuk merampas perahu atau kapal yang terdampar di laut atau di muka pantai dan mengambil
semua penumpang dan seluruh barang-barang muatannya. Sebabnya karena pihak luar (asing) melanggar dan melewati batas wilayah perairannya (Wardha, I.W : 1987).
Bukti sampai saat ini yang dianggap tertua dalam penyebutan keberadaan tawan karang adalah Prasasti Bebetin AI. Prasasti Bebetin AI ini berangka tahun 818 Saka tanpa disertai nama raja. Selanjutnya di tahun 844 Saka dikeluarkan Prasasti Sembiran AI oleh Sang Ratu Sri Ugrasena. Pada Prasasti Bebetin AI tidak disebutkan istilah tawan karang melainkan pada lempeng IIb baris 3 sampai 4 disebutkan “ana cakcak lañcangña kajadyan papagĕrangĕn kuta” (Goris, 1954:55). Berselang 26 tahun seperti yang dituliskan di dalam Prasasti Sembiran AI disebutkan istilah taban karang (Goris, 1954 : 67) pada lempeng IIIb baris 3.
Kebijakan politik tawan karang dalam Kerajaan Bali Kuno pada awalnya adalah sebagai bentuk sebuah perlindungan terhadap kerajaan dari kemungkinan adanya serangan asing. Namun pada masa kolonial Belanda lebih berkembang lagi menjadi perlindungan sekaligus perlawanan bagi pihak penjajah yang ingin menguasai Bali. Praktik politik semakin berkembang saat pihak Belanda berupaya melakukan intervensi terhadap keberlangsungan tawan karang karena pelaksanaan tawan karang sebagai suatu kebijakan akan dirasa menjadi suatu halangan terlebih bagi Belanda yang pada saat itu berupaya menjadikan wilayah nusantara sebagai salah satu daerah koloninya.
Dengan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu (1) bagaimana fungsi dan peranan kebijakan politik tawan karang pada masa Kerajaan Bali Kuno? dan (2) bagaimana perkembangan tawan karang pada masa kolonial Belanda?
Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk merekontruksi sejarah kebudayaan tawan karang serta menggambarkan proses perubahan budaya mengenai tawan karang dilihat dari sebuah kebijakan politik berdasarkan jejaknya
yang berasal dari masa Bali Kuno hingga masa kolonial Belanda. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini berguna untuk menjawab dua masalah yang telah dirumuskan. Pertama, untuk mengetahui fungsi dan peranan kebijakan politik tawan karang yang muncul pada masa Kerajaan Bali Kuno. Hal ini didasarkan pada isi dalam Prasasti Bebetin AI dan Prasasti Sembiran AI. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui perkembangan tawan karang pada masa kolonial Belanda.
Dalam penelitian ini agar memaksimalkan hasil yang diperoleh, maka jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini yang biasa digunakan di bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungannya antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia (Koentjaraningrat, 2009 : 93-96). Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer menggunakan alih aksara Prasasti Bebetin AI dan Prasasti Sembiran AI yang berkaitan dengan tawan karang. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa artikel, jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian dan lain lain yang berkaitan dengan masa Bali Kuno serta mengenai masa kolonial Belanda di Bali khususnya mengenai tawan karang.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka yang menggunakan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian dokumentasi secara verbal maupun visual serta observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati langsung daerah-daerah yang berkaitan dengan tawan karang sesuai yang tercatat dalam prasasti untuk menggambarkan kehidupan pada masa Bali Kuno maupun sumber data lain mengenai masa Kolonial Belanda. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi menekankan pada peneliti agar melihat isi komunikasi
secara kualitatif, memaknai isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknai isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi (Eriyanto, 2009:225).
-
5. Hasil dan Pembahasan
-
a. Fungsi dan Peranan Kebijakan Politik Tawan Karang Pada Masa Pemerintahan Bali Kuno
Tawan karang dari perspektif politik merupakan upaya dari seluruh unsur-unsur kerajaan untuk menjaga eksistensinya dari ancaman dan serangan pihak luar. Karena berkaitan dengan eksistensi kerajaan, yang menjadi taruhannya adalah stabilitas keamanan masyarakat Bali Kuno pada masa itu. Raja sebagai penguasa tertinggi dapat membuat suatu kebijakan politik yang tidak saja akan melindungi masyarakat dan kerajaan melainkan juga akan mengamankan posisinya sebagai raja. Kebijakan yang masuk ke dalam sistem pemerintahan dan diserap ke dalam kehidupan seluruh masyarakat, nampak sederhana namun jika ditelusuri lebih lanjut, kebijakan politik tawan karang ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.
Lautan yang mengelilingi Pulau Bali mendukung terjadinya tawan karang, tidak hanya dalam aspek politik melainkan dalam aspek agama. Dalam Agama Hindu, laut memiliki peranan penting yang dikuasai oleh Dewa Baruna. Raja-raja Bali mempercayai bahwa tawan karang adalah karunia dari Dewa Baruna yang diberikan melalui lautan. Dalam sudut pandang ini, seorang raja saja tidak berani menolak karunia dari dewa, apalagi rakyatnya yang sangat tunduk, percaya dan menghormati raja mereka. Dengan adanya agama dan kepercayaan, ditambah dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para penguasa, akan memperkuat kekuasaannya untuk menetapkan tawan karang sebagai sebuah kebijakan politik. Berkaitan dengan tawan karang sebagai sebuah fungsi dalam kebijakan politik, seperti yang sudah ditekankan sebelumnya bahwa tawan karang dalam kebijakan politik berfungsi sebagai upaya masyarakat Bali Kuno dalam mencapai tujuannya yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka dari serangan pihak asing melalui wilayah laut.
Peranan tawan karang dapat dilihat dari dibentuknya kebijakan politik pada pemerintahan Bali Kuno dengan disebutkannya dalam Prasasti Bebetin AI dan Prasasti Sembiran AI dan dan sebagai salah satu local genious yang diwariskan dari masa lalu.. Peranan dalam konteks ini mengharuskan raja sebagai penguasa dan rakyatnya untuk bersama-sama mengambil bagian dalam mengawasi dan menangani setiap tawan karang yang terjadi di wilayah kerajaannya. Dalam hal ini raja berharap agar rakyatnya sigap dan segera bertindak jika terjadi peristiwa tawan karang. Sedangkan sebaliknya rakyat berharap agar rajanya turut serta dan mampu melakukan kewajiban-kewajibannya seperti menindaklanjuti jika rakyat melapor kepadanya setelah menawan sebuah kapal atau perahu, mengirim utusan kepada raja yang kaula dan muatannya menjadi korban serta membagi hasil muatan dalam jumlah yang rata.
Pada masa kolonial Belanda, pihak yang bertentangan karena masalah tawan karang memang lebih jelas daripada yang didapatkan dari masa Bali Kuno. Pihak raja-raja Bali dan Pemerintah Belanda pada masa kolonial sama-sama memfungsikan tawan karang sebagai sebuah kebijakan politik yang berbeda, justru bertolak belakang satu sama lainnya. Raja-raja Bali memanfaatkan tawan karang bukan saja sebagai perlindungan tetapi juga sebagai tradisi dan hukum adat. Sedangkan Pemerintah Belanda justru hanya mengikuti suasana namun membuat keadaan semakin memanas dengan membesar-besarkan masalah saat kapal ataupun perahunya di-tawan karang dan menyerang balik raja-raja tersebut menggunakan alasan tawan karang sebagai senjata.
Peranan tawan karang pada masa kolonial baik untuk kerajaan-kerajaan di Bali dan Pemerintah Belanda adalah sebagai salah satu taktik yang diwujudkan dalam sebuah kebijakan politik. Politik yang awalnya dijalankan oleh Pemerintah Belanda adalah untuk menguasai Nusantara atau dapat disebut sebagai haluan politik mutlak. Namun setelah Overijssel di-tawan karang, ada kesempatan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda. Haluan politik yang mutlak dialihkan ke
haluan politik terbatas dengan mencoba menghapuskan tawan karang dari bagian kebijakan politik raja-raja di Bali. Daripada mencoba segala cara untuk menguasai Nusantara dalam sekali waktu sekaligus, Pemerintah Belanda menemukan cara lain yaitu menerapkan kebijakan politik terbatas. Pemerintah Belanda mengatur cara untuk menundukkan kerajaan-kerajaan di Bali dengan haluan politik terbatas dan memanfaatkan setiap peristiwa tawan karang yang dialami oleh pihaknya.
Dalam konteks ini, tawan karang memiliki peranan untuk menentukan suatu kebijakan politik Bagi raja-raja di Bali, tawan karang dijadikan sebagai sebuah kebijakan politik dalam kerajaan untuk melindungi kerajaan itu sendiri. Nusantara yang terdiri dari kepulauan termasuk juga Bali, harus mengutamakan kelautan di sekelilingnya demi menjaga wilayahnya. Karena pada masa lalu, melalui wilayah perairanlah akses keluar masuk menjadi yang utama.
Tawan karang dalam kebijakan politik berfungsi sebagai upaya masyarakat Bali Kuno dalam mencapai tujuannya yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka dari serangan pihak luar melalui wilayah. Peranan tawan karang dapat dilihat dari dibentuknya kebijakan politik pada pemerintahan Bali Kuno dengan disebutkannya dalam Prasasti Bebetin AI dan Prasasti Sembiran AI dan dan sebagai salah satu local genious. Peranan dalam konteks ini mengharuskan raja dan rakyatnya untuk bersama-sama mengambil bagian dalam mengawasi dan menangani setiap tawan karang yang terjadi di wilayah kerajaannya.
Esensi fungsi tawan karang sebagai upaya masyarakat Bali saat masa kolonial Belanda adalah untuk mempertahankan hidup dan memperjuangkan kebenaran. Peranan tawan karang pada masa kolonial untuk kerajaan-kerajaan di Bali dan Pemerintah Belanda adalah sebagai salah satu taktik yang diwujudkan dalam sebuah kebijakan politik. Haluan politik mutlak yang awalnya dijalankan oleh Pemerintah Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara. Haluan politik yang
mutlak dialihkan ke haluan politik terbatas dengan mencoba menghapuskan tawan karang dari bagian kebijakan politik raja-raja di Bali. Daripada mencoba segala cara untuk menguasai Nusantara dalam sekali waktu sekaligus, Pemerintah Belanda menemukan cara lain yaitu menerapkan kebijakan politik terbatas. Pemerintah Belanda mengatur cara untuk menundukkan kerajaan-kerajaan di Bali dengan haluan politik terbatas dan memanfaatkan setiap peristiwa tawan karang yang dialami oleh pihaknya.
Budiyono, Kabul, H., 2012. Teori dan Filsafat Ilmu Politik, Bandung, Alfabeta.
Eriyanto. 2009. Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta, LkiS.
Goris, R., 1954. Prasasti Bali I, Bandung , Masa Baru.
Koentjaraningrat, 2009. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta.
Wardha, I W., 1987, Tawan Karang (Satu Kasus Belli di Bali), Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana, Bali.
Discussion and feedback