PIRAMIDA Vol. X No. 1 : 45 - 55

ISSN : 1907-3275

PENGARUH GINI RATIO, PENGELUARAN NON MAKANAN PER KAPITA, BELANJA DAERAH DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA

DI PROVINSI BALI PERIODE 2004-2012

Surya Dewi Rustariyuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universias Udayana

Suryadewi2000@yahoo.com

ABSTRAK

United Nations Development Programme (UNDP) menekankan agar pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, nasional, maupun daerah, menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan sebagai alat bagi pembangunan. UNDP menetapkan sebuah indeks sebagai ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan Prodk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia. Angka IPM Kabupaten/Kota se-Bali, menunjukkan peningkatan dari tahun 2004-2012.

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh gini ratio, pengeluaran nonmakanan perkapita, belanja daerah, dan laju pertumbuhan ekonomi pada IPM di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2004-2012 secara simultan dan parsial. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan adalah metode Pooled Least Square dengan menggunakan data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel gini ratio, pengeluaran nonmakanan perkapita, belanja daerah, dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung pada indek pembangunan manusia pada 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara parsial variabel gini ratio, pengeluaran nonmakanan perkapita, belanja daerah, dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada indek pembangunan manusia. Hubungan positif antara keempat variabel bebas dan variabel terikat ini menunjukkan bahwa pemerintah hendaknya melakukan pemerataan pembangunan, belanja daerah, pendapatan perkapita, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menjaga agar indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Perwujudan Good Governance, dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan serta transparansi dibidang pemerintahan akan menjaga tercapainya angka indeks pembangunan manusia di seluruh wilayah Provinsi Bali.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia; gini ratio; laju pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

United Nations Development Programme (UNDP) make a decision a priority message contain for every human development report start from whole level, national level or region level, there are development centered of human, position human as the last purpose from development, and not be a tool for development. UNDP make a decision for an index as measurement development increase that more good and all round than single size development increase growth PDRB per capita as knows with Human Development Index (HDI). HDI measure for the average result for a country in three dimention human development. The HDI region/city in Bali Province, there are increase result from 2004-2012 period.

The aim of this research is to know influence variable gini ratio, expense non food per capita, region expenditure, and growth economy ratio to human development index in all region/city at Bali Province 2004-2012 period in a simultaneous or partial. The data used is secondary data from Center of Statistic Bureau of Bali Province. The analysis method is Pooled Least Square method with panel data.

The result is for simultaneous all variable there are gini ratio, expense non food per capita, region expenditure, and growth economy ratio influential directly to human development index at nine region/city in Bali Province. Partially all variable are positive and significance to human development index.

The positive influence of all variable, that have meaning if the government should do the even distribution development for all region in Province of Bali for keep the human development index and have increase result for

all region. The Good Governance, with involce society and private as partner as long as realization of development also transparecny in government area that will be keep on the result human index development for all region in Bali.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia; gini ratio; laju pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Human Development Report (HDR) yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1990 menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Pilihan yang terpenting di antara berbagai pilihan tersebut, adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmupengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan (BPS, 2005:1).

Pada HDR pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diperkenalkan. IPM menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: 1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran, 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga) dan, 3) standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto (PDB) perkapita dalam paritasi daya beli (BPS, , 2005:1-2).

Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai

penyedia sarana penunjang. Pembangunan tiga aspek yang menjadi fokus perhatian dalam penghitungan IPM tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan sinergi di antara ketiganya. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat guna memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993). Pentingnya peran tersebut tidak terlepas dari tiga fungsi pemerintah, yaitu memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak mampu disediakan oleh pihak swasta, seperti misalnya jalan, dam, dan sarana publik lainnya (Azril, 2000).

Angka IPM Kabupaten/Kota se-Bali, menunjukkan peningkatan dari tahun 2004-2012 seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan IPM Provinsi Bali menurut kabupaten/kota dari tahun 2004 – 2012 mengalami peningkatan. Peringkat tertinggi dipegang oleh Kota Denpasar diikuti oleh Kabupaten Badung dan Tabanan berturut-turut pada posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Kabupaten Karangasem menduduki peringkat terendah dalam capaian mutu modal manusia pada periode tersebut. Angka IPM yang diperoleh Kota Denpasar menunjukkan bahwa Kota Denpasar berhasil meningkatkan angka harapan hidup, pendidikan, serta standar hidup yang layak bagi masyarakatnya.

Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali pada Tabel 1, mengindikasikan terjadinya ketimpangan pendapatan. Rosyidi (2011:152-154) mengatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan bertambah lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan Gini Concentration Ratio (GCR) atau lazim disebut dengan indeks Gini atau Rasio Gini. Gini ratio menurut kabupaten/kota Provinsi Bali periode

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali, Tahun 2004-2012 (persen)

Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Buleleng

Denpasar

2004

69.7

71.5

71.2

69.3

68.1

67.9

61.4

67.3

74.9

2005

70.4

72.3

71.6

70.8

68.7

68.7

63.3

68.1

75.2

2006

70.66

72.38

72.66

71.1

68.9

68.94

64.29

68.41

75.65

2007

71.40

73.11

73.64

71.65

69.00

69.45

65.11

69.15

76.59

2008

72.01

73.73

74.11

71.99

69.66

69.72

65.45

69.66

77.17

2009

72.37

74.24

74.33

72.26

70.23

70.06

65.93

70.16

77.45

2010

72.69

74.56

75.02

72.73

70.53

70.71

66.41

70.69

77.93

2011

73.18

75.23

75.35

73.42

71.02

71.41

67.07

71.11

78.31

2012

73.62

75.55

75.69

74.49

71.76

71.8

67.83

71.93

78.8

Sumber, BPS (2013)


Tabel 2 Gini Ratio (GR) Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Bali Tahun 2004-2012 (persen)

Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Buleleng

Denpasar

2004

0,22

0,21

0,27

0,19

0,19

0,17

0,22

0,23

0,25

2005

0,26

0,23

0,30

0,26

0,28

0,23

0,25

0,28

0,26

2006

0,23

0,26

0,28

0,28

0,24

0,18

0,23

0,24

0,29

2007

0,24

0,25

0,17

0,24

0,23

0,18

0,23

0,21

0,27

2008

0,26

0,24

0,27

0,28

0,29

0,24

0,21

0,25

0,27

2009

0,24

0,25

0,23

0,25

0,29

0,23

0,21

0,26

0,27

2010

0,26

0,26

0,29

0,27

0,29

0,22

0,23

0,26

0.295

2011

0,40

0,36

0,34

0,33

0,38

0,27

0,29

0,34

0,34

2012

0,37

0,35

0,33

0,34

0,35

0,31

0,29

0,33

0,42

Sumber, BPS (2013)

Tabel 3 Pengeluaran NonMakanan PerKapita (PNMP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2004-2012 (milyar Rupiah)

Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Buleleng

Denpasar

2004

96375

111498

177014

102775

141131

98918

82993

79473

215341

2005

149631

157671

251003

181216

137869

110559

99542

107190

307345

2006

153382

200439

238521

223218

146932

139281

125203

125225

383155

2007

171018

200769

235714

181588

151463

138468

129227

140029

414470

2008

274434

237429

370292

277940

198819

158766

160964

210197

551120

2009

225059

258730

370679

270957

226803

202660

167755

239149

516553

2010

223947

282461

444850

268725

218470

177873

167887

213971

534052

2011

370471

429965

617273

357977

366916

215025

210207

287074

720017

2012

380855

461667

728313

629402

348291

280102

201181

302446

929556

Sumber, BPS (2013)

Tabel 4. Belanja Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2004-2012 (milyar rupiah)

Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Buleleng

Denpasar

2004

1309455

1790235

4100875

2418579

963079

831519

1366090

2470981

3933893

2005

1374979

1896919

4330863

2550914

1015185

868617

1436224

2609344

4171800

2006

1437145

1996479

4548555

2683651

1066284

905544

1505163

2748899

4417091

2007

151 0511

2111463

4860131

2841726

1125343

946113

1583407

2908760

4708517

2008

1568600

2221759

5196125

3009320

1182357

984129

1663749

3078504

5029895

2009

1663345

2342711

5528320

3187822

1240542

1040363

1747169

3266342

5358246

2010

1739283

2475715

5886369

3380512

1307888

1092116

1836131

3457475

5710412

2011

1836899

2619687

6280211

3609055

1383890

1155898

1931438

3668884

6097167

2012

1945292

2774393

6738908

3854010

1467352

1225103

2042135

3907935

6535171

Sumber, BPS (2013)


2004-2012, pada Tabel 2 menunjukkan bahwa secara rata-rata kondisi ketimpangan masuk dalam kategori jenis ketimpangan ringan. Namun demikian Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 dan Kota Denpasar pada tahun 2012 mengalami ketimpangan moderat atau sedang. Hal ini menunjukkan tidak meratanya pendapatan untuk penduduk miskin (Rosyidi, 2011:153).

Ketimpangan pendapatan yang diperoleh masyarakat menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali tercermin pada pengeluaran nonmakanan per kapita seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Kota Denpasar memiliki pengeluaran nonmakanan perkapita tertinggi disusul oleh Kabupaten Badung dan Gianyar pada posisi kedua dan ketiga.

Pengeluaran pemerintah daerah berperan dalam mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi

oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, harus direncanakan terlebih dahulu. Belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan yang dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasarkan sifat ekonominya dan fungsinya. Berdasar sifat ekonominya, belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang; subsidi; serta hibah dan bantuan sosial. Berdasar fungsinya, belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum; peningkatan kesehatan; pariwisata; budaya; agama; pendidikan; serta perlindungan sosial yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). Belanja daerah menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada 2004-2012 pada Tabel 4 menunjukkan bahwa

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2004-2012 (persen)

Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Buleleng

Denpasar

2004

4.86

4.73

5.78

4.95

4.67

4.03

4.49

4.98

5.83

2005

5

5.96

5.61

5.47

5.41

4.46

5.13

5.6

6.05

2006

4.52

5.25

5.03

5.2

5.03

4.25

4.8

5.35

5.88

2007

5.11

5.76

6.85

5.89

5.54

4.48

5.2

5.82

6.6

2008

5.05

5.22

6.91

5.9

5.07

4.02

5.07

5.84

6.83

2009

4.82

5.44

6.39

5.93

4.92

5.71

5.01

6.1

6.53

2010

4.57

5.68

6.48

6.04

5.43

4.97

5.09

5.85

6.57

2011

5.61

5.82

6.69

6.76

5.81

5.84

5.19

6.11

6.77

2012

5.9

5.91

7.3

6.79

6.03

5.99

5.73

6.52

7.18

Sumber, BPS (2013)


Kota Denpasar menduduki peringkat tertinggi diikuti Kabupaten Badung, sedangkan peringkat ketiga adalah Kabupaten Buleleng. Belanja daerah tersebut berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan agar masyarakat dapat memenuhi standar hidup yang layak sesuai dengan indikator IPM.

Belanja daerah tersebut ditujukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional/ PN (Tambunan, 2001).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan hasil kegiatan ekonomi seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah, pada umumnya dikenal dengan terjadinya peningkatan PDRB. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Schumpeter mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi dalam produksi. Laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota pada Provinsi Bali pada tahun 20042012 ditunjukkan pada Tabel 5.

Laju pertumbuhan ekonomi dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali tertinggi diperoleh Kabupaten Badung dan kedua Kota Denpasar. Hal ini sejalan dengan tingginya belanja daerah di kedua daerah yang bersangkutan. Hal ini membuktikan bahwa belanja daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

  • 1.    Apakah gini ratio berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2004-2012?

  • 2.    Apakah pengeluaran nonmakanan perkapita berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 20042012?

  • 3.    Apakah belanja daerah berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2004-2012?

  • 4.    Apakah laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali periode 2004-2012?

Tujuan

Tujuan peneitian ini adalah :

  • 1.    Untuk menguji pengaruh gini ratio pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2004-2012.

  • 2.    Untuk menguji pengaruh pengeluaran nonmakanan perkapita pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 20042012.

  • 3.    Untuk menguji pengaruh belanja daerah pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2004-2012.

  • 4.    Untuk menguji pengaruh laju pertumbuhan ekonomi pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 20042012.

KAJIAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia

UNDP (United Nation Development Program) mendefenisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimated end), sedangkan upaya

pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

  • 1.    Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian, merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

  • 2.    Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil menfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

  • 3.    Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang aka datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

  • 4.    Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/ arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Indeks ini dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor didalamnya. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity).

  • 1.    Umur Harapan Hidup

Angka harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation).

Ada dua jenis data masukan yang digunakan untuk menghitung angka harapan hidup; yaitu Angka Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup dengan nilai input data ALH dan AMH. Selanjutnya menggunakan program Mortpack ini, dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara umumnya.

  • 2.    Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (means years of schooling) dan angka melek huruf. Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

  • 3.    Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan labih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan GDP riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

  • 1.    IPM < 50 (rendah)

  • 2.    50 ≤ IPM < 80 (sedang/menengah)

  • 3.    IPM ≥ 80 (tinggi)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut (UNDP,2004 )

1

∕PM = -(∏ + r2 + r3)

................................. (2.1)

Dengan penjelasan: IPM =Indeks Pembangunan Manusia

  • Y 1 = Indeks Harapan Hidup

  • Y 2 = Indeks Pendidikan

  • Y 3 = Indeks Standard Hidup Layak

Teori pembentukan IPM diukur dengan 3 dimensi, yaitu berumur panjang dan sehat ditunjukkan oleh harapan hidup ketika lahir, yang dirumuskan menjadi Angka modal manusia (human capital) yang pertama kali dikemukakan oleh Gary S. Becker (UNDP-2004). Ace Suryadi (1994) yang mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori Human Capital, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan.

Gini Ratio

Menurut Todaro,dkk. (2006), pendekatan yang sederhana dalam masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka kemungkinan produksi. Untuk melukiskan permasalahannya, produksi dalam suatu daerah atau negara dibedakan menjadi dua kelompok barang, yaitu barang kebutuhan pokok (makanan, minuman, pakaian dan perumahan) serta barang mewah. Dengan asumsi semua faktor produksi telah dimanfaatkan secara penuh, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan kombinasi barang yang akan diproduksi dan bagaimana masyarakat menurut pilihannya. Gambar 1 memberikan gambaran mengenai masalah ini.

Sumbu vertikal menunjukkan jumlah produksi barang mewah, sementara sumbu horizontal menunjukkan jumlah produksi barang kebutuhan pokok. Kurva kemungkinan produksi merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi kedua barang yang diproduksi secara maksimum. Titik A dan B memberikan gambaran tentang kombinasi produksi antara barang mewah dengan barang kebutuhan pokok dalam tingkat pendapatan yang sama besar. Pada titik A lebih banyak barang mewah yang diproduksi bila dibandingkan dengan kebutuhan pokok. Sebaliknya, pada titik B lebih sedikit barang mewah dihasilkan untuk masyarakat dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok.

Gambar 1. Kurva Kemungkinan Produksi

Pengeluaran Nonmakanan PerKapita

Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Jadi, tinggi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat diproksi dengan proporsi pengeluaran non-makanan (BPS,2008).

Belanja Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu. Pada ketentuan UU No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu permasalahan belanja daerah. Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rinciannya bisa dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasarkan sifat ekonomi dan fungsinya. Berdasar sifat ekonominya, belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial (Argi, 2011 : 11).

Berdasar fungsinya, belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Pada hakekatnya pengeluaran pemerintah daerah menyangkut dua hal (anggaran line item), yaitu sebagai berikut :

  • 1.    Pengeluaran rutin, seperti pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Misalnya, untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja

perjalanan dinas, belanja lain-lain, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, bantuan keuangan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tidak tersangka.

  • 2.    Pengeluaran pembangunan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan daerah sebagai kegiatan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan sektor-sektor yang lain.

Adanya perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) diterangkan sebagai berikut (Argi, 2011 : 12).

  • 1.    Belanja aparatur daerah adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada, atau digunakan untuk, membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

  • 2.    Belanja pelayanan publik adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/yang dialokasikan pada, atau digunakan untuk, membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Kemudian perubahan tentang struktur pengeluaran pemerintah daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dapat diterangkan sebagai berikut (Argi, 2011 : 13).

  • 1.    Belanja tak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program, seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka.

  • 2.    Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan

oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” dalam produksi itu sendiri.

Simon Kuznets mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, dimana pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang. Sejak tahun 1999, UNDP mengenalkan konsep pengukuran mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau disebut IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kegunaan penting dari data pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun. Perhitungan pendapatan nasional didasarkan pada harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Apabila menggunakan harga berlaku, maka nilai pendapatan nasional menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dikarenakan oleh pertambahan barang dan jasa dalam perekonomian serta adanya kenaikan-kenaikan harga berlaku dari waktu ke waktu.

Pendapatan nasional berdasarkan harga tetap yakni perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu (tahun dasar) yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai pendapatan nasional yang diperoleh berdasarkan harga tetap ini dinamakan pendapatan nasional riil.

Perhitungan ekonomi biasanya menggunakan data PDB triwulan dan tahunan.

Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut.

  • 1.    Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari.

  • 2.    Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang

lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik.

  • 3.    Kemajuan teknologi yang terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Dalam hal ini dikenal ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu : kemajuan teknologi yang bersifat netral, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, dan hemat modal.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka, dalam upaya peningkatan IPM pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, maka akan diteliti variabel-variabel yang berhubungan dengan perkembangan IPM yaitu: Gini ratio (ukuran ketimpangan distribusi pendapatan), proporsi pengeluaran konsumsi nonmakanan (ukuran besarnya pendapatan masyarakat), Belanja Daerah, dan laju pertumbuhan ekonomi dengan kerangka pemikiran yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Setelah melalui telaah pustaka, dan dengan mengacu pada teori-teori yang dikemukakan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

  • 1.    Belanja daerah berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia.

  • 2.    Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif pada Indeks Pembangunan Manusia.

  • 3.    Pola Konsumsi nonmakanan berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia.

  • 4.    Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menganalisis data sekunder mengenai Variabel Gini Ratio, Belanja Daerah, Pengeluaran Nonmakanan, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi, yang diduga berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. Cakupan spasial studi adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, yaitu

9 kabupaten/kota, dengan series data 9 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2012 dengan jumlah keseluruhan 81 data panel yang merupakan penggabungan data spasial dan time series.

Penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi: belanja daerah, Gini ratio (mengukur ketimpangan distribusi pendapatan), proporsi pengeluaran nonmakanan (mengukur tingkat besarnya pendapatan masyarakat), laju pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia. Data diambil dari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Data yang diteliti merupakan data panel, yaitu gabungan antara data runtut waktu dan lintas daerah.

Rincian tentan definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 6.

TTeknik Analisis Data

Model regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan variabel bebasnya adalah Gini Ratio (GR), Belanja Daerah (BD), Pengeluaran Non Makanan Per Kapita (PNMP), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Fungsi matematis variabel tersebut adalah sebagai berikut.

IPM = f(GR, PNMP, BD, LPE) .................................... ................................3.1

Persamaan 3.1 tersebut dinyatakan dalam model loglinear melalui transformasi terhadap variabelnya dengan cara melogaritmakan persamaan menjadi sebagai berikut :

Log(IPMit) = β0 + β1 log(GRit) + β2 log(BDit) + β3 log(PNMPit) + β4 log(LPit)....3.2

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

GR = Gini Ratio

BD = Belanja Daerah

PNMP = Pengeluaran NonMakanan Perkapita

LP = Laju Pertumbuhan Ekonomi

βk = elastisitas variabel ke-k, dengan k =1,2,3,4

i = Kabupaten/Kota ke-i (1,2,3,...9)

t =tahun pengamatan (2004, 2005, ..., 2012)

vit = Kesalahan penganggu (term of error)

Regresi data panel

Model regresi Common Effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, menggabungkan data cross section dan time series tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka model diestimasi dengan metode ordinary least square (OLS). Langkah berikutnya dengan melakukan uji asumsi klasik untuk membuktikan bahwa asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menggunakan metode least square terpenuhi serta menjamin bahwa estimator

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Notasi

Arti

Uraian

Cara Mengukur

IPM

Indeks Pembangunan Manusia

Kuantifikasi dari ukuran agregat kualitas manusia dalam pembangunan dari UNDP (bernilai antara 0 sampai dengan 100)

Merupakan Indeks Komposit :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

  • Y 1 = Indeks Harapan Hidup

  • Y 2 = Indeks Pendidikan

  • Y 3 = Indeks Standar Hidup Layak

1

IPit = -(Vl - /2 + F3j

GR

Gini Ratio

Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan (bernilai antara 0 sampai dengan 1)

Perubahan nilai IPM berbanding lurus dengan besarnya nilai indeks Y1, Y2, dan Y3 dikalikan satu per tiga

Rumus untuk menghitung gini ratio :

—  10.0∞

BD

PNMP

LPE

Belanja daeah

Proporsi Pengeluaran

NonMakanan Perkapita

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Proporsi pengeluaran penduduk untuk konsumsi non makanan terhadap rata-rata total pengeluaran konsumsi per kapita per bulan

dengan Pi = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-1 dan Qi = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i. Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika :

G < 0,3 maka katergori ketimpangan rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 maka ketimpangan sedang

G > 0,5 maka ketimpangan tinggi

Persen perkapita

Persen


yang dihasilkan bersifat Best Liniear Unbiased Estimator (BLUE). Hal tersebut perlu dilakukan agar hasil dari pengujian hipotesis berdasarkan model analisis, tidak bias (Widarjono, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan estimasi model regresi hasil analisis variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi Bali periode 2004-2012 adalah sebagai berikut.

Log IPMt = β0 + β1 Log X1t + β2 Log X2t + β3 Log X3t + b4 Log X4t + εt .......................................(4.1)

Persamaan 4.1 tersebut dipresentasikan menjadi persamaan 4.2 berikut ini :

Log IPM = 3,79 + 0,0057 Log GR + 0,028 Log PNMP + 0,019 Log BD + 0,092 Log LP + e.......... (4.2)

Estimasi persamaan 4.2 menunjukkan log (IPM) dapat dijelaskan oleh log (GR), log (PNMP), log (BD) dan log (LP) sebesar 0,999973 atau 99,99% , yang berarti bahwa variasi variabel Log IPM dipengaruhi oleh variasi log GR, log PNMP, log BD, dan log LP, sedangkan sisanya sebesar 0,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model.

Gini Ratio (GR)

Koefisien regresi GR sebesar 0,0057 secara parsial

merupakan elastisitas Indeks Pembangunan Manusia terhadap belanja daerah. Secara spesifik hal ini merupakan indikasi bahwa pada kondisi cateris paribus, bila Gini ratio naik sebesar 1 persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan naik sekitar 0,0057 persen. Ketimpangan pendapatan akan semakin mengecil sebagai efek simultan dari kenaikan belanja daerah yang secara bersama-sama akan meningkatkan IPM .

Proporsi Konsumsi NonMakanan (PNMP)

Koefisien regresi PNMP sebesar 0,028 secara parsial merupakan elastisitas Indeks Pembangunan Manusia terhadap proporsi konsumsi non-makanan. Secara spesifik terindikasi bahwa pada kondisi cateris paribus, bila proporsi konsumsi nonmakanan naik sebesar 1 persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan naik sekitar 0,028 persen. Proporsi konsumsi nonmakanan merupakan proksi dari rata-rata besarnya pendapatan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata besarnya pendapatan masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Belanja Daerah (BD)

Koefisien regresi BD sebesar 0,019 secara parsial merupakan elastisitas Indeks Pembangunan Manusia terhadap belanja daerah. Secara spesifik, pada kondisi cateris paribus, bila belanja daerah naik sebesar 1 persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia

akan naik sekitar 0,019 persen. Kondisi tersebut realistis karena dengan adanya kenaikan belanja daerah sebesar 1 persen, semua komponen pembentuk IPM yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak akan ada peningkatan relatif yang akhirnya akan meningkatkan nilai IPM secara umum.

Laju Pertumbuhan (LP)

Koefisien regresi LP sebesar 0,092 secara parsial merupakan elastisitas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terhadap rasio ketergantungan. Secara spesifik, pada kondisi cateris paribus, bila rasio ketergantungan naik sebesar 1 persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan naik sekitar 0,092 persen. Nilai koefisien elastisitas kurang dari 1 dalam nilai absolut, maka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sehubungan dengan penurunan rasio ketergantungan, semakin besar usia produktif akan memperkecil rasio ketergantungan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa dengan asumsi ceteris paribus Gini Ratio secara signifikan berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia. Elastisitas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sehubungan dengan peningkatan Gini rasio adalah sebesar 0,00057, apabila Gini ratio naik 1 persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan naik sekitar 0,00057persen. Proporsi pengeluaran nonmakanan, secara signifikan berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia. Elastisitas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sehubungan dengan peningkatan proporsi pengeluaran nonmakanan adalah sebesar 0,028. Apabila proporsi pengeluaran nonmakanan naik 1 persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan naik sekitar 0,028 persen. Belanja Daerah secara signifikan berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia. Elastisitas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan peningkatan belanja daerah adalah sebesar 0,019. Apabila belanja daerah naik 1 persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan naik sekitar 0,019 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi secara signifikan berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia. Elastisitas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sehubungan dengan penurunan rasio ketergantungan adalah sebesar 0,092. Apabila laju pertumbuhan ekonomi naik 1 persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan naik sekitar 0,092 persen.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut.

  • 1.    Dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, perlu kebijakan penganggaran dengan memperbesar komposisi anggaran belanja supaya lebih terfokus pada program sasaran, dan memperkecil belanja yang berupa upah/gaji/honor birokrat atau mitra pelaksana program. Program sasaran yang dimakud adalah di bidang kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja, serta memperluas “pasar’ untuk produk-produk regional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai bekal mencapai kehidupan yang layak.

  • 2.    Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali perlu terus menerus dilakukan dengan prioritas pada variabel gini ratio, belanja daerah, pengeluaran non makanan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi, yang merupakan cerminan dari besarnya pendapatan masyarakat, adanya ketimpangan pendapatan, anggaran belanja daerah, dan laju pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.

  • 3.    Dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, prioritas perlu diarahkan untuk daerah-daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, yaitu: Kabupaten Karangasem, Buleleng, Klungkung, dan Bangli.

  • 4.    Perlunya perwujudan Good Governance, dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan serta transparansi dibidang pemerintahan.

DAFTAR REFERENSI

Argi, Ridho. 2011. Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009. Skripsi : Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Badan Pusat Statistik. 2005. Indeks Pembangunan Manusia Samarinda.

Badan Pusat Statistik. 2008. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung tahun 2008. Katalog BPS : 4102002.5103.

Badan Pusat Statistik. 2012. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bali. No. 44/08/51/Th. VI. 6 Agustus 2012.

Badan Pusat Statistik. 2012. Bali Dalam Angka dari berbagai edisi terbitan.

Badrudin, Rudy dan Khasanah, Mufidhatul. 2011. Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin Ekonomi, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Volume 9 Nomor 1 April 2011 : 23-30. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 20062009. Economics Development Analysis Journal.

Pratowo, Nur Isa. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Rosyidi, Suherman. 2011. Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

UNDP. 1990 – 2011. Human Development Report. UNDP (Online), diakses tanggal 24 Agustus 2014.

UNDP. 1995

Widarjono, Agus.2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi kedua. Ekonisa FE UII, Yogyakarta.

Tambunan, Tulus. 2001.

Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan. Erlangga Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN

Dependent Variable: LOG(IPM?)

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 08/31/14 Time: 15:02

Sample: 2004 2012

Included observations: 9

Number of cross-sections used: 9

Total panel (balanced) observations: 81

One-step weighting matrix

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

3.792415

0.048644

77.96193

0.0000

LOG(GR?)

0.005721

0.001981

2.888367

0.0050

LOG(PNMP?)

0.028138

0.010091

2.788445

0.0067

LOG(BD?)

0.019280

0.004067

4.740899

0.0000

LOG(LPE?)

0.092571

0.020804

4.449661

0.0000

Weighted Statistics

R-squared

0.999973

Mean dependent var

7.911861

Adjusted R-squared

0.999971

S.D. dependent var

6.019464

S.E. of regression

0.032279

Sum squared resid

0.079185

F-statistic

695507.7

Durbin-Watson stat

0.662196

Prob(F-statistic)

0.000000

Unweighted Statistics

R-squared

0.455329

Mean dependent var

4.266869

Adjusted R-squared

0.426662

S.D. dependent var

0.048675

S.E. of regression

0.036856

Sum squared resid

0.103238

Durbin-Watson stat

0.233293

I Volume X No. 1 Juli 2014