PENGATURAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA USAHA RENTAL MOBIL DAN UPAYA HUKUMNYA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI

Dewa Ayu Ferbyla Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ferbylamput368@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dewaayudiansawitri@gmail.com

DOI: KW.2023.v12.i09.p4

ABSTRAK

Tujuan dalam studi ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan perjanjian sewa-menyewa dalam usaha rental mobil dan upaya hukumnya apabila para pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif disertai tinjauan yuridis yang melibatkan berbagai literature seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan literature lainnya yang relevan dengan rumusan masalah yang diuraikan. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perjanjian sewa-menyewa dibeberapa usaha rental mobil, namun tidak semua rental mobil melakukan perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang telah ditandatangani kedua pihak sejatinya memiliki keabsahan serta fungsi yuridis, dimana selayaknya perjanjian dapat dijadikan sebagai bewijsgrond dan remedy guna melindungi dan memberikan kepastian hukum apabila nantinya terdapat wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat maka dapat diselesaikan melalui dua upaya yaitu litigasi yakni melalui proses mediasi dan non-litigasi melalui pengeadilan.

Kata Kunci: Pengaturan, Perjanjian Sewa-Menyewa, Rental Mobil.

ABSTRACT

The aim of this study is to find out more about the arrangement of rental agreements in the car rental business and the legal remedies if the parties to the agreement default. This study uses normative research methods accompanied by a juridical review involving various literature such as books, legal journals, statutory regulations and other literature that is relevant to the problem formulation described. The results of this research are that there are rental agreements in several car rental businesses, but not all car rental companies have rental agreements. The rental agreement that has been signed by both parties actually has validity and a juridical function, where the agreement should be used as a legal basis and remedy to protect and provide legal certainty if there is a default in the rental agreement that has been made. If there is a default in the rental agreement that has been made, it can be resolved through two measures, namely litigation, namely through a mediation process and non-litigation through the courts.

Key Words: Existence, Lease Agreement, Rent Car.

  • I.   Pendahuluan

    1.1  Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia telah disediakan banyak peluang di sektor usaha. Berbagai cara akan dilakukan oleh para pengusaha untuk dapat meningkatkan perekonomian pribadinya. Perekonomian masyarakat yang baik akan menimbulkan kemajuan bagi negara berkembang ke arah yang positif. Salah satu keperluan yang penting dalam

mendukung peningkatan perekonomian yaitu transportasi, yang dapat menjadi pendorong bagi masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan efektivitas.

Dewasa ini, transportasi telah menjadi kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Transportasi dengan peminat terbanyak ada pada transportasi darat, berupa motor, mobil, dan jenis transportasi darat lainnya. Salah satu transportasi darat yang telah disebutkan yaitu mobil. Mobil termasuk dalam kendaraan beroda empat dan berbahan bakar bensin dan/atau solar. Di Indonesia, mobil merupakan kendaraan yang mewah dan tidak setiap orang memiliki mobil sebagai milik pribadinya. Inilah sebabnya, banyak yang membuka jasa sewa mobil yang kerap disebut Rental Mobil. Rental Mobil diartikan suatu kendaraan atau mobil untuk dipakai dalam waktu tertentu dan/atau perjalanan tertentu, dimana pengemudinya merupakan pihak penyewa yang meminjam mobil tersebut dengan mengikuti segala aturan yang ditentukan oleh pemilik mobil disertai harga atau biaya penyewaan yang disepakati.1 Tujuan dari adanya rental mobil ini yaitu membantu orang yang tidak memiliki kendaraan berupa mobil ketika mobil tersebut dibutuhkan.2 Disamping itu, adanya rental mobil ini pula membuka peluang kerja bagi seseorang yang tidak memiliki mobil, sehingga dapat menawarkan jasa dalam bidang pariwisata sebagai Tour Guide. Khususnya di Bali yang sebagian besar perekonomian bergerak di sektor pariwisata tentu para pendatang sangat perlu mobilitas untuk ke tempat pariwisata yang menarik perhatiannya.

Usaha rental mobil berkembang pesat disebabkan karena tuntutan dari kegiatan pariwisata pada daerah itu sendiri. Wisatawan tentu membutuhkan mobil sebagai kendaraan yang dapat dikendalikan sesuai tujuan dan tempat yang ingin dikunjunginya sehingga tidak perlu naik angkutan umum yang tentunya berdesakan dengan para wisatawan lainnya.3 Tidak hanya bertujuan membantu seseorang yang tidak memiliki kendaraan beroda empat, usaha rental mobil juga dapat menambah lapangan pekerjaan bagi seseorang yang membuka jasa pemandu perjalanan bagi para wisatawan.

Dalam hal usaha rental mobil, tentu terdapat beberapa ancaman yang tidak dapat dihindari. Sebagai pemilik usaha rental mobil, cukup besar keresahan dan risiko yang harus diperhatikan. Salah satu ancaman yang kerap kali terjadi dalam usaha rental mobil yaitu kerusakan pada mobil yang disewakan kepada pihak penyewa. Kerusakan yang terjadi jelas menimbulkan kerugian bagi pemilik rental mobil karena tidak sepadan dengan biaya sewa yang telah disepakati. Maka, untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada usaha rental mobil perlu adanya suatu perlindungan yang pasti dan mengikat. Perlindungan yang dimaksudkan yaitu perlindungan hukum, dimana sifatnya mengikat dan pasti dapat melindungi hak dan kewajiban baik individu, badan usaha, maupun benda mati. Perlindungan hukum dalam usaha rental mobil dapat dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis berupa perjanjian sewa-menyewa antar pemilik usaha rental mobil dengan pihak yang hendak menyewakan mobil tersebut.

Dalam perjanjian umumnya disusun dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).4 Secara spesifik perjanjian dalam usaha rental mobil lebih cenderung pada perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa mengikatkan pemilik rental mobil sebagai pihak pertama yang memberikan kenikmatan sebuah barang kepada pihak yang hendak menyewakan dalam waktu tertentu dengan suatu harga dan/atau biaya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.5 Segala kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa harus didasarkan oleh kesepakatan bersama, tanpa paksaan. Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini hendaknya memicu perkembangan usaha rental mobil dan meminimalisir ancaman serta potensi kerugian dari pemilik rental mobil tersebut, serta menjunjung hak dan kewajiban kedua pihak yang mengikatkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah dibuat.

Dibalik manfaat perjanjian sewa-menyewa sangat disayangkan bahwa tidak banyak pelaku usaha yang membuka usaha rental mobil menyadari betapa penting keberadaan dan peran dari adanya perjanjian sewa-menyewa. Harus dilegalkan bahwa eksistensi sangatlah penting dalam perkembangan segala bidang baik itu bidang ekonomi, pariwisata maupun bidang lainnya. Eksistensi sendiri berdasarkan pendapat Sjafirah dan Prasanti, diartikan sebagai keberadaan. Menurut keduanya, keberadaan yang dimaksud tersebut adalah terdapat pengaruh ada atau tidak adanya kita, itu disebut sebagai eksistensi. Eksistensi sangat penting “diberikan” kepada kita, karena sejatinya dengan adanya tanggapan dari orang di sekitar kita tersebut membuktikan bahwa keberadaan dan/atau kita diakui.6 Oleh sebab itulah pentingnya pengaturan dari perjanjian sewa-menyewa diuraikan sedemikian rupa agar kita paham langkah yang perlu diambil, khususnya pada bidang hukum apabila kelak ancaman atau kerugian yang diresahkan terjadi.

Pengaturan perjanjian sewa-menyewa telah banyak dikaji dalam beberapa studi yang diuraikan melalui banyak metode. Sebagian besar studi yang serupa menjelaskan bahwa pengaturan perjanjian sewa-menyewa dijadikan sarana dalam melindungi dan menjamin kepastian hukum oleh penggugat apabila nantinya terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Hal ini karena perjanjian tersebut mencangkup berbagai bukti seperti bukti yang menguraikan tujuan serta kehendak kedua belah pihak, bukti bahwa telah terjadi perjanjian secara sah antar kedua pihak, serta bukti kedua pihak telah sepakat membuat perjanjian dengan fungsi yuridis perjanjian, dimana terdapat tanggal tertentu sebagai masa berlaku perjanjian tersebut. Apabila terdapat perkara yang dilakukan pihak penyewa, maka perlu untuk ganti rugi yang wajib di selesaikan, dimana ketentuan ini ditegaskan pada Pasal 1243 KUHPerdata.

Studi terdahulu yang digunakan menjadi acuan pada penelitian ini yakni studi yang dilakukan oleh Supriyanto sebagai penulis pertama dan Alfin Dwi Novemyanto sebagai penulis kedua, dengan judul “Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond

dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No. 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.),” yang telah dipublish pada tahun 2023 pada media Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains.7 Hasil studi yang telah diuraikan tersebut lebih dominan dijelaskan hasilnya secara khusus, yang berpacuan pada putusan. Namun, pada studi kali ini akan lebih menguraikan segala unsur secara detail dan tersurat. Permasalahan mengenai eksistensi dan upaya menangani wanprestasi akan diuraikan dalam beberapa poin serta dijabarkan secara terperinci. Dalam studi ini pula akan membahas kedua pihak yaitu pihak pemilik dan penyewa rental mobil, tidak hanya terfokus pada pihak penyewa saja maupun sebaliknya. Pembahasan yang sangat nyata terpaparkan antar kedua pihak perjanjian sewa-menyewa yaitu mengenai sanksi. Pada studi terdahulu, pembahasan hanya menekankan pada sanksi bagi pihak penyewa apabila melakukan wanprestasi. Disamping itu, pihak pemilik pun patut diberikan sanksi apabila melakukan wanprestasi seperti contohnya dalam konteks rental mobil, pemilik menyewakan mobil yang tidak dalam kondisi yang baik dan layak pakai.

  • 1.2.    Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat sebuah masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

  • 1.    Bagaimana pengaturan hukum perjanjian sewa-menyewa dalam usaha rental mobil?

  • 2.    Bagaimana upaya hukum atas perbuatan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa usaha rental mobil?

  • 1.3.    Tujuan Penulisan

  • 1.    Dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan hukum perjanjian sewa menyewa dalam usaha rental mobil

  • 2.    Dapat mengetahui upaya hukum yang dilakukan atas perbuatan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rental mobil.

  • II.    Metode Penelitian

Dalam Peineilitian ini seibagian beisar dipeiroleih meilaluii tinjauian puistaka. Meitodei peineilitian yang peinuilis teirapkan dalam peineilitian ini yaitui meitodei normatif deingan tinjauian yuiridis beiruipa buikui, juirnal, peiratuiran peiruindang-uindangan dan bahan puistaka lainnya.8 Guina meinguimpuilkan seigala data yang diinginkan, peinuilis meincari dan meininjaui seigala suimbeir huikuim yang beirkaitan deingan pokok bahasan dalam peineilitian ini. Peineilitian ini disajikan seicara deiskriptif. Peinyajian seicara deiskriptif yakni peinyajian deingan meitodei-meitodei, dimana beirhuibuingan deingan peinguimpuilan, peiringkasan, dan peinyajian seibuiah data beiseirta meinyampaikan informasi yang beirmanfaat. Seihingga data yang diguinakan dalam artikeil ilmiah ini dikuitip dari peiratuiran peiruindang-uindangan yang meingatuir teintang peirjanjian dan/ataui

peirjanjian seiwa-meinyeiwa. Bahan huikuim dalam stuidi ini dianalisis deingan cara deiskriptif kuialitatif lalui dianalisis deingan teiknik analisis isi (conteint analysis). Analisis ini meingaplikasikan data seikuindeir yang dipeiroleih. Data seikuindeir yaitui data yang dapat dipeiroleih meilaluii pihak lain seicara tidak langsuing.

  • III.    Hasil dan Pembahasan

  • 3.1    Pengaturan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Usaha Rental Mobil

Saat ini, masyarakat keibanyakan beirtindak uintuik meingikatkan diri pada suiatui peirjanjian deingan masyarakat lain uintuik keipeintingan teirteintui, baik keipeintingan sosial mauipuin eikonomi. Seiseiorang yang teilah meimiliki janji ataui keiseipakatan deingan orang lain seicara meingikat dan sah beirdasarkan syarat yang teilah diteintuikan oleih peiratuiran peiruindang-uindangan akan meinimbuilkan huibuingan huikuim.9 Seibagian beisar seiseiorang yang meingikatkan diri dalam suiatui peirjanjian, khuisuisnya peirjanjian seiwa-meinyeiwa beirtuijuian uintuik meimeinuihi keibuituihan eikonominya seipeirti meimbuika suiatui uisaha. Guina uintuik meilinduingi uisahanya seirta meiminimalisir teirjadinya peirkara dalam uisaha teirseibuit, seiseiorang meilakuikan peirjanjian yang meimiliki keipastian huikuim.

Suiatui peirjanjian disuisuin seicara teirpeirinci dan teirstruiktuir meimbeirikan manfaat yang dapat beirpeingaruih oleih keiduia pihak. Peirjanjian yang teilah disuisuin leibih meinjamin keiamanan bagi keiduia pihak, dimana peirjanjian teirseibuit ada guina uintuik saling meilinduingi hak dan keiwajiban keiduia pihak yang beirsangkuitan. Akibat yang timbuil apabila tidak ada peingikatan peirjanjian maka akan teirjadi keiseiweinang-weinangan salah satui pihak, dalam keigiatan seiwa-meinyeiwa objeik peirjanjian dapat diakuii oleih pihak peinyeiwa seibagai objeik keipuinyaan pribadinya.10 Hal ini teintuinya meiruigikan pihak peimilik objeik teirseibuit yang meimiliki objeik yang diseiwakan. Inilah seibabnya suiatui peirjanjian sangat peinting dalam meinjamin hak dan keiwajiban keiduia pihak, seihingga meiminimalisir keiruigian dari keigiatan seiwa-meinyeiwa.

Dalam meinjalankan uisaha dan/ataui bisnis, peilakui uisaha dan konsuimein meimiliki keipeintingan beirbeida, dapat dijadikan contoh peirjanjian seiwa-meinyeiwa. Dalam meiwuijuidkan dan meinjamin keipeintingan teirseibuit, seibaiknya keiduia pihak yaitui pihak peinyeiwa dan peimilik meimbuiat peirjanjian seiwa-meinyeiwa deimi teirjaganya hak dan keiwajiban beirsama.11 Seicara faktuial, peirlinduingan hak dan keiwajiban peilakui uisaha teilah diatuir dalam Uindang-Uindang No. 8 Tahuin 1999 teintang Peirlinduingan Konsuimein. Namuin, dalam konteiks ini peirlui ada peirjanjian yang leibih meingikat antar keiduia pihak seipeirti peirjanjian seiwa-meinyeiwa. Beirdasarkan pada Pasal 1548 KUiHPeirdata teilah meineirangkan meingeinai konseip Peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang ditafsirkan seibagai suiatui kontrak dimana pihak yang teirikat meimuingkinkan pihak lain uintuik meinikmati barang miliknya dalam teimpo waktui teirteintui deingan biaya yang

teilah diseituijuii keiduia pihak yang beirsangkuitan.12 Deingan adanya peingeirtian meingeinai peirjanjian seiwa-meinyeiwa teirseibuit, dapat diuiraikan bahwa uinsuir-uinsuir dari peirjanjian seiwa-meinyeiwa meincangkuip:

  • a.    Adanya objeik yang diseiwakan

Dalam suiatui peirjanjian seiwa-meinyeiwa wajib ada minimal satui objeik yang meinjadi alat seiwaan antara peimilik deingan pihak peinyeiwa. Objeik yang diseiwakan biasanya beiruipa barang yang beirharga, dimana tidak seimuia orang meimilikinya seibagai keipeimilikan pribadinya.

  • b.    Adanya batasan waktui seiwaan

Suiatui peirjanjian seiwa-meinyeiwa haruis meimiliki batasan waktui ataui jangka waktui muilai peinyeiwaan dan batas akhir waktui peinyeiwaan. Deingan adanya jangka waktui ini beirguina agar teirdapat peingeindalian uintuik pihak peinyeiwa dalam meiminjam dan meingeimbalikan objeik yang diseiwakan seisuiai keiseipakatan.

  • c.    Adanya peimbayaran biaya seiwa yang teilah diseipakati.

Dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa teintuinya ada biaya yang haruis dibayarkan pihak peinyeiwa seibagai kontribuisi atas objeik yang diguinakannya. Biaya teirseibuit haruis dibayarkan seisuiai deingan keiseipakatan keiduia beilah pihak, tanpa meimbeibani salah satui pihak.

Seimuia uinsuir yang teilah dijeilaskan seibeiluimnya meiruipakan ceirminan daripada syarat sahnya suiatui peirjanjian. Uinsuir-uinsuir teirseibuit meiruipakan ciri khas dari peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang tidak dapat dijuimpai pada peirjanjian lainnya, seihingga seimuia uinsuir di atas meiruipakan uinsuir yang beirsifat eiseinsial ataui uinsuir eiseinsialia uintuik peirjanjian seiwa-meinyeiwa. Apabila suiatui peirjanjian seiwa-meinyeiwa tidak meincantuimkan uinsuir mauipuin syarat wajib yang teilah diteintuikan dalam peiratuiran peiruindang-uindangan, maka peirjanjian teirseibuit tidak meimiliki keikuiatan huikuim, meiskipuin teirdapat peingakuian dari pihak-pihak yang beirsangkuitan. Jika peirjanjian teirseibuit teitap dijalankan deingan uipaya huikuim yaitui meilaluii peingadilan, maka akan dinyatakan bahwa peirjanjian teirseibuit batal deimi huikuim.13

Peirjanjian pada uimuimnya meimiliki peingeirtian teirseindiri, yang diartikan seibagai salah satui uisaha masyarakat meingikatkan dirinya beirsama orang lain deimi teirpeinuihinya keibuituihan masyarakat teirseibuit. Objeik yang diguinakan dalam peirjanjian diseibuit preistasi, beigitui puila pada peirjanjian seiwa-meinyeiwa. Dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa keiduia pihak wajib meimbuiat keiteintuian-keiteintuian guina uintuik dijadikan syarat sahnya peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang dibuiat. Syarat sah peirjanjian meiruipakan bagian teirpeinting dari suiatui peirjanjian agar peirjanjian teirseibuit dianggap sah dalam huikuim dan dapat dipeirtangguingjawabkan keilak apabila teirjadi peilanggaran antar salah satui pihak. Syarat sah peirjanjian pada uimuimnya teilah disuisuin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUiHPeirdata), antara lain:

  • a.    Keiseipakatan antar keiduia pihak;

  • b.    Cakap dalam Beirtindak;

  • c.    Teirdapat Objeik Peirjanjian;

  • d.    Teirdapat Kauisa yang halal.14

Meingeinai peirjanjian seiwa-meinyeiwa teilah jeilas teirteira dalam Kitab Uindang-uindang Huikuim Peirdata (KUiHPeirdata) khuisuisnya pada bab keituijuih. Namuin, dalam KUiHPeirdata teirseibuit tidak ada peingatuiran yang jeilas meingeinai eiksisteinsi peirjanjian seiwa-meinyeiwa khuisuis uintuik uisaha reintal mobil. Dalam KUiHPeirdata hanya meingatuir meingeinai peirjanjian seiwa-meinyeiwa khuisuis uintuik ruimah, tanah dan peirabotan ruimah. Namuin, Peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang teilah ditandatangani keiduia pihak seijatinya meimiliki keiabsahan seirta fuingsi yuiridis, dimana seilayaknya peirjanjian dapat dijadikan seibagai beiwijsgrond dan reimeidy guina meilinduingi dan meimbeirikan keipastian huikuim apabila nantinya teirdapat wanpreistasi dalam peirjanjian teirseibuit.15

Walauipuin eiksisteinsi meingeinai peirjanjian seiwa-meinyeiwa uisaha reintal mobil tidak dijeilaskan seicara teirsuirat dalam KUiHPeirdata, teitapi cuikuip banyak pasal-pasal yang meingatuir meingeinai peirjanjian. Deingan adanya keiteintuian-keiteintuian meingeinai peirjanjian, dapat dijadikan acuian dari eiksisteinsi peirjanjian seiwa-meinyeiwa uisaha reintal mobil uintuik beirlakui. Bagian teirpeinting apabila meimbuiat peirjanjian seiwa-meinyeiwa yaitui syarat sahnya dari suiatui peirjanjian yang teilah dijeilaskan pada pasal 1320 KUiHPeirdata, uintuik itui heindaknya keiduia pihak haruis beinar-beinar meimpeirhatikan apakah syarat sahnya peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang teilah dibuiat teirseibuit teilah meimeinuihi peirsyaratan sahnya peirjanjian yang teilah dijeilaskan dalam KUiHPeirdata.

Salah satui pasal yang teirteira dalam KUiHPeirdata yang heindaknya dapat dijadikan peidoman dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa uisaha reintal mobil teirdapat pada pasal 1243 KUiHPeirdata. Beirdasarkan pasal teirseibuit meinjeilaskan jika suiatui peirikatan tidak teirpeinuihi keiwajiban yang teirteira di dalamnya, maka diwajibkan uintuik meimbayar biaya peingganti seirta keiruigian dan buinganya, walauipuin pihak yang tidak meimeinuihi keiwajiban teirseibuit dianggap lalai, ataui meilampauii waktui yang teilah diteintuikan. Meilaluii buinyi pasal teirseibuit, para pihak yang heindak meingikatkan dirinya pada peirjanjian seiwa-meinyeiwa tidak peirlui reisah kareina cuikuip banyak yang dapat dijadikan acuian dari keibeiradaan peirjanjian seiwa-meinyeiwa.

Peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang teilah diseipakati oleih pihak peimilik dan pihak peinyeiwa wajib meinciptakan keiuintuingan antar keiduia beilah pihak puila. Peimilik reintal mobil tidak dapat meineintuikan peirjanjian seiwa-meinyeiwa seicara seipihak, beigituipuila pihak peinyeiwa tidak dapat seicara beibas meineintuikan isi peirjanjian. Peirjanjian seiwa-meinyeiwa haruis beirlandaskan atas hak dan keiwajiban keiduia pihak tanpa ada keitimpangan antar salah satuinya. Hak yang dimiliki oleih pihak peimilik yakni meineirima biaya seiwa yang teilah diseipakati dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa. Seidangkan, hak yang dimiliki oleih pihak peinyeiwa yaitui meineirima objeik seiwaan beiruipa mobil dalam keiadaan yang baik dan/ataui layak pakai.16 Beirikuit meiruipakan uinsuir keiseipakatan yang seibagai syarat suibyeiktif yang biasanya meiruipakan keiwajiban dari peinyeiwa dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa antara lain:

  • a.    Meingguinakan dan meinjaga mobil yang diseiwakan deingan baik;

Para peinyeiwa yang meimakai mobil seiwaan heindaknya meimakai barang teirseibuit deingan seibaik-baiknya, layaknya seipeirti miliknya seindiri. Hal ini seibagai beintuik peirtangguing jwaban peinyeiwa atas mobil seiwaan yang diguinakannya.

  • b.    Meilakuikan peimbayaran seiwa seisuiai keiseipakatan;

Dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa pastinya teirdapat biaya seiwa di dalamnya yang teilah diseipakati beirsama. Dalam pasal 1560 KUiHpeir teilah meinjeilaskan bahwa Biaya dan/ataui uiang seiwa haruis dibayarkan seicara tuinai ataui peiriodik keipada peimilik mobil.

  • c.    Meilakuikan peingeimbalian mobil seisuiai waktui beirakhirnya seiwaan;

Keitika pihak peinyeiwa teilah seileisai meingguinakan objeik seiwaan seisuiai keibuituihannya, peinyeiwa wajib meingeimbalikan mobil seiwaan teirseibuit seisuiai teinggat waktui yang teilah diteintuikan dalam peirjanjian dan teintuinya objeik teirseibuit dalam keiadaan seibagaimana keiadaan saat awal dibeirikan.

  • d.    Tidak dipeirboleihkan meinyeiwakan keimbali pada pihak keitiga tanpa izin peimiliknya.

Dalam Peirjanjian, apabila pihak yang beirkaitan hanya duia pihak maka pihak peinyeiwa tidak dipeirkeinankan uintuik meingalihkan peinyeiwaan teirseibuit pada pihak lain diluiar peirjanjian. Apabila hal ini teirjadi, maka pihak peinyeiwa dapat dianggap wanpreistasi ataui teirkeina ancaman dibatalkannya keigiatan seiwa-meinyeiwa suiatui objeik dan peimbayaran ganti keiruigian atas tindakan wanpeistasi yang dilakuikannya.17

Seilain daripada keiwajiban yang dimiliki oleih pihak peinyeiwa, peimilik reintal mobil juiga meimiliki keiwajiban yang wajib dipeinuihinya dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa. Keiwajiban para peimilik objeik dapat diuiraikan beirdasarkan pasal 1550 KUiHPeirdata, dimana meinjeilaskan bahwa keiwajiban peimilik objeik yang diseiwakan antara lain:

  • a.    Meinyeirahkan objeik yang teilah diseiwakan keipada pihak peinyeiwa;

Keiwajiban awal yang paling peinting dari pihak peimilik yaitui meinyeirahkan objeik yang akan diseiwakan keipada pihak peinyeiwa seisuiai jangka waktui peirjanjian beirlangsuing. Meingeinai peinyeirahan ini haruis dilakuikan seicara nyata (deiliveireincei) keipada pihak peinyeiwa. Peinyeirahan dilakuikan seicara layak seisuiai deingan objeik yang yang teilah diseipakati.

  • b.    Meirawat objeik yang teilah diseiwakan seihingga layak pakai;

Objeik yang ingin diseiwakan baiknya dirawat seicara baik seihingga tidak teirdapat halangan saat diguinakan oleih pihak peinyeiwa uintuik keipeirluian teirteintui. Peimeiliharaan dan peirbaikan meiruipakan keiwajiban dan tangguing jawab pihak peimilik yang teiruis beirlanjuit seilama masa seiwa. Hal ini dimaksuidkan bila teirdapat cacat ataui keiruisakan yang meinghalangi peimakaian pihak peinyeiwa, maka peimilik haruis meimbeirikan ganti ruigi ataui pihak peinyeiwa dimuingkinkan uintuik meingakhiri peirjanjian seiwa-meinyeiwa teirseibuit.

  • c.    Meinjamin keiteintraman dan keidamaian pihak peinyeiwa atas objeik yang teilah diseiwakan seilama jangka waktui peirjanjian seiwa-meinyeiwa beirlangsuing.

Keiwajiban seilanjuitnya yang cuikuip peinting dilakuikan pihak peimilik objeik yakni jaminan pihak peinyeiwa dalam meinikmati objeik, dimana tidak ada

gangguian apapuin yang dapat meimpeingaruihi peimakaian pihak peinyeiwa atas objeik yang teilah diseiwakan.18

Keiwajiban daripada peimilik reintal mobil juiga dapat beirpacuian pada pasal 19 Uindang-Uindang teitang Peirlinduingan Konsuimein. Namuin, dalam UiUi Peirlinduingan Konsuimein, suibjeik yang diguinakan dalam suibstansinya yaitui antar peilakui uisaha dan konsuimein, teitapi isi dan inti sari dari peinjeilasannya dapat meinjadi acuian seibagai keiwajiban bagi peimilik uisaha reintal mobil. Apabila peimilik reintal mobil tidak meilaksanakan keiwajiban yang teirdapat dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa deingan baik, maka peimilik reintal mobil puila dapat beirpoteinsi meilakuikan wanpreistasi deingan ancaman peingeimbalian biaya seiwa yang teilah dibayarkan seirta ganti keiruigian. Oleih kareina itui, keiduia pihak baik pihak peimilik mauipuin pihak peinyeiwa meimiliki keiduiduikan yang seitara dimana keiduianya meimiliki keiwajiban dan hak masing-masing.

  • 3.2 Upaya yang Dilakukan Atas Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa

    Menyewa Usaha Rental Mobil

Beiriringan deingan peirkeimbangan zaman yang seimakin modeirn, uisaha reintal mobil di seigala daeirah seimakin beirkeimbang peisat. Seimakin banyak orang, baik orang lokal mauipuin peindatang yang ingin meinyeiwa mobil deimi keibuituihan pribadinya. Peirkeimbangan ini puila beiriringan deingan meiningkatnya seingkeita dari uisaha reintal mobil teirseibuit. Meiskipuin keiduia beilah pihak teilah meilakuikan peirjanjian dan/ataui keiseipakatan, teitap ada ceilah bagi salah satui pihak meilakuikan peilanggaran dari peirjanjian yang teilah diseituijuii beirsama teirseibuit. Peirmasalahan yang dihadapi dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa beiruipa biaya dan waktui seiwa yang tidak seisuiai keiseipakatan, meingakhiri seiwa seicara seipihak, tidak meineipati keiseipakatan peirjanjian, dan lainnya.19

Peirmasalahan dan/ataui peilanggaran yang dihadapi dalam peirjanjian teirseibuit diseibuit seibagai wanpreistasi. Wanpreistasi di sini dimaknai keilalaian, keialpaan, peingingkaran, tidak meineipati keiwajiban dalam peirjanjian. Wanpreistasi yang teilah teirjadi nantinya akan meingikat pihak-pihak yang teirteira dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang teilah sah dibuiat oleih pihak-pihak teirseibuit. Dalam teirjadinya wanpreistasi teintui tidak leipas dari peinyeibab yang tidak seicara pasti dikeitahuii. Beibeirapa faktor yang diduiga meinjadi peinyeibab teirjadinya wanpreistasi dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa uisaha reintal mobil dapat diuiraikan seibagai beirikuit.

  • a.    Faktor Inteirnal

Faktor Inteirnal meiruipakan faktor yang meindorong seiseiorang meilakuikan wanpreistasi dari dalam dirinya. Faktor inteirnal yang meindorong teirjadinya wanpreistasi dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa yaitui adanya niat dari pihak peinyeiwa uintuik tidak meingeimbalikan mobil yang diseiwakan kareina mobil teirseibuit digadaikan ataui juiga kareina pihak peinyeiwa yang suidah teirlanjuir nyaman deingan mobil yang diseiwakan, agar tidak meinambah biaya seiwa akhirnya pihak meinyeiwa tidak meingeimbalikan mobil teirseibuit.

  • b.    Faktor Eiksteirnal

Faktor Eiksteirnal meiruipakan faktor yang timbuil akibat adanya dorongan dari orang seikitar ataui keiadaan. Faktor eiksteirnal dari adanya wanpreistasi peirjanjian seiwa-meinyeiwa uisaha reintal mobil dapat diseibabkan kareina adanya peingaruih dari lingkuingan seikitar, dimana lingkuingan seikitar pihak peinyeiwa meimiliki gaya hiduip yang tinggi seihingga pihak peinyeiwa teirpeingaruih puila deingan meimbawa mobil seiwaannya teirseibuit agar teirlihat seipeirti lingkuingan seikitarnya dan tidak meingeimbalikannya kareina tidak meimiliki uiang uintuik meinyeiwakan mobil teirseibuit keimbali. faktor eiksteirnal lainnya yang dapat meinjadi seibab yaitui saat waktui peingeimbaliannya, pihak peinyeiwa meimiliki keisibuikan lain ataui teirjeibak maceit seihingga tidak seisuiai deingan waktui peingeimbalian yang teilah diseipakati.20

Peirmasalahan ataui seingkeita yang diseibabkan oleih wanpreistasi dapat diseileisaikan meilaluii duia teiori yaitui teiori litigasi dan teiori non-litigasi.21 Proseis litigasi diartikan seibagai proseis proseis peinyeileisaian seibuiah konflik yang dilaksanakan meilaluii peingadilan, dimana proseis ini seiring diistilahkan deingan nama litigasi. Seidangkan non-litigasi diartikan seibagai proseis peinyeileisaian konflik deingan adanya pihak keitiga seibagai peineingah, dimana posisi pihak keitiga teirseibuit tidak meimihak antar pihak yang seidang beirseingkeita. Proseis meiruipakan proseis alteirnatif peinyeileisaian seingkeita, seihingga masalah antar keiduia pihak diharapkan bisa seigeira teiratasi.22

Meininjaui dari teiori peinyeileisaian seingkata yang teilah jeilas teirseibuit, apabila dikaitkan deingan uipaya dalam peinyeileisaian wanpreistasi peirjanjian seiwa-meinyeiwa seibeinarnya tidak ada yang seicara khuisuis meinyeibuitkan peinyeileisaian wanpreistasi peirjanjian seiwa-meinyeiwa haruis dilakuikan seicara litigasi mauipuin non-litigasi. Namuin, akan leibih baik apabila dalam konteiks wanpreistasi peirjanjian seiwa-meinyeiwa dilakuikan uipaya non-litigasi teirleibih dahuilui. Uipaya non-litigasi leibih eifeiktif dilakuikan kareina deingan uipaya ini seingkeita ataui keialpaan yang dilakuikan salah satui pihak akan ceipat diseileisaiakan. Teirleibih lagi, dalam peinyeileisaian konflik teirseibuit nantinya akan dihadirkan orang keitiga yang meinjadi fasilitator dalam diskuisi yang nantinya akan teirjadi antar keiduia pihak yang namanya teirteira meilakuikan peirjanjian seiwa-meinyeiwa.

Pada dasarnya, meingakihiri konflik meilaluii uipaya non-litigasi leibih baik daripada uipaya litigasi. Wanpreistasi yang teirjadi antar pihak yang meilakuikan peirjanjian dapat diseileisaikan seicara non-litigasi seibeiluim meineimpuih tuintuitan huikuim seihingga meimbawa soluisi yang meinguintuingkan bagi pihak-pihak yang meilangsuingkan peirjanjian. Namuin, dalam peinyeileisaian meilaluii proseis non-litigasi, apabila keiduia pihak beiluim juiga meineimuikan soluisi ataui peinyeileisaian baruilah seiteilah itui keiduia pihak dapat meimbawa peirmasalahan kei dalam proseis peingadilan ataui yang diseibuit seibagai proseis litigasi. Baik proseis litigasi mauipuin non-litigasi akan sangat meilibatkan peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang seibeiluimnya teilah dibuiat oleih keiduia pihak. Peirjanjian teirseibuit akan meinjadi tolak uikuir dan/ataui peidoman dalam meinyeileisaikan wanpreistasi.

Dalam proseis litigasi, peirjanjian seiwa-meinyeiwa juiga dapat meinjadi buikti uintuik meingguigat pihak yang meilakuikan wanpreistasi, seihingga pihak yang diruigikan dapat meimpeiroleih haknya yang diingkari oleih pihak yang meilakuikan wanpreistasi. Proseis litigasi teintuinya beirkaitan eirat deingan tuintuitan atas akibat yang diteirima oleih pihak yang diruigikan. Dari akibat teirseibuit, pihak yang diruigikan dapat meimilih beibeirapa tuintuitan yang akan diajuikan saat proseis peiradilan antara lain:

  • a.    Meinuintuit teirpeinuihinya peirjanjian yang teilah diseipakati;

  • b.    Meinuintuit teirpeinuihinya peirjanjian diseirtai ganti ruigi;

  • c.    Meinuintuit ganti ruigi atas teirjadinya wanpreistasi;

  • d.    Meinuintuit beirakhirnya dan/ataui dibatalkannya peirjanjian meilaluii hakim yang beirweinang;

  • e.    Meinuintuit beirakhirnya dan/ataui dibatalkannya peirjanjian beiseirta ganti ruigi.23

Proseis litigasi seibagai uipaya peinanganan apabila teirjadinya wanpreistasi haruis beirisi tuintuitan dari pihak yang diruigikan. Apabila tidak ada tuintuitan, maka uipaya litigasi tidak dapat ditindaklanjuitkan. Deingan adanya tuintuitan ini diharapkan dapat meinjadi keiadilan bagi para pihak yang diruigikan dalam wanpreistasi yang dilakuikan oleih salah satui pihak. Meingeinai keiwajiban ganti ruigi dalam tuintuitan teirseibuit tidak seimata-mata timbuil apabila teirjadi duigaan keilalaian, meilainkan barui eifeiktif apabila pihak yang diduiga meilakuikan wanpreistasi teirbuikti lalai dan teitap tidak meilaksanakan preistasinya.

Proseis litigasi meiruipakan suiatui uipaya huikuim dimana proseisnya beirjalan seicara teirstruiktuir dan sisteimatis. Dalam proseis litigasi sangat peinting adanya buikti yang kuiat dan meingikat antara keiduia pihak yang beirsangkuitan agar dapat diproseis leibih lanjuit. Peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang dibuiat oleih keiduia pihak dapat dijadikan buikti yang cuikuip kuiat. Dalam peimbuiatannya, peirjanjian seiwa-meinyeiwa seibaiknya dibuiat seicara oteintik guina uintuik meimpeirkuiat dalam peimbuiktiannya. Akan teitapi, keibanyakan pihak nyatanya meimbuiat peirjanjian seiwa-meinyeiwa dalam beintuik akta di bawah tangan. Peirjanjian oteintik yang dibuiat pada hadapan Notaris meimiliki peimbuiktian yang leibih kuiat daripada akta di bawah tangan. Namuin, akta di bawah tangan puila dapat dibeirikan keikuiatan leibih deingan cara dileigalisasikan oleih Notaris. Deingan deimikian, peirlinduingan hak dan keiwajiban meilaluii peirjanjian seiwa-meinyeiwa dalam reintal mobil yang dibuiat oleih peimilik dan pihak peinyeiwa haruis dibuiat seicara oteintik ataui di bawah tangan deingan leigalisasi Notaris.24

  • IV.  Kesimpulan sebagai Penutup

    4.   Kesimpulan

Pengaturan hukum peirjanjian seiwa-meinyeiwa dalam uisaha reintal mobil seibeinarnya tidak jeilas diteintuikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Deingan deimikian, tidak beirarti peirjanjian seiwa-meinyeiwa tidak meimiliki keikuiatan huikuim dan tidak dapat meineimpuih uipaya huikuim. Peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang teilah ditandatangani keiduia pihak seijatinya meimiliki keiabsahan seirta fuingsi yuiridis, dimana seilayaknya peirjanjian dapat dijadikan seibagai beiwijsgrond dan

reimeidy guina meilinduingi dan meimbeirikan keipastian huikuim apabila nantinya teirdapat wanpreistasi dalam peirjanjian seiwa-meinyeiwa yang teilah dibuiat. Uipaya yang dapat dilakuikan apabila suiatui peirjanjian seiwa-meinyeiwa meingalami wanpreistasi dapat diuiraikan meilaluii duia uipaya yaitui litigasi dan non-litigasi. Proseis litigasi diartikan seibagai proseis peinyeileisaian seibuiah konflik yang dilaksanakan meilaluii peingadilan, dimana proseis ini seiring diistilahkan deingan nama litigasi. Seidangkan non-litigasi diartikan seibagai proseis peinyeileisaian konflik deingan adanya pihak keitiga seibagai peineingah, dimana posisi pihak keitiga teirseibuit tidak meimihak antar pihak yang seidang beirseingkeita. Proseis non-litigasi meiruipakan proseis alteirnatif peinyeileisaian seingkeita, dimana masalah antar keiduia pihak dapat seigeira teiratasi seicara eifeiktif dan eifisiein. Oleih kareina itui, dalam uipaya peinyeileisaian seingkeita wanpreistasi pada peirjanjian seiwa-meinyeiwa seibagian beisar meingaplikasikan proseis non-litigasi, kareina proseis ini leibih eifeiktif dan dapat meimbeirikan soluisi yang beirkuialitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Santoso Az, Luikman. “Aspeik Huikuim Peirjanjian: Kajian Kompreiheinsif Teiori dan Peirkeimbangannya. Yokyakarta: Peineibar Meidia Puistaka.” (Yokyakarta, Peineibar Meidia Puistaka, 2019).

Jurnal

Artdityo, Artdityo, Achmad Buisro, and Anggita Doramia Luimbanraja. “Probleimatika Huikuim dalam Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Keindaraan Beirmotor Teirkait Adanya Klauisuila Eiksoneirasi.” Notariuis 12(1), (2019): h. 355-356.

Balo, Andika Suirya Aditya. “Wanpreistasi Peinyeiwa dalam Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Mobil deingan Peimilik Reintal CV. Tritama Kota Pontianak.” Juirnal Huikuim Prodi Ilmui Huikuim Fakuiltas Huikuim Uintan (Juirnal Mahasiswa S1 Fakuiltas Huikuim) Uiniveirsitas Tanjuingpuira 5(2). h. 1.

Chomsyah, Siti. “Tinjauian Yuiridis Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Banguinan Toko dalam Beintuik Tidak Teirtuilis.” Juirnal Diponeigoro Law 5(4): 205-206.

Fadilah, Freidi Ahmad, and Eindang Heiriyani. “Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Mobil yang Meinimbuilkan Wanpreistasi di Kabuipatein Bantuil.” Meidia of Law and Sharia Vol. 1, No. 2 (2020): 106-118.

Maheiswari, Ni Madei Nindya, Anak Aguing Saguing Laksmi Deiwi, and I Puitui Geidei Seipuitra. “Tangguing Jawab Peinyeiwa dalam Peirjanjian Seiwa-Meinyeiwa Keindaraan Beirmotor (Mobil) di Deisa Tibuibeineing Canggui.” Juirnal Kontruiksi Huikuim 2, No. 1, (2021): 186-190.

Nguirah Paramartha Uidayana, Anak Aguing, and Anak Aguing Keituit Suikranata. “Peirlinduingan Huikuim Bagi Masyarakat dalam Hal Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Tanah Seibagai Sarana Peimbanguinan Meinara Teileikomuinikasi.” Juirnal Keirtha Wicara Vol. 10, No. 12, (2021): h. 5-6.

Nindito, Heilmi Afif, and Kami Hartono. “Peilaksanaan Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Mobil Peisona Reint Car di Seimarang.” Prosiding Konsteilasi Ilmiah Mahasiswa Uinissuila (KIMUi) Klasteir Huikuim (2021): 771-787.

Pradnyaswari, Anak Aguing. “Uipaya Huikuim Peinyeileisaian Wanpreistasi Dalam Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Keindaraan (Reint A Car).” Juirnal Advokasi 3, No. 2, (2013): h. 120-121.

Robianti, Masayui, and Sri Zanariyah. “Peinyeileisaian Wanpreistasi dalam Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Ruimah Antara Konsuimein deingan Peiruimahan Paleim Asri Natar.” Juirnal Komuinikasi Huikuim (JKH) 8.1 (2022): 404-418.

Sirait, Manaon Damianuis, Johanneis Ibrahim Kosasih, and Deisak Gdei Dwi Arini. “Asas Itikad Baik dalam Peirjanjian Seiwa-Meinyeiwa Ruimah Kantor.” Juirnal Analogi Huikuim 2.2 (2020): 221-222.

Sjafirah, Nuiryah Asri, and Ditha Prasanti. “Peingguinaan Meidia Komuinikasi dalam Eiksisteinsi Buidaya Lokal Bagi Komuinitak Tanah Aksara (Stuidi Deiskriptif Kuialitatif Teintang Peingguinaan Meidia Komuinikasi dalam Eiksisteinsi Buidaya Lokal Bagi Komuinitas Tanah Aksara di Banduing.” Juirnal Ilmui Politik dan Komuinikasi, 6(2), (2016): Hlm. 41-42.

Soleiman, Clauidia. “Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa seibagai Peirjanjian Beirnama Beirdasarkan Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata.” Leix Privatuim Vol. 6 No. 5 (2018). 12-17.

Suinarsi, Deissy, Liza Marina, and Deidy Wahyuidi. “Keipastian Peirlinduingan Huikuim Bagi Peilakui Bisnis dalam Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Ruimah Toko.” Suipreimasi Juirnal Huikuim Vol. 4, No. 2, (2022): 200-212.

Suipiyanto, and Alfin Dwi Noveimyanto. “Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa seibagai Beiwijsgrond dan Reimeidy Peingguigat pada Peirkara Wanpreistasi (Stuidi Puituisan No. 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Seil.” Juirnal Huikuim dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 04, (2023): 310-311.

Uitari, Anak Aguing Deiwi, Yuisika Rieindy, and Eidi Sofwan. “Akibat Huikuim Wanpreistasi dalam Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Meinuiruit Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata.” PLEiDOI (Juirnal Huikuim dan Keiadilan) 1.1 (2022): 48-58.

Yuidi Arsawan, I Geidei, and I Geidei Yuisa. “Keiabsahan Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa yang Tidak Meincantuimkan Harga Seiwa.” Juirnal Keirtha Seimaya Vol. 10, No. 7, (2022): hlm. 1633-1634.

Sumber Lain

Al Fiqri, Adein Yuilshiva. “Peirlinduingan Huikuim Teirhadap Peimilik Reintal Mobil dalam Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Mobil di Keicamatan Puirwodadi.” SKRIPSI Uiniveirsitas Neigeiri Seimarang. (2020): Hal. 3-4

Mawardani, Fadillah Puitri. “Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa Mobil Reintal dalam Uipaya Peinyeileisaian Wanpreistasi di Kota Makassar (Peirspeiktif Huikuim Eikonomi Islam). SKRIPSI Instituit Agama Islam Neigeiri (IAIN) Pareiparei. (2022): 15-17.

Muihammad Yasin. (2023). “Peirkeimbangan Huikuim Peirjanjian Seiwa Meinyeiwa. (Mareit 2022)”,                                                                      UiRL:

https://www.huikuimonlinei.com/storieis/articlei/lt6225ei1ei711ei27/peirkeimbang an-huikuim-peirjanjian-seiwa-meinyeiwa , diakseis pada 19 Juili 2023, puikuil 11.57 WITA.

PT. Libeira . (2023). “Meimiliki Bisnis Reintal Mobil? Linduingi Bisnis deingan Suirat Peirjanjian Seiwa Mobil. (April 2018)”, UiRL: https://libeira.id/blogs/peirjanjian-seiwa-mobil/ , diakseis pada 18 Juili 2023, puikuil 14.55 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata (KUiHPeirdata).

Uindang-Uindang No. 8 Tahuin 1999 teintang Peirlinduingan Konsuimein.

Jurnal Kertha Wicara Vol 12 No 09 Tahun 2023, hlm. 475-487