ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI
on
A. A. Ayu Mas Suryaningrat, I Made Suyana Utama, Analisis Penerapa Sistem. . . 1
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI
A.A.Ayu Mas Suryaningrat1
I Made Suyana Utama2
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Email : [email protected]
Abstract: Analysis Of The Application Of Regional Financial Management Information System (SIPKD) In The Bali Province Government. This research aimed to analyze the Effectiveness of The Local Government Financial Management Information System in The Provincial Government of Bali by using Smart Partial Least Square PLS 3.0 analysis technique. Data in this study were collected by using questionnaire. Sample used in this study were 96 respondents which were taken from 32 OPD in The Provincial Government of Bali. The Results showed that the Effectiveness of The Local Government Financial Management Information System in The Provincial Government of Bali is effective. Meanwhile System Quality, Information Quality, Service Quality, and Human Resource Quality directly have significant and positive effects toward user satisfaction of Local Government Financial Management Information System (SIKD) in The Provincial Government of Bali. On the other hand, System Quality, Information Quality, Service Quality, and User Satisfaction directly have significant and positive effects toward the benefits of organization. Moreover, System Quality, Information Quality, Service Quality indirectly have significant and positive effects toward the benefits of organization through User Satisfaction.
Keywords: Effectiveness, E-Government, Value for Money, SIPKD
Abstrak: Analisis Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Provinsi Bali dengan menggunakan analisis SEM Partial Least Square PLS 3.0. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang dipergunakan adalah 96 responden yang diambil dari 32 OPD pada Pemerintah Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali adalah efektif. Kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kualitas SDM secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali. Kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan Kepuasan Pengguna berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bagi organisasi. Kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap manfaat bagi organisasi melalui kepuasan pengguna.
Kata kunci : Efektivitas, E-Government, Value for Money, SIPKD.
PENDAHULUAN
Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan di daerahnya dalam kerangka otonomi daerah adalah menyediakan informasi terkait keuangan secara komprehensif kepada masyarakat untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan transparan seiring dengan paradigma good governance. Hal itu diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penerapan SIPKD membantu pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka perumusan kebijakan fiskal secara nasional dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2010 telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terkait pengelolaan keuangan daerah. Usaha keras Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah dicerminkan dengan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang selama empat tahun berturut-turut sejak 2008 sampai dengan 2012 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2013 untuk pertama kalinya LKPD Provinsi Bali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan diulang kembali untuk LKPD Tahun Anggaran 2014 dan 2015.
Namun peringkat WTP yang dicapai oleh Provinsi Bali tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Provinsi Bali telah berjalan sempurna, mengingat masih terdapat temuan BPK yang terjadi berulang-
ulang seperti: 1) Kesalahan/Ketidaktepatan Penganggaran, 2) PengelolaanAset yang belum optimal, 3) Pengelolaan Belanja Bansos Hibah yang tidak tertib, 4) Keterlambatan Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah (Sumber: Paparan Evaluasi Inspektorat Provinsi Bali, 2016).
Ketika perencanaan dan penganggaran tidak berjalan dengan baik dan tepat mengakibatkan penundaan terlaksananya suatu program dan kegiatan pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan anggaran dimana realisasi anggaran yang rendah akan meningkatkan jumlah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pengeluaran pemerintah berupa belanja barang/jasa untuk proses pembangunan tidak berjalan optimal sehingga mempengaruhi pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap PDRB. Sedangkan pengelolaan belanja hibah bansos yang tidak tertib dapat menimbulkan resiko tidak meratanya penyebaran bantuan sehingga rakyat yang sangat memerlukan kemungkinan tidak dapat menikmati bantuan dari pemerintah. Secara makro keadaaan ini memberi pengaruh terhadap pemerataan pembangunan dan pendapatan rakyat yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali.
Penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali pada kenyataannya juga tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama ini terhadap pelaksanaan SIPKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya: 1) Belum teritegrasinya bagian perencanaan dan penganggaran serta pengeloaan asset 2) Kesalahan dalam mengentry data (human error) serta kendala teknis berupa jaringan pendukung SIPKD tetap menjadi permasalahan yang berujung pada keterlambatan dalam penyampaian laporan. 3) Adanya mutasi pegawai mengakibatkan kurangnya pemahaman dan pengalaman terhadap penerapan SIPKD yang menimbulkan kendala dalam pengoperasionalan SIPKD yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban.
Dalam penelitian Wansyah, et.al (2012), dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah seharusnya didukung oleh sumber daya manusia yang baik dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang keuangan, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan serta pengalaman yang cukup di bidang tersebut sehingga tercapai efektifitas kerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa komposisi SDM menurut latar belakang pendidikan masih belum proporsional karena ternyata SDM yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi masih sedikit, yaitu pada bagian perencana anggaran hanya 7 orang atau 16,28 persen sedangkan S1 Non Ekonomi berjumlah 24 orang atau 55,81 persen. Sedangkan Perencana yang berpendidikan S2 hanya 2 orang atau sekitar 4.65 persen dan yang mempunyai pendidikan Diploma/SLTA sekitar 10 orang atau 23,26 persen.
Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam mengukur keberhasilan dalam pengelolaan keuangan selain kualitas SDM, salah satunya adalah sistem akuntansi yang andal. Delone dan McLean (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi terletak pada kepuasan pengguna sistem yang diukur dari tingkat kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan. Kepuasan pengguna
sistem informasi dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang bermanfaat bagi organisasi.
Penelitian mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) telah dilakukan oleh Wartini (2015) di Kabupaten Jembrana dan menemukan bahwa penerapan SIKD di Jembrana sudah efektif. Ratna Dewi dan Mimba (2014) melakukan penelitian dan menemukan bahwa penerapan SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar sudah efektif dan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah seperti bagaimanakah efektivitas penerapan SIPKD pada pemerintah Provinsi Bali, bagaimanakah pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kualitas SDM terhadap kepuasan pengguna SIPKD, bagaimanakah pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas SDM dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bagi organisasi, apakah kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kualitas SDM berpengaruh secara tidak langsung terhadap manfaat bagi organisasi
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) untuk menganalisis efektivitas penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali, 2) untuk menganalisis pengaruh langsung dari
Tabel 1.
Kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah (Perencana dan Bendahara
Pengeluaran) pada Pemerintah Provinsi Bali, Tahun 2016
|
No |
Jabatan |
Kualitas SDM berdasarkan Pendidikan Unstandardized Residual |
|
1. |
Perencana |
S2 S1 S1 Dip/SLTA Ekonomi Non-Ekonomi Jumlah 2 7 24 10 (%) 4,65 16,28 55,81 23,26 |
|
2. |
Bendahara Pengeluaran |
S2 S1 S1 Dip/SLTA Ekonomi Non-Ekonomi |
|
Penerimaan |
Jumlah 2 19 18 19 (%) 3,45 32,76 31,03 32,76 |
Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2016 (data diolah)
kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kualitas SDM terhadap kepuasan pengguna SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali, 3)untuk menganalisis pengaruh langsung dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas SDM dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bagi organisasi, 4)untuk menganalisis pengaruh tidak langsung dari kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas SDM terhadap manfaat bagi organisasi melalui kepuasan pengguna.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan dibatasi pada satuan pengelola keuangan yang menggunakan aplikasi SIPKD yaitu bagian perencana/penganggaran, penatausahaan keuangan dan bagian pelaporan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dan berfokus pada analisis efektifitas penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali dengan melakukan pengukuran dari dimensi Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, Kualitas SDM, Kepuasan Pengguna dan Manfaat bagi Organisasi.
Dalam penelitian ini digunakan 6 variabel laten yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis variabel yaitu: 1) variabel eksogen yang terdiri dari variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kualitas SDM, 2) variabel endogen yaitu manfaat bagi organisasi dan 3) variabel interveningnya adalah kepuasan pengguna. Variabel dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan data berupa persepsi responden dengan menggunakan skala likert 1-5. Variabel-variabel yang diteliti itu adalah: 1) Variabel Kualitas Sistem (X1) adalah suatu keadaanyang menunjukkan dapat terpenuhinya kebutuhan dan harapan pengguna terhadap sistem informasi (SIPKD). Indikator yang digunakan untuk mengukur yaitu: kemudahan penggunaan, flexibel, waktu respon, dan terintegrasi, 2) Variabel Kualitas Informasi (X2) adalah informasi yang dihasilkan oleh SIPKD dapat berguna dan membantu
dalam pengambilan keputusan. Indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk kualitas informasi antara lain: akurat, relevan, lengkap, tepat waktu, dan mudah dipahami, 3) Variabel Kualitas Pelayanan (X3) adalah jasa yang diberikan oleh penyedia layanan SIPKD, sedangkan indikator yang digunakan adalah bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan kepedulian., 4) Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) adalah kemampuan yang dimiliki oleh pengguna SIPKD yang mendukung dan membantunya dalam melaksanakan tugas-tugasnya khususnya berkaitan dengan penerapan SIPKD. Indikator dari variabel kualitas SDM adalah latar belakang pendidikan, pengalaman dan pelatihan, 5) Variabel Kepuasan Pengguna (Y1) adalah respon yang diberikan pengguna berupa perasaan senang atau kecewa pengguna terhadap sistem informasi yang diperoleh dibandingkan dengan yang diharapkannya. Untuk mengukur variabel kepuasan pengguna maka digunakan indikator antara lain: kepuasan menyeluruh terhadap kualitas sistem, kepuasan meyeluruh terhadap kualitas informasi dan kepuasan menyeluruh terhadap kualitas pelayanan, 6) Variabel Manfaat bagi Organisasi (Y2) adalah keuntungan dan efek positif yang diterima oleh organisasi pengguna SIPKD sesuai dengan tujuan dari pengelolaan keuangan. Variabel manfaat bagi organisasi diukur dengan lima indikator yaitu: efektif, efisien, tranparan, akutabel dan auditabel.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data berupa data tanggapan kuisioner dari responden. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai buku, majalah, dokumen atau literatur yang dapat dipercaya kebenarannya yang digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Squares (PLS) untuk menganalisis kausal-prediktif (causal-predictive analysis) yang rumit serta digunakan dalam aplikasi prediksi dan pengembangan teori. PLS juga digunakan untuk memkonfirmasi teori, tetapi dapat juga
digunakan untuk menjelaskan ada atau tidak hubungan antara variabel laten. Gambar 1 menunjukkan model analisis jalur dalam penelitian ini.
Selanjutnya model akan diuji melalui dua tahap yaitu: 1) Outer Model/Model Pengukuran adalah penilaian terhadap hubungan antara indikator dengan variabel latennya yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability, 2) Inner Model/Model Struktural yaitu penilaian terhadap hubungan antar variabel laten berdasarkan substansi teori. Evaluasi mode struktural dilakukan dengan melihat uji t dengan menggunakan metode bootstrapping serta nilai R-Squares dan Q-Squares. Pengujian efek langsung dilihat dari path coefficient sedangkan untuk mengetahui peran variabel intervening atas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari indirect effect yang langsung dihasilkan oleh PLS
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, analisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada pemerintah Provinsi Bali berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 2 diperoleh jumlah nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,874 dan berada pada nilai interval efektivitas 3,41 – 4,20. Sedangkan Nilai konversi efektivitas 77,48 berada pada interval 68,01 – 84,00 menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Provinsi Bali adalah efektif.
Output dari analisis PLS berupa outer loading indikator dari masing-masing variabel dipaparkan dalam gambar 2 dan dapat dilihat
X2.1
X2.2
I X2.3
X2.4
X2.5
Kualitas Informasi (X2)
X1.1
X3.1
X3.2
I X3.3
X3.4
X3.5
I X3.6
ualitas Pelayanan (X3
X1.5
Kualitas Sistem (X1)
Kepuasan Pengguna (Y1)
I X4.1| I X4.2 □ I X4.3□
Kualitas SDM (X4)
Y1.1
J Y1.2 □
Y1.3
Manfaat Bagi
Organisasi (Y2)
Y2.1
Y2.2
Y2.3 □
Y2.4
Y2.5
Gambar 1. Model Analisis Jalur
Tabel 2.
Analisis Efektivitas Penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali
|
Variabel |
Indikator |
Nilai Rata-rata Indikator |
Rata-rata Tertimbang Indikator |
|
Kualitas Sistem (X1) |
3,729 | ||
|
1. Kemudahan Penggunaan |
4,083 |
0,151 | |
|
2. Flexibel |
4,146 |
0,154 | |
|
3.Waktu Respon |
3,698 |
0,137 | |
|
4.Terintegrasi 1 |
3,656 |
0,135 | |
|
5.Terintegrasi 2 |
3,063 |
0,113 | |
|
Kualitas Informasi (X2) |
3,906 | ||
|
1. Akurat |
4,010 |
0,149 | |
|
2. Relevan |
4,031 |
0,149 | |
|
3. Lengkap |
3,885 |
0,144 | |
|
4. Tepat Waktu |
3,698 |
0,137 | |
|
5. Mudah dipahami |
3,917 |
0,145 | |
|
Kualitas Pelayanan (X3) |
3,646 | ||
|
1.Bukti Langsung 1 |
3,438 |
0,127 | |
|
2.Bukti Langsung 2 |
3,073 |
0,114 | |
|
3.Kehandalan |
3,750 |
0,139 | |
|
4.Daya Tanggap |
3,865 |
0,143 | |
|
5.Jaminan |
3,802 |
0,141 | |
|
6.Kepedulian |
3,948 |
0,146 | |
|
Kualitas SDM (X4) |
3,521 | ||
|
1.Latar Belakang Pendidikan |
3,479 |
0,129 | |
|
2.Pengalaman |
3,688 |
0,137 | |
|
3.Pelatihan |
3,396 |
0,126 | |
|
Kepuasan Pengguna (Y1) |
3,722 | ||
|
1.Kepuasan secara menyeluruh terhadap Kualitas Sistem |
3,646 |
0,135 | |
|
2.Kepuasan secara menyeluruh terhadap Kualitas Informasi |
3,802 |
0,141 | |
|
3.Kepuasan secara menyeluruh terhadap Kualitas Sistem |
3,719 |
0,138 | |
|
Manfaat Bagi Organisasi (Y2) |
4,560 | ||
|
1. Efektif |
4,729 |
0,175 | |
|
2. Efisien |
4,646 |
0,172 | |
|
3. Transparan |
4,531 |
0,168 | |
|
4. Akuntabel |
4,448 |
0,165 | |
|
5. Auditabel |
4,448 |
0,165 | |
|
Jumlah Rata-rata Tertimbang Indikator |
3,874 | ||
|
Efektifitas (Rata-rata tertimbang |
x 20) |
77,48 | |
|
Interpretasi Efektifitas SIPKD |
Efektif | ||
Sumber : Data Primer, 2017
bahwa terdapat satu indikator variabel dengan nilai loading (λ) lebih kecil dari 0,50. yaitu indikator Terintegrasi 2 (X1.5) dengan nilai 0,340.
Dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai crossloading indikator terhadap konstruknya lebih besar dibandingkan konstruk lainnya sehingga discriminant validity sudah terpenuhi. Untuk menguji reliabilitas konstruk dapat dilihat dari nilai Average Variance Extracted (AVE) yang ditunjukkan dengan nilai yang lebih besar dari 0,50 sesuai dengan nilai AVE yang direkomendasikan. Demikian pula dengan nilai Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,70. Konstruk dengan nilai Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,70 dapat dikatakan reliabel. Dengan demikian seluruh variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah reliabel. Selengkapnya ditampilkan pada tabel 4.
Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengujian model struktural dalam PLS 3.0 dapat dilihat dari nilai R-Squares dan Q2 Predictive Relevance.
Berdasarkan hasil dalam tabel 5 nilai R Squares variabel Kepuasan Pengguna (Y1) sebesar 0,464 yang berarti bahwa 46,4 persen variabel Kepuasan Pengguna (Y1) dapat dijelaskan oleh variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kualitas SDM, sedangkan 53,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Variabel Manfaat bagi Organisasi memiliki nilai R Squares sebesar 0,546 berarti bahwa 54,6 persen variabel ini dijelaskan oleh variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas SDM dan kepuasan pengguna sedangkan 45,4 persen
X1.1
X1.3
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5 4co.ιγ-
Kualitas Informasi (X2)
X1.2 A X1.4 t V
801 Q ≠0'
Kualitas Sistem
(X1)
■0.229
X1.5
X3.2 ^ '0.S49
X3.3
X3.4
X3.5 * >^
X3.5
0.140
ualitas Pelayanan (X3
X3.6
Manfaat Bagi
Organisasi (Y2)
Kualitas SDM
(X4)
^792 0.876
X4.1 X4.2 X4.3
Kepuasan Pengguna (Y1)
Y1.1
⅞.845 ⅜ Y1.2
∙¾. Y1.3
Y2.2
0⅛151► Y2.3
‰ j* Y2.4
Λ* Y2.5
Y2.1
Gambar 2. Diagram jalur Efektivitas Penerapan SIPKD
Tabel 3.
Crossloading indikator terhadap konstruk Kualitas Sistem (X1), Kualitas Informasi (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Kualitas SDM (X4), Kepuasan Pengguna(Y1) dan Manfaat bagi Organisasi (Y2)
|
Konstruk |
Indikator |
Kualitas Sistem (X1) |
Kualitas Informasi (X2) |
Kualitas Pelayanan (X3) |
Kualitas SDM (X4) |
Kepuasan Pengguna (Y1) |
Manfaat bagi Organisasi (Y2) |
|
X1 |
X1.1 |
0,840 |
0,392 |
0,312 |
0,204 |
0,360 |
0,428 |
|
X1.2 |
0,828 |
0,382 |
0,370 |
0,122 |
0,366 |
0,406 | |
|
X1.3 |
0,757 |
0,395 |
0,356 |
0,294 |
0,492 |
0,459 | |
|
X1.4 |
0,571 |
0,406 |
0,155 |
0,037 |
0,196 |
0,379 | |
|
X2 |
X2.1 |
0,462 |
0,821 |
0,368 |
0,299 |
0,459 |
0,479 |
|
X2.2 |
0,403 |
0,826 |
0,398 |
0,231 |
0,436 |
0,471 | |
|
X2.3 |
0,453 |
0,799 |
0,407 |
0,106 |
0,365 |
0,450 | |
|
X2.4 |
0,203 |
0,660 |
0,500 |
0,163 |
0,439 |
0,428 | |
|
X2.5 |
0,465 |
0,731 |
0,404 |
0,260 |
0,424 |
0,414 | |
|
X3 |
X3.1 |
0,270 |
0,250 |
0,669 |
0,164 |
0,385 |
0,390 |
|
X3.2 |
0,252 |
0,218 |
0,549 |
0,072 |
0,264 |
0,284 | |
|
X3.3 |
0,282 |
0,555 |
0,848 |
0,218 |
0,492 |
0,479 | |
|
X3.4 |
0,335 |
0,412 |
0,770 |
0,287 |
0,432 |
0,461 | |
|
X3.5 |
0,260 |
0,444 |
0,744 |
0,135 |
0,370 |
0,328 | |
|
X3.6 |
0,416 |
0,452 |
0,826 |
0,158 |
0,372 |
0,373 | |
|
X4 |
X4.1 |
0,155 |
0,120 |
0,237 |
0,793 |
0,235 |
0,240 |
|
X4.2 |
0,243 |
0,259 |
0,122 |
0,876 |
0,358 |
0,313 | |
|
X4.3 |
0,187 |
0,285 |
0,260 |
0,844 |
0,388 |
0,379 | |
|
Y1 |
Y1.1 |
0,528 |
0,455 |
0,435 |
0,418 |
0,897 |
0,564 |
|
Y1.2 |
0,314 |
0,495 |
0,466 |
0,301 |
0,845 |
0,503 | |
|
Y1.3 |
0,445 |
0,528 |
0,516 |
0,351 |
0,922 |
0,608 | |
|
Y2 |
Y2.1 |
0,449 |
0,553 |
0,479 |
0,357 |
0,599 |
0,755 |
|
Y2.2 |
0,442 |
0,496 |
0,424 |
0,409 |
0,575 |
0,801 | |
|
Y2.3 |
0,459 |
0,423 |
0,478 |
0,214 |
0,438 |
0,812 | |
|
Y2.4 |
0,479 |
0,463 |
0,403 |
0,273 |
0,486 |
0,888 | |
|
Y2.5 |
0,469 |
0,466 |
0,411 |
0,302 |
0,486 |
0,888 |
Sumber : Data Primer, 2017
Tabel 4.
Average Variance Extracted (AVE), composite reliability (ρc) dan Cronbach’s Alpha konstruk Kualitas Sistem (X1), Kualitas Informasi (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Kualitas SDM (X4), Kepuasan Pengguna (Y1) dan Manfaat Bagi Organisasi (Y2)
Konstruk Average Variance Extracted (AVE) Composite Cronbach’s
Reliability Alpha
|
X1 |
0,573 |
0,840 |
0,745 |
|
X2 |
0,593 |
0,879 |
0,826 |
|
X3 |
0,549 |
0,878 |
0,831 |
|
X4 |
0,703 |
0,876 |
0,794 |
|
Y1 |
0,789 |
0,918 |
0,866 |
|
Y2 |
0,690 |
0,917 |
0,887 |
dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hal ini menunjukkan bahwa variabel eksogen mampu menjelaskan variabel endogen yang dihipotesiskan dalam penelitian ini.
Goodness of FIT model selain dilihat dari nilai R-Squares dapat juga diterangkan dengan menggunakan Q-Squares predictive relevance dengan tujuan mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya (Ariani, 2015). Perhitungan Q-Squares dilakukan dengan formula:
Q² = 1 – {( 1 – R1²) ( 1 – R2² ) ... ( 1- Rp² )}
Q² = 1 – (1 – 0.464) (1 –0.546)
Q2 = 0,757
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai Q2 sebesar 0,757 menunjukkan nilai Q2 lebih besar dari 0 yang berarti bahwa model mempunyai predictive relevance. Hal ini juga menunjukkan bahwa 75,7 % variabel manfaat bagi organisasi dapat dijelaskan
oleh variabel Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, Kualitas SDM dan Kepuasan Pengguna, sedangkan 24,3% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.
Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini diperoleh hasil uji pengaruh langsung seperti dalam tabel 6.
Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa terdapat delapan hubungan yang memiliki signifikansi tinggi. Namun ada satu hubungan yang belum memenuhi kriteria uji, yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia (X4) terhadap manfaat bagi organisasi (Y2). Hubungan variabel dalam tabel 3.5 dapat disajikan pada gambar 3.2. Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa variabel yang bepengaruh paling besar terhadap variabel Kepuasan Pengguna (Y1) adalah variabel Kualitas Pelayanan (X3) dengan koefisien sebesar 0.263 sedangkan variabel kualitas sistem mempunyai pengaruh terkecil terhadap variabel kepuasan pengguna (Y1) dengan
Tabel 5.
Nilai R-Squares
|
No |
Variabel Dependen |
R-Square |
|
1 |
Kepuasan Pengguna |
0,464 |
|
2 |
Manfaat Bagi Organisasi |
0,546 |
Sumber : Data Primer, 2017
|
Tabel 6. Pengaruh Langsung (Direct Effect) | |
|
No Pengaruh Langsung |
Original Standar T Statistic P Values Keterangan Sample Error |
|
1 X1÷ Y1 |
0,201 0,075 2,671 0,008 Signifikan |
|
2 X1÷Y2 |
0,226 0,093 2,435 0,015 Signifikan |
|
3 X2 ->Y1 |
0,246 0,095 2,584 0,010 Signifikan |
|
4 X2-÷Y2 |
0,194 0,091 2,129 0,034 Signifikan |
|
5 X3÷Y1 |
0,263 0,087 3,029 0,003 Signifikan |
|
6 X3÷Y2 |
0,156 0,082 1,896 0,058 Signifikan |
|
7 X4-÷Y1 |
0,223 0,092 2,434 0,015 Signifikan |
|
8 X4-÷Y2 |
0,123 0,077 1,590 0,112 Tidak signifikan |
|
9 Y1-÷Y2 |
0,281 0,084 3,357 0,001 Signifikan |
Sumber : Data Primer, 2017
Keterangan Tabel 6:
|
X1 = Kualitas Sistem X2 = Kualitas Informasi X3 = Kualitas Pelayanan |
X4 = Kualitas SDM Y1 = Kepuasan Pengguna Y2 = Manfaat Bagi Organisasi |
koefisien sebesar 0.201. Variabel Kepuasan Pengguna (Y1) mempunyai pengaruh terbesar terhadap manfaat bagi organisasi dengan koefisien sebesar 0.281, sedangkan variabel kualitas SDM (X4) mempunyai pengaruh terkecil terhadap manfaat bagi organisasi dengan koefisien sebesar 0,123.
Berdasarkan hasil perhitungan PLS diperoleh hasil pengujian pengaruh tidak langsung seperti dalam tabel 7. Dapat dilihat bahwa variabel kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap variabel manfaat bagi organisasi melalui kepuasan pengguna. Hal itu dapat dilihat dari nilai p values yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Sedangkan variabel kualitas SDM belum memenuhi kriteria uji karena nilai p values yang dihasilkan lebih besar dari taraf nyata 0,05.
Penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali sudah efektif yang dapat dilihat dari nilai konversi efektivitas 77,48 yang berada pada interval 68,01-84,00 yang menyatakan nilai tersebut adalah efektif. Dapat dikatakan bahwa penerapan SIPKD mampu mendukung pengelolaan keuangan baik dari segi penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan serta dapat memberi manfaat bagi organisasi pengguna yaitu dengan terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan auditabel. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara mendalam dengan Arya Dinata (2017) yang mengatakan bahwa penerapan SIPKD sangat membantu dalam penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.
Gambar 3. Diagram Jalur Hasil Uji Hipostesis
Tabel 7.
Pengaruh tidak langsung (indirect effect)
|
No. |
Pengaruh Langsung |
Original Sample |
Standar Error |
T Statistic |
P Values |
Keterangan |
|
1 |
X1÷ Y2 |
0,056 |
0,026 |
2,140 |
0,033 |
Signifikan |
|
2 |
X2÷Y2 |
0,069 |
0,034 |
2,030 |
0,043 |
Signifikan |
|
3 |
X3÷Y2 |
0,074 |
0,033 |
2,229 |
0,026 |
Signifikan |
|
4 |
X4÷Y2 |
0,063 |
0,033 |
1,876 |
0,061 |
Tidak Signifikan |
Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kualitas sistem mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Semakin baik kualitas sistem maka kepuasan pengguna sistem informasi juga meningkat. Dalam penelitian ini diperoleh nilai rata-rata persepsi responden adalah 3,73 berada dalam range 3,40 - 4,19 yang berarti kualitas sistem baik. Hal ini mendukung teori DeLone dan McLane (2003) yang menyatakan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Solechan dan Natalistyo (2011), Mubarok (2015) bahwa kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna.
Kualitas informasi SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi, dimana semakin baik kualitas informasi yang dihasilkan maka kepuasan pengguna SIPKD pun akan meningkat. Kualitas informasi yang baik dapat dilihat dari kualitas output yang dihasilkan yang ditunjukkan dengan hasil/output yang akurat, relevan, lengkap, tepat waktu, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2005. Disamping itu rata-rata persepsi responden terhadap kualitas informasi menunjukkan nilai 3,91 yang berada pada range 3,40 – 4,19 yang berarti informasi SIPKD yang dihasilkan menunjukkan kualitas yang baik. Hasil penelitian ini mendukung teori dari DeLone dan McLane (2003) bahwa kualitas informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dari Roldan dan Leal (2003), dan Livari (2005) yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari Kualitas Informasi (information quality) terhadap Kepuasan Pengguna (user satisfaction).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Nilai rata-rata persepsi responden terhadap kualitas pelayanan adalah 3,65 berada pada range 3,40-4,19 yang berarti
kualitas pelayanan yang dihasilkan sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna SIPKD merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh penyedia SIPKD telah menunjukkan keadaan yang baik. Hasil dari penelitian ini mendukung teori dari DeLone dan McLane (2003) yang menyatakan bahwa kepuasan pengguna dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan. Selain itu mendukung pula hasil penelitian Pitt et.al (1995), Lin (2007), dan Purwaningsih (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan kualitas pelayanan (service quality) terhadap kepuasan pengguna (user satisfaction).
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini didukung dengan kualitas SDM dari segi pendidikan yang sudah baik sehingga menambah kepercayaan diri pengguna SIPKD dalam menyelesaikan tugasnya terkait pengoperasionalan sistem informasi sehingga meningkatkan kepuasan pengguna sistem. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Viniyati (2014) yang menemukan bahwa pengembangan SDM berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SIA. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika manajemen memperhatikan kualitas atau melakukan pengembangan SDM maka akan memberikan pengaruh terhadap kepuasan pengguna SIA dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya.
Dalam penelitian ini diperoleh bahwa kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bagi organisasi. Hasil penelitian ini mendukung teori dari Delone dan McLane (2003) yang menemukan bahwa kualitas sistem berpengaruh terhadap manfaat bagi organisasi. Hal ini sudah sesuai dengan Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 bahwa telah ditetapkan prioritas nasional pencapaian indikator kinerja pembangunan yang salah satunya adalah indikator LKPD dengan opini WTP. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan sarana yang salah satunya adalah dukungan IT atau sistem
informasi akuntansi. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali sudah menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan menggunakan SIPKD dan telah memperoleh manfaat yaitu mendapat opini WTP atas LKPD yang dihasilkan.
Penelitian ini menemukan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bagi organisasi. Ketika suatu sistem informasi dapat memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid, maka sistem tersebut dapat memberikan informasi berupa laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat. Lebih lanjut dalam Pasal 33 UU No 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kualitas Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan demi tercapainya tujuan serta manfaat bagi organisasi. Hasil dari penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Delone dan McLane (2003) serta penelitian Wartini (2015) bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap manfaat bagi organisasi.
Kualitas pelayanan dari penyedia sistem informasi tidak hanya dari fasilitas fisik sebagai pendukung operasional sistem informasi itu saja tetapi juga terkait dengan pelayanan dari tim admin yang bertugas memantau dan membantu pengguna sistem informasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas pelayanan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap manfaat bagi organisasi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori Delone dan McLane (2003) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap manfaat organisasi. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wartini (2015) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap manfaat organisasi.
Kualitas SDM dalam penelitian ini jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan spesifikasi pendidikan menunjukkan keadaan
yang cukup baik. Namun dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaruh kualitas SDM belum memenuhi kriteria uji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumendra (2007) sebagai admin SIPKD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Bali disampaikan bahwa seringnya terjadi mutasi pegawai pada operator dan satuan pengelola keuangan di lingkungan OPD berdampak pada penyampaian laporan pertanggungjawaban yang seringkali tidak singkron dan terlambat. Pada kenyataannya ada ketidak merataan kualitas dan kuantitas SDM yang disebarkan di seluruh OPD, ada sebagian OPD yang kekurangan pegawai dari segi kuantitas dan kualitas, ada juga yang kekurangan pegawai dari segi kualitas meskipun kuantitasnya sudah mencukupi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Arya Dinata (2017) disampaikan bahwa pengembangan SDM diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas SDM pengguna SIPKD tetapi juga untuk pengembangan sistem agar tidak selalu bergantung kepada vendor. Untuk itu program pendidikan dan pelatihan dapat menjadi sebuah solusi dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan untuk memberikan pemahaman serta pengalaman kepada pegawai dalam penyelesaian pekerjaannya, khususnya dalam meningkatkan kualitas pegawai dan pemahaman terhadap aplikasi SIPKD.
Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kepuasan pengguna sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bagi organisasi. Persepsi dari responden dalam penelitian ini menunjukkan rataan skor variabel kepuasan pengguna menunjukkan nilai yang cukup baik sehingga dapat dikatakan bahwa pengguna SIPKD telah mendapatkan kepuasan menyeluruh terhadap kualitas sistem, kualitas informasi maupun kualitas pelayanan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Delone dan McLane (2003) bahwa kepuasan pengguna sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bagi organisasi. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdanawati (2014) dan
Syaril (2013) menemukan bahwa manfaat-manfaat bersih bagi organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh kepuasan pengguna.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap manfaat bagi organisasi melalui kepuasan pengguna. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan SIKD seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa SIKD merupakan suatu sistem yang membantu dalam menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmayani dkk (2014) yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
Kualitas informasi yang baik akan memberikan kemudahan bagi manajemen organisasi dalam membuat keputusan dan kebijakan yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi organisasi tersebut. Dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan apabila pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan keuangan dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi yang dihasilkan oleh SIPKD menjadi begitu penting dalam rangka pencapaian manfaat bagi organisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap manfaat bagi organisasi melalui kepuasan pengguna. Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan teori dari Delone dan McLane (2003) bahwa kualitas informasi memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap manfaat organisasi melalui kepuasan pengguna sistem. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istianingsih dan Wijanto (2008) yang menemukan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna yang berdampak terhadap manfaat yang diterima oleh organisasi.
Ketika pengguna sistem informasi merasakan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia paket program aplikasi akuntansi baik, maka pengguna akan cenderung untuk merasa puas menggunakan sistem tersebut. Kepuasan pengguna sistem informasi akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja pengguna sendiri yang selanjutnya akan mendorong tercapainya tujuan dan manfaat bagi organisasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bagi organisasi melalui kepuasan pengguna sistem informasi. Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Delone dan McLane (2003) bahwa kualitas pelayanan memberi pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap manfaat bagi organisasi.
Sistem akuntansi dalam hal ini SIPKD sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, kualitas SDM sudah baik karena 73 persen telah berpendidikan sarjana. Demikian pula spesifikasi pendidikan responden menunjukkan bahwa 54 persen responden berlatarpendidikan ekonomi jadi sudah sesuai dengan tugas pengelolaan keuangan. Dari segi umur, sebanyak 52 persen responden berumur 45 tahun ke atas yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki masa kerja yang cukup lama dan berpengalaman baik. Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa responden memang berpengalaman baik di bidang pengelolaan keuangan khususnya dalam penerapan SIPKD.
Sumendra (2017) mengatakan bahwa sering terjadi pergantian operator SIPKD sehingga pemahaman terhadap sistem tidak optimal. Operator SIPKD merupakan bidang pekerjaan teknis sehingga membutuhkan perhatian dan fokus pengguna sistem yang cukup besar agar dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan SIPKD.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat bagi organisasi melalui kepuasan pengguna. Hal itu tersirat dari kutipan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Drs. Putu Arya Dinata, M.Si selaku Kepala UPT Fasilitas, Evaluasi, Transfer dan Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menyatakan bahwa SDM di masing-masing SKPD dinilai belum optimal, karena biasanya staf yang mengerti mengenai IT akan diberikan tugas lebih banyak sehingga tidak fokus. Hal yang sering terjadi adalah personel pengguna maupun admin SIPKD di SKPD silih berganti dalam kurun waktu setahun. Seandainya SDM tersebut bisa fokus pada satu tugas, tentu akan mengurangi human error dan waktu kerja akan lebih singkat. Selain itu diperlukan pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas SDM dan untuk meningkatkan efektivitas SIPKD karena itu merupakan kebutuhan organisasi. Selama ini sudah diselenggarakan pelatihan namun memang hanya sebatas yang diperlukan saja sehingga diperlukan pelatihan yang lebih mendalam untuk pengembangan SDM dan sistem itu sendiri.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa penerapan SIPKD pada Pemerintah Provinsi Bali sudah efektif. Variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kualitas SDM secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap manfaat bagi organisasi.
Kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap manfaat bagi organisasi.
Kesuksesan sistem informasi tak terlepas dari kualitas SDM yang berperan sebagai pengguna sistem tersebut sehingga disarankan agar menempatkan pegawai dengan menyesuaikan antara kebutuhan dengan kompetensi pegawai yang akan ditempatkan. Pelatihan dan transfer knowledge diperlukan agar SDM pengguna sistem dapat bekerja lebih baik. Selain itu disarankan untuk mengurangi mutasi pegawai khususnya yang bertugas sebagai operator SIPKD sehingga SIPKD dapat berjalan lebih optimal, efektif dan efisien.
REFERENSI
Arya Dinata, Putu. BPKAD. (wawancara pribadi, 11 Desember 2017)
Biro Keuangan Setda Provinsi Bali. 2016
Darmayani, Made Ayu dkk. 2014. Pengaruh
Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Buleleng
DeLone, W.H., and McLean, E.R. 2003.“The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update”, Journal of management Information Systems, vol. 19 (4).
Inspektorat Provinsi Bali. 2016. Paparan Evaluasi.
Istianingsih dan Wijanto, Setyo Hari. 2008. Pengaruh Kualitas Sistem informasi, Kualitas Informasi, dan Percived Usefulness Terhadap Kepuasan Pengguna Software Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi IX. Pontianak.
Lin, H.F. 2007, Measuring Online Learning System Success: Applying The Update DeLone and McLean Model, Cyber Psychology and Behavior
Livary, Juhani. 2005, An Empirical Test of DeLone and McLean Model of Information System Success: Database for Advance in Information System (DFA), Proquest Company.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 2004. Keputusan Menteri Nomor: KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Peraturan
Mubarok, Muhammad Tamam dkk. 2015. Manfaat-manfaat Bersih Sistem Informasi Akademik di Fakultas Ilmu Adminitrasi Universitas Brawijaya (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB).Vol.3 No.1.
Pitt, L.F.Watson, R.T. and Kavan, C.B. 1995, Service Quality: A Measure of Information System effectiveness, MIS Quarterly.
Perdanawati, Luh Putu Virra Indah. 2014. “Pengaruh Unsur-Unsur Kepuasan Pengguna Pada Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Pengguna Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Di Satuan Kerja Pendidikan Tinggi Di Provinsi Bali”(tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 2. 2015. RPJMN 2015-2019
Purwaningsih, Susanti. 2010. Analisis Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) Online (Studi pada PT Jamsostem (Persero)). Aset. Vol 12(2). 181-189
Ratna Dewi, P Ayu dan Mimba, Ni Putu Sri Harta. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 8.3(2014):442-457. Tersedia di http://id.wikipedia. org/wiki/Sistem_ informasi_manajemen
Roldan, J.L. and Leal, A. 2003, A Validation Test of an Adaption of The DeLone and McLean Model in The Spanish EIS
Field, Idea Group Publishing.
Sumendra, I Kadek. BPKAD. (wawancara pribadi, 1 Desember 2017)
Solechan dan Natalistyo. 2011. E-commerce pada UKM Kota Semarang sebagai Model Pemasaran yang Efektif. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2011. Semarang
Syahril, Qudus (2014). Analisis Penerapan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi SIKOMPAK Pada PDAM Di DIY. Yogyakarta. UGM
Undang – Undang Nomor 17. 2003. Keuangan Negara
Undang – Undang Nomor 33. 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Viniyati. 2014. Pengaruh Pelayanan dan Pengembangan SDM terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi
Akuntansi Studi pada PT Adhi Karya. Jurnal Akuntansi Vol.1 No. 6.
Wartini, Ni Nengah.2015.Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana
Wansyah, dll .2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi. Vol.01 No.01
Discussion and feedback