PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, DANA PERIMBANGAN DAN INVESTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI BELANJA LANGSUNG PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2007-2012

Desak Ayu Putu Suciati, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana ... 83

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, DANA PERIMBANGAN DAN INVESTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI BELANJA LANGSUNG PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

TAHUN 2007-2012

Desak Ayu Putu Suciati¹

Made Kembar Sri Budhi²

Ketut Jayastra³

• ¹Satuan Polisi Pamong Praja, Propinsi Bali

• ^2,3Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia e-mail : desaksuciati@yahoo. com

Abstract: The Influence of Population Number, Fund Balance and Investment to People Welfare through Direct Expenses. This study aims is analyzing the influence of the population number, the fund balance and investment directly and indirectly to the community welfare (HDI) through direct expenditure in the regencies/administrative town in Bali Province in the Year of 2007-2012. This research used secondary panel data obtained from the Finance Bureau of the Bali Provincial Secretariat, Board of Investment and Licensing strip of Bali Province, BPS Bali Province and were collected by the method of non-participant observation and interviews. The data were then analyzed using descriptive and quantitative analysis with path analysis (path analysis) and with SPSS 21. The analysis result shows: 1) the number of population has no significant influence on the community welfare, but the fund balance and investment positively influence the community welfare, 2) there is a positive influence indirectly between population number, fund balance and investment to the community welfare (IPM) through direct expenses in the regencies / administrative town in Bali province in 2007-2012.

Keywords: Population number, fund balance, investment, direct expenses and welfare (HDI)

Abstrak: Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi pada kesejahteraan masyarakat (IPM) dengan atau tanpa Belanja Langsung sebagai variabel antara di kabupaten/kota Provinsi Bali pada Tahun 20072012. Data panel yang diperoleh dari Biro Keungan Setda Provinsi Bali, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Dearah Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali dikumpulkan dengan metode observasi non partisipan dan wawancara, serta menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan analisis jalur dan diolah dengan program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan : 1) jumlah penduduk tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat, 2) jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif secara tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat (IPM) melalui belanja langsung di kabupaten/ kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.

Kata Kunci: jumlah penduduk, dana perimbangan, investasi, belanja langsung dan kesejahteraan masyarakat (IPM)

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan disetiap daerah adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan pembangunan manusia berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu

konskuensi otonomi daerah adalah adanya sumber daya yang mencukupi guna membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah terdiri dari: Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM perlu dilakukan dengan pendekatan pembangunan di bidang

ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pendekatan bidang sosial kemasyarakatan. Untuk meningkatkan SDM, harus ada keterlibatan secara berkelanjutan dari pemerintah dalam pendekatan pembangunan di berbagai bidang selain pendekatan politik yang dilakukan selama ini, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, buta huruf, tingkat kematian ibu dan bayi, serta kesenjangan sosial lainnya antar kabupaten/kota.

Peranan penduduk dalam pembangunan sangat penting baik bagi swasta (pelaku ekonomi) maupun bagi pemerintah. Bagi pelaku ekonomi dapat memberikan gambaran tersedianya pasar yang luas dan jaminan tersedianya input faktor produksi, dan bagi pemerintah penduduk selaku obyek dan sasaran pembangunan memiliki peranan penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan membuat perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan sumber pendapatan dan pengalokasian anggaran belanja melalui belanja langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, diperlukan sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dana perimbangan adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah (PD) yang diberikan pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro,2004) melalui belanja pembangunan. Kebijakan investasi yang dilakukan baik oleh pihak swasta dan oleh pemerintah berdampak positif pada kesejahteraan (Bappenas,2011). Pendapat tersebut didukung hasil penelitian Yulian Rinawaty Taaha, Dkk .(2013) terjadi pengaruh positif antara Dana Perimbangan melalui investasi swasta pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian Lilis Setyowati (2012) dinyatakan bahwa IPM dipengaruhi oleh DAU, DAK dan PAD melalui Belanja Modal, dan IPM dipengaruhi Belanja Modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berdampak pada IPM melalui Belanja Modal.

IPM adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang menggambarkan kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup layak (dengan ukuran ketimpangan antar wilayah). Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk ranking kesejahteraan suatu daerah.

Informasi tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu masukan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa indikator tingkat kesejahteraan telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Saat ini penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari sisi ekonomi (daya beli), kesehatan maupun pendidikan (Nehen, 2012). IPM merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang menggambarkan kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup layak (dengan ukuran ketimpangan antar wilayah). Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk rangking kesejahteraan suatu daerah.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai IPM Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dari 70,53 pada tahun 2007 menjadi 72,62 pada tahun 2012, namun angka ini masih berada dibawah nilai IPM yang ditargetkan Pemerintah Provinsi Bali sebesar 72,64 pada tahun 2012, tetapi secara nasional IPM Provinsi Bali pada tahun 2012 menduduki peringkat 16 (Biro Ekbang Provinsi Bali, 2012). Peningkatan ini juga terjadi di 4 kabupaten dan kota yang nilainya secara rata-rata berada di atas IPM Provinsi Bali dan bahkan diatas IPM Nasional. Namun masih terdapat 4(empat) kabupaten hampir setiap tahun nilai IPMnya berada dibawah rata-rata Provinsi Bali, dan 4 (empat) kabupaten yang IPMnya dibawah IPM Provinsi Bali adalah Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli dan Buleleng.

Terjadi perbedaan yang pada nilai IPM pada empat kabupaten (Karangasem, Klungkung, Bangli dan Buleleng) dibandingkan dengan empat kabupaten (Badung, Tabanan, Gianyar, Jembrana) dan Kota Denpasar. Kondisi tersebut secara empiris ditentukan oleh fluktuasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan, fluktuasi realisasi investasi, jumlah realisasi dana perimbangan yang diterima serta jumlah penduduk yang menjadi subyek dan obyek pembangunan. Mengacu pada uraian diatas, analisis pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi

Tabel 1

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Tahun 2007-2012

Kabupaten/                     IPM

Kota

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	71,40	72,02	72,45	72,69	73,18	73,62
Tabanan	73,11	73,73	74,26	74,57	75,24	75,55
Badung	73,64	74,12	74,49	75,02	75,35	75,69
Gianyar	71,66	72,00	72,43	72,73	73,43	74,49
Klungkung	69,01	69,66	70,19	70,54	71,02	71,76
Bangli	69,46	69,72	70,21	70,71	71,42	71,80
Karangasem	65,11	65,46	66,06	66,42	67,07	67,83
Buleleng	69,15	69,67	70,26	70,69	71,12	71,93
Denpasar	76,59	77,18	77,56	77,94	78,31	78,80
Provinsi Bali	70,53	70,92	71,52	72,28	72,54	72,62

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2014.

pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali penting dilakukan, agar dapat dijadikan tambahan acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan berkaitan dan perencanaan pembangunan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan pembahasan diatas, ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi pada belanja langsung di kabupaten /kota Provinsi Bali?. Kedua, adakah pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi secara langsung dan secara tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Bali?.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang merupakan analisis angka-angka sehingga dapat dihitung dan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path analisys) dengan menggunakan tiga variabel exogenieus yaitu jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi, satu variabel endogenieus yaitu kesejahteraan masyarakat (IPM) dan variabel belanja langsung sebagai variabel intervening (Barron dan Keny:1986 dalam Ghozali:2012).

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kabupaten/ kota di Provinsi Bali, karena tampak terdapat perbedaan yang pada nilai IPM pada empat kabupaten (Karangasem, Klungkung, Bangli dan Buleleng) dibandingkan dengan empat kabupaten (Badung, Badung, Tabanan, Gianyar, Jembrana) dan Kota Denpasar. Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas bahwa ruang lingkup penelitian ini adalah variabel Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, Jumlah Investasi pemerintah melalui belanja modal, Belanja Langsung, serta kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali dengan data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2007-2012.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa data jumlah penduduk, data dana perimbangan, data investasi, data belanja langsung dan data kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data kualitatif gambaran umum kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data primer berupa data jumlah penduduk di kabupaten/kota Provinsi Bali, data dana perimbangan, data investasi, data jumlah belanja langsung dan data kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.

Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif

Penerapan analisis deskriptif dalam studi ini untuk menghitung rata-rata, tabel, gambar dan sebagainya yang dihitung dengan program SPSS seperti Tabel 2.

Tabel 2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jml.Penduduk	54	166.131	828.900	426.716	187.578
Dana Perimbangan	54	280.706	793.542	459.518	107.388
Investasi	54	0	7.180.811	630.885	1.248.207
Belanja langsung	54	117.639	1.065.550	273.434	156.953
IPM	54	65.11	78.80	72.76	2,22

Sumber :data diolah.

Analisis jalur ( path analysis)

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel eksogenous yang mempengaruhi variabel endogenous melalui variabel mediasi. Koefisien adalah standardized koefisien regresi (Gozali:2012), karena standarisasi merupakan suatu upaya untuk meletakan semua variabel pada basis yang sama, agar dapat membandingkan kontribusi masing-masing variabel bebas untuk menerangkan variabel terikat (Nachrowi, 2006). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan, investasi pada kesejahteraan masyarakat (IPM) melalui belanja langsung pada Dati II di Provinsi Bali pada Tahun 2007-2012. Asumsi tahap pertama dalam analisis jalur (Suyana Utama, 2007) adalah merancang model mengacu

pada teori dan kajian pustaka, yang dapat dinyatakan dalam model struktural karena model tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian berdasarkan teori dan kajian sebelumnya.

Hasil perhitungan analisis Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan program SPSS pada model perasamaan, ini secara bertahap dianalisis melalui model persamaan regresi sebagai berikut:

• 1)    Model 1: Pengaruh Jumlah Penduduk (X₁), Dana Perimbangan (X₂) dan Investasi (X₃) pada Kesejahteraan Masyarakat ( Y₂)

Model 2: Pengaruh Jumlah Penduduk (X₁),

Dana Perimbangan (X₂) dan Investasi (X₃) pada Kesejahteraan Masyarakat (Y₂) melalui Belanja Langsung (Y_1), tersaji sebagai berikut:

Tabel 3

Klasifikasi Variabel dan Persamaan Model Jalur

Mode	Variabel Indevenden       Variabel Dependen                Persamaan
1	a.Jumlah Penduduk         Belanja Langsung     Y1= β1X1 + β2 X2+ β3 X3 +ε1 (1.1) b.Dana Perimbangan c.Investasi
2	a.Jumlah Penduduk          Kesejahteraan         Y2= β4X1+β6X2 + β5 X3+ β7Y 1+ ε2 .. ..(1.2) b.Dana Perimbangan       Masyarakat c.Investasi d. Belanja Langsung

Sumber : data diolah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Data dengan menggunakan Analisis jalur

Evaluasi pada terpenuhinya asumsi analisis jalur: perlu dilakukan koreksi pada asumsi yang melandasi analisis jalur agar hasilnya memuaskan, adalah sebagai berikut :

• (1)    Evaluasi pada terpenuhinya asumsi analisis jalur

• (2)    Hubungan antar variabel pada analisis jalur adalah linier dan aditif, setelah dilakukan uji

linieritas dengan curve fit yang menggunakan prinsip parsimony, yaitu bilamana seluruh model atau non , berarti model dapat dikatakan berbentuk liner.

Setelah dilakukan uji linieritas dengan curve fit yang menggunakan prinsip parsimony, seperti yang tersaji pada Tabel 4 diketahui bahwa terdapat hubungan linier,sehingga model analisis jalur layak untuk diterapkan.

Tabel 4

Ringkasan Model Liner

Hubungan		R2	F Hitung	Df1	Df2	P.value	Keterangan
X1	Y1	0,251	17.416	1	52	0,000
X2	Y1	0,287	20.888	1	52	0,000
X3	Y1	0,225	15.094	1	52	0,000
X1	Y2	0,302	22.549	1	52	0,000
X2	Y2	0,358	28.935	1	52	0,000
X3	Y2	0,251	17.416	1	52	0,000
Y1	Y2	0,883	393.869	1	52	0,000

Sumber :data diolah.

Keterangan :

• X₁      = Jumlah penduduk

• Y₁      = Belanja langsung

• X₂     = Dana perimbangan

• Y₂     = Kesejahteraan masyarakat

X₃      = Investasi

• (1)    Hanya model rekrusif dapat dipertimbangkan, sehingga analisis jalur layak diterapkan dalam penelitian ini.

• (2)    Dalam penelitian ini variabel jumlah penduduk, dana perimbangan, investasi,

belanja langsung dan kesejahteraan masyarakat berskala rasio. Sehingga analisis jalur layak digunakan dalam penelitian ini.

• (3)    Pendugaan Parameter

Berdasarkan pada persamaan model 1.1 dan 1.2 maka dilakukan penaksiran parameter regresi dan pengujian validitas model, dan berdasarkan hasil olahan data tentang pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan, dan investasi, pada belanja langsung ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5

Persamaan Regresi Linear Model 1: Pengaruh Jumlah penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi pada Belanja Langsung

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta t		Sig
	B	Std.Error
Constant	-2,264	20,654		-.110	0.91
Jumlah penduduk yang	0,159	0,057	0,349	2,804	0, 00
bekerja Dana Perimbangan	0,123	0,057	0,269	2,151	0,036
Investasi	0,196	0,043	0, 441	4,538	0,000

Sumber : data diolah

Dependent variable : Belanja langsung

Pada Tabel 5 tampak jumlah penduduk berpengaruh positif pada belanja langsung dengan koefisien sebesar 0,349 dan p value 0,007 , ini artinya bahwa jumlah penduduk berpengaruh pada belanja langsung. Selanjutnya tampak investasi berpengaruh positif pada belanja langsung dengan koefisien 0,269 dan p value sebesar 0,036. Dana perimbangan juga berpengaruh positif pada belanja langsung sebesar 0,441 dan p value 0,000 ini menyatakan dana perimbangan berpengaruh pada belanja langsung, maka dapat buat model persamaan sebagai berikut:

• Y₁=0,349 X₁ + 0,269 X₂ + 0,441 X₃.................(1.1)

Keterangan :

• X₁ = Jumlah Penduduk

X₂ = Dana Perimbangan

X₃ = Investasi

• Y₁ = Belanja Langsung

Pengujian Hipotesis

• 1)    Pengujian hipotesis 1 : jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat di kabupaten/ kota Provinsi Bali pada Tahun 2007-2012. Dari analisis yang dilakukan diperoleh model persamaan seperti yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6

Persamaan Regresi Linear Model 2: Pengaruh Jumlah penduduk, Dana Perimbangan, Investasi dan Belanja Langsung pada Kesejahteraan Masyarakat

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig
	B	Std.Error	Beta	t
Constant	7.679	4.027		1.907	.0.062
Jumlah penduduk yang	0,011	0,012	0,055	0,896	0,374
bekerja
Dana perimbangan	0,025	0,012	0,129	2,163	0,035
Investasi	0,021	0,010	0,112	2,125	0,039
Belanja Langsung	0,337	0,028	0,789	12,212	0,000
Sumber : data diolah

Dependent variable : Kesejahteraan Masyarakat

Pada Tabel 6 tampak koefisien jalur jumlah penduduk pada kesejahteraan masyarakat sebesar 0,055 dan p value 0,374 > 0,05 ini artinya jumlah penduduk berpengaruh tidak pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif dan siginifikan pada kesejahteraan masyarakat. Dari Tabel 6 diperoleh persamaan sebagai berikut:

Y₂=0,055(X₁) + 0,129(X₂) + 0,112 (X₃) + 0,789(Y₁) ...........(1.2)

Keterangan :

• X₁ = Jumlah Penduduk

• Y₁ = Belanja Langsung

• X₂ = Dana Perimbangan

• Y₂ = Kesejahteraan Masyarakat

X₃ = Investasi

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi pada Tabel 5 dan Tabel 6, ringkasan koefisien jalur disajikan pada tabel 7.

Tabel 7

Ringkasan Koefisien Jalur

Regresi		Koef Reg. Standar	Koef Unstandardized	Standar Error	t hitung	P.value	Keterangan
X1	Y1	0,349	0,159	0,057	2,804	0, 007
X2	Y1	0,269	0,123	0,057	2,151	0,036
X3	Y1	0,441	0,196	0,043	4,538	0,000
X1	Y2	0,055	0,011	0,012	0,896	0,374	Tidak
X2	Y2	0,129	0,025	0,012	2,163	0,035
X3	Y2	0,112	0,021	0,010	2,125	0,039
Y1	Y2	0,789	0,337	0,028	12,212	0,000

Sumber :data diolah

Keterangan :

• X₁ = Jumlah Penduduk

• X₂ = Dana Perimbangan

• X₃ = Investasi

• Y₁ = Belanja Langsung

• Y₂ = Kesejahteraan Masyarakat ( IPM)

Berdasarkan Tabel 7 dapat dibuat ringkasan koefisien jalur hubungan langsung dalam penelitian ini seperti yang tersaji pada Gambar 1.

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk (X₁) berpengaruh tidak secara langsung pada kesejahteraan masyarakat (Y₂), tetapi berpengaruh

positif secara tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Y₂) melalui belanja langsung (X₁).

Evaluasi pada model

• 1.    Koefisien determinasi total

Berpedoman pada rumus 4.1 dan rumus 4.2 koefisien total dari persamaan struktural,

0,129 (S)

Gambar : 1

Diagram Hasil Penelitian

Keterangan :

(S)   =

(TS) = Tidak

diperoleh nilai R²m = 0,955. Yang dapat diartikan bahwa 95,5 % variasi naik turunnya IPM secara serempak dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dana perimbangan, investasi dan belanja langsung, sedangkan sebesar 4,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

• 2.    Pengujian hipotesis 2 : jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi berpengaruh secara

tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung di kabupaten /kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.

Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 1 dapat ditentukan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung serta pengaruh total antar variabel seperti pada Tabel 8.

Tabel 8

Perhitungan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total

Variabel	PL	X1 PTL	PT	PL	X2 PTL	PT	PL	X3 PTL	PT	PL	Y1 PT L	PT
Y1	0,349		0,349	0,269	-	0,269	0,441		0,441	-	-	-
Y2		0,275	0,275	0,129	0,212	0,341	0,112	0,348	0,460	0,789	-	0,76

Sumber : data diolah

Keterangan :

• X₁ = Jumlah penduduk

• X₂ = Dana perimbangan

• X₃ = Investasi

• Y₁ = Belanja langsung

• Y₂ = Kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa :

• (1)    Pengaruh secara tidak langsung jumlah penduduk pada kesejahteraan (Y₂) melalui belanja

langsung (Y₁) adalah sebesar 0,349 x 0,789 = 0,275, karena jumlah penduduk tidak berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan maka pengaruh total adalah sama sebesar 0,275.

• (2)    Pengaruh secara tidak langsung dana perimbangan (X₂) pada kesejahteraan masyarakat (Y₂) melalui belanja langsung (X₁) adalah sebesar 0,269 x 0,789 = 0,212, dan pengaruh langsung dana perimbangan (X₂) pada kesejahteraan masyarakat (Y₂) adalah sebesar 0,129, maka pengaruh total dana perimbangan (X₂) pada kesejahteraan masyarakat (Y₂) melalui belanja langsung (X₁) adalah sebesar 0,129 + (0,269 x 0,789) = 0,341.

• (3)    Pengaruh secara tidak langsung investasi (X₃) pada kesejahteraan masyarakat (Y₂) melalui belanja langsung (X₁) adalah sebesar 0,441 x 0,789 = 0,348 dan pengaruh langsung investasi (X₃) pada kesejahteraan masyarakat (Y₂) sebesar 0,112 dan sehingga pengaruh total investasi (X₃) pada kesejahteraan masyarakat (Y₂) melalui belanja langsung (X₁) adalah sebesar 0,112 + (0,441 x 0,789) = 0,460.

Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali

Peranan penduduk dalam pembangunan memiliki peran nyata dan sangat penting baik bagi pelaku ekonomi maupun bagi pemerintah, sesuai asumsi klasik dinyatakan jumlah penduduk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pentingnya jumlah penduduk bagi pelaku ekonomi karena dapat memberikan informasi pasar yang luas dan tersedianya faktor produksi dalam kegiatan perekonomian. Hasil analisis diperoleh bahwa jumlah penduduk secara langsung berpengaruh tidak pada belanja langsung, tetapi terdapat pengaruh yang positif secara tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini mendukung pernyataan Arjoso (2006), bahwa jumlah penduduk yang besar berimplikasi yang luas pada program pembangunan melalui jumlah belanja langsung yang dialokasikan guna melaksanakan program/kegiatan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Suyekti Suindyah D (2009) dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah memberikan dukungan pada pelaksanaan pembangunan khususnya di Jawa Timur. Penelitian sebelumnya yang juga sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian Sasana (2009), bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan pada kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Titik tolak otonomi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II), karena merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga dianggap lebih tahu kebutuhan dan potensi daerahnya. Dati II dapat meningkatkan local accountability pemerintah pada rakyatnya (Kuncoro, 2004). Implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat ditinjau dari realisasi dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dana perimbangan erat kaitannya dengan besarnya pengeluaran pemerintah terlebih bagi daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang rendah dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan publik.

Dari hasil analisis diketahui bahwa dana perimbangan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Yulian Rinawati Tahaa,dkk (2010) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil, DAU, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh positif pada kesejahteraan melalui investasi swasta. Karena pembiayaan infrastruktur ekonomi yang dibiayai dengan dana perimbangan pada akhirnya dapat menunjang kegiatan investasi swasta, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi barang dan jasa dapat menarik para investor untuk berinvestasi. Mengacu pada penelitian sebelumnya dan hasil analisis penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan dana perimbangan dalam pembangunan di kabupaten/kota Provinsi Bali telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif pada kesejahteraan. Penelitian ini membuktikan pernyataan Wagner dalam Dumairy (1997), bila dalam perekonomian suatu negara terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat investasi maka akan diikuti dengan pengeluaran pmerintah yang relatif besar pula, sebagai akibat dari campur tangan pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan ekonomi itu sendiri yang muncul dalam bentuk eksternalitas positif maupun dalam bentuk ekternalitas negatif. Hasil penelitian ini juga mendukung model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dalam Prasetya (2012) dinyatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah secara bertahap dalam pembangunan ekonomi.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Suyekti Suindyah D (2009) dinyatakan semakin meningkatnya investasi yang masuk ke Jawa Timur khususnya investasi asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang bekerja mempunyai pengaruh yang pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran pemerintah akan memberikan dukungan pada pelaksanaan pembangunan khususnya di Jawa Timur, karena dengan semakin bertambahnya pengeluaran pemerintah menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun investasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah investasi pemerintah yaitu melalui pengalokasian belanja modal melalui belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Bali sedangkan investasi dalam penelitian Suyekti Suindyah D (2009) adalah investasi asing yang masuk ke Jawa Timur.

Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan Dan Investasi Secara Tidak Langsung Pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Langsung Di Kabupaten /Kota Provinsi Bali

Mengacu pada teori (Haror-Domar dalam Todaro (2006), bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ada 3 (tiga) komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: 1) Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk investasi baru, 2) Pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan petumbuhan angkatan kerja dan 3) adalah Kemajuan teknologi. Jumlah penduduk memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan karena penduduk adalah merupakan subjek dan objek dari pembangunan. Penduduk selaku input dalam proses produksi dan sekaligus merupakan tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk ditingkatkan kesejehteraannya.

Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif secara tidak langsung dari jumlah penduduk pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan Sasana (2009) bahwa tenaga kerja yang bekerja berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa tengah. Dapat jelaskan bahwa dengan penduduk yang bekerja dengan kualitas yang dapat memperlancar proses pembangunan, dapat memberikan gambaran pasar yang luas bagi pelaku ekonomi, Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan

nasional yang menempatkan manusia sebagai titik sentral, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, memiliki jiwa inovatif dan kompetensi pada berbagai bidang serta diiringi dengan penguasaan teknologi informasi, maka akan mampu bersaing di pasar kerja, meningkat pendapatannya dan meningkat pula kesejahteraannya.

Indek pembangunan manusia (IPM) mengingatkan kita pada pembangunan dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya input produksi dalam perannya sebagai komponen sumber daya manusia tetapi merupakan tujuan pembangunan yang fundamental. Kita tidak sependapat bila suatu negara yang mempunyai penduduk berpendapatan tinggi, tetapi tidak berpendidikan, kesehatannya tidak terpelihara dengan baik sehingga harapan hidupnya lebih singkat dari pada penduduk suatu negara yang lain di dunia telah mencapai tingkatan pembangunan yang lebih tinggi dari pada negara yang berpendapatan rendah tetapi usia harapan hidup dan kemampuan baca tulisnya lebih tinggi (Nehen, 2012) .

Penelitian ini mendukung penelitian Ranis (2004) dalam artikelnya yang berjudul Human Development And Economic Growth, digambarkan bahwa tujuan akhir dari proses pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan adalah proxy yang tidak sempurna untuk mewujudkan kesejahteraan umum, atau sebagai sarana menuju pembangunan manusia ditingkatkan. Perdebatan ini telah memperluas definisi dan tujuan pembangunan, tetapi masih perlu untuk menentukan keterkaitan penting antara pembangunan manusia ( HD ) dan pertumbuhan ekonomi (EG). Sampai-sampai yang lebih besar kebebasan dan kemampuan meningkatkan kinerja ekonomi, pembangunan manusia akan memiliki dampak penting pada pertumbuhan. Demikian pula, peningkatan pendapatan akan meningkatkan berbagai pilihan dan kemampuan yang dinikmati oleh rumah tangga dan pemerintah, serta pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pembangunan manusia.

Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Konsekuensi dari desentralisasi tersebut berdasarkan titik tolak desentralisasi di Indonesia yaitu Daerah Tingkat II, dengan pertimbangannya bahwa pemerintah kabupaten lebih lebih mengerti dan lebih paham pada kebutuhan dan potensi daerahnya

(Kuncoro,2004). Konsekuensinya pemerintah pusat berkewajiban membantu pemerintah kabupaten/kota melalui dana perimbangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan. Hasil analisis dinyatakan terdapat pengaruh secara tidak langsung dana perimbangan pada kesejahteraan mayarakat melalui belanja langsung. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Lilis Setyowati, dkk (2012) diperoleh hasil bahwa DAU dan DAK berpengaruh posistif IPM melalui Belanja Modal pada Pemerintah kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah Dinyatakan pula bahwa alokasi belanja modal yang direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prsarana akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sama dengan hasil penelitian Yulian Rinawati Tahaa, dkk (2010) diperoleh hasil bahwa DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif pada kesejahteraan dengan investasi swasta sebagai variabel mediator, dijelaskan karena dana perimbangan yang larut dalam belanja daerah melalui belanja langsung alokasinya diprioritaskan pada pembiayaan infrastruktur ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana dapat menyebabkan para investor melakukan investasi di daerah sehingga dapat memperlancar aktifitas perekonomian, sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar dalam Todaro (2006) dinyatakan bahwa investasi merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, artinya bila disuatu daerah investasinya rendah maka tingkat pendapatan masyarakat perkapita dan pertumbuhannya ekonominya juga rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi dan sebaliknya seperti yang dinyatakan (Rosyidi dalam Suwarno, 2008) bahwa bila investasi meningkat pada suatu daerah akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Negara harus melakukan investasi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini menandakan investasi yang dilakukan pemerintah melalui pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 20072012 telah memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali Bali pada tahun 2007-2012. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Kami Artana (2009) hasilnya dinyatakan bahwa investasi dan tenaga kerja baik secara simultan berdampak positif pada

pertumbuhan ekonomi, namun secara parsial dengan menggunakan metode linier dan log linier ternyata investasi tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi tetapi tenaga kerja berpengaruh posisif pada kemiskinan pada periode 1990-2007. Musgrave dalam Prasetya (2012) menyatakan bahwa pada tahapan pembangunan ekonomi peran pemerintah tetap diperlukan.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat diambil beberapa simpulan. Pertama, jumlah penduduk berpengaruh tidak pada kesejahteraan masyarakat di kabupaten/ kota Provinsi Bali pada tahun 20072012, namun dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali pada Tahun 20072012. Kedua, terdapat pengaruh yang positif jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi secara tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012. Ketiga, variabel belanja langsung merupakan variabel mediasi sempurna atau perfect mediator pada kesejahteraan masyarakat, dan variabel belanja langsung merupakan variabel mediasi parsial atau partial mediator pada variabel dana perimbangan dan variabel investasi

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan beberapa saran. Pertama, berkaitan dengan pengalokasian belanja daerah, kepada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Bali diharapkan dapat melakukan efisiensi pada belanja aparatur, agar proporsi belanja langsung lebih ditingkatkan, termasuk pada alokasi belanja langsung kedepan lebih meningkatkan proporsi belanja modal dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasana dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi sehingga lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kedua, dalam upaya peningkatan investasi, kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat meningkatkan investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana, agar dapat memperlacar aktifitas perekonomian sampai ke tingkat pedesaan, dan dengan tersedianya infrastruktur yang memadai maka dapat menarik para investor swasta untuk melalukan investasi, dan

akhirnya tercipta kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, disatu sisi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong para investor untuk melakukan investasi yang bersifat padat karya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan akhirnya berdampak pada kesejahteraan. Bagi para investor baik investor dalam negeri maupun investor asing dalam berinvestasi agar dapat disesuaikan dengan potensi daerahnya, sehingga dengan adanya kegiatan ekonomi masyarakat akan menurun minatnya untuk melalukan urbanisasi ke kota, khususnya ke Kota Denpasar dan Badung, dan kemacetan dapat dikurangi. Ketiga, bagi pemerintah kabupaten yang memiliki nilai IPM dibawah rata-rata IPM Provinsi Bali, dalam pengalokasian belanja daerah melalui belanja langsung diharapkan dapat ditingkatkan melalui program dan kegiatan yang dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan.

REFERENSI

Biro Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Pendapatan Domestik Regional Domestik Regional Bruto Provinsi Bali. Denpasar.

Biro Ekbang, 2012. LAKIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2012. Denpasar

Departemen Dalam Negeri. 2000. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.

Dumairy, 1999. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Ghozali Imam,2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Kami Artana, I Nyoman.2009.” Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Pada Pertumbuhan Ekonomi Serta Pengaruhnya Pada Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali” (Tesis). Denpasar : Universitas Udayana

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Airlangga

Nehen,I.K.2010. Perekonomian Indonesia. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Ranis,.G. 2004. Human Development And Economic Growth. Center Discussion Paper. No.887. Economic Growth Center. Yale University

Republik Indonesia. Undang-Undang No 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia.Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No 38 Tahun 2008, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Rinawaty Taaha, Yulian, Dkk, 2013. Pengaruh Dana Perimbangan Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sasana, H. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Pada Kesejahteraan di Kapupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol.16.No.1.Maret 2009. Hal 50-69.

Setyowati, L. dan Yohana K. Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD pada Indek Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se- Jawa Tengah). Jurnal Prestasi. Vol.9.No.1.Juni 2012. Hal 113-133.

Suwarno, 2008.Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Pada Industri Modal Asing di Jawa Timur. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis. Vol.8.No.1. Maret 2008. Hal 50-57.

Suyana Utama, Made. 2008. Aplikasi Analisis Kuantitatif. Buku Ajar, Sastra Utama : Denpasar.

Suindyah D,S. 2009. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekuitas. Vol.15.No.4.Desember 2011. Hal 477-500.

Todaro, 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.