Acta Comitas (2018) 1 : 145 – 156

ISSN : 2502-8960 I e-ISSN : 2502-7573

HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN

HUKUM

Oleh

Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi

I Dewa Gde Atmadja

I Gede Yusa

Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana

Email : sripurnama77@gmail. com

ABSTRAK

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang diberikan kewenangan menjalankan sebagian tugas negara yaitu menerbitkan alat bukti tertulis berupa akta autentik, di mana notaris memperoleh keterangan dari para pihak yang mempercayakan segala keterangannya kepada notaris oleh karena itu jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Selaku pejabat umum, notaris tidak saja terikat pada peraturan jabatan tetapi juga terikat pada sumpah jabatannya dimana notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya.

Seiring dengan perkembangan jaman, seringkali notaris dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya. Berdasarkan Putusan MKRI Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan frase dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wewenang MPD dalam memberikan perlindungan kepada notaris menjadi sirna.

Terkait dengan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P UU No. 2 Tahun 2014 dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris (MKN),yang salah satu fungsinya memberikan jawaban menolak atau memberi persetujuan terhadap pemanggilan notaris. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan maka MKN dianggap menyetujui notaris tersebut untuk diperiksa. Persetujuan dari MKN ini dapat dijadikan kunci pembuka dari pengajuan Hak Ingkar.

Kata Kunci : Akta Autentik, Perlindungan Hukum, Hak Ingkar Notaris.

ABSTRACT

A notary is an extension of the government which is authorized to carry out past of the state ’s task of issuing written evidence in the form of an authentic deed, in which the notary obtains information form the parties entrusting all their statements to the notary therefore the position of a notary is a position of trust. As a public official, a notary is not only bound to the rules of office but also bound to the oath where the notary must keep the contents of the deed and all information obtained.

Along with the changing times, it is often a notary being summoned for questioning as a witness related to the deed made before notary. Based on the Decision of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 49/PUU-X/2012 which eliminates the phrase with the approval of the Regional Supervisory Board (MPD) authority in providing protection on the notary becames obliterated.

Related to that matter, based on the provisions og Article 66 of the Amendee d Law on Position of Notary of Law Number 2 Year 2014, the Honorary Council of Notary (MKN) was established, which one of its functions is to determine whether to refuse or to give approval to the summon of a notary. If it passes from the specified time limit the MKN is deemed to used as the opening key of the submission of the Denial Right.

Keywords : Authentic Deed, Legal Protection, Denial Right of Natary

I. PENDAHULUAN

maka diperlukan membentuk suatu

1.1. Latar Belakang

aturan hukum. Sejalan dengan hal

Demi terciptanya  kehidupan

tersebut Rober Leroy berpendapat

yang demokratis, terlindunginya

bahwa   law   is   a   body   of

hak  asasi  manusia,  dan  juga

enforceable    rules    governing

kesejahteraan  yang  berkeadilan

relationship  among  individuals

and between individuals and their society1 (Hukum adalah seperangkat aturan yang ditegakkan untuk mengatur hubungan antar indivudu dan antara individu dan masyarakat mereka). Prinsip dari Negara Hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam penegakan hukum lazimnya terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum          (rechtssicherheit),

kemanfaatan (zweckmassigkeit), 2 dan keadilan   (gerechtigkeit).2

Kepastian,     ketertiban     dan

perlindungan hukum      pada

umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Masyarakat    membutuhkan

seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar                 atau

unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.3 Dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah seorang notaris.

Hal ini kemudian diatur dan

dipertegas dalam UUJN-P. Pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya     sebagaimana    yang

dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Ketentuan Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdata menyatakan bahwa akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli waris. Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu:

  • 1 .Kekuatan Pembuktian Lahiriah (uitwendige Bewijskracht).

  • 2 .Kekuatan Pembuktian Formil (formele bewijskracht).

  • 3 .Kekuatan Pembuktian Materil (materiele bewijskracht).

Dalam     praktek     guna

kepentingan penyidikan atau persidangan dalam suatu perkara perdata maupun pidana seorang notaris dapat dipanggil sebagai saksi guna memberikan keterangan yang berkaitan dengan isi akta yang    dibuat    dihadapannya.

Pemanggilan terhadap notaris untuk memberikan kesaksian ini sendiri      merupakan      sikap

mengingkari      serta      tidak

menghargai kedudukan dari akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan alat bukti lain.    Disinilah

diperlukannya suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris itu sendiri maupun terhadap isi dari akta notaris tersebut. Namun keberadaan dari lembaga ini eksistensinya berakhir akibat dari dikeluarkanlah Putusan MK No 49/UPP-X/2012, yang dalam amar putusannya menghapuskan frase “dengan    persetujuan majelis

pengawas daerah.”,   sehingga

kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang melekat pada Minuta Akta atau Protokol dalam

penyimpanan     notaris     dan

memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Konsekuensi  dari dikeluarkannya

Putusan      MKRI      adalah

perlindungan dari jabatan notaris

ini menjadi sirna serta memiliki

dampak    kerahasiaan    kurang

dipertimbangkan.       Kenyataan

dalam prakteknya kewajiban ingkar yang merupakan instrumen yang sangat penting sering kali tidak dilakukan oleh notaris pada saat mereka dipanggil penyidik maupun dalam persidangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebingungan dikalangan Notaris, disatu sisi harus menjaga kerahasian dari isi akta, tapi dilain sisi penyidik dengan mudah memanggil     notaris     untuk

kepentingan penyidikan. Untuk itu diterbitkan Undang- Undang No.2 Tahun 2014 yang dalam Pasal 66A mengamanatkan     pembentukan

Majelis Kehormatan Notaris, yang mana lembaga  ini mempunyai

tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

mempunyai tugas:

  • a.    Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan

  • b.    Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

  • (2) Dalam     melaksanakan     tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam     menjalankan     profesi

jabatannya     dan    memberikan

perlindungan kepada Notaris terkait kewajiban      Notaris      untuk

merahasiakan isi Akta.

Ketentuan dari pasal tersebut diatas terhadap jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum dalam hal pemanggilan Notaris maka MKN mempunyai tugas memberikan persetujuan atau penolakan dan hal tersebut haruslah dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima.      Ketika      UUJN

diundangkan para Notaris berharap untuk mendapatkan perlindungan yang     proposional      dalam

menjalankan tugas jabatannya sebagai jabatan kepercayaan, dalam arti ketika MKN memeriksa Notaris     haruslah     adil,dan

transparan. Dikarenakan anggota MKN itu terdiri dari 3 unsur dengan latar belakang yang berbeda yang kemungkinan besar persepsi mereka dalam memeriksa Notaris akan berbeda. Jika setelah 30 hari MKN wialayah tidak memberikan jawabannya maka MKN dianggap menyetujuinya. Dengan tidak adanya jawaban menyetujui ataupun tidak dari MKN hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum dapat mengambil akta atau protokol notaris. Sebab terhadap jawaban yang diberikan MKN Wilayah baik memberikan persetujuan    atau    penolakan

tidaklah dapat diganggu gugat (final   and binding). Secara

otomatis notaris dapat melanggar ketentuan Pasal 4 UUJN-P maupun Pasal 16 Ayat (1) huruf f yang pada intinya mewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya.

  • 1.2.    Rumusan Masalah

Berdasarkan           uraian

sebelumnya dapat dikemukakan beberapa           permasalahan.

Permasalahan    yang    menjadi

pembahasan dalam penelitian ini adalah:

  • 1.    Bagaimana bentuk pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap Hak ingkar notaris terkait kewajiban merahasiakan isi akta?

  • 2.    Apakah konsekuensi yuridis Hak Ingkar notaris pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 berkenaan dengan perlindungan hukum jabatan notaris ?

  • 1.3.    Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan      diri      dalam

menyampaikan dan menuliskan pikiran secara langsung, sistematis dan tersusun dalam suatu karya ilmiah. Serta lebih memahami mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku terutama yang terkait dengan hukum kenotariatan. Tujuan khusus untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak ingkar notaris terkait kewajiban merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapan dan oleh notaris berdasarkan keterangan para pihak. Disamping itu juga untuk mengetahui konsekuensi yuridis Hak Ingkar notaris berkenaan dengan     penyidikan     pasca

dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012.

II METODE PENELITIAN

Jenis      penelitian      yang

digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Hal ini terkait dengan ketidak       jelasan       bentuk

perlindungan yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P      dimana     untuk

kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memanggil Notaris dan mengambil Minuta Notaris yaitu dengan persetujuan MKN, dan jawaban harus diberikan terhadap hal tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Jika jangka waktu terlampaui maka MKN dianggap menyetujuinya.       Diharapkan

pemeriksaan tersebut bersifat adil, transparan dan beretika namun hal

tersebut sangat sulit dilaksanakan karena akan ada persepsi yang berbeda-beda dari MKN hal ini disebabkan oleh karena anggota MKN berasal dari unsur yang berbeda. Apakah Notaris sebagai obyek atau Akta Notaris sebagai obyek? Sehingga kedepannya ditakutkan nasib MKN akan sama dengan MPD. MKN sebagai lembaga yang dibentuk untuk dapat melindungan Notaris terkait dengan kewajiban oleh seorang notaris yang mana seorang notaris wajib merahasiakan isi dari akta yang dibuat dihadapannya. Salah satunya adalah dalam pengambilan minuta secara tidak langsung ada pihak lain yang juga mengetahui isi dari akta tersebut. Kewajiban merahasiakan isi dari pada akta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang mengatur tentang sumpah/janji jabatannya , Pasal 16 ayat (1) huruf f yang mengatur tentang kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah/ janji jabatannya, dan juga sesuai dengan Pasal 54 UUJN mengatur tentang kepada siapa-siapa saja seorang notaris dapat memperlihatkan atau memberitahukan isi dari pada akta.

Apabila dilihat sekilas MKN adalah merupakan penggantian sebagian kewenangan Majelis Pengawas yang telah diamputasi oleh Putusan MK No. 49/PUU-X/2013, namun secara fungsional seharusnya Majelis Pengawas dan MKN adalah dua lembaga yang berbeda. Namun dalam Permenkumham tidak ada kejelasan terkait perbedaan kewenangan pembinaan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut terkaitan dengan konsep perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pendekatan    hukum    yang       Teknik            interpretasi

dipergunakan tersebut adalah (penafsiran) yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian ini adalah (The Statute Approach) yaitu interpretatif gramatikal (tata dilakukan     penelitian     yang bahasa), interpretasi ekstentif, dan

mensinkronkan        perundang-    interpretasi sistematis. Interpretasi

undangan baik vertikal maupun gramatikal adalah menafsirkan horizontal.4 Pendekatan Konsep   kata-kata dalam undang-undang

Hukum (Conceptual Approach) sesuai dengan kaidah bahasa. 5 yaitu konsep secara umum Interpretasi ekstentif merupakan dijelaskan sebagai unsur-unsur interpretasi    yang    membuat

abstrak.    Dengan pendekatan interpretasi melebihi batas-batas

konsep peneliti merujuk pada yang biasa dilakukan melalui prinsip-prinsip hukum yang dapat interpretasi           gramatikal. 6

ditemukan dalam pandangan- Penafsiran sistematis ialah dengan pandangan para sarjana atau melihat hubungan diantara aturan doktrin-doktrin hukum. Selain itu dalam suatu peraturan perundang-juga    digunakan    pendekatan undangan       yang       saling

historis (historical approach) bergantungan.7 Suatu peraturan dengan pendekatan ini juga dapat hukum tidak berdiri sendiri, tetapi memahami     perubahan     dan   saling terkait dengan peraturan

perkembangan    filosofi    yang   hukum lain.

melandasi aturan hukum tersebut.

Sumber bahan hukum dalam III HASIL DAN PEMBAHASAN penelitian ini yaitu berupa norma- 3.1    Perlindungan    Hukum

norma, peraturan perundang-       terhadap Notaris terkait

undangan. , literatur-literatur,       Kewajiban Merahasiakan Isi

buku-buku yang berkaitan dengan      Akta

hukum pidana, hukum perdata dan       Akta adalah surat yang dibuat

hukum    kenotariatan,hasil-hasil sedemikian rupa oleh atau

penelitian yang relevan, pendapat dihadapan     pegawai     yang

para pakar hukum, artikel terkait,   berwenang untuk membuatnya

dan juga berupa kamus hukum,   yang dapat dijadikan alat bukti

ensiklopedia, dan Kamus Besar   bagi kedua belah pihak dan ahli

Bahasa Indonesia.                   warisnya maupun berkaitan dengan

Teknik analisa yang digunakan   pihak lainnya sebagai hubungan

terhadap bahan-bahan hukum yang   hukum. Menurut Pasal 1 angka 7

telah terkumpul, dilakukan dengan   UUJN-P menyebutkan pengertian

langkah-langkah deskriptif dan akta Notaris adalah akta autentik interpretasi. Teknik deskripsi yang dibuat oleh atau di hadapan dipergunakan dalam menganalisa,   Notaris menurut bentuk dan tata

karena teknik diskriptif adalah cara yang ditetapkan dalam teknik dasar analisis yang tidak   undang-undang ini. Sedangkan

dapat dihindari penggunaannya.   dalam pasal 1868 KUH Perdata,

Deskriptif berarti menguraikan apa yang dimaksud dengan akta adanya terhadap suatu kondisi atau autentik adalah suatu akta yang di posisi dari proposisi-proposisi dalam bentuk yang ditentukan oleh hukum atau non hukum, sehingga undang-undang dibuat oleh atau di dalam penelitian ini diungkapkan apa adanya.                                   5Ahmad rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh

Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, 4Rony Harnitijo Sumitro, 1990, Metode Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 63.

Penelitian Hukum dan   Jurimetri,   Ghalia          6Ibid., hal.70.

Indonesia, Jakarta, hal.27.                                  7Peter Mahmud Marzuki I, Op.cit., hal. 112.

hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di mana akta itu dibuat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN-P, syarat yang harus dimiliki agar dapat dikatakan sebagai Akta Autentik adalah sebagai berikut :

  • 1.    Awal Akta atau kepala Akta yang memuat :

  • a.    Judul Akta

  • b.    Nomor Akta

  • c.    Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun

  • d.    Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

  • 2.    Badan Akta yang memuat :

  • a.    Nama lengkap, tempat, tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

  • b.    Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

  • c.    Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

  • d.    nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

  • 3.    Akhir Akta atau penutup akta yang memuat :

  • a.    Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7)

  • b.    Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

  • c.    Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,      pekerjaan,      jabatan,

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

  • d.    Uraian tentang   tidak   adanya

perubahan yang  terjadi  dalam

pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penggantian serta jumlah perubahannya.

Akta autentik sebagai alat bukti       yang       sempurna,

pembuktiannya secara yuridis dalam hukum acara berarti hanya

berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dan pembuktian ini bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.

Menurut George Whitecross Patton, alat bukti dapat berupa “oral (words spoken by a witness in court), documentary (the production of a admissible document),      material      (the

production of a physical res other than a document). 8 Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan            saksi-saksi,

pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.

Akta autentik ini sendiri haruslah memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, yaitu :

  • 1.    Kekuatan pembuktian lahiriah berarti kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas “acta publica probant seseipsa” yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya.9

  • 2.    Kekuatan Pembuktian Formil, artinya dari akta autentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta yang menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul

8George Whitecross Patton, 1953, A Text Book of Jurisprudence, Oxford at the Clarendon Press, Second Edition, page 481.

9Bachtiar Effendi, dkk, 1991, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 63.

(waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tanga para pihak, Notaris dan saksi dan tempat akta dibuat.

  • 3.    Kekuatan Pembuktian Materiil, merupakan kepastian tentang materi suatu akta.

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat alat bukti berupa akta autentik yang mana akta autentik ini adalah berisikan keinginan para pihak yang menghadap dihadapan notaris. Notaris hanya mengkonstatir maksud / kehendak para pihak mengenai suatu perbuatan hukum dan notaris menuangkannya dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jabatan notaris itu sendiri  adalah merupakan

jabatan kepercayaan. Dan untuk melindungi   kepercayaan dan

kepentingan   masyarakat maka

notaris mempunyai kewajiban untuk    merahasiakan    segala

perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada notaris dalam pembuatan akta tersebut.

Sebelum melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris sebagai pejabat umum wajib untuk mengangkat sumpah/ janji seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perbahan atas UUJN yang berbunyi :

“Saya    bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada     Negara     Republik

Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta    peraturan    perundang-

undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya

sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan,     martabat,     dan

tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f yang mengatur bahwa, “Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang juga mengatur mengenai kewajiban merahasiakan dapat dilihat dalam ketentuan:

  • 1.    Pasal 170 ayat (1) KUHAP berbunyi: Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan   menyimpan rahasia,

dapat minta dibebaskan dari kewajiban   untuk memberikan

keterangan sebagai  saksi, yaitu

tentang hal yang  dipercayakan

kepada mereka.

  • 2.    Pasal 1909 KUHPerdata dan Pasal 146 HIR ayat (3) berbunyi: siapa saja yang    karena    kedudukannya,

pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

  • 3.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b berbunyi : setiap orang yang karena martabat,

pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat atau jabatannya itu.

Berangkat dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat diartikan juga bahwa adanya suatu pengakuan terhadap jabatan notaris bahwa sesungguhnya notaris mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara atau lebih tepatnya tidak memberikan informasi mengenai keterangan yang diperolehnya karena jabatannya kecuali kepada pihak – pihak tertentu yang diperkenankan atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukannya. Ada dua macam perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang. Jadi yang mendapat perlindungan disini adalah jabatannya. Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. 10Jabatan merupakan subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Sebagai pendukung hak dan kewajiban hal ini berhubungan dengan tugas dan wewenang yang ada dalam jabatan itu, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan yang mengatasnamakan jabatan haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Inilah yang menjadi payung hukum

pejabat dalam melaksanakan jabatannya.

Perlindungan hukum merupakan bagian dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan juga suatu kepastian hukum. Perlindungan itu sendiri adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik itu bersifat preventif mengandung arti pencengahan agar tidak terjadi sengketa dengan jalan melakukan pengawasan. Untuk menghindari terjadinya suatu permasalahan hukum dikemudian hari maka pelaksanaan tugas jabatan Notaris haruslah berpedoman pada standar profesi. Jadi disini harus dibedakan antara standar profesi yang menjadi pedoman utuk pelaksanaan tugas jabatannya dengan standart prilaku. Standar profesi harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu profesi yang akan menjadi patokan atau dasar menjalankan profesi tersebut.

Perumusan standar profesi adalah melakukan pekerjaan secara teliti dan hati-hati didasarkan pada kemampuan rata-rata dengan rekan seprofesinya, dengan situasi dan kondisi yang sama untuk tujuan konkret dalam profesinya.11 Berdasarkan pengertian tersebut maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mempunyai standar yang berupa kode etik yaitu Kode Etik Notaris yang diterapkan dalam pembuatan akta autentik.

Untuk dapat dilakukan pengawasan apakah seorang Notaris sudah sesuai dengan undang-undang jabatan dan kode etik terkait dengan upaya preventif

11Liliana Tedjosaputro, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, hal.45

yang dapat dilakukan adalah meningkatkan              peran

Kemenkumham sebagai instansi pemerintah yang ruang lingkup kewenangannya terkait dengan bidang kenotariatan dalam rangka melahirkan calon notaris yang professional dan berintregritas dengan    membentuk    Majelis

Pengawas  yang keanggotaannya

mengikut  sertakan pihak ahli/

akademisi, di samping dari kementrian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta   Organisasi

notaris.

Ruang lingkup tugas Majelis Pengawas Notaris secara umum memeriksa adanya pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Adapun yang menjadi tugas Majelis Pengawas adalah memeriksa:

  • 1.    Adanya dugaan pelanggaran kode etik;

  • 2.    Adanya     dugaan     pelanggaran

pelaksanaan tugas jabatan notaris;

  • 3.    Perilaku notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh mentri berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN-P. Dan dalam Pasal 67 ayat (3) ditentukan bahwa majelis pengawas terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur :

  • a.    Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang

  • b.    Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang

  • c.    Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Permasalahan yang mendasar selama ini adalah bahwasanya anggota MKN mempunyai persepsi yang berbeda mengenai akta autentik, karena seperti yang telah diuraikan diatas keanggotaan dari MPD ini bukan saja dari kalangan

notaris saja. Dalam ketentuan Pasal 66A UUJN-P, MKN bertugas untuk   melakukan   pembinaan

terhadap notaris. Jika dikaitkan dengan Pasal 66 ayat(1) untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang:

  • a.    Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan

  • b.    Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) mengenai tugas dari Majelis Kehormatan Notaris, yang

menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka :

  • a.    Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan

  • b.    Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. MKN akan selalu melakukan pembinaan terhadap notaris agar nantinya tidak tersandung masalah tindak pidana dalam menjalankan tugas jabatannya, dan juga memberikan pembekalan dan pengetahuan tentang kenotariatan, akta autentik serta keterkaitan antara akta autentik dengan para pihak serta kerahasian dari sebuah akta dapat terjaga.

Menurut Ko Tjay Sing istilah yang digunakan adalah rahasia pekerjaan, beliau menjabarkan teori rahasia mutlak : dinamakan mutlak (absolute) dikarenakan wajib     menyimpan     rahasia

pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan 12

rahasianya. 12          Berdasarkan

pengertian diatas maka notaris wajib merahasiakan isi dari akta dan keterangan yang diperolehnya karena     jabatannya     sampai

kapanpun dan dalam kondisi apapun juga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 322 KUHP yaitu :

  • 1.    Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya,     baik    yang

sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

  • 2.    Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Dari uraian pasal diatas maka terhadap    orang-orang    yang

melakukan           pelanggaran

membocorkan rahasia sedangkan karena      jabatannya      wajib

merahasiakan maka terhadap orang tersebut dapat dijatuhi sanksi.

Dampak atau akibat hukum terhadap      jabatan      Notaris

berkenaan dengan dibacakannya amar putusan MK pada tanggal 28 Mei 2013 maka fungsi tugas dan jabatan seorang notaris berada dalam posisi dilematis hal ini dikarenakan putusan MK tersebut adalah bersifat final dan mengikat. Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya     haruslah     selalu

memperhatikan UUJN.  Sebagai

pejabat pembuat akta  autentik

yang telah disumpah berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUJN, yang mana salah satu sumpahnya adalah bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam tugas pelaksanaan

jabatan saya. Dan dalam Pasal 16 (1) huruf e yang berbunyi “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali           undang-undang

menentukan lain.

Selain itu juga dalam Pasal 170 KUHAP yang berbunyi :

  • 1.    Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka

  • 2.    Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alas an untuk permintaan tersebut.

Putusan     MK     tersebut

menyebabkan       kebingungan

dikalangan notaris. Tetapi ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh yaitu penggunaan hak ingkar dan rahasia jabatan berupaya    untuk    melindungi

kepentingan para pihak yang berkepentingan agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa hak ingkar bukan saja merupakan suatu hak tetapi lebih kepada suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk melindungi baik itu profesi notaris    sendiri    dan    lebih

mengkhusus lagi untuk melindungi para pihak dalam akta.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, KUHAP, KUHP, dan UUJN maka Hak ingkar sebagai wujud dari pelaksanaan rahasia jabatan      notaris,      dengan

dikeluarkannya           Putusan

Mahkamah    konstitusi    yang

menghapus     frasa     dengan

persetujuan   Majelis   Pengawas

Daerah tidak serta merta dapat diartikan sebagai meniadakan atau menghapus hak ingkar notaris.

Hak ingkar tetap melekat pada jabatan notaris.

Sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara,    sekalipun dimuka

pengadilan,    artinya    seorang

Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai 13 apa yang dimuat dalam akta. 13

Berkaitan dengan hak yang melekat pada notaris yaitu hak ingkar maka dalam suatu proses pemeriksaan baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun pada saat proses persidangan, sikap dari notaris adalah pasif, dalam arti memberikan keterangan dalam sebatas hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jabatan saja. Keharusan untuk menjaga rahasia itu wajib dilakukan bukan saja menjaga kerahasian dari isi akta tertapi juga merahasiakan segala      keterangan      yang

diperolehnya.

IV SIMPULAN DAN SARAN 4.1.Simpulan

Dari uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan terhadap permasalahan diatas adalah :

  • 1.    Bentuk perlindungan hukum oleh    Majelis    Kehormatan

Notaris adalah secara preventif dengan melakukan pembinaan dan pengawasan agar seorang notaris   dalam   menjalankan

tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar profesi yaitu Kode Etik Notaris dan secara      refresif      terkait

kepentingan proses peradilan maka    MKN    melakukan

pemeriksaan terhadap notaris. Perlindungan ini bertujuan

menjaga     martabat     dan

kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban merahasiakan isi akta. Jadi disini yang dilindungi adalah    jabatannya    bukan

pejabatnya.

  • 2.    Bahwa untuk menjaga

kerahasiaan segala keterangan yang diperoleh seorang notaris berkaitan dengan isi akta, selain itu juga sesuai dengan sumpah jabatannya seorang notaris dalam hal ia dipanggil untuk memberikan kesaksian terhadap akta yang dibuat dihadapannya maka hak ingkar adalah merupakan senjata akhir yang dapat dilakukan oleh seorang notaris agar notaris sebagai jabatan kepercayaan dapat tetap terjaga dan juga dalam rangka menjalankan           sumpah

jabatannya. Dengan kata lain bahwa hak ingkar ini adalah merupakan implementasi dalam menjaga kerahasiaan suatu akta berdasarkan UUJN.

4.2.Saran

Dari hasil simpulan yang diuraikan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

  • 1.    Bagi notaris hendaknya dalam menjalankan    tugas    dan

kewenangannya membuat akta autentik      harus      selalu

berpedoman pada aturan-aturan /     ketentuan-     ketentuan

mengenai unsur-unsur atau syarat-syrat   esensial   dalam

proses    pembuatan    akta

autentik,dan    juga    selalu

mengacu pada standar profesi dalam hal ini kode etik notaris agar dapat terhindar dari segala permasalahan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya. Disamping itu juga fungsi dari MKN agar dapat lebih ditingkatkan untuk menjamin adanya perlindungan

hukum yang proposional artinya MKN dalam memeriksa notaris terkaitan permintaan dari penegak hukum hendaknya bisa bersikap adil dan transparan bagi Notaris apabila Notaris tersebut dihadapkan pada proses peradilan terkait dengan akta yang dibuatnya.

  • 2.    Bagi para anggota MKN dan penegak    hukum    lainnya

hendaknya      menyamakan

persepsi     dalam     proses

pemeriksaan terhadap notaris apakah notaris sebagai obyek atau akta yang sebagai obyek sehingga disini diperlukan suatu standart oprasional prosedur    (SOP)    sebagai

batasan dan acuan bagi MKN dalam      menilai      suatu

permasalahan hukum yang terjadi.      Agar      supaya

kedepannya lembaga MKN ini tidak bernasib sama dengan

MPD. Dengan adanya suatu standart yang mengatur kewenangan MKN dalam hal ini pemeriksaan terhadap notaris maupun akta notaris, diharapkan MKN dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi institusi Notaris. Disamping itu juga, keberadaan MKN ini seharusnya dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat daerah, wilayah, dan pusat. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi Notaris mengingat batas waktu yang diberikan oleh undang-undang dalam hal menolak atau menerima permohonan dari penegak hukum dalam pemanggilan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Bachtiar Effendi, dkk, 1991, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

George Whitecross Patton, 1953, A Text Book of Jurisprudence, Oxford at the Clarendon Press, Second Edition.

Habib Adjie, 2012, Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Ko Tjay Sing, 1978, Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat, PT Gramedia, Jakarta.

Liliana Tedjosaputro, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

Roger Leroy Miller, 2002, Law For E-Comerce, Library of Conggres Cataloging in Publication Data, United States of America .

Rony Harnitijo Sumitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Tan Thong Kie, 2011, Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018

156