D-010

Prosiding Conference on Smart-Green Technology in Electrical and Information Systems

Bali, 14-15 November 2013

Korelasi Korupsi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesuksesan E-Government di Suatu Negara

Dien Novita

Sistem Informasi

STMIK Global Informatika MDP

Palembang, Indonesia

[email protected]

Abstrak—E-Government didefinisikan sebagai bentuk layanan pemerintah yang berbasis elektronik. Bentuk layanan pemerintah tersebut mempunyai banyak keunggulan dibandingkan cara konvensional yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Sebagian besar negara-negara di dunia telah menerapkan bentuk layanan ini. Untuk menyelenggarakan layanan pemerintahan yang berbasis elektronik tersebut, tentulah bukan hal yang mudah. Ada banyak faktor untuk terselenggara dengan sukses. Faktor-faktor kesuksesan implementasi E-Government antara lain ditentukan oleh faktor persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Adanya penyimpangan anggaran seperti terjadinya korupsi tentunya akan menghambat kesuksesan implementasi E-Government. Selain faktor tersebut, faktor dari dukungan penduduk sebagai stakeholder utama dari E-Government tentunya juga sangat menentukan sukses tidaknya implementasi E-Government. Maka dari itu penelitian ini dibuat untuk melihat korelasi atau hubungan korupsi dan jumlah penduduk terhadap kesuksesan implementasi E-Government di suatu negara. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda menggunakan software AMOS 16 dan SPSS 19. Dari hasil pengolahan data terhadap 163 negara sebagai sampel penelitian untuk data peringkat E-Government dunia oleh E-Government Survey 2012 oleh PBB, dari UNDP untuk peringkat jumlah penduduk dunia 2012, dan dari Transparency International 2012 untuk peringkat korupsi dunia, diperoleh hasil bahwa korupsi dan jumlah penduduk secara bersama-sama berkorelasi kuat terhadap kesuksesan implementasi E-Government suatu negara dengan nilai r sebesar 0,75 dan koefisien determinasi R2 sebesar 56,3%.

Kata Kunci—E-Government; korupsi; penduduk; regresi; AMOS; SPSS

Analyst’s Office (2006), bahwa E-Government merupakan proses transaksi bisnis antar masyarakat dan pemerintah melalui penggunaan sistem yang terotomatisasi dan jaringan internet, biasanya disebut dengan World Wide Web.

E-Government merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tujuan organisasi dan mengarahkan kepada tata pemerintahan yang baik. Diharapkan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pemerintahan, dalam hal ini website E-Government h arus bersifat interaktif (minimal ada alamat e-mail yang secara teratur dibaca dan dibalas) agar masyarakat bisa menyampaikan usulan, teguran, atau hal lainnya mengenai institusi yang bersangkutan. Masyarakat dapat mengawasi jalannya institusi terkait dengan melihat berbagai kegiatan institusi tersebut [2].

Kesamaan karakteristik dari beberapa definisi E-Government[13], adalah :

  • 1.    Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder)

  • 2.    Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet)

  • 3.    Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama ini berjalan.

Beberapa implementasi yang bisa diterapkan pada penyelenggaraan E-Government diantaranya adalah :

  • 1.    Penyediaan sumber informasi yang sering dan banyak dicari masyarakat seperti potensi daerah, pendapatan daerah, komoditas daerah serta kualitas sumber daya masyarakat di suatu daerah.

  • 2.    Penyediaan mekanisme akses melaui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan tempat publik sehingga menjamin kesetaraan kesempatan mendapat informasi.

  • 3.    E-procurement ; pemerintah dapat melakukan tender secara on line dan transparan.

  • II.    Faktor Kesuksesan E-Government

Suatu negara yang akan mengimplementasikan EGovernment tentulah akan menyusun suatu perencanaan strategis yang matangg agar dapat sukses dan bermanfaat bagi

seluruh pengguna layanan tersebut. Faktor-faktor yang mendukung kesuksesan implementasi E-Government di suatu negara dari beberapa sumber, dirangkum dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Faktor Kesuksesan E-Government

Variabel

Sumber

Faktor Kesuksesan E-Government

  • -    Visi, Objektif, dan Startegi

  • -    Hukum dan Peraturan

  • -    Struktur Organisasi

  • -    Proses Bisnis

  • -    Teknologi Informasi

ESCAP/APCICT[3]

- Support

- Capacity

- Value

Harvard JFK School of Government[13]

Faktor kesuksesan E-Government [3] dari variabel Visi, Objektif, dan Strategi salah satunya dijelaskan oleh parameter adanya dukungan yang kuat dari masyarakat. Artinya semakin besar jumlah penduduk suatu negara maka semakin besar pula dukungannya terhadap kesuksesan implementasi EGovernment. Sedangkan untuk variabel Struktur Organisasi salah satunya dijelaskan oleh parameter adanya persiapan dan pelaksanaan anggaran oleh lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara.

Faktor kesuksesan E-Government [13] dari variabel Support dijelaskan oleh parameter adanya dukungan yang kuat dari lembaga birokrat sebagai penyelenggara dan dukungan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu dari variabel Capacity dijelaskan oleh parameter adanya ketersediaan sumber daya yang utama, yaitu finansial.

Dari kajian kedua faktor kesuksesan diatas, terlihat bahwa faktor yang pertama persiapan dan pelaksanaan anggaran atau pengaturan finansial sangatlah penting di dalam menentukan kesuksesan implementasi E-Government. Tetapi bagaimana jika di dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan seperti adanya korupsi. Apakah hal ini akan menghambat kesuksesan implementasi E-Government atau sama sekali gagal. Untuk faktor yang kedua, dilihat dari faktor masyarakat, dukungan yang kuat dari masyarakat akan berdampak terhadap kesuksesan E-Government. Dalam kenyataannya, suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar tentulah juga mempunyai dukungan yang kuat, jika dibandingkan dengan negara yang jumlah penduduknya sedikit. Tetapi apakah hal tersebut dapat dibuktikan. Maka dibuatlah penelitian ini dengan model penelitian seperti gambar 1 berikut:

Gambar 1. Model Penelitian

Dari gambar model penelitian di atas, terlihat akan ada tiga pengujian hipotesis tentang hubungan jumlah penduduk (population) dan korupsi (corruption) terhadap kesuksesan E-Government untuk hipotesis 1 (H1) dan hipotesis 2 (H2) serta hubungan atau korelasi

bersama antara kedua faktor tersebut terhadap kesuksesan EGovernment (H3).

  • III.    METODE PENELITIAN

  • A.    Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah negara-negara di dunia yang telah menerapkan E-Governnment. Untuk memudahkan penelitian, diambil sampel dengan metode purposive sampling sebanyak 163 negara yang memiliki data peringkat EGovernment, tingkat korupsi, dan peringkat jumlah penduduk.

  • B.    Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari E-Government Survey 2012 oleh PBB untuk data peringkat E-Government, dari UNDP untuk peringkat jumlah penduduk dunia 2012, dan dari Transparency International 2012 untuk tingkat korupsi negara-negara di dunia.

  • C.    Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah menguji ada tidaknya korelasi dan seberapa besarnya jika ada korelasi antara kesuksesan E-Government dengan tingkat korupsi dan jumlah penduduk suatu negara. Adapun formulasi hipotesisnya sebagai berikut:

  • 1)    Hipotesis 1

H0: Jumlah penduduk suatu negara tidak berkorelasi dengan kesuksesan EGovernment

H1: Jumlah penduduk suatu negara berkorelasi positif dengan kesuksesan E-Government

  • 2)    Hipotesis 2

H0: Tingkat korupsi suatu negara tidak berkorelasi dengan kesuksesan EGovernment

H1: Tingkat korupsi suatu negara berkorelasi positif dengan kesuksesan E-Government

  • 3)    Hipotesis 3

H0: Jumlah penduduk dan tingkat korupsi secara bersama-sama tidak berkorelasi dengan kesuksesan E-Government

H1: Jumlah penduduk dan tingkat korupsi secara bersama-sama berkorelasi positif dengan kesuksesan E-Government

  • D.    Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam variabel eksogen (bebas) dan variabel endogen (terikat). Variabel eksogen terdiri atas variabel population (X1) dan corruption (X2), sedangkan variabel endogen yaitu EGovernment (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh negara yang telah menerapkan E-Government. Berdasarkan [4] menemukan bahwa ukuran sampel yang diuji dengan structural equation modeling yang sesuai antara 100-200 [5]. Untuk penelitian ini diambil sampel sebanyak 163 negara. Penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling dari paket software statistik AMOS 16.0 dalam model dan pengujian hipotesis.

Adapun kriteria penerimaan hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis dapat diterima jika memiliki nilai C.R pada table regression weight output AMOS yang lebih besar dari t-tabel atau memiliki probability value di bawah 0.01

  • IV.    ANALISIS DATA PENELITIAN

Data yang telah diambil, lalu disusun, dan diuji normalitas data setiap variabelnya dan diuji goodness of fit modelnya. Hasil analisis model persamaan structural secara keseluruhan disajikan sebagai berikut:

  • A.    Normalitas Data

Normalitas data diuji menggunakan software statistik SPSS 19, dperoleh hasil bahwa data berdistribusi normal, artinya layak untuk dilakukan pengolahan statistik lebih lanjut.

  • B.    Pengujian Hipotesis

Berrdasarkan hasil uji output untuk korelasi antara jumlah penduduk, tingkat korupsi, dan kesuksesan E-Government diperoleh nilai korelasi seperti tabel 2 berikut:

Tabel 2. Koefisien Korelasi Berganda

Korelasi

Population (X1)

Corruption (X2)

E_Government (Y)

Population (X1)

1

0,27

0,021

Corruption (X2)

0,27

1

0,728

E_Government (Y)

0,021

0,728

1

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa Corruption berkorelasi positif dan cukup signifikan terhadap kesuksesan E-Government dengan koefisien korelasi 0,728, artinya berkurangnya korupsi di suatu negara, maka akan meningkatkan kesuksesan E-Government. Sedangkan untuk Population juga berkorelasi positif terhadap kesuksesan EGovernment , tetapi sangat rendah hanya 0,021.

Untuk korelasi antara jumlah penduduk dan tingkat korupsi secara bersama-sama terhadap kesuksesan EGovernment dapat dilihat dari tabel 3 berikut:

Tabel 3. R Square

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

0,750a

0,563

0,557

31,399

Dari tabel 3 diatas diketahui besarnya nilai koefisien korelasi antara tingkat korupsi dan jumlah penduduk secara bersama-sama berkorelasi positif dengan kesuksesan EGovernment suatu negara sebesar 0,750. Jadi kesimpulan untuk hipotesis penelitian yang diterima adalah:

  • 1)    H1: Jumlah penduduk suatu negara berkorelasi positif dengan kesuksesan E-Government.

Artinya jumlah penduduk suatu negara berkorelasi terhadap kesuksesan E-Government, semakin banyak jumlah penduduk, berarti semakin banyak dukungan

penduduk sehingga makin sukses penerapan Egovernment.

  • 2)    H1: Tingkat korupsi suatu negara berkorelasi positif dengan kesuksesan E-Government

Artinya tingkat korupsi suatu negara berkorelasi terhadap kesuksesan E-Government, semakin tinggi tingkat korupsinya, semakin sulit mencapai kesuksesan penerapan E-Government.

  • 3)    H1: Jumlah penduduk dan tingkat korupsi secara bersama-sama berkorelasi positif dengan kesuksesan EGovernment

Artinya tingkat korupsi suatu negara dan jumlah penduduknya berkorelasi secara bersama-sama terhadap kesuksesan penerapan E-Government, semakin berkurangnya korupsi dan meningkatnya jumlah penduduk, semakin besar kemungkinan mencapai kesuksesan penerapan E-Government.

  • C.    Regresi Berganda

Hasil analisis model persamaan structural secara keseluruhan dengan menggunakan software AMOS disajikan pada gambar 2 berikut:

Gambar 2. Hasil Penelitian

Model persamaan structural diatas menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,19 untuk variabel population (X1) dan koefisien regresi sebesar 0,78 untuk variabel corruption (X2). Untuk melihat hasil pengujian terhadap model penelitian yang diformulasikan dapat juga dilihat dari Regression Weight, seperti disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Regression Weights

E_Government <---   Population

E_Government <---   Corruption


Estimate    S.E.    C.R.    P    Label

0,189   0,054   3,512  ***

0,779   0,054  14,438  ***

Nilai koofisien population(X1) sebesar 0,189 menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk sebesar 1 satuan akan meningkatkan kesuksesan E-government sebesar 0,297. Dan nilai koofisien corruption(X2) sebesar 0,779 menunjukkan bahwa bertambahnya peringkat korupsi (peringkat korupsi diurutkan dari tingkat korupsi rendah sampai yang paling

tinggi) sebesar 1 satuan akan meningkatkan kesuksesan Egovernment sebesar 0,297.

  • V.    KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kesuksesan implementasi E-Government, yaitu:

  • 1.    Terbukti bahwa benar ada korelasi antara korupsi dengan kesuksesan implementasi E-Government di suatu negara. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengolahan data untuk nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,728 yang bermakna korelasi yang cukup kuat.

  • 2.    Juga terbukti benar bahwa ada korelasi antara jumlah penduduk dengan kesuksesan implementasi EGovernment di suatu negara. Walaupun korelasi lemah, seperti ditunjukkan dari hasil pengolahan data untuk nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,021. Artinya jumlah penduduk yang banyak belumlah tentu mendapat dukungan yang besar untuk kesuksesan implementasi E-Government.

  • 3.    Jika dilihat secara bersama-sama korelasi kedua faktor pendukung kesuksesan implementasi E-Government tersebut diperoleh hasil 0,750 dengan kontribusi sebesar 56,3%. Artinya dari nilai koefisien korelasinya, cukup kuat, dan sebesar 56,3 % dapat menentukan kesuksesan E-Government. Sisanya sebesar 43,7% ditentukan oleh faktor-faktor lain.

  • 4.    Kesuksesan E-Government di suatu negara akan sulit tercapai jika tingkat korupsinya masih tinggi, sedangkan untuk negara yang padat penduduknya tidak dapat menjamin untuk kesuksesan implementasi EGovernment.

REFERENSI

  • [1]    World Bank. “e-Government for All – Review of International Experience with Enhancing Public Access, Demand and Participation in e-Government Services: Toward a Digital Inclusion Strategy for Kazakhstan”. ISG e-Government Practice Technical Advisory Note (Draft version 30 June 2006).

  • [2]    Liikanen, Erkki. “E-Government and the European Union”. The European Journal for the Informatics Professional, Vol. IV, No. 2. April 2003.

  • [3]    ESCAP/APCICT. “Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pimpinan

  • [4]    Hair,Jr., Joseph F. dan Anderson, Rolph E. dan Tatham, Ronald L. & Black, William C. “Multivariate Data Analysis”. Fourth Edition. New Jersey:Prentince hall.Inc. 1995.

  • [5]    Ghozali, I.”Structural Equation Modelling (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 16.0)”. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2008.

  • [6]    United Nations E-Government Survey 2012: E-Government For The People,Http://Www.Un.Org/En/Development/Desa/Publications/Connecti ng-Governments-To-Citizens.Html

  • [7]    Corruption Perception Index – 2012, http://cpi.transparency.org/cpi2012/

  • [8]    International Human Development Indicators, Population – 2012, http://hdr.undp.org

  • [9]    Rokhman. Ali, “E-Government Adoption in Developing Countries; the Case of Indonesia”, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, vol. 2, no.5, ISSN 2079-8407, May. 2011.

  • [10]    Sinambela. Josua M.,   ”E-Government di Indonesia dan Dunia”,

Information Technology Consultant, STTA Yogyakarta, www.rootbrain.com, June 18th, 2011

  • [11]    Dahlan. Nariman, “Development of E-Government in Indonesia : A Strategy Model and Its Achievments”, Ritsumeikan Asia Pacifik University

  • [12]    Hasan. M.Iqbal, “Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif)’, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

[13]Indarjit. Richardus Eko, “Electronic Government”, Yogyakarta : Andi, 2004

246

ISBN: 978-602-7776-72-2 © Universitas Udayana 2013