Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan Salah Satu Kabupaten di Bali
on
JITTER- Jurnal Ilmiah Teknologi dan KomputerVol 1,No 2 Desember 2020
Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan Salah Satu Kabupaten di Bali
Putu Dipa Pradnya Pratiwia1, Gusti Agung Ayu Putria2, Gusti Made Arya Sasmitaa3 aProgram Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Bali e-mail: 1 dipapradnya@gmail com, 2agung ayuputri@unud ac id, 3arysasmita@unud ac id
Abstrak
Teknologi Informasi (TI) saat ini sudah menjadi bagian penting didalam sistem pemerintahan Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan nama SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pedoman evaluasi SPBE untuk mengukur tingkat kematangan implementasi e-government. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi mandiri tingkat kematangan implementasi e-government pada Dinas Kesehatan salah satu Kota di Bali. Evaluasi dilakukan dengan cara menggabungkan pedoman evaluasi SPBE dan pemetaan proses bisnis di Dinas untuk mengukur tingkat kematangan implementasi SPBE pada Dinas Kesehatan tersebut. Hasil yang diperoleh adalah Dinas Kesehatan memiliki nilai indeks SPBE sebesar 2,5, dengan indeks domain kebijakan internal SPBE 2,3, indeks domain tata kelola SPBE 2,0, dan indeks domain layanan SPBE 3,1. Berdasarkan hasil tersebut kemudian disusun saran perbaikan yang bisa diterapkan, sehingga dapat mencapai level yang diharapkan dan sesuai dengan perencanaan SPBE Pemerintah Pusat.
Kata kunci: Teknologi Informasi, SPBE, Tata Kelola, Tingkat Kematangan
Abstract
Information Technology (IT), nowadays has become an integral part in the Indonesian government, namely SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). SPBE evaluation guidelines is created by government to measure maturity level of e-government implementation. This research purpose is conducts self-evaluation maturity level of e-government implementation in the one of public health office in the Bali province. SPBE evaluation guidelines is aggreggeted with business process mapping to measures that level of maturity. As a results of the research at these public Health Office indicates that maturity index SPBE at 2.5, with domain index of the SPBE internal policy at 2.3, domain index of the SPBE governance at 2.0, and domain index of the SPBE service at 3.1. Therefore, some recommendations are proposed for improvements of e-government implementation, in order to achieve the next maturity level of SPBE which has been determined by the central government.
Keywords: Information Technology, SPBE, Governance, Maturity Level
Pemerintah Indonesia juga menerbitkan pedoman evaluasi SPBE melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang nantinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam melakukan evaluasi SPBE Pemerintah Indonesia selanjutnya menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE sebagai dasar pelaksanaan evaluasi [5] Konsep dasar SPBE adalah memanfaatkan TI salah menyediakan informasi dengan harapan pemerintah dapat meningkatkan layanan, mengurangi biaya administrasi dan mendukung penciptaan kebijakan publik yang lebih demokratis agar lebih diterima masyarakat [6] Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses dan tingkat kapabilitas fungsi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam birokrasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Dinas Kesehatan memiliki fungsi dalam bidang kesehatan di pemerintah daerah [7] Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan Pedoman yang digunakan dalam melakukan evaluasi Instansi Pusat dan Instansi Daerah adalah SPBE, mengingat pentingnya sistem pemerintahan yang baik agar dapat melayani masyarakat dengan efektif Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya evaluasi SPBE untuk mengetahui tingkat kematangan serta memberikan saran perbaikan
Metode mapping diterapkan pada penelitian ini dengan tujuan melakukan pemetaan proses bisnis Dinas Kesehatan dengan 35 indikator SPBE [8] Berdasarkan survey awal, diperoleh bahwa tidak semua indikator yang ada pada Buku pedoman evaluasi SPBE dijalankan oleh Dinas Kesehatan tersebut Indikator SPBE yang belum dijalankan oleh Dinas Kesehatan akan bernilai 0 pada saat penilaian tingkat kematangan Oleh karena itu mapping proses bisnis digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan penentuan penyebaran kuesioner tingkat kematangan dapat berfokus pada hasil mapping
Metode penelitian adalah tahapan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan teratur dan sistematis Langkah-langkah penelitian dilakukan dengan mengacu pada pedoman evaluasi SPBE peraturan menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018
Gambar 1 Metode Penelitian
Studi literatur digunakan untuk mendalami metode evaluasi SPBE dengan cara mempelajari pustaka yang terkait dengan SPBE Literatur didapat dari buku dan jurnal ilmiah yang terkait
-
2.2. Mapping Proses Bisnis SPBE
Pedoman evaluasi SPBE terdiri dari 35 indikator yang merupakan informasi spesifik dari pelaksanaan SPBE Berdasarkan survey awal penelitian, tidak semua indikator SPBE dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali Mapping diperlukan untuk memetakan ke- 35 indikator tingkat kematangan SPBE dengan pelaksanaan SPBE yang ada pada Dinas Kesehatan tersebut Hasil mapping ini digunakan sebagai dasar penyebaran kuesioner tingkat kematangan Kuesioner tingkat kematangan akan diberikan kepada salah satu pegawai Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali untuk pelaksanaan evaluasi tingkat kematangan e-government.
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner umum dan kuesioner tingkat kematangan yang telah ditentukan dalam buku Pedoman Evaluasi SPBE Penyebaran kuesioner dapat dibagi menjadi dua bagian Kuesioner pertama adalah kuesioner umum yang digunakan untuk mengetahui kondisi umum penerapan SPBE di tingkat Kabupaten [9] Kuesioner umum dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1 Kuesioner Umum
Pertanyaan Umum
Buatlah daftar aplikasi yang dipergunakan untuk melaksanakan manajemen internal birokrasi dan pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing
Kuesioner kedua adalah kuesioner tingkat kematangan SPBE pada Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali yang berisi pertanyaan sesuai pada buku Pedoman SPBE yang sesuai hasil mapping Pertanyaan kuesioner tingkat kematangan berisi pertanyaan lebih rinci dibandingkan dengan kuesioner umum, karena menentukan tingkat kematangan SPBE Rancangan kuesioner tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2 Kuesioner Tingkat Kematangan
|
Indikator |
Kuesioner |
|
Indikator 7 Kebijakan Internal Pengunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai Indikator 9 Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian |
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai? Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian? |
|
Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Indikator 11 Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan |
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran? Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan? |
|
Indikator 13 Kebijakan Layanan Pengadaan |
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik? |
|
Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah |
Apakah instansi Saudara memiliki kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara? |
|
Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai |
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara menggunakan aplikasi umum berbagi pakai? |
|
Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian |
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen kepegawaian? |
|
Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan |
Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen |
|
Indikator |
Kuesioner |
|
Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan Indikator 31 Layanan Pengadaan Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik |
perencanaan? Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem penganggaran? Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem manajemen keuangan terintegrasi? Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem pengadaan secara elektronik? Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara memiliki sistem layanan pengaduan publik? |
Analisis dan penilaian tingkat kematangan adalah proses olah data hasil penyebaran kuesioner tingkat kematangan untuk menentukan tingkat kematangan SPBE yang telah dijalankan
Pemberian saran dan perbaikan adalah tahapan terakhir yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE pada Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali
Literatur studi adalah bahan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian Penjelasan literatur studi dalam penelitian evaluasi SPBE adalah sebagai berikut 3.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE [10]
Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE [9]
Struktur penilaian SPBE dibagi menjadi tiga bagian yaitu, domain, aspek dan indikator Domain merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai, aspek merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai, indikator merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai Struktur penilaian SPBE terdiri dari tiga (3) domain, tujuh (7) aspek, dan 35 indikator
4.
Gambar2 Struktur Penilaian SPBE
Result and Discussion
Hasil dan pembahasan berisi tentang uraian hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan Tahapan ini berisi hasil dari kuesioner umum, hasil kuesioner tingkat kematangan serta saran dan perbaikan
Kuesioner umum diisi oleh bidang e-government Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah terkait Hasil jawaban yang didapat dari kuesioner umum digunakan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan SPBE dan aplikasi yang digunakan di tingkat daerah yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali Daftar aplikasi yang dimiliki oleh Daerah terkait adalah sebagai berikut
Tabel 3 Daftar Aplikasi
|
Aplikasi Fungsional |
Nama Aplikasi |
|
Sistem Informasi Keuangan Sistem Informasi Pengadaan Sistem Informasi Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian |
SIMDA Keuangan lpse gianyarkab go id SIMDA Perencanaan SIMPEG |
Mapping proses bisnis yang ada pada Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali dilakukan untuk mengetahui standar indikator SPBE yang akan digunakan dalam menentukan tingkat kematangan Mapping proses bisnis dengan SPBE adalah sebagai berikut
Tabel 4 Mapping Proses Bisnis dengan SPBE
|
Indikator SPBE |
Dinas Kesehatan |
|
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Indikator 1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah Indikator 2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi Indikator 3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah Indikator 4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK Indikator 5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data Indikator 6 Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai |
x x x x x x y |
Indikator 8 Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinasx
Indikator 9 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaiany
Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dany
Penganggaran
Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangany
Indikator 12 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerjax
Indikator 13 Kebijakan Internal Layanan Pengadaany
Indikator 14 Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publikx
Indikator 15 Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasix
Hukum
Indikator 16 Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing Systemx
Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintahy
Domain 2 Tata Kelola SPBE
Aspek 3 Kelembagaan
Indikator 18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintahx
Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasix
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan
Indikator 20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintahx
Indikator 21 Anggaran dan Belanja TIKx
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22 Pengoperasian Pusat Datax
Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasix
Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakaiy
Domain 3 Layanan SPBE
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25 Layanan Naskah Dinasx
Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaiany
Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaany
Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggarany
Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangany
Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerjax
Indikator 31 Layanan Pengadaany
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32 Layanan Pengaduan Publiky
Indikator 33 Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukumx
Indikator 34 Layanan Whistle Blowing Systemx
Indikator 35 Layanan Publik Instansi Pemerintahx
Tabel 4 menunjukkan proses mapping bisnis proses dengan SPBE Tanda (x) menunjukkan indikator yang tidak terkait dengan proses bisnis Dinas Kesehatan, tanda (y) menunjukkan indikator yang terkait dengan proses bisnis Dinas Kesehatan Hasil mapping dijelaskan pada tabel berikut
Tabel 5 Hasil Mapping SPBE
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE
Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Indikator 9 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan
Penganggaran
Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 13 Kebijakan Internal Layanan Pengadaan
Indikator 14 Kebijakan Internal Pengaduan Publik Instansi Pemerintah
Domain 2 Tata Kelola SPBE
Indikator 24 Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Domain 3 Layanan SPBE
Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 31 Layanan Pengadaan
Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik
Tabel 5 menunjukkan hasil mapping indikator SPBE yang terkait dengan proses bisnis Dinas Kesehatan Hasil mapping memperoleh 13 indikator, yaitu enam (6) indikator Domain 1, satu (1) indikator Domain 2, dan enam (6) indikator Domain 3
Penentuan tingkat kematangan digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan SPBE pada Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali Berdasarkan hasil mapping proses bisnis, tingkat kematangan SPBE diperoleh dengan menghitung nilai indeks indikator, aspek dan
domain Domain 1 adalah domain yang membahas tentang Kebijakan Internal SPBE Nilai indeks domain 1 adalah sebagai berikut
Tabel 6 Hasil Kuesioner Domain Kebijakan Internal SPBE
|
Domain 1 |
Indikator |
Indeks |
|
Indikator 7 |
Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai |
2 |
|
Indikator 9 |
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian |
2 |
|
Indikator 10 |
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran |
2 |
|
Indikator 11 |
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan |
3 |
|
Indikator 13 |
Kebijakan Internal Layanan Pengadaan |
3 |
|
Indikator 14 |
Kebijakan Internal Pengaduan Publik Instansi Pemerintah |
2 |
|
Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE |
2,3 |
Tabel 6 menunjukkan hasil kuesioner domain Kebijakan Internal SPBE Nilai indeks yang diperoleh adalah 2,3 dengan predikat “Cukup” Domain 2 adalah domain yang membahas mengenai Tata Kelola SPBE Nilai indeks domain 2 adalah sebagai berikut
|
Tabel 7 Hasil Kuesioner Domain Tata Kelola SPBE | ||
|
Domain 2 |
Indikator |
Indeks |
|
Indikator 24 |
Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai |
2 |
|
Indeks Domain Tata Kelola SPBE |
2,00 | |
Tabel 7 menunjukkan hasil kuesioner domain Tata Kelola SPBE Nilai indeks yang diperoleh adalah 2,00 dengan predikat “Cukup” Domain 3 adalah domain yang membahas tentang layanan SPBE Nilai indeks domain 3 adalah sebagai berikut
Tabel 8 Hasil Kuesioner Domain Layanan SPBE
|
Domain 3 |
Indikator |
Indeks |
|
Indikator 26 |
Layanan Manajemen Kepegawaian |
2 |
|
Indikator 27 |
Layanan Manajemen Perencanaan |
3 |
|
Indikator 28 |
Layanan Manajemen Penganggaran |
4 |
|
Indikator 29 |
Layanan Manajemen Keuangan |
4 |
|
Indikator 31 |
Layanan Pengadaan |
3 |
|
Indikator 32 |
Layanan Pengaduan Publik |
3 |
|
Indeks Domain Layanan SPBE |
3,1 |
Tabel 8 menunjukkan hasil kuesioner domain layanan SPBE Nilai indeks yang diperoleh adalah 3,1 dengan predikat “Baik” Nilai indeks SPBE diperoleh dengan cara menghitung rata-rata nilai indeks dari domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, dan domain layanan SPBE Nilai indeks SPBE Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut
Tabel 9 Nilai Indeks SPBE
|
Indikator |
Indeks |
|
Kebijakan Internal SPBE |
2,3 |
|
Tata Kelola SPBE |
2,0 |
|
Layanan SPBE |
3,1 |
|
Indeks SPBE |
2,5 |
Tabel 9 menunjukkan hasil nilai indeks SPBE pada Dinas Kesehatan Nilai yang diperoleh adalah 2,5 dengan predikat “Cukup” Penjelasan tingkat kematangan SPBE dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 3
Gambar 3 Grafik SPBE Dinas Kesehatan Salah Satu Kabupaten di Bali
Gambar 3 menunjukan grafik SPBE pada Dinas Kesehatan salah satu Kabupaten di Bali Grafik memberikan gambaran tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada Dinas Kesehatan tersebut
Rekomendasi saran dan perbaikan diberikan untuk memperbaiki hasil indeks SPBE yang kurang agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Instansi Rekomendasi saran dan perbaikan terdiri dari peningkatan indikator dan perbaikan berdasarkan penilaian tingkat kematangan
Pemberian saran dan perbaikan dimulai dari peningkatan indikator SPBE Masing-masing indikator sebaiknya ditingkatkan satu level dari level saat ini Saran peningkatan domain kebijakan internal SPBE dapat dilihat pada Tabel 10
Tabel 10 Peningkatan Domain Kebijakan Internal SPBE
|
Domain 1 |
Indikator |
Current |
Expected |
|
Indikator 7 |
Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai |
2 |
3 |
|
Indikator 9 |
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian |
2 |
3 |
|
Indikator 10 |
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran |
2 |
3 |
|
Indikator 11 |
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan |
3 |
4 |
|
Indikator 13 |
Kebijakan Internal Layanan Pengadaan |
3 |
4 |
|
Indikator 14 |
Kebijakan Internal Pengaduan Publik Instansi Pemerintah |
2 |
3 |
|
Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE |
2,3 |
3,3 | |
Tabel 10 menunjukkan saran peningkatan nilai indeks domain kebijakan internal SPBE Kondisi saat ini pada domain kebijakan internal SPBE memiliki indeks 2,3 Indikator 7,9,10, dan 14 berada pada level dua (terkelola) yang dimana pelaksanaan implementasi kebijakan SPBE masih berada pada tingkat dasar Proses untuk meningkatkan ke level yang diharapkan yaitu level 3, maka penerapan kebijakan SPBE harus terstandarisasi Indikator 11 dan 13 berada pada level tiga (terstandarisasi) yang dimana kebijakan SPBE telah mengatur seluruh kebutuhan aplikasi berbagi pakai Proses untuk meningkatkan ke level yang diharapkan yaitu level 4, maka penerapan kebijakan SPBE harus mendukung integrasi aplikasi berbagi pakai Saran peningkatan domain tata kelola SPBE adalah sebagai berikut
Tabel 11 Peningkatan Domain Tata Kelola SPBE
|
Domain 2 |
Tata Kelola SPBE |
Current |
Expected |
|
Indikator 24 |
Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai |
2 |
3 |
|
Indeks Domain Tata Kelola SPBE |
2,00 |
3,00 |
Tabel 11 menunjukkan peningkatan nilai indeks domain tata kelola SPBE Kondisi saat ini pada domain kebijakan internal SPBE memiliki indeks 2,00 Indikator 24 berada pada level dua (terkelola) dimana pelaksanaan tata kelola SPBE masih berada pada tingkat dasar Proses untuk meningkatkan ke level yang diharapkan yaitu level 3, maka penerapan tata kelola SPBE harus terstandarisasi dan harus dilakukan secara keseluruhan sesuai rencana Saran peningkatan domain layanan SPBE adalah sebagai berikut
Tabel 12 Peningkatan Domain Layanan SPBE
|
Domain 3 |
Layanan SPBE |
Current |
Expected |
|
Indikator 26 |
Layanan Manajemen Kepegawaian |
2 |
3 |
|
Indikator 27 |
Layanan Manajemen Perencanaan |
3 |
4 |
|
Indikator 28 |
Layanan Manajemen Penganggaran |
4 |
5 |
|
Indikator 29 |
Layanan Manajemen Keuangan |
4 |
5 |
|
Indikator 31 |
Layanan Pengadaan |
3 |
4 |
|
Indikator 32 |
Layanan Pengaduan Publik |
3 |
4 |
|
Indeks Domain Layanan SPBE |
3,1 |
4,2 |
Tabel 12 menunjukkan peningkatan nilai indeks domain layanan SPBE Kondisi saat ini pada domain kebijakan internal SPBE memiliki indeks 3,1 Indikator 26 berada pada level dua (interaksi) yang dimana proses untuk meningkatkan ke level yang diharapkan yaitu level tiga maka penerapan aplikasi harus memiliki pertukaran informasi dan layanan Indikator 27, 31, 32 yang dimana aplikasi berada pada level tiga (transaksi), proses untuk meningkatkan ke level yang diharapkan yaitu level empat, maka penerapan aplikasi harus menyediakan layanan kolaborasi dengan aplikasi layanan SPBE lainnya Indikator 28 dan 29 berada pada level 4 (kolaborasi) dimana untuk meningkatkan ke level harapan yaitu level lima, maka aplikasi harus menyediakan layanan optimalisasi dengan menyesuaikan perubahan lingkungan dan teknologi sesuai kebutuhan instansi
Tabel 13 Hasil Indeks SPBE
|
Indikator |
Current |
Expected |
|
Kebijakan Internal SPBE |
2,3 |
3,3 |
|
Tata Kelola SPBE |
2,00 |
3,00 |
|
Layanan SPBE |
3,1 |
4,2 |
|
Indeks SPBE |
2,5 |
3,5 |
Tabel 13 merupakan hasil nilai indeks SPBE Kondisi saat ini indeks SPBE berada pada nilai 2,5 dengan predikat “Cukup”, Dinas Kesehatan disarankan untuk melakukan peningkatan level pada masing-masing indikator sehingga diperoleh nilai indeks yang ingin dicapai yaitu 3,5 dengan predikat “Sangat Baik”, sehingga diusulkan saran dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan level saat ini sesuai dengan level yang ingin dicapai adalah sebagai berikut
Tim pengarah SPBE internal adalah tim yang bertugas mengawasi, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE yang berjalan pada suatu instansi Dinas Kesehatan salah satu kota di Bali saat ini belum memiliki tim pengarah dalam pelaksanaan SPBE sehingga saran perbaikan yang diusulkan adalah Dinas Kesehatan membentuk tim pengarah SPBE yang bertugas memastikan implementasi SPBE pada Dinas Kesehatan berjalan dengan baik Pembentukan tim pengarah SPBE yang dimaksud adalah beranggotakan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang yang terdapat di lingkungan Instansi tersebut
Sistem pengaduan online digunakan untuk melaporkan keluhan masyarakat Sistem pengaduan online belum berjalan dengan optimal karena masih menerapkan sistem pengaduan
online yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (LAPOR!) yang ditanggungjawabi oleh Dinas Kominfo Pelapor yang mengadukan keluhannya melapor ke website LAPOR! Pemerintahan Kabupaten terkait Selanjutnya admin pada Dinas Kominfo menyebarkan pengaduan pada Dinas yang mendapat keluhan melalui aplikasi instant messanger (Whatsapp), sehingga berdampak pada lambatnya proses untuk merespon pengaduan Saran yang diusulkan adalah menyediakan kontak Whatsapp petugas Dinas pada website Dinas Kesehatan agar proses pengaduan lebih cepat dan terjadi interaksi antara masyarat dengan Dinas Kesehatan secara real-time.
Pemeliharaan sistem perangkat keras dan lunak pada Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali belum berjalan optimal, seperti komputer masih dengan versi lama, jaringan yang terkadang mengalami gangguan, serta tidak ada pengalokasian password Usulan perbaikan yang disarankan adalah melakukan alokasi password yang diperbaharui secara berkala pada setiap komputer Password komputer ditanggungjawabi oleh pegawai pada masing-masing bidang Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan informasi yang terdapat pada komputer setiap bidang Saran selanjutnya yaitu menambah kapasitas router yang terdapat pada Dinas tersebut sehingga penggunaan internet merata kepada setiap pegawai untuk mendukung penyelesaian tugas Saran selanjutnya adalah melakukan update software dan antivirus secara berkala bertujuan agar komputer tidak lelet saat menjalankan aplikasi penunjang yang mendukung kinerja pegawai
Dinas Kesehatan salah satu kabupaten di Bali telah melaksanakan SPBE Nilai indeks hasil evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan adalah 2,5 Adapun rekomendasi saran berupa peningkatan indikator SPBE, membentuk Tim Pengarah SPBE, meningkatkan sistem pengaduan online, dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak
References
-
[1] W Sastika, Pelanggan Belanja Online Shoppe (Studi Kasus: Pelanggan Shopee di Kota Bandung), IKRAITH-HUMANIORA 2017;2(2): 69-74
-
[2] A Habibullah 2010 Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jember 23 (3): 186-195
-
[3] N P Yunita, R D Aprianto, 2018 Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan EGovernment di Indonesia: Analisis Website Di: Magister Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia 23-24 Maret 2019 Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi
-
[4] Joko Tri N, E-Government dan Pelayanan Publik E-Government di Pemerintahan Kabupaten Sleman, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media 2018; 2(1): 32-42
-
[5] Pemerintah Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nomor 95 Tahun 2018 Jakarta 2018
-
[6] Adelina I, Assaf A, Saiful D, Keamanan untuk Penerapan Layanan Publik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Sebuah Kajian Pustaka Sistematis, Indonesian Journal on Information System 2020; 5(2): 135-143
-
[7] R P Aji, Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Mengacu pada Kerangka Kerja Cobit 5 Jurnal Pro Bisnis, 2019;12(2): 13-24
-
[8] I M Sukarsa, I B A Paramartha, A Agung, K Agung, K S Wibawa Evaluation of EGovernment Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework RESTI Journal (System Engineering and Infromatipn Technology), 2020; 4(2): 243-253
-
[9] Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instasi Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Jakarta 2018
-
[10] Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Buku Pedoman Evaluasi SPBE 2018 2018
Discussion and feedback