Peraturan Pidana Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

drugs

Dewasa ini narkotika di Indonesia sudah tersebar luas, dapat dilihat saat ini di Indonesia tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika tetapi telah menjadi tempat pembuatan narkotika.

Untuk mencegah kejahatan ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang narkotika dan sekarang telah digunakan yaitu Undang-undang 35 tahun 2009.

Dalam Undang-Undang ini terdapat hukuman yang menimbulkan polemik yaitu hukuman mati, polemik ini mengatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945 dan ada yang mengatakan bahwa hukuman mati tetap perlu dilaksanakan untuk memberikan efek jera bagi penyalahguna narkoba.

Dari permasalahan tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul “Hukuman Mati Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia”.

narkoba

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Latar belakang penulisan ini dilihat karena dewasa ini peredaran narkotika di Indonesia semakin merebak, hal itu dapat kita lihat fakta-fakta yang ada sekarang bahwa Indonesia bukan saja sebagai tempat peredaran narkotika tetapi sudah menjadi tempat untuk memproduksi narkotika.

Untuk mencegah kejahatan ini maka pemerintah mengeluarkan banyak Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika yang sekarang dipergunakan yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini terdapat suatu hukuman yang menimbulkan polemik yaitu Pidana Mati,

polemik ini misalnya mengatakan bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada juga yang mengatan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Penjatuhan pidana mati terhadap subjek tindak pidana narkotika serta efek jera yang ditimbulkan dari vonis mati oleh pengadilan terhadap pelaku atau yang potensial menjadi pelaku jenis kejahatan tersebut dilakukan karena penderitaan dan kerugian yang diderita oleh korban (pengguna narkotika) biasanya mewarisi kerugian materiil dan immaterial, misalnya perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis yang cukup mengkhawatirkan.

Korban dari tindak pidana narkotika pada umumnya adalah remaja yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Indonesia.

Penjatuhan pidana/pemidanaan memang mustahil menghapuskan kejahatan di muka bumi tetapi paling tidak pemidanaan berakibat pada kesadaran hukum dari korban-korban (the sense of justice of the victims) menjadi dapat diwujudkan, oleh sebab itu pemidanaan termasuk didalamnya pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dari permasalahan tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul “Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”.

Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk dapat mengetahui secara mendalam terhadap penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang Undang No 35 Tahun 2009 di Indonesia.

Selain tujuan umum disini juga terdapat tujuan khusus yaitu Untuk menemukan bagaimana penerapan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang kedua adalah untuk dapat mengetahui apakah pencantuman pidana mati dalam Undang Undang Narkotika masih relevan diterapkan di Indonesia.

MAKALAH

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pandangan hukum sebagai dasar acuan.[1]

Hasil Dan Pembahasan

Di Indonesia telah diberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan narkotika dan psikotropika, yaitu:

  1. Ordonansi obat bius, Stb. 1927 No.278 Jo No.536
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.
  3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
  4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971.
  5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
  7. Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
  8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.2

Sehubungan dengan permasalahan yang diajukan, maka penulis menyampaikan 1 (satu) buah kasus tindak pidana narkotika yang terdakwanya divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun yang dapat penulis paparkan adalah sebgai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 626/Pid.B/2005/PN.Dps.

Dalam perkara ini terdakwa Myuran Sukumaran tertangkap tangan di Pos Imigrasi Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Denpasar Bali memiliki narkotika Golongan I jenis heroin seberat 8kg lebih.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara.PDM.-526/DENPA/08/2005 terhadap terdakwa Myuran Sukumaran adalah sebagai berikut :

  • Primair: terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
  • Subsidiair: terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
  • Lebih Subsidiair: terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) huruf a jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  • Lebih-lebih Subsidiair: terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka majelis hakim mengadili terdakwa sebagai berikut:

  • Menyatakan terdakwa Myuran Sukumaran alias Mark terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum mengeksport Narkotika Golongan I secara terorganisir”;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Myuran Sukumaran alias Mark dengan “Pidana Mati”;
  • Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti untuk dirampas dan selanjutnya dimusnahkan;
  • Membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Eksistensi pidana mati sebagai sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP ditinjau dari sejarah hukum merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan bersifat politis yaitu untuk memperkokoh kekuasaan Kolonial Belanda terhadap negara jajahannya.

Sebab sejak tahun 1870 di dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, sanksi pidana mati sudah dihapuskan. Akan tetapi hal serupa tidak dilakukan terhadap Weiboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI atau KUHP yang diberlakukan sekarang).[3]

Menurut Sahetapy dalam bukunya Pujiyono, ada tiga alasan utama diberlakukannya pidana mati di Indonesia, yaitu alasan berdasarkan faktor rasial; alasan berdasarkan faktor ketertiban umum; dan alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.[4]

Pemberlakuan pidana mati secara umum terkait dengan tiga permasalahan pokok didalamnya, yaitu:

  1. masalah Iandasan filosofis pemberlakuannya,
  2. penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati,
  3. cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.

Penulis setuju dengan keputusan hakim yang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa karena terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika.

Dan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu yang berupa mengeksport norkotika secara terorganisir adalah merupakan kejahatan transnasional yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila narkotika berhasil di eksport.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 5 UU No.22 Tahun 1997 yaitu bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya”, sekarang menjadi Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga bertentangan dengan pasal 16 UU No.22 Tahun 1997 yaitu bahwa “mengeksortir narkotika harus memiliki surat persetujuan eksport untuk setiap kali melakukan eksport narkotika dari mentri kesehatan” dan ternyata terdakwa tidak memilikinya. Sekarang diubah menjadi Pasal 16 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidaritas dan tuntutan dari jaksa penuntut umum serta hasil pemerikasaan selama persidangan, maka hakim menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum mengeksport narkotika Golongan I secara terorganisir. Jadi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a UU No.22 Tahun 1997 yang dipakai oleh Majelis Hakim untuk menjerat terdakwa.

Ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a UU No.22 Tahun 1997 bersifat komulatif alternative, yaitu dalam perumusannya menggunakan kata penghubung ‘dan’/’atau’. Jadi selain mengancamkan pidana badan juga mengancamkan pidana denda.

Dan dalam pasal ini ancaman pidananya adalah berupa pidana mati atau pidana secara penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milliar rupiah).

Dalam keputusannya Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana mati bagi terdakwa tanpa disertai denda. Melihat ketentuan dari Pasal 82 Ayat (3) huruf a UU No.22 Tahun 1997 dimana ancaman pidananya bersifat komulatif alternative, dan sifat dari perumusan sanksinya adalah mengharuskan atau “imperative” maka seharusnya hakim selain menjatuhkan pidana badan (pidana mati) juga menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa.

Menurut pandangan penulis, pidana mati akan selalu menimbulkan polemik dalam masyarakat, ada yang pro dengan pidana mati dan ada juga yang kontra.

Polemik ini akan selalu muncul karena didalam masyarakat yang heterogen akan selalu ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang pidana mati.

Disatu sisi mereka yang pro menganggap pidana mati itu perlu untuk melenyapkan orang-orang yang melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan dan untuk melindungi masyarakat dari orang-orang seperti itu.

Dan mereka yang kontra dengan pidana mati lebih didasarkan pada alasan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang hanyalah Tuhan.

Pidana mati masih perlu tetap dipertahankan dalam hukum di negara kita ini. Dalam era globalisasi saat ini dimana perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat termasuk juga perkembangan kejahatan yang tidak jarang dapat membahayakan generasi-generasi muda sebagai penerus bangsa maka pidana mati masih sangat diperlukan.

Selain karena alasan tersebut dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengijinkan adanya pidana mati dengan memberikan batasan-batasan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati.

Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, maka pidana mati tetap boleh ada selama dapat menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat dan untuk mecegah segaja tindakan yang berupaya dapat memecah kesatuan bangsa.

Bahwa ancaman pidana mati yang ada dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkotika termasuk kedalam kejahatan extra ordinary crime.

Dengan adanya pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara.

Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

Penerapan pidana mati masih diberlakukan oleh para hakim khususnya terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar pada kasus Myuran Sukumaran.

Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Oleh karena itu penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan pidana mati juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bahwa ancaman pidana hukuman mati yang ada dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah masih relevan untuk diterapkan, karena kejahatan narkotika termasuk kedalam kejahatan extra ordinary crime.

Dengan adanya pidana hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perlindungan kepada bangsa dan negara dari perdagangan narkotika secara melawan hukum dan penjara tidaklah efektif dapat menjerakan para pelaku bahkan ada terpidana narkotika yang dapat menjalankan bisnisnya di dalam penjara.

Sehingga satu-satunya cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ammiruddin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

[2] J.E. Jonkers, 1987, Hukum Pidana Hindia Belanda, PT. Bina Aksara, Jakarta.

[3] Pijiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.

[4] http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/perkembangan-uu-narkoba-dari-waktu-kewaktu/

Halaman Terakhir diperbaharui pada

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.