Keunggulan Komparatif-kompetitif Dan Strategi Kemitraan Dalam Dunia Usaha

Competitive Comparison

Perubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi, otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen dan kelestarian lingkungan, menuntut adanya perubahan serta penyesuaian beroperasinya kelembagaan pertanian.

Tulisan ini ditujukan untuk mengkaji status keunggulan komparatif dan kompetitif beberapa komoditas pertanian, kinerja kemitraan usaha pertanian, dan revitalisasi kelembagaan pertanian guna mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui strategi kemitraan usaha.

Status keunggulan komparatif dan kompetitif menunjukkan meskipun sebagian besar komoditas pertanian hingga saat ini tetap memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, namun keunggulan yang dimiliki semakin rendah dan rentan terhadap perubahan eksternal, dengan nilai koefisien DRCR dan PCR mendekati angka 1 (satu).

Sampai sejauh ini belum terbangun kelembagaan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, serta sifat kemitraan yang tidak berkelanjutan. Kelemahan mendasar yang ada antara lain adalah rendahnya komitmen antara pihak-pihak yang bermitra, bargaining positition yang tidak seimbang, serta kurang transparansinya dalam penetapan harga dan pembagian nilai tambah atau keuntungan.

Kelembagaan Kemitraan Usaha Agribisnis Terpadu dilakukan dengan melakukan konsolidasi kelembagaan di tingkat petani dari kelompok tani mandiri ke arah kelembagaan formal berbadan hukum (koperasi atau assosiasi) dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan ke arah Pusat Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis, yang salah satu fungsinya adalah sebagai mediator dan fasilitator terbangunnya kelembagaan kemitraan usaha terpadu.

Dengan strategi kemitraan usaha terpadu diharapkan dapat mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif baik di pasar lokal, regional maupun ekspor.

Competitive

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan lingkungan strategis berupa arus globalisasi ekonomi, tuntutan otonomi daerah, perubahan preferensi konsumen dan kelestarian lingkungan, menuntut adanya perubahan serta penyesuaian beroperasinya kelembagaan, tercakup di dalamnya kelembagaan pertanian.

Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan semakin terintegrasinya berbagai aspek perekonomian suatu negara dengan perekonomian dunia serta meningkatnya tingkat persaingan baik antar pelaku agribisnis maupun antar negara. Kebijakan desentralisasi diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan pertanian di pedesaan.

Sejalan dengan globalisasi perekonomian dan otonomi daerah tersebut terjadi pula perubahan besar pada preferensi konsumen terhadap produk-produk pertanian. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dewasa ini konsumen tidak membeli komoditi tetapi membeli produk.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan 2005 mencanangkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai program penanggulangan kemiskinan (Suara Karya, Minggu, 12 Juni 2005). Program itu diharapkan bisa menurunkan jumlah penduduk miskin yang tercatat sekitar 16,6 persen pada 2004, menjadi hanya 8,2 persen pada 2009.

Tujuan RPPK ini adalah mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Tujuan lain program itu adalah mengupayakan turunnya jumlah pengangguran terbuka, dari sekitar 9,5 persen yang tercatat pada 2004, menjadi 5,1 persen pada 2009, serta naiknya pertumbuhan ekonomi dari 5,5 persen pada tahun ini menjadi 7,6 persen pada 2009, atau tumbuh sekitar 6,6 persen per tahun.

Dalam gerakan revitalisasi tersebut sedikitnya terdapat 11 program dan 4 kebijakan pertanian. Keempat kebijakan tersebut adalah kebijakan umum pertanahan dan tata ruang pertanian, pembangunan infrastruktur pedesaan, ketahanan pangan, dan perdagangan produk pertanian.

Sementara 11 program aktualisasi dari RPPK di antaranya adalah revitalisasi penjaminan kredit untuk petani, pemberian bibit tanaman pangan, pemberian biodiesel, revitalisasi tambak udang, pengolahan rumput laut, mina padi, hutan industri, peningkatan hasil hutan, jasa berbasis hutan, dan penandatangan enam provinsi percontohan, yaitu Kalimantan Timur, Jambi, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Beberapa program yang terkait dengan revitalisasi pertanian adalah revitalisasi kredit petani, ketersediaan bibit tanaman pangan berkualitas, dan usahatani mina padi. Sampai sekarang pemerintah belum merinci bagaimana revitalisasi pertanian akan dilakukan.

Revitalisasi pertanian hendaknya jangan bertujuan sekadar meningkatkan produksi tetapi di arahkan pada peningkatan kesejahteraan petani melalui penciptaan nilai tambah pertanian melalui kemitraan usaha agribisnis yang berdaya saing.

Sistem produksi pertanian di Indonesia umumnya dicirikan oleh kondisi sebagai berikut:

  1. skala usaha kecil dan penggunaan modal kecil
  2. penerapan teknologi usahatani belum optimal
  3. belum adanya sistem pewilayahan komoditas yang memenuhi azas-azas pengembangan usaha agribisnis
  4. penataan produksi belum berdasarkan keseimbangan antara supply dan demand
  5. sistem panen dan penanganan pascapanen yang belum prima
  6. sistem pemasaran hasil belum efisien dan harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang.

Akibat dari sistem produksi tersebut adalah belum dapat dicapainya produktivitas dan kualitas hasil, produksi bersifat musiman, harga tidak stabil, dan keamanan pangan produk kurang terjamin.

Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah komoditas atau produk pertanian meskipun mempunyai keunggulan komparatif namun sulit diwujudkan menjadi keunggulan kompetitif terutama jika tujuannya pasarnya adalah ekspor, sedangkan pasar domestikpun kebanjiran produk-produk pertanian dari luar negeri, seperti pada kasus beras, jagung, kedelai, dan buahan, serta susu.

Tujuan Penulisan Artikel keunggulan komparatif

Tujuan penulisan ini antara lain adalah :

  1. Mengkaji status keunggulan komparatif dan kompetitif beberapa komoditas pertanian ;
  2. Kinerja kemitraan usaha pertanian; dan
  3. Revitalisasi kelembagaan pertanian guna mewujudkan keungguan komperatif menjadi keunggulan kompetitif melalui strategi kemitraan usaha.

KERANGKA PIKIR

Pada awal tahun 1970-an Hayami dan Rutan menggulirkan pemikiran mereka yang terkenal dengan Induced Innovation Model (Hayami dan Kikhuchi, 1987; Biswanger dan Ruttan, Saptana, et al., 2003).

Dalam model tersebut dijelaskan adanya keterkaitan antara empat faktor , yaitu:

  1. resource endowment,
  2. cultural endowment,
  3. technology, dan
  4. institutions.

Dalam kontek ini, pengembangan kelembagaan kemitraan usaha terpadu haruslah mempertimbangkan keterkaitan ke empat hal pokok di atas.

Tinjauan Konseptual Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Konsep daya saing berpijak dari konsep keunggulan komparatif yang pertama kali dikenal dengan model Ricardian. Hukum keunggulan komparatif (The Low of Comparative Advantage) dari Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua jenis komoditas jika dibandingkan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung, selama rasio harga antar negara masih berbeda jika dibandingkan tidak ada perdagangan.

Ricardo menganggap keabsahan teori nilai berdasar tenaga kerja (labor theory of value) yang menyatakan hanya satu faktor produksi yang penting yang menentukan nilai suatu komoditas yaitu tenaga kerja. Nilai suatu komoditas adalah proporsional (secara langsung) dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkannya.

Salah satu kelemahan teori Ricardo adalah kenapa tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi, kenapa output persatuan input tenaga kerja dianggap konstan, dan tenaga kerja hanya dipandang sebagai faktor produksi.

Teori keunggulan komparatif Ricardo disempurnakan oleh G. Haberler yang menafsirkan bahwa labor of value hanya digunakan untuk barang antara, sehingga menurut G. Haberler teori biaya imbangan (theory opportunity cost) dipandang lebih relevan. Argumentasi dasarnya adalah bahwa harga relatif dari komoditas yang berbeda ditentukan oleh perbedaan biaya.

Biaya disini menunjukkan produksi komoditas alternatif yang harus dikorbankan untuk menghasilkan komoditas yang bersangkutan. Selanjutnya teori Heckscer Ohlin tentang pola perdagangan menyatakan bahwa:

Komoditi-komoditi yang dalam produksinya memerlukan faktor produksi (yang melimpah) dan faktor produksi (yang langka) dekspor untuk ditukar dengan barang-barang yang membutuhkan faktor produksi dalam produksi yang sebaliknya. Jadi secara tidak lansung faktor produksi yang melimpah diekspor dan faktor produksi yang langka diimpor (Ohlin,1933, hal. 92 dalam Lindert dan Kindleberger, 1993).

Menurut Simatupang (1991) serta Sudaryanto dan Simatupang (1993) konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran dayasaing (keunggulan) potensial dalam artian dayasaing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi.

Selanjutnya Simatupang (1995) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan dayasaing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis melalui koordinasi vertikal sehingga produk akhir dapat dijamin dan disesuaikan preferensi konsumen akhir.

Implementasinya di lapangan oleh pelaku agribisnis dilakukan dengan membangun kelembagaan kemitraan usaha dalam berbagai pola kemitraan usaha.

Terkait dengan konsep keunggulan komparatif adalah kelayakan ekonomi, dan terkait dengan keunggulan kompetitif adalah kelayakan finansial dari suatu aktivitas.

Kelayakan finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, sedangkan analisa ekonomi menilai suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Kadariah dkk, 1978).

Sudaryanto dan Simatupang (1993) mengemukakan bahwa konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan finansial adalah keunggulan kompetitif atau revealed competitive advantage yang merupakan pengukur dayasaing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual.

Keunggulan komparatif berubah karena faktor yang mempengaruhinya. Scydlowsky (1984) dalam Zulaiha (1996) mengatakan bahwa faktor-faktor yang berubah adalah ekonomi dunia, lingkungan domestik dan teknologi.

Keunggulan kompetitif adalah alat untuk mengukur kalayakan aktivitas atau keuntungan privat yang dihitung berdasarkan harga pasar nilai uang resmi yang berlaku (berdasar analisis finansial). Komoditi yang memiliki keunggulan kompetititf dikatakan juga memiliki efisiensi secara finansial.

Competitive Comparison

Kelembagaan Suatu Tinjauan Ekonomik

Teori ekonomi seharusnya dilihat dalam kerangka yang lebih luas (paradigma), karena dalam proses perkembangannya terjadi interaksi yang komplek dalam perkembangan teori ilmiah (alam, fisik, dan sosial) dan tatanan sosial. Dengan demikian pandangan tentang alam dan lingkungan termasuk kelembagaannya, akan mengalami perubahan dengan perkembangan peradaban manusia, alam, lingkungan, serta kelembagaan yang dibangunnya.

Paradigma ekonomi yang dikenal menurut sejarah perkembangannya meliputi (Pearce and Turner, 1990)

  • Paradigma ekonomi klasik (Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill)
  • Paradigma Marxis (Karl Mark)
  • Paradigma neoklasik dan humanis
  • Ilmu ekonomi pasca perang dan bangkitnya paham lingkungan
  • Paradigma ekonomi institusional (Veblen, Commons, dan Mitchell serta Muller dan List)
  • Model pasar dari managemen lingkungan (Coase Theorem)
  • Analisis kebijakan : standar vs biaya-manfaat
  • Nilai ekonomi dari lingkungan. Ekonomi kelembagaan berkembang diilhami oleh aliran neo Malthusian dan ekonomi teknik yang bersifat radikal.

Selanjutnya dikatakan bahwa cakupan analisis dalam ekonomi kelembagaan meliputi :

  1. kemajuan teknologi (technical progress)
  2. Perusahaan multinasional (multinational enterprise)
  3. berkembangnya blok-blok kekuasaan (power blocks)
  4. Permainan berjumlah nol (zero sum games)
  5. Perencanaan indikatif (indicative planning)
  6. Pendekatan indikatif untuk ekonomi kebijakan dan ekonomi ekologi (indicative approach to policy economics and ecology).

Para ekonom kelembagaan berpendapat bahwa kekayaan (wealth) berarti kesejahteraan manusia yang tidak hanya berarti materiil lahiriah semata-mata, tetapi mengandung aspek non materiil.

Mereka tidak yakin akan kebenaran teori klasik dari Adam Smith yang mengatakan bahwa asal setiap unit ekonomi melakukan tindakan rasional, mengusahakan posisi optimalnya, maka mekanisme pasar akan menghasilkan keadaan yang seimbang, pada posisi optimal, yang sama dengan full employment.

John R. Commons (1936) dalam bukunya yang berjudul Institutional Economics mengemukakan pentingnya kerjasama setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk menghindari konflik antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dengan apa yang disebut “pengendalian bersama” (colective controls), yang mempunyai tugas dalam mengawasi dalam proses tawar-menawar dan harga serta transaksi yang dijalankan oleh para manager dan rationing (penjatahan).

Paradigma Keunggulan Kooperatif dan Kelembagaan Kemitraan Usaha

Pada dasarnya setiap negara akan menghadapi keterbatasan wilayah, karena setiap negara mempunyai batas-batas geografis yang diakui oleh dunia (Samuelson dan Nordhaus, 1993 dan Yusdja, 2004). Artinya tata hubungan antar bangsa, tidak dibenarkan satu negara dengan semena-mena menguasai wilayah negara lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa keterbatasan wilayah menyebabkan setiap negara berusaha menggunakan sumberdaya yang dikuasai secara optimum untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Setiap negara cenderung memperkuat diri sendiri baik secara ekonomi, politik maupun militer, karena anggapan bahwa negara lain setiap saat bisa menjadi ancaman.

Penduduk suatu negara tidak dapat dengan bebas melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain, yang berarti akumulasi keunggulan dayakerja yang dimiliki suatu negara hanya dapat dikembangkan secara dominan di negaranya sendiri.

Itu juga berarti bahwa negara menghadapi keterbatasan dayakerja manusia. Hal inilah yang menjadi faktor penjelas kenapa Bangsa Jepang yang hancur setelah dua Kota yaitu Hirosima dan Nagasaki di bom oleh sekutu (9 dan 14 Agustus 1945) yang semula dipekirakan sulit bangkit, ternyata dalam satudasawarsa telah menunjukkan prestasinya yang gemilang sebagai negara maju. Keunggulan seperti ini juga dimilki bangsa China, Korea Selatan, dan Taiwan, serta Singapura.

Keunggulan dayakerja manusia ditentukan oleh empat faktor berikut (Yusdja, 2004) :

  1. kemampuan manusia memanfaatkan dan mengelola alam mencakup kemampuan manusia dalam bekerja yang tidak dapat digantikan oleh dayakerja yang lain
  2. kemampuan mengelola (managemen) dalam menggunakan sumberdaya yang dikuasainya
  3. kemampuan menguasai modal, finansial, dan sumberdaya alam
  4. kemampuan menciptakan dan menggunakan teknologi.

Keempat keunggulan dayakerja manusia tersebut secara bersama-sama akan menentukan dalam menciptakan kombinasi alokasi sumberdaya yang efisien dengan kemampuan managerial yang dimiliki dalam menggunakan tenaga kerja manusia secara produkstif, penggunaan modal yang tepat sehingga menghasilkan produk dengan biaya yang murah, dan teknologi yang tepat tepat guna. Keempat unsur ini disingkat menjadi M3T (manusia, modal, manajemen, dan teknologi).

Landasan pemikiran tersebut di atas seharusnya dapat diimplementasikan pada tataran operasional di tingkat mikro. Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran John R. Commons tentang pentingnya kerjasama usaha dalam mencapai harmoni.

John R. Commons dalam Mubyarto (2002), mengakui prinsip ekonomi neoklasik tentang kelangkaan (scarcity) dan asas efisiensi untuk mengatasinya tetapi berbeda dengan teori ekonomi klasik dalam cara-cara mencapai “harmoni” atau “keseimbangan” yaitu tidak dengan menyerahkan pada mekanisme pasar melaui persaingan (competition) tetapi melalui kerjasama (cooperation) dan tindakan bersama (collective action).

Sehingga akan tercapai keseimbangan antara pertumbuhan dalam jangka pendek di satu sisi dan aspek pemerataan dan sustainabilitas dalam jangka panjang di sisi lain.

STATUS KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF KOMODITAS PERTANIAN

Untuk melihat keragaan daya saing beberapa komoditas pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, dan perkebunan, serta peternakan akan di lakukan review beberapa hasil kajian yang sebagian juga dilakukan penulis. Untuk melihat status komoditas pertanian dapat digunakan analisis keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, dengan menggunakan indikator domestic resource cost ratio (DRCR) dan private cost ratio (PCR).

Suatu komoditas dikatakan memiliki keunggulan komparatif apabila memiliki koefisien DRCR<1, artinya untuk menghasilkan nilai tambah keluaran pada harga sosial diperlukan tambahan biaya lebih kecil dari satu.

Demikian juga, suatu komoditas dikatakan memiliki keunggulan kompetitif apabila memiliki koefisien PCR <1, artinya untuk menghasilkan nilai tambah keluaran pada harga private diperlukan tambahan biaya lebih kecil dari satu.

Komoditas Padi

Hasil analisis keunggulan komparatif dan kompetitif beberapa komoditas pertanian memberikan beberapa gambaran sebagai berikut. Untuk komoditas padi, meskipun hingga saat ini tetap memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, namun keunggulan yang dimiliki semakin rendah dan rentan terhadap perubahan eksternal.

Sebagai ilustrasi nilai koefisien DRCR (Domestic Resource Cost Ratio) dan PCR (Private Cost Ratio) untuk komoditas padi pada berbagai tipe irigasi dibeberapa wilayah memberikan gambaran sebagai berikut (Rachman, dkk, 2004):

(1) Nilai koefisen DRCR padi daerah sentra produksi di Pulau Jawa dengan mengambil kasus di Kabupaten Indramayu dan Majalengka, Jawa Barat diperoleh nilai kisaran antara 0,78-0,99; sedangkan di Klaten, Jawa tengah berkisar antara 0,74-0,96; sementara itu di Kediri dan Ngawi Jawa Timur berkisar antara 0,70-1,00;

(2) Nilai koefisen PCR padi wilayah sentra produksi di Pulau Jawa, untuk Kabupaten Indramayu dan Majalengka, Jawa Barat diperoleh nilai kisaran antara 0,70-0,88; sedangkan di Klaten, Jawa tengah berkisar antara 0,76-0,94; sementara itu di Kediri dan Ngawi Jawa Timur berkisar antara 0,69-94;

(3) Nilai koefisien DRCR padi beberapa wilayah sentra produksi Luar Jawa, untuk Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berkisar antara 0,56-0,88; sedangkan di Kabupaten Agam Sumatera Barat berkisar antara 0,70-0,98; dan

(4) Nilai koefisien PCR padi beberapa wilayah sentra produksi Luar Jawa, untuk Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berkisar antara 0,55-0,87; sedangkan di Kabupaten Agam Sumatera Barat berkisar antara 0,68-0,79.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa keunggulan komparative dan kompetitif padi atau beras relatif rendah, keunggulan komparatif tersebut masih dapat diwujudkan menjadi keunggulan kompetitif karena masih adanya proteksi pemerintah baik berupa subsidi input maupun melalui kebijakan tarif impor beras.

Kelompok Komoditas Palawija

Untuk komoditas kedelai tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Hasil kajian analisis keunggulan komparatif dan kompetitif untuk komoditas kedelai di lahan sawah pada berbagai tipe irigasi mefefleksikan beberapa hal pokok sebagai berikut (Rusastra, dkk., 2004) :

  1. Nilai koefisen DRCR kedelai di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah diperoleh nilai kisaran antara 0,92-0,99;
  2. Nilai koefisen PCR kedelai di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berkisar antara 0,94-1,04;
  3. Nilai koefisien DRCR kedelai di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berkisar antara 0,75-1,15; dan
  4. Nilai koefisien PCR kedelai di Kabupaten Ngawi Jawa Timur berkisar antara 1,00-1,05.

Artinya untuk komoditas kedelai tidak atau kurang memiliki komparatif dan kompetitif lagi. Hal inilah yang menjadi penjelas begitu kran impor dibuka secara luas dan perlindungan kepada petani dilonggarkan maka petani banyak meninggalkan komoditas kedelai dan melakukan substitusi ke komoditas lain yang dipandang lebih menguntungkan, serta meningkatnya volume impor kedelai baik dari Amerika maupun RRC.

Untuk komoditas jagung memiliki status keunggulan komparatif dan kompetitif yang relatif baik. Hasil kajian analisis keunggulan komparatif dan kompetitif untuk komoditas jagung pada berbagai tipe lahan sawah mefefleksikan beberapa hal pokok sebagai berikut (Rusastra, dkk., 2004) :

  1. Nilai koefisen DRCR jagung di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah diperoleh nilai kisaran antara 0,30-0,50, sedangkan di Kediri, Jawa Timur berkisar antara 0,37-0,56;
  2. Nilai koefisen PCR jagung di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berkisar antara 0,52-0,84; sedangkan Kediri, Jawa Timur diperoleh nilai kisaran antara 0,65-0,80;
  3. Nilai koefisien DRCR jagung di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berkisar antara 0,56-0,65; dan
  4. Nilai koefisien PCR jagung di lahan sawah untuk Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berkisar antara 0,80-0,85.

Untuk komoditas kacang tanah status keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik. Hasil kajian analisis keunggulan komparatif dan kompetitif untuk komoditas Kacang tanah pada berbagai jenis lahan sawah adalah sebagai berikut (Rusastra, dkk., 2004) :

  1. Nilai koefisen DRCR kacang tanah di lahan sawah pada berbagai tipe irigasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah diperoleh nilai kisaran antara 0,59-60;
  2. Nilai koefisen PCR kacang tanah di lahan sawah pada berbagai jenis irigasi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah sebesar 0,61;
  3. Nilai koefisien DRCR kacang tanah di lahan sawah pada berbagai tipe irigasi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berkisar antara 0,57-0,63; dan
  4. Nilai koefisien PCR kacang tanah di lahan sawah pada berbagai tipe irigasi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berkisar antara 0,57-0,65.

Artinya untuk komoditas jagung dan kacang tanah cukup memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif meskipun perlindungan terhadap komoditas ini hampir dilepas.

Salah satu faktor penting yang menentukan adalah penanaman jagung benih bermutu baik jenis hibrida dan komposit yang meluas disertai intensifikasi usahatani. Adanya tarikan permintaan jagung dan kacang tanah oleh industri pakan ternak dan industri makanan uga memberikan andil besar.

Kelompok Komoditas Sayuran

Hasil kajian Saptana dkk., (2001) tentang keunggulan kelompok komoditas sayuran seperti kentang, kubis, bawang merah dan cabai merah, memberikan beberapa gambaran sebagai berikut :

  1. Di Wonosobo (Jawa tengah) maupun Tanah Karo (Sumatera Utara) komoditas kentang memiliki keunggulan komparatif yang cukup tinggi, masing-masing dengan nilai koefisien DRCR 0,31-0,48 dan 0,55-0,64, sedangkan keunggulan kompetitifnya berbeda di dua lokasi tersebut, untuk Kabupaten Wonosobo, komoditas kentang masih memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi (koefisien PCR 0,31), sedang di Tanah Karo tidak mempunyai keunggulan kompetitif lagi (nilai PCR 1,09);
  2. Komoditas kubis, baik di Wonosobo maupun di Tanah Karo, masih memiliki keunggulan komparatif mesing-masing dengan nilai koefisien DRCR 0,62-0,66 dan 0,62-0,68, namun keunggulan kompetitifnya relatif rendah, masing-masing dengan nilai koefifisen PCR 0,85-0,88 di Wonosobo dan 0,700,97 di tanah Karo;
  3. Komoditas bawang merah, baik di Brebes (Jawa Tengah) maupun Simalungun (Sumatera Utara) memiliki keunggulan komparatif yang cukup tinggi, masing-masing dengan nilai koefisien DRCR 0,49-0,51, dan juga memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai koefisien PCR 0,40-0,50; dan
  4. Cabai merah memberikan gambaran yang sama, usahatani cabai mera di Brebes, dan di Simalungun memiliki keunggulan komparatif yang sangat tinggi, masing-masing dengan nilai koefisien DRCR 0,28-0,31 dan memiliki keunggulan kompetitif yang juga tinggi dengan nilai koefisien PCR 0,31-0,47.

Secara umum hasil analisis keunggulan komparatif dan kompetitif untuk komoditas hortikultura sayuran memiliki keunggulan yang baik, namun faktanya masih sulit bersaing untuk memasuki pasar ekspor Singapura karena masalah kualitas dan kontinuitas pasokan.

Hal ini sangat terkait dengan belum adanya perencanaan pengaturan produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar, sistem panen dan penanganan pasca panen yang prima, serta sistem distribusi yang menimbulkan resiko kerusakan fisik yang tinggi.

Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan yang akan dikemukakan terbatas pada komoditas tebu dan tembakau di lahan sawah yang keduanya merupakan tanaman perkebunan rakyat. Hasil kajian Saptana dkk., (2004) tentang keunggulan komoditas tebu dan tembakau merefleksikan beberapa hal pokok sebagai berikut :

  1. Di Kabupaten Kediri dan Ngawi, Jawa Timur maupun Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menunjukkan bahwa komoditas tebu tidak memiliki keunggulan komparatif dengan nilai koefisien DRCR masing-masing 1,38-1,57; 1,50-1,68; dan 1,42, sementara itu keunggulan kompetitif yang dimilki jaga rendah (mendekati angka satu) masing-masing nilai koefisien PCR sebesar 0,78-0,86; 0,84-0,91; dan 0,82;
  2. Komoditas tembakau asepan dan rajangan di Kabupaten Klaten memiliki keunggulan komparatif yang cukup tinggi dengan nilai koefisien DRCR masing-masing 0,42-0,45 dan 0,65, sementara itu komoditas tembakau juga masih memiliki keunggulan kompetitif masing-masing dengan nilai PCR 0,62-0,65; dan 0,55.

Hasil analisis tersebut menunjukkan pada komoditas tebu atau gula tidak memiliki keunggulan komparatif, namun masih memiliki keunggulan kompetitif karena adanya proteksi pemerintah melalui kebijakan tarif impor dan pembatasan impor.

Kondisi inilah yang menyebabkan Assosiasi Petani Tebu Rakyat Jawa Timur selalu menyuarakan pentingnya perlindungan dari anjloknya harga gula. Sementara itu, komoditas tembakau masih memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghasilkan komoditas tembakau baik asepan maupun rajangan, meskipun petani mendapatkan kebijakan disinsentif dengan kebijakan bia cukai yang sangat memberatkan petani tembakau dalam persaingan yang makin tajam ini.

Kelompok Komoditas Peternakan

Komoditas peternakan yang akan dikemukakan terbatas pada komoditas ayam ras petelur (layer) dan pedaging (broiler). Hasil kajian Saptana dkk., (2004) tentang keunggulan usahaternak ayam ras petelur dan pedaging di Jawa Barat merefleksikan beberapa hal pokok sebagai berikut :

  1. Usaha ternak ayam ras petelur Di Kabupaten Bogor dan Tasikmalaya, Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif, namun keunggulan yang dimiliki relatif rendah dengan nilai koefisien DRCR 0,72-0,82 dan 0,72-0,78, namun kurang atau tidak memilki keunggulan kompetitif lagi masing-masing dengan nilai PCR 0,85-1,14; dan
  2. Usaha ternak ayam ras pedaging Di Kabupaten Bogor dan Tasikmalaya, Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif yang rendah dan atau tidak memiliki keunggulan komparatif lagi dengan nilai koefisien DRCR 0,83-1,92 dan 0,79-0,88 dan juga kurang atau hampir tidak memilki keunggulan kompetitif lagi masing-masing dengan nilai PCR 0,92-0,99.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas peternakan ayam ras relatif rendah dan kurang atau tidak memiliki keunggulan kompetitif, terutama semenjak krisis ekonomi, karena sebagian besar bahan baku pakan adalah impor.

Hal ini juga menjadi salah satu faktor penjelas kenapa berbagai pola kemitraan seperti KINAK SUPER yang ditujukan untuk segmen pasar ekspor sulit diwujudkan.

Faktor-Faktor Penentu Daya saing

Secara empirik usaha pertanian di Indonesia baik hasil kajian di Pulau Jawa maupun Luar Jawa memiliki keunggulan komparatif, tetapi apabila tidak dilakukan beberpa langkah pembenahan maka tidak akan lagi memiliki kompetitif, terutama jika orientasinya adalah pasar ekspor.

Untuk orientasi substitusi impor-pun kondisinya rawan karena petani mengalami disinsentif dalam berusahatani komoditas pertanian. Jika kondisi disinsentif tersebut berlangsung permanen dalam jangka waktu 2-3 tahun mendatang, barangkali pengusahaan beberapa komoditas pertanian di Indonesia tidak akan berkelanjutan.

Beberapa titik-titik kelemahan yang perlu segera dibenahi mencakup aspek produktivitas, kualitas hasil, dan masalahan ketidak stabilan harga baik output dan terus meningkatnya harga input produksi. Tingkat produktivitas usaha tani, yang sangat terkait dengan adopsi teknologi baik teknologi pembibitan, budidaya, serta panen dan pasca panen, serta perlunya teknologi usahatani konservasi.

Muncul fenomena tanah lapar pupuk. Usaha peningkatan harga jual dan stabilitas harga komoditas pertanian di tingkat petani, yang dapat ditempuh melalui: perlindungan harga melalui kebijakan tarif impor, kemitraan usaha, pengembangan sarana dan prasarana pemasaran.

Terus meningkatnya harga sarana produksi, baik benih, pupuk, dan pestisida dapat dilakukan melalui penghapusan berbagai distorsi yang ada dan melalui pengembangan agen hayati seperti penyebarluasan teknologi pupuk organik bokhasi dan pestisida nabati.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas pertanian anatara lain adalah :

  1. masih terbatasnya teknologi budidaya spesifik lokasi, sehingga adopsi teknologi masih didasarkan atas pengalaman petani atau teknologi anjuran yang bersifat umum;
  2. rendahnya penguasaan teknologi pembibitan oleh petani, sehingga petani sangat tergantung benih impor (jagung, sayuran, ayam ras, serta sapi bakalan), pengembangan industri pembibitan merupakan langkah strategis;
  3. rendahnya penguasaan teknologi pascapanen oleh petani menyebabkan proporsi kualitas yang bermutu tinggi rendah, seperti kasus pada beras, sayuran dan buah-buahan, dan peternakan, yang ditunjukkan kurang mampunya petani memasok ke berbagai konsumen institusi (hotel, restaurant, dan rumah sakit) dan ekspor;
  4. Terganggunya proses difusi dan adopsi teknologi pertanian di era otda, hal ini sangat berkaitan dengan penyerahan kelembagaan penyuluhan dari Departemen Pertanian ke Pemerintah Daerah dan masih lemahnya konsolidasi kelembagaan petani di era otonomi daerah;
  5. sifat komoditas pertanian yang relatif mudah rusak menuntut penanganan yang cepat dan tepat;
  6. lemahnya permodalan petani, sementara budidaya pertanian tertentu seperti sayuran dan ayam ras, tergolong intensif modal dan tenaga kerja;
  7. harga pertanian yang sangat berfluktuasi baik sebagai akibat panen yang bersifat musiman, maupun sebagai akibat struktur pasar yang oligopsonistik, serta lemahnya konsolidasi kelembagaan di tingkat petani;
  8. kurangnya ketersediaan dan aksessibilitas sarana dan prasaranan angkutan, sementara itu produk pertanian yang dihasilkan di pelosok desa harus di angkut ke pusat-pusat pasar; dan
  9. masih ditemuinya penjualan hasil dengan sistem ijon, seperti yang ada pada kasus komoditas hortikultura (mangga, manggis, dan kubis di Jawa Barat).

Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi ancaman dalam meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas pertanian unggulan antara lain adalah:

  1. kebijakan pemerintah yang secara formal kearah diversifikasi produksi dan konsumsi, namun pada kenyataannya masih tetap bias ke komoditas padi;
  2. kebijakan desentralisasi BPTP ke tingkat propinsi yang tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai, kurang seimbangnya tenaga peneliti dan penyuluh serta antar disiplin ilmu terutama aspek kelembagaan, penanganan pasca panen dan pemasaran, dan keterbatasan sumber dana dapat menyebabkan kelembagaan tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal;
  3. kebijakan otonomi daerah yang bias kearah pemacuan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dan kurang memperhatikan sektor pertanian sebagai sektor ekonomi riil yang menentukan perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya;
  4. Kurangnya investasi publik (public investmen) seperti kegiatan research and development, extention dalam jangka menengah dan panjang dapat menjadi sumber kemacetan proses pembangunan; dan
  5. dimasa depan, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah liberalisasi perdagangan, dimana semua hambatan perdagangan harus dikurangi dan akhirnya dihapuskan, tantangan ini jika tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh pelaku agribisnis akan menjadi ancaman serius dan membanjirnya produk pertanian impor (kedelai, buah-buahan, serta daging sapi dan susu).

Kebijaksanaan insentif untuk mendukung peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif difokuskan pada kebijakan penelitian dan pengembangan teknologi (pembibitan, budidaya, serta teknologi panen dan pascapanen) yang bersifat spesifik lokasi, spesifik komoditas, dan spesifik segmen dan tujuan pasarnya.

Di samping itu kebijakan revitalisasi kelembagaan penyuluhan dan peningkatan konsolidasi kelembagaan di tingkat petani, serta pengembangan kelembagaan kemitraan usaha yang saling menguntungkan, membutuhkan, dan memperkuat akan menentukan upaya peningkatan dayasaing komoditas pertanian.

Pengembangan kemitraan usaha diharapkan terbangunnya Supplay Chain Management (SCM) melalui perencanaan dan pengaturan keseimbangan supplay dan demand di antara pelaku yang bermitra dengan segmen dan tujuan pasar yang jelas.

KERAGAAN KEMITRAAN USAHA AGRIBISNIS PERTANIAN

Lahirnya konsep kerjasama atau usaha kemitraan usaha antara perusahaan pertanian (BUMN, swasta, koperasi) dengan pertanian rakyat (petani kecil) didasarkan atas dua argumen. Pertama, adanya perbedaan dalam penguasaan sumberdaya (lahan dan kapital) antara masyarakat industrial di perkotaan (pengusaha) dengan masyarakat pertanian di pedesaan (petani).

Dimana orang kota dikategorikan mempunyai modal dan pengetahuan, namun kurang dalam sumberdaya lahan dan tenaga kerja, sedangkan di sisi lain orang desa dikategorikan mempunyai lahan dan tenaga kerja, namun kurang modal dan kemampuan (ketrampilan).

Kedua, adanya perbedaan sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha pada masing-masing subsistem dari sistem agribisnis. Di dalam subsistem usahatani, skala kecil lebih efisien atau sama efisiennya dengan skala usaha besar, karena sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat tetap (constant cost to scale).

Dalam subsistem pemasaran, pengolahan dan pengadaan saprodi, skala usaha besar lebih efisien dari pada skala kecil, karena sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat menurun (decreasing cost to scale) (Sinaga,1987).

Dari uraian tersebut memberikan gambaran pentingnya mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui strategi kooperatif atau kemitraan usaha.

Peraturan Pemerintah

Pentingnya aspek kemitraan usaha ini sudah sejak lama disadari tidak hanya oleh para ahli ekonomi tetapi juga oleh pemerintah, hal antara lain dapat ditelusuri beberapa kebijakan atau peraturan pemerintah tentang kemitraan usaha.

Sejak pertengahan 1970-an hingga awal 1980-an telah dikeluarkan peraturan-peraturan tentang kemitraan usaha melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), sehingga muncullah PIR-Perkebunan, PIR-Perunggasan, Tambak Inti Rakyat, Tebu Inti Rakyat, dan kemitraan usaha di bidang hortikultura.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, secara prinsip kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar norma-norma ekonomi yang berlaku dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kemudian di tindaklanjuti melaui SK Mentan No. 940/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, dikatakan bahwa tujuan kemitraan usaha pertanian antara lain untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya mitra, peningkatan skala usaha, serta dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

Dalam SK Mentan tersebut juga dikemukakan tentang pola-pola kemitraan usaha yang dapat dilaksanakan, antara lain pola : inti-plasma, sub-kontrak, dagang umum, keagenan, atau bentuk-bentuk lain, misalnya Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA); dalam pengawasan dan pengendalian melibatkan Badan Agribisnis, Ditjen Lingkup Deptan, BIP, serta Dinas Teknis Lingkup Deptan. SK Mentan No. 944/Kpts/OT. 210/10/1997 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian, tingkat hubungan kemitraan usaha dibobot dan dinilai berdasarkan indikator manajemen dan manfaat.

Kinerja Kelembagaan Kemitraan Usaha Kasus Pada Komoditas Padi

Implemtasi peraturan tersebut memunculkan berbagai kelembagaan kemitraan usaha. Pada komoditas padi terjadi hubungan kemitraan antara PT Pertani dengan kelompok tani padi dalam penyediaan bahan baku bibit padi bersertifikat, seperti yang dijumpai di daerah-daerah sentra produksi padi di Majalengka, Jawa Barat; Klaten, Jawa Tengah; Kediri, Jawa Timur; Sidrap, Sulawesi Selatan, dan Agam, Sumatera Barat.

Di samping itu PT Pertani juga bekerjasama dengan kelompok tani kasus di Sidrap, Enrekang dan Pinrang dalam penyediaan bahan baku gabah untuk menghasilkan beras berkualitas (branded rice). Selain itu, juga dijumpai kelembagaan kemitraan usaha antara petani dan kelompok kerja pemanen (pengusaha power thresher) yang dilengkapi power thresher di pedesaan Sulawesi Selatan.

Kasus Pada Komoditas Palawija

Pada komoditas palawija dijumpai kelembagaan kemitraan usaha antara Perusahaan Pembibitan (breeding Farm) dari berbagai perusahaan seperti Arjuna BC, Charoen Phokpand, dengan petani baik secara individu maupun kelompok dalam menyediakan bahan baku bibit jagung hibrida dan jagung composit.

Di samping itu juga dijumpai kemitraan usaha antara Perusahan Pakan Ternak dengan petani baik secara individu maupun kelompok tani melalui Pola PIR, seperti yang di jumpai di pedesaan Jawa Timur dan Lampung. Sementara itu, untuk komoditas kedelai pernah terjalin beberapa model kemitraan usaha namun tidak berkelanjutan.

Kasus Pada Komoditas Hortikultura

Pengembangan kelembagaan kemitraan usaha pada komoditas hortikultura (Ditjenhort, 2001) mengemukakan terdapat lima skenario pengembangan model usaha hortikultura yaitu :

  • usaha perorangan
  • usaha patungan
  • usaha koperasi
  • kerjasama atau kemitraan
  • model manajemen satu atap.

Dalam Model Kemitraan Petani-Pengusaha, pengusha-pengusaha besar, pengusaha pengolahan hasil, eksportir atau pedagang hasil hortikultura melakukan kemitraan dengan petani produsen, dengan membentuk kesepakatan harga dan kualitas pembelian produk.

Kemitraan dilakukan dengan kelompok tani, sehingga kegiatan produksi dapat dilakukan secara lebih terkoordinir dalam satu kawasan atau hamparan dengan skala usaha tertentu.

Namun dalam prakteknya dijumpai kontrak kerjasama baik secara individu maupun kelompok. Seperti yang dijumpai kerjasama usaha antara Perusahaan Daerah Provinsi Bali dengan petani penggarap, PT Bayu Jaya Kusuma dengan kelompok tani Strabery di Sukasada, Buleleng, PT Putra Agro Sejati dengan petani secara individu untuk komoditas lobak, pueleng, gobo, dan wortel, serta ubijalar dan PT Select Tani dengan petani kentang, kubis, cabe merah dan tomat di Tanah Karo, Sumatera Utara.

Di samping itu, juga terdapat kemitraan usaha dalam kerangka pengembangan Sub Terminal Agribisnis, seperti STA di Bali dan Jawa Barat baik untuk memasok pasal lokal, pasar induk, konsumen hotel dan restarant.

Kasus Pada Komoditas Perkebunan

Pola kemitraan usaha dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dikembangkan pada berbagai komoditas perkebunan Karet, Kopi, Kakao, Kelapa Sawit, dan Tebu. Salah satu Pola Kemitraan Usaha yang berhasi hingga kini adala pada PIR kelapa sawit. Beberapa faktor utama yang menyebabkan keberhasilan PIR Kelapa Sawit adalah (Erwidodo, dkk., 1996) :

  1. Usaha komoditas perkebunan memiliki economic of scale sehingga pengembangan agribisnis dengan pola PIR yang mencakup areal relatif luas mampu menekan ongkos produksi, dengan kata lain meningkatkan keuntungan;
  2. Pelaksanaan PIR perkebunan pada umumnya dilakukan pada lahan transmigrasi yang baru dibangun, sehingga dapat dirancang lebih mudah ukran usaha yang menguntungkan perusahaan inti yang menjadi mitra petani; dan
  3. Perusahaan inti tertarik untuk melakukan kemitraan dengan petani karena pasar bahan baku bagi industri pengolahan yang dibangunnya dapat dikuasai, dan adanya pembagian resiko antara perusahaan inti, petani dan pemerintah. Sedang bagi petani, kemitraan tersebut menguntungkan karena komoditas perkebunan yang dikembangkan menjadi miliki jangkauan pasar lebih luas akibat dikembangkannya pabrik pengolahan dan pasar produk yang dihasilkan petani lebih terjamin.

Kasus Pada Komoditas Peternakan

Dalam operasionalnya pada komoditas peternakan dengan mengambil kasus-kasus kemitraan yang terjadi pada peternakan ayam ras petelur dan pedaging di Jawa Barat dijumpai adanya Pola Inti Rakyat Perunggasan (PIR-Perunggasan). Hasil kajian Saptana (1999) dikenal tiga bentuk PIR-Perunggasan, yaitu:

  1. pola PIR dengan plasma kesepakatan, yaitu jaminan penyediaan sapronak dan pemasaran hasil;
  2. pola PIR dengan plasma rasio, yaitu kerjasama inti plasma dengan sistem rasio harga, antaraa harga pakan, doc dan obat-obatan dengan harga jual hasil; dan
  3. pola PIR dengan plasma mandiri (tanpa kesepakatan dan rasio harga).

Dengan dikeluarkannya Keppres 22/1990 yang pada dasarnya berisi pembebasan skala usaha, membuka kesempatan bagi pemosal besar untuk bergerak dalam bidang budidaya dengan syarat 65 persen dari produksinya ditujuakan ekspor (PMA) dan melakukan pembinaan terhadap peternakan rakyat melalui kemitraan usaha. Kemitraan tersebut dilakukan melalui KINAK PRA, KINAK PIR dan KINAK SUPER.

Bersadarkan uraian diatas merefleksikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. pada periode sebelum terjadinyua krisis moneter di Jawa Barat terdapat kemitraan usaha ayam ras dalam bentuk KINAK PRA dan KINAK PIR baik untuk ayam ras petelur maupun pedaging;
  2. setelah terjadinya krisis moneter hanya teedapat kemitraan usaha ayam ras dalam bentuk KINAK PRA untuk ayam ras pedaging saja;
  3. terdapat penurunan secara tajam baik perusahaan peternakan sebagai inti yaitu turun 25 persen, jumlah peternak plasma yang terlibat turun sebesar 40 persen dan jumlah terrnak yang diusahakan turun seebesar 60 persen untuk KINAK PRA ayam ras pedaging.

Hasil kajian Saptana (1998) diperoleh hasil bahwa kemitraan usaha setelah terjadinya krisis mengalami kemerosotan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Pola kemitraan yang semula dalam bentuk KINAK PRA atau PIR kesepakatan mengalami pergeseran kearah pola kerjasama sewa kandang (contract farm) sekaligus jasa tenaga kerja.

Artinya peternak hanya sebagai pengelola ayasm ras dengan memperoleh imbalan uang sewa kandang sebesar Rp. 50-75/ekor dan upah kerja Rp. 200-225/ekor, sehingga peternak memperoleh penghasilan seebesar Rp. 250-300/ekor per siklus. Sebagian hanya disewakan saja dimana perusahaan peternakan menaruh buruh dikandang yang disewanya.

Sementara itu pola kemitraan usaha KINAK PIR pada kenyataannya hanya merupakan buruh ataau karyawan yang dibayar secara bulanan, meskipun dalam perjanjian ada hak atas pemilikan kandang setelah kredit dari Bank dimana perusahaan peternakan (inti) sebagai penjamin.

DARI KEUNGGULAN KOMPARATIF MENUJU KEUNGGULAN KOMPETITIF

Sejarah negara-negara di dunia menunjukkan bahwa keberhasilannya dalam membangun ekonomi sangat ditentukan oleh kesuksesannya dalam membangun sektor pertanian (Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Australia, Cina). Negara-negara yang tidak berhasil membangun pertanian sebagai dasar pembangunan sektor ekonomi akan mengalami kemunduran setelah mencapai tahapan perkembangan ekonomi tertentu.

Sebagai contoh, ekonomi Filipina jatuh ke tahap prakondisi setelah memasuki tahap lepas landas (1957). Demikian juga Argentina, Chili, Srilanka, Myanmar, India dan Indonesia, mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi pada akhir abad-19, tetapi tidak berhasil lepas landas, bahkan beberapa negara terlempar kembali ke tahap prakondisi tinggal landas.

Gejala tersebut umumnya diakibatkan oleh belum kokohnya sektor pertanian dan terburu membangun industrti subtitusi impor. Sektor pertanian berperan strategis dalam perekonomian keseluruhan antara lain sebagai pemasok bahan makanan pokok penduduk dan bahan baku industri pangan; penyedia lapangan kerja; penyumbang produk domestik bruto (PDB); dan penghasil devisa negara; serta sebagai landasan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kendala dan Permasalahan Pokok

Secara umum, permasalahan utama pengembangan pertanian di Indonesia adalah belum terwujudnya ragam, kualitas, kesinambungan pasokan, dan kuantitas yang sesuai dengan permintaan pasar atau preferensi konsumen. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

  • pola pemilikan lahan yang sempit dan tersebar;
  • belum adanya sistem pewilayahan pengembangan yang didasarkan azas-azas agribisnis;
  • lemahnya permodalan petani, serta tidak aksesnya masyarakat petani ke lembaga perbankan yang ada;
  • rendahnya penguasaan teknologi oleh petani baik dari aspek pembibitan, budidaya, dan pascapanen;
  • lemahnya konsolidasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelompok tani di era otonomi daerah;
  • sistem pemasaran pada sebagian besar produk pertanian belum efisien, bagian keuntungan yang diterima petani relatif rendah, adanya margin ganda, serta adanya ketimpangan struktur pasar;
  • harga produk pertanian terutama hortikultura sangat fluktuatif; serta
  • kebijakan dan strategi pemerintah kurang kondusif sehingga petani dan pelaku tataniaga mengalami disinsentif. Implikasi kebijakan penting dari kondisi di atas pentingnya mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui strategi kemitraan usaha.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif adalah:

  1. bagaimana kemitraan usaha yang dibangun dapat meningkatkan aplikasi teknologi baik dari aspek pembibitas, budidaya, serta panen dan penanganan pasca panen, melalui peran perusahaan mitra serta revitalisasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan konsolidasi kelembagaan kelompok tani untuk mencapai produktivitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan;
  2. bagaimana kelembagaan kemitraan usaha yang dibangun dapat menjaga stabilitas dan meningkatkan harga jual komoditas pertanian dengan pengaturan produksi yang didasarkan dinamika permintaan pasar, pengembangan infrastruktur pemasaran di sentra-sentra produksi dan daerah-daerah tujuan pasar; dan
  3. bagaimana kemitraan yang dibangun dapat saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan melalui managemen korporasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemitraan Usaha Terpadu Melalui Revitalisasi Kelembagaan Petani dan Penyuluh

Sistem pertanian berkelanjutan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan dua sumber pertumbuhan utama yaitu (Adnyana, 2005) :

  • pertumbuhan produksi dan
  • pertumbuhan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selanjutnya dikemukakan bahwa pemanfaatan sumber pertumbuhan produksi dan pendapatan rumah tangga tani secara optimal meliputi:

  1. peningkatan produktivitas dan produksi melalui diversifikasi dan intensifikasi,
  2. sumber pertumbuhan yang terkait dengan penciptaan nilai tambah produk pertanian,
  3. sumber pertumbuhan yang terkait dengan preferensi konsumen yang dinamis,
  4. sumber pertumbuhan yang terkait dengan kelembagaan agribisnis.

Adnyana (2005) memperkenalkan suatu kelembagaan petani yang disebut “Sistem Agribisnis Korporasi Terpadu (Integrated Corporate Agribusiness System, ICAS). Inti dari bentuk kelembagaan ini adalah:

  1. petani melakukan konsolidasi manajemen usaha pada hamparan lahan yang memenuhi skala usaha, misalnya 50-100 hektar
  2. konsolidasi menejemen dituangkan dalam bentuk kelembagaan agribisnis seperti KUAT, sistem kebersamaan ekonomi (SKE) dan lainnya
  3. kelompok usaha tersebut sebaiknya berbentuk korporasi, asosiasi, atau koperasi yang berbadan hukum;
  4. penerapan manajemen korporasi dalam menjalankan sistem usaha agribisnis
  5. pengembangan pola kemitraan terpadu secara tidak langsung dengan mitra.

Penulis mencoba memberikan alternatif model kelembagaan kemitraan usaha terpadu di era otonomi daerah ini dengan mempertimbangkan berbagai bentuk kelembagaan yang sebagai penopang kehidupan masyarakat, yaitu kelembagaan yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal atau tradisional (voluntary sector), kelembagaan pasar atau ekonomi (private sector) sejalan dengan keterbukaan ekonomi, dan kelembagaan politik/pemerintah atau sistem pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector) (Etzioni, 1961).

Secara ilustratif pengembangan model kelembagaan kelembagaan kemitraan usaha agribisnis terpadu di pedesaan dengan melakukan revitalisasi kelembagaan kelompok tani dan kelembagaan penyuluhan pertanian dengan disajikan pada Gambar 1.

Beberapa simpul kritis untuk pengembangan atau transformasi kelembagaan kelompok tani menjadi kelembagaan formal yang berbadan hukum harus dilakukan secara partisipatif.

Semua kegiatan perbaikan harus dimulai dari bawah, dengan arti tidak mengabaikan program yang diputuskan oleh pusat.

Untuk itu, petani harus diberdayakan menjadi pelaku aktif yang bertindak secara professional, sentra pengembangan agribisnis dimulai dari level paling bawah (kampung, dusun, banjar, marga, nagari).

tabel 14 scaled

Pemberdayaan petani ke arah petani mandiri dan professional dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut :

  1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia petani melalui pelatihan, penelitian, magang dan sebagainya, yang dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok, pengalaman keberhasilan SLPHT dapat diterapkan misalnya menjadi SL Agribisnis;
  2. Revitalisasi kelompok tani yang sudah mandiri ke arah kelembagaan formal berbadan hukum (Koperasi Petani atau Koperasi Agribisnis, Assosiasi Petani Komoditas tertentu);
  3. pengangkatan penyuluh swakarsa atau Petani Petandu (dalam Program SLPHT) sebagai mitra penyuluh lapang, terbukti memperlancar difusi dan adopsi teknologi;
  4. pemberdayaan kelembagaan penyuluh pertanian lapang dan kelembagaan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) menjadi Pusat Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis yang berkedudukan disetiap kecamatan melalui sistem penyuluhan partisipatif.

Kelembagaan di tingkat petani seperti kelompok tani yang belum mandiri harus direvitalisasi lebih dulu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Jumlah anggota kelompok dibatasi 20-25 orang anggota supaya penyatuan pendapat dan penggalangan kerjasama jauh lebih mudah.

Hal ini sesuai dengan pengalaman keberhasilan berbagai program pembangunan pertanian yang dilakukan melalui pendekatan kelompok-kelompok kecil dan melalui proses seleksi yang baik ternyata sangat menentukan keberhasilan program seperti kasus pada P4K (Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) dan Program SLPHT.

Kelompok tani yang sudah mandiri didorong untuk mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan formal berbadan hukum, sehingga memudahkan melakukan transaksi dan kemitraan usaha agribisnis.

Kelompok-kelompok tani disatukan dapat berupa gabungan kelompok tani (gapoktan), assosiasi petani, assosiasi agribisnis yang anggotanya adalah pengurus-pengurus kelompok tani. Ketua-ketua kelompok tani diangkat sebagai penyuluh swakarsa yang bertanggung jawab dengan perkembangan kelompoknya.

Jika memungkinkan Penyuluh Swakarsa ini mendapatkan insentif atau honor yang dianggarkan dalam APBD. Persyaratan teknis dan sosial harus dipenuhi sebagai kriteria menjadi seorang penyuluh swakarsa. Gapoktan atau assosiasi dipimpin oleh seorang ketua yang disebut sebagai koordinator penyuluh swakarsa Desa (jabatan ini hampir sama dengan KTNA yang berlaku sekarang).

Para penyuluh swakarsa akan menjadi mitra penyuluh pertanian lapang dalam mengembangkan potensi agribisnis pedesaan. Perencanaan pengembangan agribisnis pedesaan dan kelompok tani disusun bersama secara partisipatif dengan pendekatan PRA.

Dalam hal ini penyuluh pertanian lapang dan penyuluh swakarsa perlu didampingi peneliti agar metodologi yang digunakan lebih tepat dan sesuai sehingga sasaran yang akan dicapai tidak salah arah.

Perencanaan pengembangan agribisnis pedesaan merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Oleh karena itu kegiatan awal yang mutlak dilakukan adalah melatih penyuluh agar memahami teknik dan filosofi PRA sebagai metodologi.

Dalam penerapan di lapang penyuluh harus didampingi dan difasilitasi oleh peneliti (Lembaga Pusat Penelitian Pusat, BPTP, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi) yang berpengalaman dan menguasai teknik PRA. Output dari PRA adalah rencana kerja atau program pengembangan agribisnis pedesaan.

Program difokuskan pada :

  • perencanaan pola tata tanam dalam kerangka pengaturan produksi;
  • desiminasi teknologi tepat guna (pembibitan, pembuatan pupuk bokhasi, pembuatan pestisida nabati, alsintan);
  • pengelolaan usaha simpan-pinjam;
  • pengelolaan pengadaan sarana produksi melalui pembuatan kios saprodi kelompok;
  • pemasaran hasil bersama melalui kemitraan usaha.

Dalam kerangka implementasi otda maka penyuluh lapang pertanian (PPL) dan penyuluh swakarsa, bertugas di tingkat desa dan berkantor di Pusat Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis di Kecamatan.

Namun untuk memperlancar tugasnya adanya sekretariat di desa-desa yang menjadi wilayah kerjanya akan sangat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Semua bantuan teknis penyedeiaan infrastruktur fisik (dapat memanfaatkan kantor BPP), peralatan dan bahan, pendanaan, serta bimbingan teknis yang diperlukan harus disediakan dan dianggarkan baik dari APBN maupun APBD melalui Pusat Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis (PPA) di kecamatan.

Segala permasalahan yang muncul dimusyawarahkan di PPA untuk ditindaklanjuti. Bila diperoleh masalah yang tidak terpecahkan penyuluh bisa menghubungi dan atau memanggil peneliti/penyuluh BPTP, Lembaga Penelitian Pusat dan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi.

Koordinator Penyuluh Pertanian Lapang akan berfungsi sebagai ketua pelaksana PPA dan bertugas merencanakan (bersama gapoktan dan assosiasi petani atau assosiasi agribisnis) pengembangan agribisnis pedesaan, melaksanaan program yang direncanakan dan mengevaluasi perkembangan.

Bila sistem ini dapat berhasil dikembangkan, diharapkan masyarakat petani akan secara aktif mendatangi PPA untuk mengakses informasi teknologi, informasi pasar, atau konsultatif tentang masalah-masalah yang dihadapinya.

Dengan demikian penyuluhan partisipatif akan berjalan baik dan petani terdidik untuk bertindak lebih professional. Konsultasi bisa dilakukan secara pribadi atau melalui musyawarah kelompok (sebaiknya diawali dengan musyawarah kelompok, bila tidak teratasi baru dimajukan ke musyawarah gapoktan atau assosiasi petani/assosiasi agribisnis.

Para anggota gaboktan/assosiasi mempunyai kesempatan untuk terpilih menjadi PPA. Lembaga ini diharapkan akan menjadi pusat pengembangan sistem dan usaha agribisnis di pedesaan.

Pusat Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis tidak hanya merencanakan pengembangan agribisnis saja, tetapi program tahunannya juga harus menyangkut pemberdayaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia petani, PPL dan penyuluh swakarsa, serta dalam mediasi bagi terbangunnya kemitraan usaha antar pelaku agribisnis yang saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

Sebutan kelembagaan PPA dan PPL bisa dirubah sesuai kebutuhan atau kesepakatan sesuai dengan tupoksinya.

Implementasi Kelembagaan Kemitraan Usaha Agribisnis Terpadu adalah sebagai berikut :

  1. petani melakukan konsolidasi dalam wadah kelompok tani;
  2. kelompok tani-kelompok tani mandiri dapat ditransformasikan dalam kelembagaan formal berbadan hukum (koperasi pertanian, koperasi agribisnis, atau kelembagaan lainnya sesuai kebutuhan);
  3. kelompok tani mandiri atau yang sudah dalam kelembagaan berbadan hukum mengkonsolidasikan diri dalam bentuk gaboktan atau assosiasi petani/assosiasi agribisnis;
  4. kelembagaan-kelembagaan yang telah tergabung tersebut melakukan konsolidasi manajemen usaha pada hamparan lahan yang memenuhi skala usaha, tergantung jenis komoditas (25-100 hektar);
  5. pilihan komoditas atau kelompok komoditas di sesuaikan dengan potensi wilayah dan permintaan pasarnya;
  6. penerapan manajemen korporasi dalam menjalankan sistem usaha agribisnis;
  7. pemilihan perusahaan mitra yang didasarkan atas rekomendasi dari Dinas dan atau Direktorat Teknis yang di dasarkan atas komitmentnya membangun masyarakat agribisnis; dan
  8. Adanya kelembagaan Pusat Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis (PPA) sebagai mediator dan fasilitator terbangunnya kelembagaan kemitraan usaha terpadu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN keunggulan komparatif

1. Status keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas padi menunjukkan meskipun hingga saat ini tetap memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, namun keunggulan yang dimiliki semakin rendah dan rentan terhadap perubahan eksternal, keunggulan komparatif tersebut masih dapat diwujudkan menjadi keunggulan kompetitif karena masih adanya proteksi pemerintah baik berupa subsidi input maupun melalui kebijakan tarif impor beras.

2. Status keunggulan komparatif dan kompetitif kelompok komoditas palawija berbeda antar komoditas. Untuk komoditas kedelai tidak atau kurang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif lagi, sementara itu untuk komoditas jagung dan kacang tanah cukup memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif meskipun perlindungan terhadap komoditas ini hampir dilepas. Hal inilah yang menjadi penjelas begitu kran impor kedelai dibuka dan perlindungan kepada petani dilonggarkan maka petani mengganti komoditas kedelai, serta meningkatnya volume impor kedelai. Salah satu faktor penting yang menentukan keunggulan jagung adalah penggunaan benih bermutu baik jenis hibrida dan komposit. Dengan demikian revitalisasi pertanian yang mencakup aspek perbenihan dipandang sangat tepat.

3. Status keunggulan komparatif dan kompetitif untuk komoditas hortikultura sayuran sangat baik, namun keunggulan komparatif yang dimiliki masih sulit diwujudkan menjadi keunggulan kompetitif jika tujuan pasarnya adalah konsumen institusi (hotel, restaurant, dan rumah sakit) dan ekspor. Hal ini sangat terkait dengan belum adanya : perencanaan pengaturan produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar, sistem panen dan penanganan pasca panen yang prima, serta sistem distribusi yang menimbulkan resiko kerusakan fisik yang tinggi, serta belum adanya managemen stadarisasi mutu produk sesuai negara tujuan pasarnya.

4. Status keunggulan komparatif dan kompetitif pada komoditas tebu atau gula tidak memiliki keunggulan komparatif, namun masih memiliki keunggulan kompetitif karena adanya proteksi pemerintah melalui kebijakan tarif impor dan pembatasan impor gula. Kondisi inilah yang menyebabkan Assosiasi Petani Tebu Rakyat Jawa Timur selalu menyuarakan pentingnya perlindungan dari anjloknya harga gula. Sementara itu, komoditas tembakau masih memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghasilkan komoditas tembakau baik asepan maupun rajangan, meskipun petani mendapatkan kebijakan disinsentif dengan kebijakan bia cukai yang sangat tinggi.

5. Hasil analisis keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas peternakan ayam ras relatif rendah dan kurang atau tidak memiliki keunggulan kompetitif terutama semenjak krisis ekonomi, karena sebagian besar bahan baku pakan adalah impor. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penjelas kenapa berbagai pola kemitraan seperti KINAK SUPER yang ditujukan untuk segmen pasar ekspor sulit diwujudkan.

6. Secara umum telah terbangun kelembagaan kemitraan usaha pertanian antara petani baik secara individu maupun kelompok dengan perusahaan pertanian. Namun belum terbangun kelembagaan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, serta tidak berkelanjutan. Kelemahan mendasar yang ada antara lain adalah rendahnya komitmen antara pihak-pihak yang bermitra, bargaining positition yang tidak seimbang, serta kurang transparansinya dalam penetapan harga dan pembagian nilai tambah atau keuntungan.

7. Pola kemitraan usaha yang dipandang cukup berhasil adalah kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) pada komoditas Kelapa Sawit.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan keberhasilan PIR Kelapa Sawit adalah :

(1) Usaha komoditas perkebunan memiliki economic of scale;

(2) Pelaksanaan PIR perkebunan pada umumnya dilakukan pada lahan transmigrasi yang baru dibangun, sehingga memudahkan dalam perancangan dalam membangun kemitraan;

(3) Perusahaan inti tertarik untuk melakukan kemitraan dengan petani karena pasar bahan baku bagi industri pengolahan terjamin;

(4) Adanya sistem pembagian resiko antara perusahaan inti, petani dan pemerintah; dan

(5) Bagi petani, kemitraan tersebut menguntungkan karena komoditas perkebunan yang dikembangkan menjadi miliki jangkauan pasar lebih luas akibat dikembangkannya pabrik pengolahan dan pasar produk yang dihasilkan petani lebih terjamin.

8. Kelembagaan Kemitraan Usaha Agribisnis Terpadu di lakukan dengan melakukan konsolidasi kelembagaan di tingkat petani hingga menjadi kelompok tani mandiri berbadan hukum. Kelompok tani mandiri yang sudah berbadan hukum mengkonsolidasikan diri dalam bentuk gaboktan atau assosiasi petani/assosiasi agribisnis. Langkah selanjutnya adalah melakukan konsolidasi manajemen usaha pada hamparan lahan yang memenuhi skala usaha, tergantung jenis komoditas (25-100 hektar). Pilihan komoditas atau kelompok komoditas di sesuaikan dengan potensi wilayah dan permintaan pasarnya. Penerapan manajemen korporasi dalam menjalankan sistem usaha agribisnis. Pemilihan perusahaan mitra yang didasarkan atas rekomendasi dari Dinas dan atau Direktorat Teknis yang di dasarkan atas komitmentnya membangun masyarakat agribisnis. Kelembagaan Pusat Pelayanan dan Konsultasi Agribisnis difungsikan sebagai mediator dan fasilitator terbangunnya kelembagaan kemitraan usaha terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, M.O. 2005. Lintasan dan Marka Jalan Menuju Ketahanan Pangan Terlanjutkan Dalam Era Perdagangan Bebas. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor, 31 Agustus 2005.

Binswanger, H. P. and V. W. Ruttan. 1978. Induced Innovation: Technology, Institution, and Development. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London.

Deptan. 1997. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 1997, tentang Kemitraan. Departemen Pertanian. Jakarta. Deptan. 1997. SK. Mentan No. 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

Ditjenhort. 2001. Kebijakan Strategi dan Pengembangan Produksi Hortikultura: Rencana Strategis dan Program Kerja Tahun 2001-2004. Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura. Departemen Pertanian.

Etzioni, A. 1961. A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement, and Their Correlates. The Free Press of Glencoi, Inc. New York.

Erwidodo.1995. Transformasi Struktural dan Industrialisasi Pertanian dalam Prosiding Agribisnis; Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Hayami, Y. dan M. Kikuchi. 1987. Dilema Ekonomi Desa : Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Kadariah, Lien Karlina dan Clive Gray. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta.

Lindert, P.H. dan Ch. P. Kindleberger. 1993. Ekonomi Internasional (Alih Bahasa Burhanuddin Abdullah) Edisi Kedelapan. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mubyarto, 2002. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial. Gajah Mada Press. Yogyakarta.

Samuelson P.A. dan W.D. Nordhaus. Mikro-Ekonomi Edisi Ke Empat Belas. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Saptana. 1999. Dampak Krisis Moneter dan Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap Profitabilitas dan Dayasaing Sistem Komoditi Ayam Ras di Jawa Barat. Tesis S2. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian. Bogor.

Saptana, Sumaryanto, M. Siregar, H. Mayrowani, I. Sadikin, dan S. Friyatno. 2001. Analisis Keunggulan Kompetitif Komoditas Unggulan Hortikultura. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Saptana, Tri Pranadji, Syahyuti, dan Roosgandha E. M. 2003. Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Saptana, S. Friyatno dan T. B. H. Purwantini. 2004. Efisisen dan Dayasaing Usahatani Tebu dan Tembakau dalam Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Simatupang, P. 1991. The Conception of Domestic Resource Cost and Net Economic Benefit for Comparative Advantage Analysis Agribusiness Division Working Paper No. 2/91, Centre for Agro-Socioeconomic Research. Bogor.

Simatupang, P. 1995. Industrialisasi Pertanian Sebagai Strategi Agribinis dan Pembangunan Pertanian Dalam Era Globalisasi. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.

Sinaga, R.S. 1987. Pembangunan Pertanian Sistem Agribisnis dan Perusahaan Inti Rakyat. Ringkasan Kuliah. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sudaryanto, T dan P. Simatupang. 1993. Arah Pengembangan Agribisnis : Suatu Catatan Kerangka Analisis dalam Prosiding Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Pearce, D. dan R. K. Turner. 1990. Economic of Natural Resourcer and The Environment. Harvester Wheatsheaf. New York AS. P. 378.

Rachman, B., P. Simatupang dan T. Sudaryanto. 2004. Efisiensi dan Dayasaing Usahatani Padi dalam Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Rusastra I.W. B. Rachman, dan S. Friyatno. 2004. Efisiensi dan Dayasaing Usahatani Palawija dalam Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Yuliana. 2005. Atasi Kemiskinan, Presiden Canangkan Revitalisasi Pertanian. Suara Karya, Minggu 12 Juni 2005. Purwakarta.

Yusdja, Y. 2004. Paradigma Keunggulan Kooperatif : Membangun Sistem Perdagangan Dunia yang Lain. ICASERD Working Paper No. 62. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Zulaha, Aida R. 1997. Efisiensi Finansial, Efisiensi Ekonomi dan Pengaruh Kebijakan Pemerintah pada Pengusahaan Teh Hijau di Jawa Barat dengan Pendekatan Policy Analysis Matrix. Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Halaman Terakhir diperbaharui pada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.