130 Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, SELISIH LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN FLYPAPER EFFECT PADA PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN

Ida Ayu Gede Sutha Megasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia email: [email protected]

Abstract: The Effect of Local Revenue, Surplus of Financing Budget, and Flypaper Effect on Opportunistic Behavior of Regency/City Budget Compiler. Opportunistic behavior is a behavior which trying to achieve the desire in every way even that is illegal. This research aims to examine PAD, SiLPA and flypaper effect on the OPA. This research used the secondary data. The amount of the populations were 9 Regency/City in Bali with fiscal year 2009-2013. The sampling method used is purposive sampling which took three public service budgets Regency/City in Bali. The analysis technique used is the panel data regression. Based on the analysis can be concluded that SiLPA is the only variable that affect the OPA, while the PAD and Flypaper Effect have no affects.

Keywords: Local Revenue, Surplus of Financing Budget, Flypaper Effect, Opportunistic Behavior of Regency/City Budget Compiler

Abstrak: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Perilaku Oportunistik merupakan perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah PAD, SiLPA, dan Flypaper Effect berpengaruh pada terjadinya OPA. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 APBD Kabupaten/Kota di Bali tahun anggaran 2009-2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purvosive sampling dimana mengambil tiga anggaran pelayanan publik Kabupaten/Kota di Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hanya variabel SiLPA yang berpengaruh pada OPA, sedangkan PAD dan Flypaper Effect tidak berpengaruh.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, selisih lebih perhitungan anggaran, flypaper effect, perilaku oportunistik penyusun anggaran.

PENDAHULUAN

Fenomena perebutan atau kontestasi kepentingan para aktor kebijakan anggaran terus mengemuka, setidaknya terjadi pada dua aktor utama kebijakan anggaran daerah atau perumus kebijakan anggaran yaitu eksekutif dengan legislatif (Abdullah, 2006). Untuk mempertahankan kepentingannya dalam perebutan sumber daya yang terbatas tersebut, lembaga eksekutif akan menggunakan dalil-dalil birokratis yang prosedural, efisien dan efektif, sesuai peraturan perundangan, disisi lainnya, sebagai aktor yang memiliki kekuasaan untuk menyetujui dan menolak usulan eksekutif, legislatif cenderung memaksakan kehendak atau kepentingannya dengan menggunakan kekuasaannya tersebut. Proses tersebut kemudian berkembang menjadi praktek brokery yang dilakukan anggota legislatif untuk mencapai kepentingannya sendiri (Abdullah, 2006). Sesuai

dengan ketentuan otonomi daerah kedudukan legislatif memiliki posisi tawar lebih tinggi/dominan dari eksekutif dalam hal pengelolaan APBD, sehingga eksekutif lebih cenderung hanya sebagai pelaksana APBD dan sangat sulit melakukan inovasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Proses penyusunan APBD merupakan rincian pelaksanaan pembangunan daerah yang sangat kental mengandung muatan politik yang cukup tinggi (Abdullah, 2006). Proses pengalokasian dalam anggaran merupakan ruang bagi legislatif atau DPRD untuk memasukkan kepentingan konstituen yang diwakilinya. Disamping itu, kepala daerah merupakan kader partai politik sehingga terjadi bargaining position antara eksekutif dan legislatif. Disisi lain, pejabat eksekutif lebih dominan dan memiliki wewenang serta tanggung jawab yang lebih besar dalam menyusun APBD. Eksekutif juga

memiliki power yang lebih besar karena sebagai pelaksana kebijakan, karena berhubungan dan berinteraksi langsung dengan masyarakatnya sehingga mengakibatkan informasi eksekutif lebih unggul dari pada legislatif (Florensia, 2009). Selain lebih dominan dalam proses penyusunan anggaran, pejabat eksekutif juga bertindak sebagai pelaksana anggaran, sehingga memiliki informasi keuangan yang lebih baik dibanding pejabat legislatif. Hal inilah yang memberi peluang kepada penyusun anggaran baik legislatif maupun eksekutif untuk berperilaku oportunistik. Perilaku oportunistik ini merupakan perilaku yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan (Jackson, 1982).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sejak semester pertama tahun 2013 terdapat 47 kasus korupsi (www.kpk.go.id). Untuk pemerintah pusat contohnya kasus korupsi proyek Hambalang. Kasus ini menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp. 463,66 miliar (www.tempo.com). Kasus lainnya adalah mantan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat Pasti Serefina Sinaga yang ditahan karena menerima suap dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadiian Tinggi Jawa Barat (www.kpk.go.id). Tahun 2013, dua orang staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali ditetapkan sebagai tersangka karena adanya indikasi korupsi dalam kasus kisruh penerimaan CPNS Kabupaten Badung. Kedua staf BKD itu dijadikan tersangka berdasarkan penyelidikan dan penyidikan pasca laporan adanya dugaan penyimpangan dalam penerimaan CPNS Provinsi Bali dan Badung. (www.okezone.com).

Adanya asimetri informasi antara pihak eksekutif dan legislatif dapat menimbulkan celah terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang dan melanggar peraturan serta perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk menggali potensi pendapatannya yang terdiri dari dua komponen utama yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari kegiatan ekonomi di daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar untuk mengukur sejauh mana kemandirian suatu daerah. Dalam penentuan PAD, legislatif akan mendorong eksekutif untuk selalu

meningkatkan target sehingga dapat meningkatkan alokasi untuk program yang mendukung kepentingannya.

Permasalahan lain dalam pengalokasian anggaran adalah tidak diperhatikannya tempo waktu ditetapkannya perubahan APBD. Hal ini akan menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terealisasi sesuai dengan tujuan awal pada proses perancangan anggaran. Dampak yang akan ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi. Seharusnya dana tersebut dapat dialokasikan untuk hal lainnya yang lebih bermanfaat guna mensejahterakan masyarakat. SiLPA ini memiliki pengaruh pada pengalokasian APBD periode selanjutnya, karena SiLPA akan digunakan untuk menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi pengeluaran pembiayaan.

Optimalisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Bali seyogyanya mendapat dukungan dari pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan meminimalisasi terjadinya perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya ketimpangan PAD antara daerah satu dengan daerah yang lainnya pada Kabupaten/Kota di Bali. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU). Desentralisasi memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang oleh pihak-pihak yang berwenang seperti adanya Flypaper Effect. Fenomena Flypaper Effect berdampak pada tingginya pengeluaran pemerintah daerah daripada transfer uang yang diterima (Turnbull, 1998). Beberapa fenomena yang terjadi membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan atas fenomena tersebut, ada beberapa rumusan masalah penelitian. Pertama, apakah terdapat pengaruh jumlah PAD pada perilaku oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota Di Bali? Kedua, apakah terdapat pengaruh jumlah SiLPA pada perilaku oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota Di Bali? Ketiga, apakah terdapat pengaruh jumlah Flypaper Effect pada perilaku oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota Di Bali?

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa kajian pustaka baik berupa kajian teoritis maupun empiris. Adapun kajian yang digunakan adalah sebagai berikut.

Teori Keagenan

Teori keagenan digunakan untuk menganalisis susunan perjanjian diantara dua atau lebih individu (prinsipal dan agen), kelompok atau organisasi. Teori keagenan Menurut Eisenhardt (1989), dilandasi oleh tiga asumsi utama, yaitu:

  • 1)    Asumsi sifat manusia

Teori keagenan tentang asumsi sifat manusia yang menyatakan adanya sifat alamiah manusia memiliki sifat yang lebih mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan dalam berpikir secara rasional (bounded rationality), dan sering untuk tidak mau mengambil risiko (risk aversion).

  • 2)    Asumsi keorganisasian

Teori keagenan tentang asumsi keorganisasian yang menyatakan bahwa setiap organisasi yang didalamnya terdapat berbagai macam karakteristik individu, akan cenderung timbulnya konflik antaranggota organisasi.

  • 3)    Asumsi informasi

Teori keagenan tentang asumsi informasi menyatakan bahwa informasi yang berharga atau dianggap penting dapat dijadikan lahan bisnis untuk meraup keuntungan.

Perilaku Oportunistik

Perilaku oportunistik adalah perilaku atau tindakan seseorang yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada untuk memenuhi segala keinginannya (Havid, 2014). Terdapat berbagai macam faktor pendukung yang memotivasi terjadinya perilaku oportunistik yaitu kekuatan dan kemampuan (Maryono dalam Havid, dkk:2014). Perilaku oportunistik nantinya akan mengarah pada tindakan-tindakan illegal seperti menyembunyikan informasi dan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang harus selalu digali untuk mendanai pelaksanaan kegiatan otonomi daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mampu mengelola dan menggali potensi daerah yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan. PAD juga merupakan salah satu pilar yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja PEMDA dalam menglola daerah otonominya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup segala aktivitas transaksi keuangan baik berupa penerimaan, pembiayaan, pengeluaran dan sisa-sisa dana kegiatan yang sudah terealisasi.

Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah fenomena ekonomi ketika pemerintah daerah merespons transfer yang diberikan pemerintah pusat berupa DAU lebih besar digunakan daripada menggunakan sumber potensi kekayaan daerahnya sendiri yaitu PAD. Flypaper Effect akan membawa pengaruh pada pemborosan pengeluaran pemerintah dengan menggunakan DAU yang seharusnya digunakan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan daerah karena memiliki PAD yang rendah.

Otonomi daerah menuntut Pemerintah daerah untuk memiliki tingkat kemandirian yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerahnya termasuk penerimaan daerahnya sendiri. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Perubahan PAD dapat dijadikan indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Adanya perubahan PAD juga dapat dijadikan celah untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal (Abdullah dalam Florensia, 2009). Secara teoritis perubahan APBD akan berdampak pada belanja daerah, namun tidak selalu tambahan penerimaan tersebutpengalokasiannya pada belanja pemerintah. Spread APBD akan menjadi tempat bagi para pemegang kebijakan (eksekutif dan legislatif) untuk melakukan manipulasi anggaran, yang mengakibatkan adanya kesalahan dalam penganggaran belanja daerah. Proporsi PAD yang rata-rata hanya 10 persen dari total penerimaan daerah memiliki kecenderungan meningkat ketika adanya perubahan anggaran. Hal ini akan menjadi celah bagi DPRD untuk mengusulkan peningkatan anggaran (Fathony, 2011). Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: H1: PAD berpengaruh positif pada perilaku oportunistik penyusun anggaran.

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup segala aktivitas transaksi keuangan baik berupa penerimaan, pembiayaan, pengeluaran dan sisa-sisa dana kegiatan yang sudah terealisasi. SiLPA adalah suatu tolok ukur yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SiLPA hanya akan timbul bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana

komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran dan Pembiayaan (Kusnandar, 2012). Hasil penelitian Florensia (2009) menyatakan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik legislatif (OL). Namun demikian, penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) bertolak belakang dengan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal pada periode anggaran selanjutnya, yang berarti dapat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya sehingga hal ini memberi ruang bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan free cash flow tersebut untuk melakukan perilaku oportunistik. Adapun rumusan hipotesis yang dapat dibangun yaitu:

H2: SiLPA berpengaruh positif pada perilaku oportunistik penyusun anggaran.

Kekuatan yang dimiliki oleh para legislatif digunakan untuk menolak usulan yang telah ditetapkan oleh eksekutif. Hak angket yang dimiliki oleh legisltif berpeluang untuk menguntungkan pihak legislative sendiri. Hal ini merupakan suatu penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar kesepakatan (agreement) yang telah dibuat (Colombatto, 2001). Dalam hubungan antar pemerintah, perilaku ini disebut Flypaper Effect (Moisio, 2002. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis, seperti di bawah ini. H3: Flypaper Effect berpengaruh positif pada

perilaku oportunistik penyusun anggaran.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/ Kota di Bali.Waktu pelaksanaan penelitian dari tahun 2009-2013.

Penentuan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Karena keterbatasan sampel, penelitian ini menggunakan data panel. Populasi di dalam penelitian ini adalah 9 APBD Kabupaten/Kota di Bali tahun anggaran 2009-2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purvosive sampling. Definisi Operasional Variabel

  • 1)    Perilaku Oportunistik (Y)

Havid,dkk (2014) menyatakan bahwa perilaku oportunistik merupakan perilaku atau tindakan seseorang yang menyimpang dari peraturan-peraturan demi keinginan pribadinya. Pengukuran kinerja OPA di dalam penelitian ini memilih tiga (3) mata anggaran terbesar yang dialokasikan dari APBD Kabupaten/Kota di Bali yaitu:

Spread (Penyebaran) =APBD tahun berjalan (t) - APBD tahun sebelumnya(t-)

OPA   = ΔPdk + ΔKes + ΔPU

Dimana:

ÄPdk : penyebaran anggaran pendidikan, ÄKes : penyebaran anggaran kesehatan, ÄPU : penyebaran anggaran pekerjaan umum 2) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang harus selalui digali untuk mendanai pelaksanaan kegiatan otonomi daerahnya. PAD = spread PAD tahun berjalan (t) – PAD tahun sebelumnya (t-1).

  • 3)    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup segala aktivitas transaksi keuangan baik berupa penerimaan, pembiayaan, pengeluaran dan sisa-sisa dana kegiatan yang sudah terealisasi.

SiLPA = spread SiLPA tahun berjalan (t) – SiLPA tahun sebelumnya (t-1)

  • 4)    Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah fenomena ekonomi ketika pemerintah daerah merespons transfer yang diberikan pemerintah pusat berupa DAU lebih besar digunakan daripada menggunakan sumber potensi kekayaan daerahnya sendiri yaitu PAD. Flypaper Effect ini diproksikan dengan Dana alokasi Umum (DAU).

Flypaper Effect = spread DAU tahun berjalan (t) – DAU tahun sebelumnya (t-1)

Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan alat uji statistik Eviews.

  • 1)    Pendekatan Efek tetap (Fixed Effect)

Regresi data panel di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efek tetap (fixed effect). Pemilihan pendekatan fixed effect berdasarkan Uji Hausman yaitu pengujian statistik untuk memilih model yang paling tepat digunakan antara Fixed Effect atau Random Effect (Nur, 2013).

  • 2)    Analisis Regresi Data Panel

Suliyanto (2011) menyatakan bahwa teknik analisis regresi data panel dilakukan untuk mengetahui ketergantungan variabel terikat terhadap variabel bebas. Adapun persamaan regresinya adalah:

Y = α + β1X1+ β2X2+ β3X3+ e .........................(1)

Dimana: Y

= Perilaku Oportunistik Penyusun

Anggaran

α

= Konstanta

X1

= PAD

X2

= SiLPA

X3

= Flypaper Effect

e

= error term

β1, β2, β3

= Koefisien Regresi

Analisis ini dilakukan untuk melihat koefisien determinasi Adjusted (R2) yaitu seberapa jauh model regresi penelitian ini mampu menerangkan variasi variabel terikat (Utama, 2009). Selain itu hasil analisis data panel sekaligus menampilkan hasil uji F. Uji F dapat diketahui dari tingkat signifikansi p-value d” á= 0,05 maka HA diterima begitu pula sebaliknya (Suliyanto, 2011). Setelah itu peneliti melihat hasil uji hipotesis (uji t) yang mampu menunjukan seberapa jauh masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Utama, 2009). Bila nilai signifikansi t d” 0,05 maka H0 ditolak sehingga H1 diterima dan berlaku juga sebaliknya (Suliyanto, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Nilai minimum, maksimum dan rata-rata untuk komponen PAD Kabupaten/Kota di Bali selama kurun waktu dari tahun 2009-2013 adalah jumlah minimumnya sebesar Rp 1.111.572.946.463, jumlah maksimumnya Rp 3.223.494.055.584 dan jumlah rata-rata PAD sebesar Rp 1.995.432.843.549. Standar deviasi jumlah PAD sebesar Rp 829.665.938.145. Nilai minimum, maksimum dan rata-rata untuk masing-masing komponen SiLPA, Flypaper Effect dan OPA Kabupaten/Kota di Bali selama kurun waktu dari tahun 2009-2013 adalah jumlah minimumnya sebesar Rp 813.086.825.993, Rp 3.059.667.939, – Rp 167.986.924.426 jumlah maksimumnya Rp1.749.062.681.440, Rp4.932.190.390.000, Rp 931.220.028.581 dan jumlah rata-rata SiLPA sebesar Rp 1.241.858.439.736, Rp 3.783.160.748.600, Rp 345.827.564.296. Standar deviasi jumlah SiLPA sebesar Rp 360.475.495.477, Rp 816.867.675.948, Rp 478.335.408.769.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan program Eviews 3.0 maka didapat hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1

Hasil Analisis Data Panel

Variabel

Koefisien

Std. Eror      t-hitung

Prob.

C

2010.096

0.444607     4521.061

0.0000

PAD

0.003462

0.013787     0.251102

0.8033

SILPA

0.070899

0.010047     7.056855

0.0000

FLYPAPER EFFECT Fixed Effects (Cross)

-0.049377

0.023891    -2.066704

0.2379

R-squared

0.429592

Mean dependent var

2136.608

Adjusted R-squared

0.239456

S.D. dependent var

514.1769

S.E. of regression

1.362167

Sum squared resid

61.23143

F-statistic

Prob(F-statistic)

2.259396

0.034833

Durbin-Watson stat

0.718486

Sumber: data diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis, maka dibentuklah persamaan sebagai berikut:

Y = 2010.096 + 0.003462X1 + 0.070899X2 – 0.049377X3+ e

Berdasarkan atas persamaan regresi yang diperoleh, Apabila variabel independen bernilai nol, maka perilaku oportunistik penyusun anggaran akan bernilai 2010.096. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang penyusun anggaran kabupaten/kota di Bali menggunakan PAD, SiLPA dan Flypaper

Effect untuk menyusun anggaran, maka penyusun anggaran Kabupaten/Kota di Bali cenderung melakukan perilaku oportunistik.

Adjusted (R2) memiliki nilai 0,239, artinya 23,9 persen 23,9 persen perubahan naik atau turunnya Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/ Kota di Bali dapat dijelaskan oleh indikator-indikator pendorong terjadinya OPA yaitu, PAD, SiLPA dan Flypaper Effect. Sedangkan 76,1 persen

dijelaskan oleh variabel lain. Analisis regresi data panel turut memberikan gambaran mengenai pengaruh serempak variabel bebas (X) pada variabel terikat (Y). Setelah dilakukan analisis, diperoleh nilai signifikansi Prob (F-statistic) 0.034833 lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah layak (fit). Selain mengamati pengaruh simultan, analisis tersebut juga digunakan untuk mengamati pengaruh parsial. Hasil pengujian secara parsial sebagai berikut.

  • 1)    Pengaruh jumlah PAD pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah PAD pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali. Berdasarkan hasil analisis, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian dari Abdullah (2006), Darwanto (2007), Florensia (2009), Fathony (2011), Musripah (2014), Adi (2014) dan Havid (2014). Jumlah PAD yang kecil membawa kecenderungan dampak psikologis perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Akibat dari tingkat kesejahteraan pegawai yang kecil, sehingga membuka peluang untuk melakukan perilaku oportunistik dalam bentuk tindakan-tindakan ilegal.

  • 2)    Pengaruh jumlah SiLPA pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah SiLPA pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa SiLPA berpengaruh positif pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali. Penelitian ini tidak mendukung dari hasil penelitian Florensia (2009). SiLPA yang besar sangat erat kaitannya akibat dari tingkat serapan yang sangat kecil yang diakibatkan dari adanya kesalahan pola perencanaan, baik dalam hal kebijakan dan teknis. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) dan Havid (2014). Penelitian ini menemukan bahwa SiLPA memiliki proporsi tertinggi pada pembiayaan daerah. Hal tersebut terjadi karena di dalam proses penyusunan anggaran para SKPD sangat memungkinkan untuk melakukan penggelembungan (mark-up) belanja atau penurunan (mark-down) target pendapatan. Markup belanja maupun mark-down pendapatan yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sisa

anggaran, baik output kegiatan sudah tercapai atau belum (Havid, 2014).

  • 3)    Pengaruh jumlah Flypaper Effect pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif jumlah Flypaper Effect pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/ Kota di Bali. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Flypaper Effect berpengaruh negatif pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Indhi (2011) dan Adi (2014). Ini disebabkan oleh adanya respon Pemda yang berbeda terhadap jumlah transfer dana berupa DAU yang rendah dan jumlah PAD yang kecil sehingga memotivasi para penyusun anggaran untuk mencari celah untuk memperkaya dirinya dengan melakukan tindakan-tindakan illegal yang melanggar peraturan perundangan yang berdampak pada kerugian Negara. Sehingga aspek kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meminimalisasi perilaku oportunistik penyusun anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali. Kedua, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali. Ketiga, Flypaper Effect berpengaruh negatif pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali. Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, antara lain menggunakan data sekunder dari 5 tahun periode Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Bali. Pendeknya kurun waktu yang digunakan di dalam penelitian ini karena hanya menggunakan satu periode kinerja pemerintahan yaitu 5 tahun dari tahun 2009-2013. Berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu penelitian selanjutnya diharapkan mengkombinasikan data sekunder dengan data primer sehingga hasil yang diperoleh akan lebih akurat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian lainnya, sehingga dapat memberikan hasil penelitian

yang lebih kompleks sesuai dengan teori yang mendukungnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan proksi dari perilaku oportunistik penyusun anggaran dengan menambah mata anggaran legislatif dan kinerja SKPD. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dan waktu penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih relevan.

REFERENSI

Abdullah, S. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Ringkasan Disertasi. Universitas Gajah Mada.

Abdullah, S. dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang: 23-26 Agustus 2006.

Adi Putra, I Made Pradana, 2014. Flypaper Effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem.

Allard, Richard J. 1995. The measurability of budget related rent-seeking. Public Choice 85:389-394.

Andvig, Jens Chr., Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener & Tina Søreide. 2001. Corruption: A review of contemporary research. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights Report R 2001: 7. Web: http//www. cmi. no. Camarer, L. 1997. Poverty and corruption in South Africa: Government corruption in poverty alleviation programs. http//www.gov.za/reports/1998/ poverty/corruption.pdf.

Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah). JurnalSkripsi. Universitas Diponegoro.

Christensen, Jorgen Gronnegard. 1992. Hierarchical and contractual approaches to budgetary reform. Journal of Theoretical Politics 4(1): 67-91.

Colombatto, Enrico. 2001. Discretionary power, rent-seeking and corruption. University di Torino & ICER, working paper.

Darwanto & Mustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Davoodi, Hamid R., Erwin R. Tiongson, & Sawitree S. Asawanuchit. 2003. How useful are benefit incidence analyses of public education and health spending? IMF Working Paper WP/03/ 227.

Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. Wisconsin local government, state shared revenues and the illusive Flypaper Effect. University of Wisconsin-Madison,working paper.

Eisenhardt, Kathleen M. 1989. Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review 14(1): 57-74.

Fathony, A.D. dan Abdul Rohman. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, SisaLebih Perhitungan Anggaran dan Dana Alokasi Umum terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi kasus kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengah). Jurnal Skripsi. Universitas Diponegoro.

Florensia, T. M. 2009. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada.

Fozzard, Adrian. 2001 . The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for propoor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147.

Garamfalvi, L. 1997. Corruption in the public expenditures management process. Paper presented at 8th International Anti-Corruption Conference, Lima, Peru, 7-11September.http:/ /www.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/ garamfalvi/garamfalvi. html.

Gilardi, Fabrizio. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.

Groehendijk, Nico. 1997. A principal-agent model of corruption. Crime, Law & Social Change 27: 207-229.

Gujarati dan Porter. 2009. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul. 2002. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Disertasi.

Hariadi, P., Yanuar E.R., Icuk R.B. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hastuti, Indhi, 2010. Analisis Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja SKPD di Kota Semarang.

https://teorionline.wordpress.com/2012/01/06/ regresi-data-panel/

Keefer, P. dan Stutu Khemani. 2003. The Political Economy of Public Expenditures. Background paper for WDR 2004.

Mardiasmo .2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Yogyakarta.

Mauro, Paulo, 1998. “Corruption and the Composition of Goverment Expenditure”

Musripah, Siti, 2011. Pengaruh Perubahan PAD, SiLPA, dan DAU Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

Putri. 2013. Kisruh CPNS, Dua Staf BKD Bali Jadi Tersangka. http://www. okezone. com. 17 Februari 2015 (09:30).

Rizki, Muhamad. 2013. BPK: Total Kerugian Negara dari Hambalang Rp 463 M. http:// www.tempo.com. 17 Februari 2015 (09:35).

Saputra, I Wayan Sucipta Adi. 2011. Kontribusi sumber – Sumber Penerimaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Warmadewa Denpasar.

Shochrul R, Ajija, dkk. 2011 . Cara cerdas menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.

Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sindo. 2014. KPK Tahan Eks Hakim pengadilan Tinggi Jakbar. http://www.kpk.go.id. 17 Februari2015 (09:10)

Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of public budgeting. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (Fall): 325-353.

Suadi, 2014. Mencegah Potensi Korupsi Daerah Otonomi Baru. www.medanbisnisdaily.com/m/ news/read/2014//12/18 (10.10)

Sularso, Havid, Restianto & Istiqomah, 2014. Determinan Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). SNA 1 7 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014.

Tanzi, Vito & Hamid Davoodi. 2002. Corruption, public investment, and growth, dalam Abed, George T. & Sanjeev Gupta (eds.). 2002. Governance, Corruption, & Economic Performance. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. The Economic and Social review 33(3): 263-284.

Yuhertiana, I. 2003. Principal-agent theory dalam proses perencanaan anggaran sektor publik. Kompak – Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi (SeptemberDesember):403-422

Vazquez, Martinez, 2006. Corruption Fiscal Policy, and Fiscal Management

Wahyu Winarno, Wing. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Badan Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Widarjono. Agus. 2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Ekonisia. Yogyakarta.

Widodo, Pambudi Tri. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. (Studi pada Kabupaten/Kota di Bali). Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Yogyakarta : FE UII.