ISSN: 2302-8556

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.3 (2013): 49-64

PENGARUH PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI KREDIT SESUDAH IMPLEMENTASI SAK ETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PT. BPR BALI DANANIAGA DENPASAR

Gusti Ayu Komang Siskayani

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail : Gek.zizka@yahoo.com.

ABSTRAK

Sebagai entitas yang mempunyai tanggung jawab publik yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, maka penting bagi BPR dalam menjaga kepercayaan masyarakat dalam bentuk pertanggungjawaban manajemen dan aktivitas yang dilakukan dengan menyusun Laporan Keuangan sesuai SAK yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan provisi dan komisi kredit terdapat Laporan Keuangan PT. BPR Bali Dananiaga sesudah implementasi SAK ETAP. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriftif komparataif dengan menganalisis laporan keuangan yang telah dibuat oleh PT. BPR Bali Dananiga Denpasar pada tahun 2012. Hasil penelitian diketahui terjadi perubahan penurunan pada pendapatan provisi dan komisi kredit, dimana sebelum implementasi SAK ETAP sebesar Rp 885.869.116 sedangkan sesudah implementasi SAK ETAP sebesar Rp 301.300.759. Perubahan ini terjadi karena beberapa bagian dari penerimaan provisi dan komisi tersebut harus dicatat dan ditangguhkan kedalam rupa-rupa pasiva, sehingga penerimaan perusahaan menurut SAK ETAP lebih rendah dibandingkan dengan akuntansi umum.

Kata kunci: BPR, Laporan Keuangan, Pendapatan Provisi dan Komisi, SAK ETAP

ABSTRACT

As an entity which has public responsibility to collect and distribute fund from public, so it is important for BPR to sustain the public trust in the form of management accountability and activities conducted by establishing Financial Report in accordance with applicable Financial Accounting Standard. The objective of this research is to learn the impact of provision revenue and credit commission in the Financial Report of PT. BPR Bali Dananiaga after the implementation of SAK ETAP. The analysis technique used is comparative descriptive analysis by analyzing the financial report that has been prepared by PT. BPR Bali Dananiaga Denpasar in the year of 2012. The result of the research has been found that there is a decrease in provision revenue and credit commission, which prior to the implementation of SAK ETAP as big as Rp. 885.869. 116 whereas after the implementation the SAK ETAP totaling Rp. 301.300.759. This change is occurring due to some parts of provision revenue and commission should be recorded and suspended into miscellaneous liabilities, so that the company revenue according to SAK ETAP is lower compared to general accounting.

Key words: BPR, Financial Report, Provision Revenue and Commission, SAK ETAP

PENDAHULUAN

Bank merupakan industri yang kegiatan utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan lain-lain kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan (Iman, 2009). Penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat, karena usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat (Ponttie, 2007). Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu bentuk lembaga perbankan di Indonesia yang tidak luput dari masalah-masalah yang ditimbulkan dari adanya krisis ekonomi (Fitri, 2011:3). Keputusan bank dalam memberikan kredit kepada nasabah dapat didasarkan atas informasi mengenai karakter nasabah dan keuangan nasabah (Scott, 2006). Lembaga keuangan mikro dalam memperluas peningkatan jangkauan pelayanannya terhadap UMKM, ditentukan oleh kemampuan lembaga tersebut dalam menjaga financial sustanability (Zeller dan Meyer, 2002). Hubungan kemitraan yang solid dan bersifat mutualisme menjadi salah satu keunggulan BPR dibandingkan dengan bank umum (Umar, 2005).

Ball et al. (2000), menggunakan dua langkah untuk kualitas laporan akuntansi: (1) Ketepatan waktu dalam merefleksikan pendapatan ekonomi yang mendasari dalam laporan keuangan, dan (2) Konservatisme, yang didefinisikan sebagai sejauh mana pendapatan periode akuntansi berjalan yang mempercepat pengakuan kerugian maupun keuntungan. Dalam penyusunan laporan keuangan, agar lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil sebaiknya menggunakan dasar akrual (Rahmawati, 2006). Laporan keuangan yang diterbitkan suatu perusahaan harus bisa mengungkapkan kondisi

perusahaan yang sebenarnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum (Zahroh, 2006).

Semakin maju dunia perekonomian dan perbankan internasional, Indonesia dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan standar akuntansi internasional sehingga dapat meningkatkan kewajaran, keandalan dan transparansi laporan keuangan. Leuz (2003), menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dengan menggunakan IFRS pada dasarnya sama dengan yang dihasilkan dengan menggunakan US GAAP (United States General Accepted Acounting Prinsiples). Penerapan SAK memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan overload (memberatkan) bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) (Wishon, 1985). Hail et al. (2009) juga menyatakan bahwa adopsi standar akuntansi umum tidak dapat menyebabkan komparatif dalam pelaporan keuangan. Persaingan antara pembuat standar akuntansi dan eksperimen dengan berbagai pendekatan memiliki potensi untuk membantu mengidentifikasi standar akuntansi yang lebih baik dan praktek meningkatkan pendidikan akuntansi, sehingga dapat menyebabkan pelaporan keuangan yang lebih baik (Benston et al, 2006).

Dalam rangka menyelaraskan standar akuntansi keuangan khususnya untuk perbankan Indonesia serta sejalan dengan upaya peningkatan market discipline, Bank Indonesia berinisiatif melakukan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun standar akuntansi keuangan (Edita, 2012).

Standar keuangan yang berlaku bagi BPR sebelumnya adalah PSAK 31 tentang akuntansi perbankan yang berlaku untuk seluruh perbankan. Dengan diberlakukannya PSAK 50 instrumen keuangan: penyajian dan pengungkapan dan PSAK 55 instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran, yang menggantikan PSAK 31, maka standar akuntansi perbankkan mengacu pada PSAK yang berlaku. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karateristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai.

Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diperuntunkan bagi entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik yang singnifikan. BPR oleh Bank Indonesia diperbolehkan menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangannya untuk mempermudah BPR dalam menerapkan standar akuntansinya tetap memperhatikan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yang berlaku.

Selama ini PT. BPR Bali Dananiaga mengakui pendapatan provisi dan komisi kredit langsung pada saat kredit dicairkan. Hal ini mengakibatkan jumlah yang seharusnya diakui pada periode yang akan datang diakui pada masa sekarang yang akhirnya berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan pelaporan dan pengunggkapan tentang pengakuan pendapatan provisi yang diatur dalam SAK- ETAP.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh pendapatan provisi dan komisi kredit sesudah implementasi SAK ETAP terhadap Laba Rugi dan Neraca pada PT. BPR Bali Dananiaga Denpasar?

tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pengaruh pendapatan provisi dan komisi kredit sesudah implementasi SAK ETAP terhadap Laba Rugi dan Neraca pada PT. BPR Bali Dananiaga Denpasar.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Ramly dan Rustan (2005:2) menyatakan bahwa: Akuntansi adalah suatu seni untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, dan pelaporan serta penganalisaan terhadap transaksi-transaksi ekonomi perusahaan guna pengambilan suatu keputusan.

Pengertian Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) SAK ETAP adalah PSAK yang disederhanakan dalam hal pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana, penyederhanaan pada pengukuran dan pengakuan, dan mengurangi pengungkapan.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan
2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.

Entitas memiliki akuntansi publik signifikan jika:

1) Entitas telah mengajukan pertanyaan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pertanyaan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal; atau
2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) SAK ETAP disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1) Perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya masing-masing, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.
2) Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK sehingga lebih mudah dalam implementasinya
3) Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Perbedaan PSAK dengan SAK ETAP

Terdapat beberapa perbedaan pada elemen PSAK dengan SAK ETAP seperti penyajian laporan keuangan, aset tidak berwujud, aset tetap dan properti investasi, instrumen keuangan, persediaan, penurunan nilai aset, laporan keuangan konsolidasi, sewa, biaya pinjaman, imbalan kerja dan pajak penghasilan (IAI, 2009).

Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2005:11) Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberi jasa bank lainnya.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menurut Surya (2011) meliputi:

1) Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
2) Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
3) Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Ade dan Edia (2006:17) meliputi:

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan produk lain yang sejenis.
2) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke masyarakat.
3) Menyediakan pembiayaan dan pendapatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu: (Irmayanto:2004)

1) Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
2) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.
3) Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana.

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR yaitu: Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, Melakukan penyertaan modal; serta, Melakukan usaha perasuransian.

Pengertian Pendapatan

Zaki (2004:29) menyatakn bahwa pendapatan (revenue) adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan.

Pengakuan Pendapatan

Menurut Haryono (2005:174) akuntansi mengenal dua dasar pengakuan yaitu:

1) Dasar Akrual (Accrual Basis) akuntansi mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi.
2) Dasar Tunai (Cash Basis) akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kredit

Menurut Dicky (2009) Kredit merupakan sejumlah uang yang telah disediakan oleh pihak bank dalam bentuk pinjaman dengan dikenakan bunga yang telah ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Proses kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang mengikat dimana kedua belah pihak akan saling mematuhi dan telah menyetujui kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pengertian Laporan Keuangan

Meythi (2006) menyatakan bahwa: Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat beberapa keputusan, seperti: penilaian kinerja manajemen, penentuan kompensasi manajemen, pemberian dividen kepada pemegang saham, dan lain sebagainya.

Tujuan Laporan Keuangan

a) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
b) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. BPR Bali Dananiaga yang beralamat di Jalan Teuku Umar No 8 Kawasan Niaga B 11 Denpasar, pada tahun 2012.

Identifikasi Variabel

variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Laba Rugi, Neraca, Pendapatan Provisi dan Komisi kredit. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa angka-angka berupa laporan keuangan pada PT. BPR Bali Dananiaga. Data kuantitatif yang berupa keterangan-keterangan dan informasi berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, serta deskripsi jabatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi dan wawancara dengan pimpinan dan staff . Dan data sekunder berupa data yang telah tersedia pada PT. BPR Bali Dananiaga. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Analisis deskriptif komparatif dalam penelitian ini yaitu menganalisis penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh PT. BPR Bali Dananiaga Denpasar.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Laporan Keuangan PT. BPR Bali Dananiaga Denpasar Sesudah Implementasi SAK ETAP pada:

1) Laporan Keuangan Sesudah Implementasi SAK ETAP PT. BPR Bali Dananiaga pada Laporan Laba Rugi.

Laporan laba rugi PT. BPR Bali Dananiaga terjadi perubahan pada bagian pendapatan provisi dan komisi kredit (tabel 4.1). Pendapatan provisi dan komisi perusahaan sebelum menggunakan SAK ETAP sebesar

Rp 885.869.116 sedangkan sesudah menggunakan SAK ETAP sebesar Rp 301.300.759 terjadi penurunan pendapatan provisi dan komisi sebesar Rp 584.568.357. Hal tersebut memberikan dampak material pada pos-pos laporan laba rugi perusahaan. Perubahan provisi dan komisi pada laporan laba rugi mengakibatkan jumlah pendapatan perusahaan secara keseluruhan berubah yang semula sebesar Rp 10.774.525.819 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 10.189.957.462. Tingkat persentase pos-pos yang ada pada laporan laba rugi perusahaan juga mengalami perubahan akibat penurunan pendapatan provisi dan komisi. Selain itu pada laporan laba rugi operasional juga terjadi perubahan dimana sebelum implementasi SAK ETAP sebesar Rp 1.378.571.505 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 793.949.148.

2) Laporan Keuangan Sesudah Implementasi SAK ETAP PT. BPR Bali Dananiaga pada Neraca.

Laporan Neraca PT. BPR Bali Dananiaga terjadi perubahan pada pos-pos pasiva dan laba rugi tahun berjalan antara sebelum dan sesudah menggunakan SAK ETAP (tabel 4.2). Rupa-rupa pasiva pada laporan keuangan sebelum menggunakan SAK ETAP sebesar Rp 1.634.661.908 sedangkan rupa-rupa pasiva sesudah menggunakan SAK ETAP sebesar Rp 2.219.230.265. Terjadi peningkatan rupa-rupa pasiva sebesar Rp 584.568.357. Perubahan ini terjadi karena terdapat pendapatan yang ditangguhkan dari pendapatan provisi dan komisi. Standar akuntansi umum menyatakan bahwa pendapatan provisi dan komisi yang terjadi dicatat saat itu oleh perusahaan dan dapat diakui langsung sebagai pendapatan. Pada SAK

ETAP pendapatan provisi dan komisi tidak dapat diakui langsung sebagai pendapatan perusahaan dan harus ditangguhkan sehingga pendapatan yang ditangguhkan tersebut dicatat ke rupa-rupa pasiva pada neraca .

Bagian pasiva lain yang berubah terdapat pada laba rugi tahun berjalan. Laba rugi tahun berjalan sebelum menggunakan SAK ETAP sebesar Rp 1.607.452.631 dan sesudah menggunakan SAK ETAP sebesar Rp 1.022.884.274. Terjadi penurunan laba rugi tahun berjalan antara sebelum dan sesudah menggunakan SAK ETAP sebesar Rp 584.568.357.

3) Sesudah implementasi SAK ETAP PT. BPR Bali Dananiaga pada pendapatan provisi dan komisi kredit.

Pendapatan provisi dan komisi perusahaan sebelum menggunakan SAK ETAP sebesar Rp 885.869.116 sedangkan sesudah menggunakan SAK ETAP sebesar Rp 301.300.759 terjadi penurunan pendapatan provisi dan komisi sebesar Rp 584.568.357. Perubahan ini terjadi karena pada standar akuntansi umum pendapatan provisi dan komisi dapat diakui langsung sebagai pendapatan perusahaan pada periode akuntansi tersebut namun pada SAK ETAP penerimaan provisi dan komisi tidak semuanya diakui sebagai pendapatan pada periode tersebut. Beberapa bagian bagian dari penerimaan provisi dan komisi tersebut harus ditangguhkan dan dicatat kedalam rupa-rupa pasiva, sehingga penerimaan perusahaan menurut SAK ETAP lebih rendah dibandingkan dengan standar akuntansi umum. Hal tersebut memberikan dampak material pada pos-pos laporan laba rugi perusahaan. Perubahan provisi dan komisi pada laporan laba rugi mengakibatkan jumlah pendapatan perusahaan secara keseluruhan berubah yang semula sebesar Rp

10.774.525.819 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 10.189.957.462. Tingkat persentase pos-pos yang ada pada laporan laba rugi perusahaan juga mengalami perubahan akibat penurunan pendapatan provisi dan komisi.

TABEL 4.1

PT. BPR BALI DANANIAGA DENPASAR LABA RUGI

PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2012 (Sebelum & Sesudah Implementasi SAK ETAP)

Rekening-rekening	SEBELUM MENGGUNAKAN SAK ETAP	Penyesuaian		SESUDAH MENGGUNKAN SAK ETAP
Rekening-rekening	SEBELUM MENGGUNAKAN SAK ETAP	Debet	Kredit	SESUDAH MENGGUNKAN SAK ETAP
Pendapatan Operasional	50.544.486	-	-	50.544.486
Bunga
- Dari Bank Lain	293.967.946	-	-	293.967.946
-Pendapatan Kredit	8.738.435.285	-	-	8.738.435.285
Provisi & Komisi	885.869.116	584.568.375	-	301.300.741
Pendapatan Lainnya	805.708.986	-	-	805.708.986
Total Pendapatan Operasional	10.774.525.819	584.568.375	-	10.189.957.462
Biaya Operasional
Biaya Bunga
- Kepada Bank Lain	1.958.118.252	-	-	1.958.118.252
- Tabungan	184.355.315	-	-	184.355.315
- Deposito	2.933.263.868	-	-	2.933.263.868
Premi Asuransi	4.185.749	-	-	4.185.749
Tenaga Kerja
- Gaji	1.904.495.808	-	-	1.904.495.808
- Pendidikan	62.890.790	-	-	62.890.790
- Lainnya	287.187.261	-	-	287.187.261
Biaya Sewa	213.712.000	-	-	213.712.000
Biaya Pajak	8.696.025	-	-	8.696.025
Biaya pemeliharaan & Perbaikan	199.144.511	-	-	199.144.511
Penyusutan/ Penghapusan
- Akktiva Produktif	569.824.889	-	-	569.824.889
- Aktiva Tetap & Inventaris	65.627.831	-	-	65.627.831
- Beban Ditangguhkan	36.305.307	-	-	36.305.307
Biaya Barang & Jasa	314.068.719	-	-	314.068.719
Biaya Lainnya	654.131.989	-	-	654.131.989
Total Biaya Operasional	9.396.008.314	-	-	9.396.008.314
Laba/Rugi Operasional	1.378.517.505	-	584.568.357	793.949.148
Pendapatan Non Operasional	1.176.975.612	-	-	1.176.975.612
Biaya Non Operasional	355.394.001	-	-	355.394.001
Laba/Rugi Non Operasional	821.581.611	-	-	821.581.611
Pajak Penghasilan (PPh 25)	215.849.868	-	-	215.849.868
Jumlah Laba/Rugi	1.607.452.631	-	584.568.357	1.022.884.274

Sumber: PT. BPR Bali Dananiaga Denpasar (data diolah)

TABEL 4.2

PT. BPR BALI DANANIAGA DENPASAR NERACA

PER 31 DESEMBER 2012

(Sebelum & Sesudah Implementasi SAK ETAP)

BALANCE	SEBELUM MENGGUNAKAN SAK ETAP	Penyesuaian		SESUDAH MENGGUNAKAN SAK ETAP
BALANCE	SEBELUM MENGGUNAKAN SAK ETAP	Debet	Kredit	SESUDAH MENGGUNAKAN SAK ETAP
AKTIVA
Kas	254.179.450	-	-	254.179.450
Antar Bank Aktiva	13.137.636.882	-	-	13.137.636.882
Kredit	45.214.580.210	-	-	45.214.580.210
Penyisihan PH Akt. Produktif	(336.088.138)	-	-	(336.088.138)
Aktiva & Inventaris	402.444.215	-	-	402.444.215
Akm PH Gedung	(315.577.454)	-	-	(315.577.454)
Peralatan Kantor	327.681.910	-	-	327.681.910
Ph. Aktiva & Inventaris	(220.829.663)	-	-	(220.829.663)
Antar Kantor Aktiva	5.885.171.477	-	-	5.885.171.477
Rupa-rupa Aktiva	1.460.764.221	-	-	1.460.764.221
JUMLAH	65.809.963.110	-	-	65.809.963.110
PASIVA
Kewajiban Segera Dibayar	89.286.237	-	-	89.286.237
Tabungan	4.414.852.383	-	-	4.414.852.383
Deposito	27.379.997.745	-	-	27.379.997.745
Antar Bank Pasiva	19.922.573.440	-	-	19.922.573.440
Antar Kantor Pasiva	5.503.392.752	-	-	5.503.392.752
Rupa-rupa Pasiva	1.634.661.908		584.568.357	2.219.230.265
Modal	4.840.000.000	-	-	4.840.000.000
Cadangan
-Cadangan Umum	105.220.135	-	-	105.220.135
- Cadangan Tujuan	-	-	-	-
Laba/Rugi
Laba Tahun Lalu	312.525.879	-	-	312.525.879
L/R Tahun Berjalan	1.607.452.631	584.568.357	-	1.022.884.274
JUMLAH	65.809.963.110	-	-	65.809.963.110

Sumber: PT. BPR Bali Dananiaga Denpasar (data diolah)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Bali Dananiaga belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangannya untuk tahun buku 2012. Secara lebih terperinci juga dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sesudah implemtasi SAK ETAP pada neraca tahun 2012 terjadi perubahan peningkatan jumlah pada rupa-rupa pasiva sebesar Rp 548.568.357 menjadi Rp 2.219.230.265 dan terjadi penurunan pada laba rugi tahun berjalan sebesar Rp 548.568.357 menjadi Rp 1.022.884.274.
2) Sesudah implementasi SAK ETAP pada laporan laba rugi tahun 2012 terjadi perubahan penurunan jumlah laba rugi sebesar Rp 548.568.357 menjadi Rp 1.022.884.274.
3) Sesudah implementasi SAK ETAP terjadi perubahan penurunan pada pendatapan provisi dan komisi kredit sebesar Rp 548.568.357 menjadi Rp 301.300.759.

Berdasarkan simpulan diatas, maka disarankan PT. BPR Bali Dananiaga agar menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan, meskipun memperoleh laba yang lebih kecil dibandingkan dengan tidak menggunakan SAK ETAP. Karena SAK ETAP berbeda dengan SAK Umum, dimana SAK umum dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. SAK ETAP dalam pengaturan dan perhitungan akan lebih ringkas dan sederhana karena memang ditujukan untuk usaha kecil menengah. Dengan menggunakan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan, maka dapat menghasilkan informasi yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan.

REFERENSI

Ade Arthesa. dan Edia Handiman. 2006. Bank dan Lembaga Kuangan Bukan Bank. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.

Ball, R., S. Kothari and A.Robin. 2000. The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting and Economics 29, 1-51

Benston, G. J., M. Bromwich, R. E. Litan, and A. Wagenhofer. 2006. Worldwide Financial Reporting: The Development and Future of Accounting Standards, Oxford University Press.

Dicky Triwibowo.2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah Oleh Nasabah di Sektor Perdagangan Agribisnis. Skripsi Jurusan Manajemn Agribisnis Fakultas Pertanian Institut Pertanian, Bogor.

Edita Patricia. 2012. Penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) pada Industri Perbankan. Jurusan Akuntansi Institute Perbanas Jakarta.

Fitri Ruwaida. 2011. Analisis Lporan Keuangan Untuk Menilai Tingkat

Kesehatan Keuangan Pada PD. BPR Bank Klaten. Skripsi. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Hail,L., C. Leuz and P. Wysocki, 2009. Global accounting convergence and the potential adoption of IFRS by the United States: An analysis of economic and policy factors. Independent study commissioned by FASB and included in FASB comment on the roadmap.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: DSAK IAI.

Iman Pirman Hidayat. 2009. Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Loan To Deposit Ratio dan Dampaknya Pada Pendapatan bunga Bank. Jurnal Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

Irmayanto, Juli. dkk. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta : Universitas Trisakti.

Jusuf Haryono. 2005. Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Ke 6. Jilid 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. YPKN. Yogyakarta.

Kasmir. 2005. Dasar-Dasar Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Leuz, C. (2003), IAS versus U.S. GAAP: Information asymmetry-based evidence from Germany’s new market. Journal of Accounting Research 41, 445-427.

Meythi. 2006. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Harga Saham dengan Persistensi Laba Sebagai Variabel Intervening. SNA IX Padang, 2006.

Ponttie, Prasnanugraha P. 2007. Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Bank Umum di Indonesia. Tesis Sains Akuntansi Universitas Diponogoro.

Rahmawati. 2006. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. SNA IX Padang, 2006.

Ramly dan Rustan. 2005. Akuntansi Perbankam Petunjuk Praktis Operasional Bank. Cahaya Ilmu. Yogyakarta.

Scott, Jonathan .A, 2006, Loan Officer Turnover and Credit Availability for Small Firms, Journal of Small Business management.

Suryatiningsih. 2011. Aplikasi Pencatatan Kredit Berbasis Destop. Studi Kasus Pada PT. BPR Emas Nusantara Bandung. Politeknik Telkom, Bandung.

Umar Hamdan. 2005. Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR syariah. Jurnal. Dosen Fakultas Ekonomi dan Program Studi MM Unsri.

Wishon, K. (1985). The FASB and Small Business: Improving the Dialogue. Journal of Accountancy, New York.

Zahroh Naimah. 2006. Pengaruh Risiko Perusahaan dan Leverage Terhadap Relevansi Nilai Laba Perusahaan. SNA XI Solo, 2006.

Zaki Baridwan. 2004. Intermediate Accounting. Edisi Ke 8. Cetakan ketujuh. Yogyakarta: BPFE

Zeller, M. and R. Meyer. 2002. The Triangle of Microfinance. The Johns Hopkins University Press Baltimore and London.