PERINGKAT SOLVABILITAS LAYANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
on
ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.3 (2015): 705-722
PERINGKAT SOLVABILITAS LAYANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
Ana Tresna Purnamasari SP1 A.A.N.B. Dwirandra2
1Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: anapurnamasari83@yahoo.co.id / Telp: +6285 935 315 084
2
-
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
ABSTRAK
Solvabilitas layanan pemerintah daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan kepada masyarakat dimana menggunakan indeks total aset per kapita, indeks total ekuitas per kapita, indeks total aktiva tetap perkapita, indeks total belanja per kapita dan indeks total belanja modal per kapita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peringkat solvabilitas layanan di Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2010-2013. Metode pengumpulan sampel peneitian ini adalah sampel jenuh dimana semua populasi dijadikan sampel yang berjumlah 9 Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil analisis menunjukkan Pemerintah daerah Kabupaten Badung sebagai Pemerintah daerah yang memiliki solvabilitas layanan terbaik dibandingkan kabupaten lainnya, sedangkan Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sebagai Pemerintah daerah Kabupaten dengan solvabilitas layanan terburuk.
Kata Kunci: solvabilitas layanan, pemerintah daerah
ABSTRACT
Service-level solvency of local government as the capacity of local government to supply and maintain the level of services it provides to the community by using the index ratio of total asset per capita, index ratio of total equities per capita, indeks ratio of total fixed assets per capita, index ratio of total expenditure per capita, and index ratio of total capital expenditure per capita. The aim of this research is to find determine the service-level solvency of Local Government in the Province of Bali during the period of 2010-2013. Method of determining the sample is sampling jenuh, where all the population to be sample in to 9 of local government in the Province of Bali. Results of analysis show that all local Kabupaten Badung was the best local government compared with other regency local governments,but Kabupaten Buleleng was the worst local government in the Province of Bali.
keywords: service-level solvency, local government
PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran serta tangung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Hanif,2007). Konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, Pemerintah daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat. Untuk mengetahui perkembangan implementasi desentralisasi fiskal di daerah, diperlukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan di bidang pendanaan desentralisasi yang sedang berlangsung dan telah berjalan.
Alasan perlunya desentralisasi secara umum terlihat sejalan dengan keadaan di negara Indonesia. Keadaan geografis dengan belasan ribu pulau yang tersebar pada suatu hamparan wilayah yang sangat luas serta latar belakang kondisi sosial ekonomi dan budaya sudah merupakan alasan yang cukup kuat bagi Indonesia untuk menerapkan sistem pemerintahan dengan azas desentralisasi (Hoessein, 2000).
Keinginan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah yang semakin besar dan kritis ini diwujudkan dengan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri (desentralisasi fiskal). Desentralisasi fiskal adalah salah satu konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah sehubungan dengan konsep uang yang mengikuti fungsi, yang berarti transfer atau pendelegasian wewenang pemerintah pusat yang disertai dengan alokasi dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kewenangan tersebut (IT.Ritonga, 2013).
Kewenangan pemerintah daerah untuk memperoleh sumber daya keuangan dalam bentuk jaminan (desentralisasi dana) sesuai dengan urusan pemerintah pusat
yang diserahkan kepada pemerintah daerah, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan pajak dan pungutan, memperoleh hasil dari sumber daya nasional di daerah masing–masing serta mengelola aset daerah untuk memperoleh sumber pendapatan serta pembiayaan yang sah (IT.Ritonga, 2013).
Pemerintah daerah diberikan hak untuk merancang kebijakan daerahnya sendiri untuk mencapai tujuan nasional selama pemerintah daerah membuat kesesuaian dengan pemerintah pusat. Karena program dari pemerintah daerah berdasarkan berbagai persepsi orang ekonomi dan politik, sehingga di dalam pelaksanaannya memiliki anggaran, program dan kegiatan yang berbeda. Dengan perbedaan anggaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan akan membuat perbedaan pada kuantitas serta kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat akan berbeda pada masing-masing pemerintah daerah, sehingga solvabilitas layanan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan berbeda-beda setiap kabupaten/kota dan provinsi dari perspektif akuntansi keuangan (IT.Ritonga, 2013).
Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002:4). Dengan diterapkannya value for money dalam menjalankan aktivitas pada pelayanan publik pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen/rupiah (uang) yang diperoleh dan dipergunakan. Value for money memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga dengan diterapkan secara baik maka kualitas dan kuantitas
dapat terwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri dan begitupun sebaliknya apabila value for money tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan kepada masyarakat pun tidak akan maksimal (Anggadini, 2012). Solvabilitas layanan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas layanan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Wang et.al, 2007).
Dalam penelitian ini, tingkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah sebagai kapasitas Pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan yang disediakan kepada masyarakat dari perspektif informasi keuangan. Pada penelitian ini menawarkan langkah-langkah perhitungan dengan indeks rasio-rasio solvabilitas layanan Pemerintah daerah dari perspektif keuangan, seperti indeks rasio total aset perkapita, indeks rasio total ekuitas perkapita, indeks rasio total aktiva tetap perkapita, indeks total pengeluaran dan indeks total belanja modal perkapita (IT.Ritonga, 2013).
Perkembangan nilai dari indeks solvabilitas layanan Pemerintah daerah menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan tingkat solvabilitas yang disampaikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakatnya (IT.Ritonga, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peringkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali sehingga mengetahui Pemerintah daerah yang terbaik dalam menyediakan dan mempertahankan tingkat solvablitas layanan pemerintah daerah dan dapat menganalisis kondisi solvabilitas layanan Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali sehingga kedepannya dapat melakukan
perbaikan fasilitas atau sarana yang dimiliki untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat (publik).
Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui desain dari penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 1.
Desain Penelitian Peringkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2013
Sumber : IT.Ritonga (2013)
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peringkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2010-2013. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dan Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali karena laporan hasil audit Kabupaten/kota di Provinsi Bali ada di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh (sensus)
Ana Tresna Purnamasari SP dan AANB Dwirandra. Peringkat Solvabilitas…… yaitu teknik penentuan sampel dimana semua populasi menjadi sampel (Sugiyono,2012:122) yaitu 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data Laporan Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, yang meliputi: laporan neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas tahun 2010-2013 serta data tingkat inflasi yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, laju inflasi untuk Provinsi Bali tahun 2011 adalah 3,75%, tahun 2012 adalah 4,71% dan 7,35% pada tahun 2013. Data ini digunakan sebagai faktor diskonto untuk menyesuaikan daya beli belanja Pemerintah daerah agar dapat dibandingkan dengan tahun dasar 2010. Selain itu, data populasi penduduk dari BPS Provinsi Bali tahun 2010 sebagai tahun dasar dalam penelitian ini karena pada tahun itu BPS Provinsi Bali melakukan sensus penduduk sepanjang sepuluh tahun, sedangkan tahun 2011 hingga tahun 2013 menggunakan rata-rata pertumbuhan populasi penduduk untuk Provinsi Bali antara 2010-2015 sebesar 1,07%.
Variabel-varabel pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah peringkat solvabilitas layanan yang diproksikan dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu: rasio total aset per kapita, rasio total ekuitas per kapita, rasio total aktiva tetap per kapita, rasio total belanja per kapita dan rasio total belanja modal per kapita. Cara pengukuran solvabilitas layanan kabupaten/kota di provnsi Bali adalah sebagai berikut:
-
1) Perhitungan masing-masing rasio yang digunakan sebagai proksi dari solvabilitas layanan pemerintah daerah sebagai berikut:
-
(1) Rasio total aset per kapita
Rasio total aset per kapita merupakan perbandingan jumlah sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mengukur potensi yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (IT.Ritonga,2013)
TotalAset
Rasio Total Aset per Kapita = ---, , —---:———..............................1
r Iumlah Penduduk»
-
(2) Rasio total ekuitas per kapita
Rasio total ekuitas per kapita merupakan perbandingan aktiva bersih yang dimiliki pemerintah keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Aktiva bersih ini diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan kewajiban sehingga tersedia untuk memberikan layanan dimasa depan kepada masyarakat (IT.Ritonga,2013).
TotalEkuitas Rasio Total Ekuitas per Kapita = ---, . _—:———..............................
r r Iumlah Penduduk *
-
(3) Rasio total aktiva tetap per kapita
Rasio total aktiva tetap per kapita merupakan perbandingan akumulasi total aktiva tetap yang dimiliki pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Total aktiva tetap adalah akumulasi sumber daya yang tersedia yang memiliki umur fungsional lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk pelayanan publik (IT.Ritonga,2013).
Total Aktiva Tetap RasioTotalAktivaTetapperKapita = -—, , _—:———..............................(3∣
r r r Jumlah Penduduk ■
-
(4) Rasio total belanja per kapita
Rasio total belanja per kapita merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran umum dengan jumlah penduduk dimana, total pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat (IT.Ritonga,2013).
TotalPengeluarandenganinflasi RasioTotalPengeluaranperKapita ≡ ---------, , ;——....... '4
JuniLahPenduduk-
-
(5) Rasio total belanja modal per kapita
Rasio total belanja modal per kapita merupakan perbandingan antara jumlah belanja modal yang dialokasikan dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam satu wilayah (IT.Ritonga,2013).
Total Belanja Modal dengan inflasi
Rasio Belanja Modal per Kapita = -------—, , -—:——........ (5)
’ r r Jumlah Penduduk ■ '
-
2) Perhitungan Indeks dari setiap rasio dari solvabilitas layanan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bali (IT Ritonga et al., 2012).
Menghitung indeks masing-masing rasio dengan formula:
_ _ _ _ . (RasioAktualn-RasioTerendah'
Inaeks Rasion = ----------1-----------—-.......................................: 6)
'. Rasio tertinggi—Rasio terendah >
-
3) Perhitungan indeks solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bali.
-
4) Membuat Peringkat dari indeks solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu, dengan melakukan pencatatan terhadap data laporan hasil
Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali terhadap Kabupaten/kota di Provinsi Bali dan pencatatan terhadap tingkat inflasi dan pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di BPS Provinsi Bali tahun 2010-2013.
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif komparatif yaitu teknik analisis data yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dianalisis baik secara cross sectional dan time series lalu membandingkan hasil dari data yang telah dianalisis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data BPS Provinsi Bali dan Bappenas bahwa rata-rata pertumbuhan populasi penduduk di Provinsi Bali untuk tahun 2010-2015 adalah 1,07%. Karena ukuran populasi tahun 2010 adalah data yang sebenarnya Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan sensus penduduk sepanjang sepuluh tahun sehingga, diketahui untuk mengestimasi populasi dari tahun 2011-2013. Tahun 2011 dapat dihitung dengan cara mengalikan populasi penduduk tahun 2010 dengan 1,0107, Tahun 2012 dengan mengalikan populasi populasi tahun 2011 dengan 1,0107, dan populasi tahun 2013 dengan mengalikan jumlah populasi tahun 2012 dikalikan dengan 1,0107. Hasil total populasi penduduk tahun 2011-2013 yang tersaji dalam Lampiran 1.
Penyesuaian total pengeluaran untuk belanja daerah dilakukan sesuai dengan konsep time value of money untuk menghilangkan efek inflasi agar informasi data dibandingkan (tidak bias). Penyesuaian daya beli pengeluaran pemerintah daerah
untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 dengan 2010 sebagai tahun dasar diambil dengan mendiskontokan jumlah pengeluaran dengan tingkat inflasi. Berdasarkan informasi Biro Pusat Statistik (2013) Laju inflasi pada tahun 2011 sebesar 3,75%, tahun 2012 sebesar 4,71% dan 7,35% pada tahun 2013 yag tersaji dalam Lampiran 2. Sama halnya dengan total pengeluaran (belanja) pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali, maka untuk belanja modal juga diperlukan penyesuaian dengan menggunakan tingkat inflasi, hasil penyesuaian belanja modal tersaji di Lampiran 3.
Data pada Tabel 1 menganalisis peringkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari total indeks solvabilitas layanan yang mempertimbangkan 5 indeks rasio, yaitu indeks rasio total aset per kapita, indeks rasio total ekuitas per kapita, indeks rasio total aset tetap per kapita, indeks rasio total belanja per kapita dan indeks rasio total belanja modal per kapita. Berdasarkan perhitungan indeks solvabilitas layanan pemerintah daerah masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2013 dapat dilihat pada Lampiran 4.
Tabel 1.
Solvabilitas Layanan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2013
|
No |
Kabupaten/ Kota |
Indeks Rasio solvabilitas Layanan | |||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | ||
|
1 |
Jembrana |
0,53 |
0,47 |
0,42 |
0,35 |
|
2 |
Tabanan |
0,55 |
0,46 |
0,40 |
0,32 |
|
3 |
Badung |
0,98 |
0,92 |
1,00 |
1,00 |
|
4 |
Gianyar |
0,29 |
0,20 |
0,13 |
0,13 |
|
5 |
Klungkung |
0,56 |
0,48 |
0,37 |
0,28 |
|
6 |
Bangli |
0,42 |
0,48 |
0,23 |
0,15 |
|
7 |
Karangasem |
0,25 |
0,23 |
0,15 |
0,13 |
|
8 |
Buleleng |
0,05 |
0,10 |
0,03 |
0,03 |
|
9 |
Denpasar |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
|
Sumber: Data Diol |
ah (Lampiran 4) | ||||
Hasil dari indeks solvabilitas layanan pemerintah daerah pada Tabel 1.
Grafik 1.
Indeks Solvabilitas Layanan Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2010-2013
Sumber: Data Diolah (Lampiran 4)
Tabel 2.
Peringkat Solvabilitas Layanan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2013
|
No |
Peringkat Solvabilitas Layanan Kabupaten/ Kota | |||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
|
1 |
Badung |
Badung |
Badung |
Badung |
|
2 |
Klungkung |
Bangli |
Jembrana |
Jembrana |
|
3 |
Tabanan |
Klungkung |
Tabanan |
Tabanan |
|
4 |
Jembrana |
Jembrana |
Klungkung |
Klungkung |
|
5 |
Bangli |
Tabanan |
Bangli |
Bangli |
|
6 |
Gianyar |
Karangasem |
Denpasar |
Denpasar |
|
7 |
Karangasem |
Gianyar |
Karangasem |
Karangasem |
|
8 |
Denpasar |
Denpasar |
Gianyar |
Gianyar |
|
9 |
Buleleng |
Buleleng |
Buleleng |
Buleleng |
Sumber : Data Diolah (Lampiran 4)
Peringkat solvabilitas layanan terbaik selama tahun 2010-2013 menunjukkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki solvabilitas layanan terbaik dibandingkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali. Pemerintah daerah kabupaten Badung memiliki memiliki potensi alam dan budaya serta infrastruktur lebih baik dibandingkan Pemerintah daerah di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali sedangkan Pemerintah daerah kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan solvabilitas layanan terburuk ini dapat dilihat dari indeks di setiap indeks rasio solvabilitas layanan yang membuat pemerintah daerah kabupaten Buleleng sering berada di bottom dibandingkan kabupaten lain. Kondisi Pemerintah daerah kabupaten Buleleng yang berada di posisi terendah ini terjadi karena ketidakmerataan fasilitas dengan letak geografis di kabupaten Buleleng yang cukup luas sehingga membuat dari perspektif keuangan memiliki solvabilitas layanan terburuk.
Pemerintah daerah Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Karangasem menunjukkan peningkatan peringkat, namun semakin tahun nilai indeks mengalami penurunan hal ini mungkin terjadi karena pertumbuhan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali yang lain lebih tinggi, sehingga nilai dari indeks beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan namun nilai rasionya meningkat,kondisi ini menunjukan penurunan solvabilitas layanan di setiap tahunnya. Penurunan indeks solvabilitas layanan pada tahun 2012-2013 yang terlihat dari trend pada rasio belanja modal yang mengalami penurunan pada tahun 2011 di setiap kabupaten.
Pemerintah daerah Kabupaten Bangli mengalami penurunan indeks di setiap tahunnya peringkat setiap tahunnya ini dapat dilihat dari peringkat di setiap indeks solvabilitas layanan yang diamati selain tingkat pertumbuhan yang tidak meningkat begitu tinggi disetiap tahunnya menyebabkan Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar
menjadi salah satu kabupaten yang memiliki indeks 2 terendah pada tahun 20122013. Kemampuan Pemerintah daerah kota Denpasar sebagai salah satu Pemerintah daerah yang merupakan Pemerintah daerah yang memiliki pelayanan publik terbaik dari kabupaten/kota di Provinsi Bali namun, dilihat dari solvabilitas layanan dengan pendekatan perspektif akuntansi keuangan memiliki nilai solvabilitas keuangan yang berbeda. Ini dapat dilihat dari posisi Pemerintah daerah kota Denpasar yang memiliki wilayah yang tidak begitu luas namun memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga semua aset yang dimiliki bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kota Denpasar menghasilkan solvabilitas layanan terendah. Aset, belanja daerah dan belanja modal yang rendah serta jumlah penduduk yang banyak dalam solvabilitas layanan membuat indeks solvabilitas layanan kepada masyarakat menjadi rendah karena dengan aset yang kecil dengan populasi penduduk yang tinggi membuat nilai indeks solvabilitas layanan menjadi lebih rendah atau menurun.
Indeks rasio solvabilitas layanan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali ini, meliputi indeks rasio total aset per kapita, indeks total ekuitas per kapita, indeks total aset tetap per kapita, indeks total pengeluaran per kapita dan indek total belanja modal per kapita yang dijelaskan secara parsial pada data Lampiran 4 dari ke-5 indeks rasio solvabilitas layanan tersebut menunjukkan Pemerintah daerah kabupaten Badung sebagai Pemerintah daerah dengan indeks tertinggi sehingga menjadi solvabilitas layanan terbaik karena memiliki aset serta potensi pariwisata yang besar di Provinsi Bali yang membuat Pemerintah daerah Kabupaten Badung menjadi Pemerintah daerah dengan indeks terbesar, sedangkan Pemerintah Daerah
Kabupaten Buleleng sebagai Pemerintah Daerah dengan indeks rasio solvabilitas layanan terburuk selama tahun 2010-2012. Namun tahun 2012-2013 terlihat bahwa indeks rasio solvabilitas layanan Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar merupakan indeks solvabilitas layanan terburuk ini dapat dilihat dari komitmen Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan berupa barang dan jasa dari belanja modal yang menurun pada tahun 2012-2013.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa Solvabilitas layanan terbaik Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2010-2013 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan di setiap indeks rasio solvabilitas layanan sedangkan, Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang memiliki peringkat terendah. Kemampuan pemerintah daerah lain yaitu pemerintah daerah kota Denpasar yang merupakan pemerintah daerah terbaik dalam pelayanan publik namun bila dilihat dari perspektif akuntansi keuangan menunjukkan peringkat kedua terendah pada tahun 2010-2011. Ini menunjukkan ketidakseimbangan jumlah penduduk yang tinggi dengan aset yang rendah dimiliki dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Saran peneliti adalah adanya perbaikan solvabilitas layanan pada beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan berbagai tingkat pertumbuhan rasio tersebut dan perluasan lokasi serta waktu penelitian agar dapat mengetahui suara Pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat (publik).
REFERENSI
Abdul Halim. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Departemen Keuangan: Bapekki
Anggadini, Sri Dewi. 2012. Pengaruh Value For Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Riset Akuntansi. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010-2013.
Bappenas, BPS, and UNFPA. 2014. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2015 (Indonesia Population Projection 2000-2025). Jakarta.
Biro Pusat Statistik. 2014. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Di 66 Kota (2007 = 100)2011,(online),(http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&da ftar=1&id_subyek=03¬ab=4, Diakses 11 Juli 2014).
Chaney, BA, Mead, DM & Sherman, KR 2002, ‘The new governmental financial reporting model: What it means for analyzing governmental financial condition’, Journal of Governmental Financial Management, Vol.51, No.1 pp.26–31.
Chase, BW and Phillips, RH.2004. GASB and Government Financial Condition : An Analytical Toolbox.Government Finance Review, Vol.20 No.2 pp: 26-31.
Dafflon, Bernard. 2002. Local Public Finance in Europe : Balancing the Budget and Controlling Debt, Edward Elgar, Cheltenham UK Series : Studies in Fiscal Federalism and State Local Finance.
Dennis, LM. 2004. Determinants of Financial Condition : A Study of US Cities. University of Central Florida Orlando.
Grown,MC., 2010. Analysis Of Governmental Financial Performance. Handbook Chapter 10, State and Local Government, pp: 407-444.
Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Grasindo.
Harianto,David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
Hoessein,Bhenyamin. 2010. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,Jurnal Bisnis dan Ekonomi,Vol. 1,No.1, pp 10-15.
Ritongga,IT. 2013. Analyzing Service-Level Solvency of Local Governments From Accounting Perspective : A Study of Local Governments In The Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia.
Ritonga,IT, Colin Clark, and Guneratne Wickremasinghe. 2012. Assessing Financial Condition of Local Governments In Indonesia: An Exploration. Public and Municipal Finance, Vol.1 No.2, pp: 37-50.
Rivenbark,WC., Roenigk, DJ., and Allinson ,GS..2009. Communicating Financial Condition to Elected Officials in Local Government. Popular Government , Vol 7 No.1, pp. 4-13.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
Wang, X., Dennis, L., and TU,YSJ. 2007. Measuring Financial Condition : A Study of US states. Public Budgeting and Finance, Vol7. No 22, pp: 1-21.
LAMPIRAN
Lampiran 1.
Populasi Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2010-2013 (setelah disesuaikan dengan tahun dasar 2010)
|
No |
Kabupaten |
Tahun (Dalam Ribuan) | |||
|
2010 (angka riil) |
2011 |
2012 |
2013 | ||
|
1 |
Jembrana |
261.638 |
264.438 |
267.267 |
270.127 |
|
2 |
Tabanan |
420.913 |
425.417 |
429.969 |
434.569 |
|
3 |
Badung |
543.332 |
549.146 |
555.022 |
560.960 |
|
4 |
Gianyar |
469.777 |
474.804 |
479.884 |
485.019 |
|
5 |
Klungkung |
170.543 |
172.368 |
174.212 |
176.076 |
|
6 |
Bangli |
215.353 |
217.657 |
219.986 |
222.340 |
|
7 |
Karangasem |
396.487 |
400.729 |
405.017 |
409.351 |
|
8 |
Buleleng |
624.125 |
630.803 |
637.553 |
644.375 |
|
9 |
Denpasar |
788.589 |
797.027 |
805.555 |
814.175 |
Sumber: Data Diolah, 2014
Lampiran 2.
Penyesuaian Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2010-2013
|
No |
Kabupaten |
Total Belanja Tahun 2010 (dalam rupiah) |
Total Belanja Tahun 2011 (dalam rupiah) |
Total Belanja Tahun 2012 (dalam rupiah) |
Total Belanja Tahun 2013 (dalam rupiah) |
|
1 |
Jembrana |
496.307.776.717,41 |
527.082.867.879,29 |
606.267.692.718,35 |
580.823.076.122,55 |
|
2 |
Tabanan |
773.701.072.191,54 |
850.563.021.101,82 |
971.833.994.679,84 |
968.958.539.968,80 |
|
3 |
Badung |
1.319.058.350.943,43 |
1.515.383.602.522,57 |
2.128.822.606.532,20 |
2.227.347.202.257,74 |
|
4 |
Gianyar |
754.075.486.598,80 |
825.832.925.892,01 |
917.989.029.267,63 |
963.563.133.538,88 |
|
5 |
Klungkung |
441.999.992.980,00 |
476.773.375.112,29 |
546.231.580.879,79 |
537.989.209.063,51 |
|
6 |
Bangli |
470.699.912.616,96 |
554.125.815.292,45 |
540.151.797.624,38 |
527.315.210.297,11 |
|
7 |
Karangasem |
657.929.593.895,81 |
772.358.087.617,12 |
859.969.466.839,74 |
871.782.745.666,61 |
|
8 |
Buleleng |
837.540.995.216,01 |
1.000.532.472.906,29 |
1.024.709.238.963,21 |
1.142.491.773.982,62 |
|
9 |
Denpasar |
938.526.505.353,07 |
1.060.365.347.921,55 |
1.194.370.661.796,49 |
1.243.132.230.442,17 |
Sumber : Data diolah, 2014
Lampiran 3.
Penyesuaian Total Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2013
|
No |
Kabupaten |
Total Belanja Modal Tahun 2010 (dalam rupiah) |
Total Belanja Modal Tahun 2011 (dalam rupiah) |
Total Belanja Modal Tahun 2012 (dalam rupiah) |
Total Belanja Modal Tahun 2013 (dalam rupiah) |
|
1 |
Jembrana |
496.307.776.717,41 |
527.082.867.879,29 |
606.267.692.718,35 |
580.823.076.122,55 |
|
2 |
Tabanan |
773.701.072.191,54 |
850.563.021.101,82 |
971.833.994.679,84 |
968.958.539.968,80 |
|
3 |
Badung |
1.319.058.350.943,43 |
1.515.383.602.522,57 |
2.128.822.606.532,2 |
2.227.347.202.257,74 |
|
4 |
Gianyar |
754.075.486.598,80 |
825.832.925.892,01 |
917.989.029.267,63 |
963.563.133.538,88 |
|
5 |
Klungkung |
441.999.992.980,00 |
476.773.375.112,29 |
546.231.580.879,79 |
537.989.209.063,51 |
|
6 |
Bangli |
470.699.912.616,96 |
554.125.815.292,45 |
540.151.797.624,38 |
527.315.210.297,11 |
|
7 |
Karangasem |
657.929.593.895,81 |
772.358.087.617,12 |
859.969.466.839,74 |
871.782.745.666,61 |
|
8 |
Buleleng |
837.540.995.216,01 |
1.000.532.472.906,29 |
1.024.709.238.963,21 |
1.142.491.773.982,62 |
|
9 |
Denpasar |
938.526.505.353,07 |
1.060.365.347.921,55 |
1.194.370.661.796,49 |
1.243.132.230.442,17 |
Sumber : Data diolah, 2014
Lampiran 4.
Indeks Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2013
|
No |
Kabupaten/ Kota |
Indeks Total Aset Per Kapita |
Indeks Total Ekuitas Per Kapita |
Indeks Aset Tetap Per Kapita | |||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
201 3 | ||
|
1 |
Jembrana |
0,44 |
0,43 |
0,37 |
0,36 |
0,44 |
0,43 |
0,37 |
0,36 |
0,60 |
0,61 |
0,56 |
0,52 |
|
2 |
Tabanan |
0,52 |
0,46 |
0,39 |
0,35 |
0,52 |
0,46 |
0,40 |
0,35 |
0,76 |
0,73 |
0,64 |
0,54 |
|
3 |
Badung |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
4 |
Gianyar |
0,12 |
0,09 |
0,07 |
0,09 |
0,11 |
0,09 |
0,07 |
0,09 |
0,17 |
0,15 |
0,12 |
0,12 |
|
5 |
Klungkung |
0,31 |
0,27 |
0,22 |
0,20 |
0,32 |
0,27 |
0,22 |
0,20 |
0,39 |
0,34 |
0,30 |
0,23 |
|
6 |
Bangli |
0,09 |
0,13 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,13 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,20 |
0,16 |
0,11 |
|
7 |
Karangasem |
0,09 |
0,06 |
0,02 |
0,07 |
0,09 |
0,06 |
0,01 |
0,05 |
0,12 |
0,06 |
0,02 |
0,09 |
|
8 |
Buleleng |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Denpasar |
0,21 |
0,21 |
0,18 |
0,19 |
0,21 |
0,21 |
0,18 |
0,19 |
0,31 |
0,32 |
0,26 |
0,26 |
Sumber : Data diolah , 2014
Lampiran 4. (Lanjutan)
Indeks Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2010-2013
|
N o |
Kabupaten/ Kota |
Indeks Rasio Total Belanja Per Kapita |
Indeks Rasio Total Belanja Modal Per Kapita |
Indeks Solvabilitas Layanan | |||||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
201 1 |
2012 |
2013 |
201 0 |
2011 |
2012 |
2013 | ||
|
1 |
Jembrana |
0,50 |
0,46 |
0,33 |
0,26 |
0,59 |
0,35 |
0,38 |
0,23 |
0,53 |
0,47 |
0,42 |
0,35 |
|
2 |
Tabanan |
0,46 |
0,47 |
0,33 |
0,29 |
0,41 |
0,13 |
0,20 |
0,012 |
0,55 |
0,46 |
0,40 |
0,320 |
|
3 |
Badung |
0,88 |
0,995 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,61 |
1,00 |
1,00 |
0,98 |
0,92 |
1,00 |
1,00 |
|
4 |
Gianyar |
0,30 |
0,28 |
0,18 |
0,19 |
0,64 |
0,26 |
0,13 |
0,09 |
0,29 |
0,20 |
0,13 |
0,13 |
|
5 |
Klungkung |
1,00 |
1,00 |
0,70 |
0,63 |
0,70 |
0,42 |
0,34 |
0,08 |
0,56 |
0,48 |
0,37 |
0,28 |
|
6 |
Bangli |
0,71 |
0,85 |
0,41 |
0,35 |
0,98 |
1,00 |
0,25 |
0,00 |
0,42 |
0,48 |
0,23 |
0,15 |
|
7 |
Karangasem |
0,33 |
0,42 |
0,27 |
0,25 |
0,48 |
0,45 |
0,30 |
0,15 |
0,25 |
0,23 |
0,15 |
0,13 |
|
8 |
Buleleng |
0,11 |
0,18 |
0,05 |
0,10 |
0,00 |
0,20 |
0,00 |
0,01 |
0,05 |
0,10 |
0,03 |
0,03 |
|
9 |
Denpasar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,13 |
0,03 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
Sumber : Data diolah , 2014
722
Discussion and feedback