Authors:

I Kadek Yudhi Pramadita

Abstract:

“The author of this journal aims to analyze the cooperation agreement between the tourism management Tanah Lot Tabanan District Government with Pakraman Beraban not provide the right balance for the parties to the agreement and a cooperation agreement tourism management Tanah Lot justice for Pakraman Beraban.jurnal was prepared using methods using a normative juridical research approaches legislation and approach to the concept. Based on the survey results revealed that the cooperation agreement tourism management Tanah Lot between the Regional Government of Tabanan regency with Pakraman Beraban not provide the right balance for the parties to the treaty because Tabanan regency has a higher position than Pakraman Beraban, so that the rights granted to the village pakraman not the same, the imbalance is also due Tabanan District Government want to manage the DTW Tanah Lot, in accordance with Article 12 Paragraph 3 of the Law of regional governments. Further, management cooperation agreement Tanah Lot tourism fair is to revise the substance of the agreements II in chapters 8 and 9 Paragraph (1), by applying the principle of legal equality and the principle of balance. Penulis jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban tidak memberikan keseimbangan hak bagi para pihak dalam perjanjian tersebut serta perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot yang berkeadilan bagi Desa Pakraman Beraban.jurnal ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban tidak memberikan keseimbangan hak bagi para pihak dalam perjanjian tersebut karena Kabupaten Tabanan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Desa Pakraman Beraban, sehingga hak yang diberikan kepada Desa pakraman tidak sama, Ketidakseimbangan tersebut juga dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan ingin mengelola sendiri DTW Tanah Lot tersebut, yang sesuai dengan Pasal 12 Ayat 3 UU Pemerintah daerah. Selanjutnya, Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot yang berkeadilan adalah dengan melakukan revisi terhadap substansi perjanjian kerjasama II pada pasal 8 dan 9 Ayat (1), dengan menerapkan asas persamaan hukum dan asas keseimbangan.”

Keywords

Keyword Not Available

Downloads:

Download data is not yet available.

References

  • Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  • Bambang Sugono, 2009, Metodelogi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta
  • Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
  • I Wayan Wesna, 2010, Pertarungan Politik Hukum Negara Dan Politik Kebudayaan, Udayana Uneversity Press, Denpasar.
  • Johnny Ibrahim, 2005, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.
  • Morris Ginsberg, 2003, Keadilan Dalam Masyarakat, Pondok Edukasi, Bantul.
  • Tjok Raka Dherana, 1974, Pembinaan Awig-awig Desa, Parisada Hindu Dharma Pusat, Jakarta.
  • Wirta Griadhi, 1977, Peranan Otonomi Desa Adat dalam Pembangunan, Kertha Patrika, Denpasar
  • Peter Madmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  • Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali
  • ARTAYA, Ari. KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DALAM PENGENDALIAN PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA AKOMODASI PARIWISATA. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), vol.5 no.3 edisi september 2016.
  • . Diaskes tanggal: 24 jan. 2017. doi: https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i03.p10.
  • PUTRA, Kadek Dwi Cahaya. Strategi Public Relations Pariwisata Bali. Jurnal ILMU KOMUNIKAS, vol.5 no.1 edisi juni 2008.
  • . Diakses tanggal 24 jan. 2017. doi: http://dx.doi.org/10.24002/jik.v5i1.217

PDF:

https://jurnal.harianregional.com/akuntansi/full-30353

Published

2017-10-02

How To Cite

PRAMADITA, I Kadek Yudhi. PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARIWISATA TANAH LOT ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN DESA PAKRAMAN BERABAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM.Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), [S.l.], v. 6, n. 1, p. 52 - 66, oct. 2017. ISSN 2502-3101. Available at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/30353. Date accessed: 28 Aug. 2025. doi:https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i01.p05.

Citation Format

ABNT, APA, BibTeX, CBE, EndNote - EndNote format (Macintosh & Windows), MLA, ProCite - RIS format (Macintosh & Windows), RefWorks, Reference Manager - RIS format (Windows only), Turabian

Issue

Vol 6 No 1 (2017)

Section

Articles

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License